cover
Contact Name
Ahmad Ulil Albab Al Umar
Contact Email
ahmadulil.asfebi@gmail.com
Phone
+6287831398687
Journal Mail Official
peshum.jurnal@gmail.com
Editorial Address
Slendro rt 02/01,gesi,sragen
Location
Kab. sragen,
Jawa tengah
INDONESIA
PESHUM
Published by CV ULIL ALBAB CORP
ISSN : -     EISSN : 28288017     DOI : 10.56799
PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora diterbitkan oleh CV. ULIL ALBAB CORP. PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora menerbitkan artikel bidang: (1) Pendidikan: Pendidikan dan Pembelajaran, Pendidikan Karakter, Pendidikan Inklusi, Kurikulum Pendidikan. (2) Sosial: Ekonomi, Sosiologi, Psikologi, Sosial, Budaya, Antropologi. (3) Humaniora: Sastra, Sejarah, Bahasa, Seni, Filsafat, Agama, Hukum. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora terbit setiap 6 kali dalam setahun.
Articles 2,002 Documents
Mengguris Karet, Budaya Penopang Hidup Masyarakat Kotanopan Juliansyah Siregar, Dendy Reza; Pujiati
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i5.10326

Abstract

Pada masa kolonial Belanda tiap wilayah administrasi disusun sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya olah pemerintah kolonial. Wilayah Tapanuli Selatan dijadikan sebagai wilayah penghasil sumber pendapatan negara lewat bidang perkebunan dan pertanian, salah satu komoditi yang laku dipasaran adalah karet, Wiilayah Hoetanoepan atau dewasa ini dikenal dengan nama Kotanopan dijadikan sebagai salah satu wilayah penanaman karet oleh pemerintah kolonial. Pada awal abad ke 20, karet menjadi komoditi yang sering ditanami rakyat pribumi di Kotanopan, karet menjelma menjadi komoditi utama semenjak peraturan budidaya kopi dihapuskan diwilayah Residentie Tapanuli pada tahun 1908. Penanaman karet di wilayah Kotanopan terus belanjut hingga dewasa ini, berbeda dengan wilayah lain yang berbondong-bondong melakukan konversi ke tanaman kelapa Sawit guna mengikuti pasa global. Dewasa ini budaya menanam dan mengguris karet tetap dilakukan masyarakat kota nopan, tentunya tindakan ini memiliki sebuah alsan yang membuat mereka tetap memilih menggantungkan hidup di karet daripada melakukan penaman tanaman ekspor lain yang booming seperti kelapa sawit. Penelitian ini akan membahas mengenai sejarah budaya mengguris karet diwilayah Kotanopan yang dijadikan sebagai salah satu pemenuh kebutuhan pokok masyarakat, penelitian ini menggunakan Metode sejarah dan pendekatan Teori Fungsionalisme oleh Malinowski.
Upaya Pencegahan Kejahatan Terrorisme di Indonesia Firdaus, Muhammad Razaq; Amunaf, Damar Arrya Akbar; Kusuma, Nicholas Adi
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i5.10393

Abstract

Upaya pencegahan ancaman terorisme di Indonesia merupakan tantangan yang kompleks dan membutuhkan keterlibatan aktif dari pemerintah, aparat keamanan, serta masyarakat luas. Artikel ini membahas aspek hukum, strategi, dan hambatan dalam pencegahan terorisme dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pemerintah Indonesia, melalui BNPT, kepolisian, dan TNI, menerapkan strategi komprehensif yang mencakup langkah-langkah preventif, protektif, represif, serta kerja sama lintas sektor. Berbagai program seperti deradikalisasi, kontra-radikalisasi, penguatan regulasi, dan pemberdayaan masyarakat melalui FKPT menjadi pilar utama dalam pendekatan ini. Selain itu, pengawasan terhadap aktivitas di ruang digital, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta peningkatan kesejahteraan sosial turut menjadi bagian penting dalam menekan penyebaran paham radikal. Meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat, implementasi upaya pencegahan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya, rendahnya keterlibatan masyarakat, serta perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas program yang dilaksanakan. Oleh karena itu, sinergi yang konsisten antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun ketahanan nasional yang tangguh dan menciptakan kondisi aman bagi keberlangsungan pembangunan bangsa.
Efektivitas Pengelolaan Pengaduan Melalui Aplikasi JAKI: Studi Kasus Vandalisme di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Ningsih, Putri Ambarwati Listiya; Salsabila, Mutiara; Abdimas, Muhammad Rafli; Tarisaputra, Retdian; Ferdiansyah, Naufal; Prasetya, Ariq Cahya; Anwar, Muhammad Khairul
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i5.10752

Abstract

Permasalahan vandalisme menjadi isu yang memerlukan perhatian khusus karena berdampak langsung pada kenyamanan dan keamanan masyarakat, khususnya pengguna transportasi umum. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan aplikasi JAKI (Jakarta Kini) sebagai inovasi pelayanan publik berbasis teknologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam karakteristik dan fenomena terkait kasus vandalisme tersebut. Data dan informasi diperoleh melalui kajian pustaka, yaitu menelaah berbagai sumber literatur yang relevan mengenai pengelolaan pengaduan dan aplikasi JAKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi JAKI telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaporkan permasalahan, termasuk vandalisme, dengan tingkat penyelesaian laporan mencapai 99-100%. Namun, terdapat beberapa kendala, seperti masalah privasi pelapor dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fitur-fitur aplikasi.Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa meskipun aplikasi JAKI telah membawa perubahan positif dalam pengelolaan pengaduan, diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi dan partisipasi masyarakat agar efektivitas pengelolaan pengaduan dapat terwujud secara optimal.  
Membangun Budaya Self-Learning dalam Digital Workplace: Peran Strategis Self-Awareness dan LMS Hafizha, Hafizha Rasyid; Rindu, Rindu Fitri Erista Dinanti; Ahmad, Ahmad Badawi Saluy
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i5.11134

Abstract

Transformasi digital di tempat kerja telah mengubah paradigma pembelajaran organisasi, menuntut pendekatan yang lebih adaptif dan mandiri terhadap pengembangan kompetensi karyawan. Studi ini mengeksplorasi peran strategis kesadaran diri dan analitik LMS dalam membangun budaya belajar mandiri di tempat kerja digital. Melalui analisis literatur yang komprehensif dan studi kasus implementasi di berbagai organisasi, studi ini mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memengaruhi efektivitas budaya belajar mandiri. Studi ini menggunakan penelitian kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena kompleks implementasi budaya belajar mandiri. Hasilnya menunjukkan bahwa kesadaran diri bertindak sebagai landasan psikologis yang memungkinkan karyawan untuk secara akurat mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka, sementara analitik LMS memberikan wawasan berbasis data yang mendukung personalisasi pembelajaran dan pengambilan keputusan strategis. Studi ini menunjukkan bahwa organisasi yang berhasil mengintegrasikan kedua elemen ini mengalami peningkatan keterlibatan karyawan sebesar 37% dan produktivitas sebesar 24%. Temuan ini menunjukkan bahwa sinergi antara kesadaran diri individu dan teknologi analitik menciptakan ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan dan adaptif. Studi ini berkontribusi pada pengembangan kerangka teoritis untuk penerapan budaya belajar mandiri yang efektif di era digital, dengan implikasi praktis bagi manajemen sumber daya manusia dan strategi pembelajaran organisasi.
Peran Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Di Era Modern Terhadap Pencabulan Siswi SMP Mamasa Andi Adiva Fahreza; Fika Anggraeni; Serli Muliani; Elmi Rueng B T R; Muhammad Watif Massuanna
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i5.11167

Abstract

MAMASA merupakan salah satu wilayah yang berada di provinsi Sulawesi Barat, yang memiliki jumlah penduduk sekitar 175.500 jiwa dan memiliki aturan adat yang masih sangat kental. Beberapa diantara penduduknya melakukan pencabulan anak di bawah umur. Sehingga dalam hal ini penulis menjadikannya alasan untuk dilakukannya kegiatan penelitian untuk menganalisis bagaimana hukum adat berkontribusi dalam menyelesaikan kasus pencabulan. Kegiatan ini melibatkan tokoh adat, pemerintah, dan masyarakat. untuk mengetahui sejauh mana pengaruh hukum adat terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur, oleh karena itu Teknik analisis yang digunakan yaitu wawancara, menelaah lebih akurat kasus melalui platform online. Oleh karenanya penelitian dapat menghasilkan sejauh mana hukum adat dapat menyelesaikan kasus pencabulan anak di bawah umur.
Hukum Sebagai Alat Pengendalian Sosial: Studi Kasus Di Komunitas Perkotaan Makassar Isra Raihan Putra Yasmin; Muh. Watif M; Agustin Rahayu Passolon; Dewi Sandrayani Andakke; Sri Wahdayanti
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i5.11168

Abstract

Dalam penelitian yaitu bagaiman sihh sebanrnya hukum ini bisa mempengaruhi sebuah kominitas yang ada agar semua hal yang di lakukan itu tidak bertentangan dengan hukum yang ada, walupun hukum itu bersifat mengikat namun perlu kita ketahui masyarat Indonesia ini kebiasaan dalam tidak menaati hukum yang ada apalgi dalam maelakukan sebuah kepentingan. Komunitas perkotaan merupakan salah satu unsur penting dalam dinamika kehidupan kota yang kompleks dan terus berkembang. Di balik keragaman aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi, muncul pula tantangan dalam hal pengendalian dan penataan komunitas yang seringkali hidup dalam kondisi yang tidak sepenuhnya teratur. Oleh karena itu, peran hukum menjadi sangat krusial sebagai alat untuk menciptakan ketertiban. Keadilan dan keteratutan di tengah kehidupan urban yang padat dan heterogeny. Hukum menetapkan sejumlah peraturan yang mengatur pemanfaatan ruang public seperti larangan parkir sembarangan, pengaturan arul lalu lintas, serta pemanfaatan fasilitas ini membantu memlihara ketertiban dan keselamatan di area perkotaan.Namun dalam pembentukan buku harus juga melihaty HAM hukum menjamin perlindungan hak-hak individu. Termasuk hak atas kebebasan. Keamanan dan keadilan. Ini penting untukmenciptakan lingkungan yang inklusif dan adil bagi semua msyarakat.
Ekologi Sosial Perkotaan : Krisis Resapan Air Sebagai Cerminan Ketimpangan Tata Kota Makassar, Sulawesi Selatan Revalini Eka Widiyawati; Mawar FebriAnti; Siti Nur Amaliah Antazza; Muh. Watif M
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i5.11169

Abstract

Krisis resapan air di Kota makassar, Sulawesi Selatan Indonesia, menunjukkkan bagaimana tata kelola perkotaan terlalu fokus pada pembangunan fisik dan ekonomi sementara mengabaikan daya dukung lingkungan. Dengan mengutamakan transormasi besar-besaran kawasan resapan air menjadi area terbangun seperti perumahan elit, bisnis, dan infrastruktur jalan raya, area ini sekarang mencapai 65,04% dari total luas kota. Penelitian ini menyelidiki dinamika ekologi sosial perkotaan. Dengan ruang terbuka hijau (RTH) minimal 10,99% yang jauh di bawahstandar nasionl 30% kapasitas infiltrasi air berkurang, limpasan permukaan meningkat dan resiko banjir dan kekeringan meningkat. Kondisi ini juga menyebabkan intrusi air laut dan penurunan muka tanah, yang dikenal sebagai land subsidence. Hal ini berdampak sosial pada ketimpangan akses air bersih, terutama di daerah padat dan miskin. Upaya penanggulangan melalui inovasi seperti lubang resapan biopori dan program pertanian kota (Lorong Taman) menunjukkan potensi untuk meningkatkan cadangan air tanah dan kualitas lingkungan, tetapi keberlanjutan, partisipasi masyarakat, dan dukungan kelembagaan masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Studi ini menunjukkan bahwa krisis resapan air di Makassar bukan hanya masalah lingkungan teknis tetapi juga hasil dari ketidaksesuaian kebijakan kota dan tata ruang yang tidak mendukung kesejahteraan ekologis dan sosial. Untuk membuat kota yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan, kebijakan tata kota yang berpijak pada prinsip ekologi sosial harus diintegrasikan, peningkatan RTH, dan penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Peningkatan RTH, dan penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
Ketimpangan Sosial Dan Akses Terhadap Keadilan Hukum Di Indonesia Dwiyani Subhan; Delfa Satriyani; Dina Arianti; Moh Arib Ramdhana; Muhammad Watif Massunna
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i5.11170

Abstract

Ketimpangan sosial merupakan permasalahan serius yang memengaruhi akses masyarakat, khususnya kelompok miskin, terhadap lembaga peradilan di Indonesia. Artikel ini mengkaji bagaimana ketimpangan ekonomi, rendahnya literasi hukum, serta dominasi kekuasaan berdampak pada pemenuhan hak-hak hukum masyarakat yang terpinggirkan. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah sejumlah jurnal nasional yang relevan dan dapat diakses secara terbuka. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketimpangan sosial tidak hanya memperlebar jurang dalam pelayanan hukum, tetapi juga memicu meningkatnya tindakan kriminal yang muncul sebagai bentuk resistensi terhadap sistem yang dianggap tidak adil. Ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, lemahnya penyidikan, dan akses terbatas terhadap bantuan hukum menjadi gejala nyata dari sistem hukum yang belum inklusif. Kondisi ini memperparah marginalisasi hukum terhadap kelompok miskin. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi hukum yang berorientasi pada keadilan sosial, termasuk peningkatan akses terhadap bantuan hukum, transparansi proses peradilan, dan penguatan lembaga yang berpihak pada masyarakat rentan. Dengan demikian, sistem hukum yang adil dan setara dapat tercipta bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pengaruh Media Sosial Dan Gaya Hidup Perkotaan Terhadap Krisis Moral Remaja Muh. Watif; Putri Aprilia; Dewi Yulianti; Soraya; Ariqah Salsabila
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i5.11171

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media sosial dan gaya hidup perkotaan berkontribusi terhadap krisis moral pada remaja dengan menggunakan metode tinjauan pustaka deskriptif. Sebanyak 15 artikel jurnal di review, yang dipilih berdasarkan relevansi dan tahun terbit antara 2020 hingga 2023. Perkembangan teknologi digital dan dinamika kehidupan perkotaan telah mengubah cara berpikir, bertindak, dan nilai-nilai moral generasi muda. Temuan menunjukkan bahwa media sosial berkontribusi terhadap krisis moral melalui penyebaran budaya yang cepat, kecenderungan membandingkan diri, dan konten yang sering tidak sesuai dengan norma etika. Sementara itu, gaya hidup kota mendorong individualisme, tekanan sosial, dan menurunnya pengawasan orang tua yang semuanya mempengaruhi perkembangan karakter remaja. Interaksi antara kedua faktor ini menciptakan tekanan berlapis yang memperparah krisis identitas dan moral. Disimpulkan bahwa krisis moral remaja merupakan hasil dari pengaruh timbal balik antara lingkungan sosial modern dan budaya digital, sehingga penanganannya membutuhkan kerja sama antara keluarga, lembaga pendidikan, dan pembuat kebijakan.
Evektivitas Penegakan Hukum Dalam Menekankan Angka Kriminalitas Dikota Makassar Aidil Sidiq; Hanadiva Nauvalina; Nor Azila; Sitti Nur Fadilla; Muh. Watif Massaunna
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i5.11172

Abstract

Penegakan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan stabilitas sosial, terutama di wilayah perkotaan yang mengalami lonjakan angka kriminalitas, seperti yang terjadi di Kota Makassar. Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat efektivitas penegakan hukum dalam upaya menurunkan angka kejahatan dengan mengkaji peran aparat hukum, strategi yang dilaksanakan, serta hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data berasal dari studi literatur dan dokumen sekunder lembaga terkait. Temuan menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum oleh pihak kepolisian dilakukan melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif. Akan tetapi, implementasi kebijakan ini masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan personel, sarana pendukung, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, sinergi antarlembaga, serta keterlibatan aktif masyarakat merupakan hal yang mendasar dalam membangun sistem penegakan hukum yang efektif dan berkesinambungan di Kota Makassar.