cover
Contact Name
Alfian Helmi
Contact Email
alanhelmi@apps.ipb.ac.id
Phone
+6285717284812
Journal Mail Official
dkasra@apps.ipb.ac.id
Editorial Address
DKSRA-IPB University Gedung LSI Lantai 1 Jl. Kamper, Kampus IPB Dramaga, Bogor – Indonesia 16680
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
ISSN : -     EISSN : 2828285X     DOI : https://doi.org/10.29244/agro-maritim
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika (PB PKBT) is a publication media that contains articles covering the results of policy research, policy analysis and opinions related to policy recommendations that are currently developing both nationally and internationally. PB PKBT (ISSN 2828 – 285X) is published four times every year, namely the periods March, June, September and December. This policy brief focuses on broad agro-maritime policy topics, which include the fields of agriculture, one health, fisheries and maritime affairs, animal husbandry, forestry and the environment, agro-maritime industry, tropical bio-science, natural resource and environmental economics, and the social sector, communication and community development. The articles published in this policy brief are articles that are presented concisely to bring science and policy together to support inclusive sustainable development and prosperous society. PB PKBT is published by the Directorate of Strategic Studies and Academic Reputation – IPB University.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 271 Documents
Akselerasi Kebijakan Stunting Nasional Ramadhani, Nabilah Zulfah; Firmansyah, Muh; Anggraeny, Bunga; Helmi, Alfian
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 6 No 2 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0602.877-882

Abstract

Stunting adalah kondisi ketika anak dikategorikan pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang/tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO yang disebabkan oleh asupan nutrisi yang tidak adekuat dan/atau infeksi berulang/kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan (HPK). Perlu diketahui bahwa tidak setiap anak yang pendek adalah stunting, tetapi setiap anak stunting pasti pendek. Stunting pada anak secara sekilas mungkin tidak tampak membahayakan karena berfokus pada panjang/tinggi badan yang kurang dari kurva pertumbuhan. Namun, anak yang stunting tidak hanya terhambat pertumbuhannya secara fisik (pendek), tetapi juga berpengaruh pada pertumbuhan kognitifnya.
Perbaikan Tata Kelola Perberasan Nasional Helmi, Alfian; Sitanggang, Azis Boing; Suwarno, Willy Bayuardi; Ramadhani, Nabilah Zulfah; Anggraeny, Bunga; Firmansyah, Muh
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 6 No 1 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0601.834-837

Abstract

Sebagai salah satu pangan pokok rakyat Indonesia, kenaikan harga beras yang terjadi belakangan ini tentunya memberikan dampak yang signifikan dan respon yang beragam. Secara lebih sederhana, penyebab kenaikan harga beras di hampir seluruh wilayah negeri dapat dilihat dari neraca supply dan demand-nya.
Perbaikan Tata Kelola Budidaya Jagung Di Indonesia Sidqi, Ilham Fajar; Adetya, Aulia
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 6 No. 2 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0602.917-921

Abstract

Indonesia sebagai negara agraris menghadapi tantangan dalam budidaya jagung karena produksinya masih di bawah target. Faktor-faktor seperti perubahan iklim, kekurangan sarana produksi, dan rendahnya kemampuan sertifikasi benih unggul mempengaruhi produktivitas jagung. Luas lahan pertanian yang berkurang karena alih fungsi lahan dan dampak cuaca ekstrem dari fenomena el nino dan la nina juga mengurangi ketersediaan air dan meningkatkan risiko hama dan penyakit. Kebijakan pemerintah saat ini mencakup upaya importasi untuk memenuhi kebutuhan jagung. Pengembangan budidaya jagung berkelanjutan diperlukan peningkatan manajemen budidaya melalui Good Agricultural Practice (GAP), subsidi yang lebih tepat sasaran, dan pengembangan varietas unggul. Penguatan sistem peringatan dini cuaca dan pendidikan serta sosialisasi bagi petani juga krusial untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas jagung nasional.
STRATEGI PERKEBUNAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI EUDR Afandi, Frendy; Suryaningtyas, Puspita; Feryanto
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 6 No 3 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0603.922-928

Abstract

Salah satu dampak dari perubahan iklim adalah adanya perubahan tren perdagangan dunia yang menuntut adanya keberlanjutan yang ditandai dengan tuntutan non-deforestasi. Salah satu kebijakan terkait hal tersebut adalah EUDR yang menekankan pada 3 hal, yaitu adanya cut off date 31 Desember 2020, deforestation free, dan traceability (koordinat geolokasi). Kebijakan EUDR ini menjadi norm setting bagi negara-negara konsumen lainnya sehingga muncul adanya US Forest Act, UK Due Diligence, dan Green China. Oleh karenanya, Indonesia perlu menyiapkan sistem yang baik untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut sehingga kuantitas komoditas yang diekspor tetap terjaga dan dapat meningkatkan daya saingnya. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat negara-negara produsen lainnyapun terdampak kebijakan tersebut dan sudah menyiapkan sistem untuk menjawab tantangan tersebut. Jika Indonesia tidak segera menyiapkan sistem yang baik tersebut maka akan tertinggal dari negara-negara produsen lainnya yang lebih siap. Strategi pembangunan perkebunan berkelanjutan dalam menghadapi EUDR dilakukan dengan melakukan pendataan (untuk perkebunan dengan luasan <25 ha atau petani kecil dilakukan melalui e-stdb adapun untuk perkebunan dengan luasan >25 ha atau industri dilakukan dengan Siperibun) dan membangun National Dashboard. Pada tahap pertama pendataan yang diutamakan adalah komoditas perkebunan yang diekspor ke Eropa. Selanjutnya, dilakukan pendataan secara bertahap untuk menjawab tantangan yang ada.
Model Kinerja Rantai Pasok Pada Industri Kelapa Sawit Yang Berkelanjutan Di PTPN III Adwiyah, Rabiatul; Syaukat, Yusman; Indrawan, Dikky; Mulyati, Heti
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 6 No 3 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0603.929-935

Abstract

Rantai pasok yang berkelanjutan sangat penting bagi sebuah industri dan merupakan integrasi dari aspek ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan. Rantai pasokan yang berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, keuntungan, dan dampak lingkungan. Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan pengelolaan berkelanjutan rantai pasok dengan konsep triple bottom line (TBL) yang mencakup pendekatan ekonomi, sosial dan lingkungan. Salah satu penerapan konsep TBL pada industri yaitu kelapa sawit. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kinerja rantai pasok yang berkelanjutan pada Industri Sawit di PTPN III dan model sistem pengukuran kinerja rantai pasok yang berkelanjutan pada Industri Sawit di PTPN III yang berkelanjutan untuk peningkatan daya saing dan keunggulan kompetitif. Berdasarkan hasil penelitian, kinerja rantai pasok yang berkelanjutan pada industri kelapa sawit di PTPN III yang memiliki nilai bobot kinerja baik sekali (91,09%) adalah aktor industri sedangkan yang memiliki kinerja baik adalah aktor petani dan distributor. Prioritas strategi yang dihasilkan antara lain: (1) melakukan peningkatan produktivitas dan peningkatan daya saing industri kelapa sawit, (2) optimalisasi logistik pendukung industri, (3) melakukan peningkatan kinerja keuangan industri kelapa sawit yang berkelanjutan dalam rangka menjaga kualitas produk kelapa sawit dan kebelanjutan usaha industri kelapa sawit di masa yang akan datang.
Strategi Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah Secara Berkelanjutan di Pesisir Jakarta : Kebijakan Ekonomi Kelautan Berbasis Spasial Kusumastanto, Tridoyo; Sapanli, Kastana; Ambarwulan, Wiwin; Akbar, Harun Idham Akbar; Rosalia, Ayang Armelita
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 6 No 3 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0603.936-939

Abstract

Pembangunan pesisir yang lestari ditandai dengan pengelolaan ekosistem lahan basah yang optimal. Namun, masalah yang saat ini terjadi di pesisir Daerah Khusus Jakarta (DKJ) adalah: (1) beralihnya pemanfaatan dan tutupan ekosistem lahan basah menjadi pemukiman dan lokasi industri/perdagangan, (2) frekuensi kejadian bencana pesisir yang terus menerus melanda, serta (3) alokasi anggaran untuk pelestarian ekosistem lahan basah DKI Jakarta cenderung belum seimbang dengan kebutuhannya. Diperlukan suatu pendekatan konsep ekonomi spasial sebagai strategi pengambilan kebijakan yang baik untuk mencapai pembangunan pesisir DKJ yang lestari. Konsep ini memainkan peran penting melalui: (1) analisis optimalisasi alokasi pemanfaatan wilayah ekosistem lahan basah melalui valuasi ekonomi, (2) dukungan data dan informasi yang berbasis bukti, serta (3) mendorong partisipasi masyarakat setempat dalam upaya pelestarian ekosistem lahan basah. Pemanfaatan konsep ekonomi spasial dapat mendorong perumusan kebijakan yang lebih efektif, alokasi anggaran yang tepat sasaran, serta mendukung perencanaan tata ruang pesisir DKJ yang lestari.
Strategi Pengembangan Usaha Budidaya Kepiting Bakau Berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sapanli, Kastana; Kusumastanto, Tridoyo; Effendi, Irzal; Trilaksani, Wini; Wisudo, Sugeng Hari; Kurniawan, Fery; Asfarian, Auzi
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 6 No 3 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0603.972-976

Abstract

Pengembangan usaha kepiting bakau di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Provinsi ini memiliki luas hutan mangrove yang cukup besar, memberikan habitat alami bagi kepiting bakau. Dari aspek pasar, permintaan pasar untuk kepiting bakau terus meningkat, baik di pasar domestik maupun internasional. Terdapat juga potensi pengembangan wisata ekowisata mangrove yang dapat dikombinasikan dengan usaha kepiting bakau. Namun terdapat permasalahan adanya kerusakan ekosistem mangrove akibat aktivitas manusia seperti penebangan liar dan konversi lahan. Selain itu, kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal dalam budidaya kepiting bakau yang berkelanjutan serta adanya keterbatasan akses terhadap modal dan teknologi modern. Diperlukan strategi yang tepat dari hulu hingga hilir melalui pemberdayaan masyarakat, rekomendasi kebijakan yang dapat diusulkan di antaranya peningkatan teknologi usaha, peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, peningkatan sarana prasarana, peningkatan nilai tambah produk, dan peningkatan akses pasar serta skema pendanaan. Usaha ini dapat menjadi model bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Implementasi yang konsisten dan evaluasi yang berkelanjutan adalah kunci keberhasilan dari strategi ini.
Dampak Program Bantuan Pangan Beras: Tinjauan Aspek Suply-Demand mulatsih, sri; Widyastutik
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 6 No. 3 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0603.940-944

Abstract

Impor beras meningkat 613.61% pada 2023 untuk program Raskin/Rastra. Gagal panen beberapa Negara eksportir seperti India, menyebabkan suplai beras di pasar dunia berkurang dan mendorong kenaikan harga hingga 24.54% (yoy) yang ditransmisikan ke harga beras dalam negeri. Akibatnya daya beli masyarakat berkurang, dan meningkatnya rawan pangan, target menurunkan kejadian stunting ke level 14% pada 2024 sulit tercapai. Sejak awal program Raskin/Rastra tahun 2012, pola pangan masyarakat pindah dari pangan local ke beras. Kasus Provinsi Papua, produksi ubi kayu dan ubi rambat tahun 2015 menurun masing-masing (dalam ton) (-63,117.21) dan (-80,808.9) dibanding tahun sebelumnya. Kebutuhan beras Provinsi Papua rata-rata 132,000 ton per tahun, 74% didatangkan dari luar wilayah, dengan biaya distribusi mencapai Rp 125.89 milyar. Pemerintah perlu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras dengan menggeser secara perlahan, dana Raskin/Rastra, ke program pengembangan pangan lokal sesuai keunggulan komparatif masing-masing wilayah.
Strategi Penguatan Kemandirian Klaster Komoditas Volatile Food Widyastutik, Widyastutik; alfian helmi
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 6 No 3 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0603.945-952

Abstract

Berbagai kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan dilakukan oleh pemerintah, salah satunya melalui kebijakan moneter yang berkaitan dengan pengendalian inflasi. Kondisi inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi berkesinambungan. Hal ini akan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjaga stabilitas harga, Bank Indonesia melakukan pengembangan klaster Volatile Food yang dilakukan dengan penguatan yang sudah ada maupun membentuk klaster baru. Klaster yang sudah ada maupun yang baru dalam mencapai kemandirian klaster menghadapi berbagai titik kritis. Klaster yang sudah ada maupun calon klaster dapat melakukan upaya pemenuhan indikator kemandirian klaster berdasarkan titik kritis yang telah diidentifikasi. Untuk itu berdasarkan lesson learned asesmen lapang, policy brief ini menyusun strategi untuk implementasi kemandirian klaster volatile food. Studi empiris menunjkukkan perlunya kolaborasi dan sinergi program antara klaster yang sudah ada maupun calon klaster, Bank Indonesia dan Dinas Provinsi/Kabupaten agar klaster komoditas pangan strategis mencapai kemandirian klaster di masing-masing wilayah berdasarkan program pengembangan yang telah direkomendasikan. Klaster yang mandiri akan passing out dan dapat direplikasi oleh calon klaster baru.
Wujudkan Kampus Berkelanjutan melalui Regenerative Waste Governance IPB, BPKB; Mardiana, Rina; Yuwono, Arief Sabdo; Putra, Heriansyah; Febrita, Joana; Amperanoto, Agus; Ekayani, Meti; Purwanto, Budi; Hudaya, Aang; Dwiyanti, Fifi Gus; Qayim, Ibnul; Utami, Annisa Dwi; Sita, Rai; Mustika, Aulia Andi; Abidin, Zaenal; Sari, Windi Mayang; Rifnadhi, Bayu; Rukmana, Adi
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 6 No 3 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0603.959-966

Abstract

IPB University dalam mengimplementasikan visi sebagai perguruan tinggi inovatif dan berkelanjutan, mengadopsi pendekatan regenerative waste governance (tata kelola sampah regeneratif). Pendekatan ini tidak sekedar menitikberatkan pada pengelolaan sampah sebagai beban masalah, melainkan bertujuan menciptakan dampak positif yang bersifat regeneratif terhadap lingkungan dan masyarakat. Beberapa aspek kunci meliputi penerapan model tiga lini tata kelola, pengembalian bahan, desain berkelanjutan, restorasi ekosistem, pemberdayaan komunitas, inovasi teknologi berkelanjutan, siklus hidup produk, dan upaya edukasi peningkatan kesadaran. Tata kelola sampah IPB didukung oleh regulasi dan kebijakan yang telah diimplementasikan, mencakup larangan penggunaan kemasan styrofoam dan plastik, pengurangan sampah kertas, pemilahan sampah, dan program Green Campus. Analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats) telah mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengelolaan sampah IPB. Rendahnya penegakan hukum dan kesadaran warga IPB terkait pemilahan sampah merupakan aspek kelemahan dalam tata kelola sampah IPB saat ini. Peluang peningkatan tata kelola sampah IPB melalui budidaya maggot dan pengembangan produk bernilai bisnis dari sampah anorganik memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan. Sementara itu, ancaman terkait kesehatan, penurunan kualitas lingkungan, dan reputasi keberlanjutan IPB memerlukan perhatian khusus. Perbaikan pada pengelolaan limbah B3, pembaruan landasan hukum, dan peningkatan kesadaran warga IPB menjadi hal penting dalam upaya IPB meningkatkan tata kelola sampah regeneratif.

Filter by Year

2019 2025


Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 4 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 3 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 2 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 7 No 2 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 7 No 1 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 1 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 4 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 6 No. 3 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 3 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 2 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 6 No. 2 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 1 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 4 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 5 No. 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 2 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 5 No. 1 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 1 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 4 No. 4 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 4 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 3 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 2 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 1 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 3 No 1 (2021): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 2 No 1 (2020): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 1 No 1 (2019): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika More Issue