cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Haris Munandar
Contact Email
harismunandar@gmail.com
Phone
+6221-52921242
Journal Mail Official
legislasi@yahoo.com
Editorial Address
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan Jakarta - Indonesia
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Legislasi Indonesia
Published by Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI
ISSN : 02161338     EISSN : 25795562     DOI : https://doi.org/10.54629/jli.v17i4
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Legislasi Indonesia merupakan jurnal ilmiah yang memuat artikel-artikel hasil penelitian, kajian dan pemikiran dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dikelola dan diterbitkan oleh Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Diterbitkan empat kali dalam setahun yaitu bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Jurnal Legislasi Indonesia diharapkan menjadi salah satu media untuk mempublikasikan pemikiran dari para praktisi perundang-undangan dan hukum, para fungsional perancang peraturan perundang-undangan di seluruh kementerian atau lembaga non kementerian maupun yang menaruh perhatian terhadap isu-isu legislasi di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia (Volume 1) diterbitkan Tahun 2004 berbentuk Media Cetak. Bulan April 2017 Jurnal Legislasi Indonesia mendapatkan ISSN Elektronik dari LIPI (ISSN : 2579-5562/ONLINE) dan mulai bulan Januari Tahun 2018 Jurnal Legislasi Indonesia dipublikasikan melalui elektronik.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 570 Documents
 28   29   30   31   32 
ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL AKIBAT KETIMPANGAN GENDER Arsawati, Ni Nyoman Juwita; Gorda, AAA.Ngr. Tini Rusmini; Darma, I Made Wirya; Nandari, Putu Sawitri
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2019
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v16i2.476

Abstract

Every child has the rights to survive, grow and develop and protection from violence and discrimination. The protection of children's rights still has not got attention from various parties, such as the case of the junior high school student of class 9 in Jehem Village, Tembuku sub-district, Bangli regency, who had to drop out of school due to pregnancy as a result of the sexual violence. The sexual violence shows that women are still placed in a marginal position because of their gentle nature exploited by men to vent their desires. It can occur in the domestic and public sectors. The sexual violence in children can occur in their environment like the cases in which the parents raping the biological or stepchild and the sibling brother raping his sister. This position makes the children powerless in facing the unprotected treatments. Bali which has increasing number of children violence every year in each regency positions the government to work on the protection in the form of regulations and the involvement of customary institutions which will stated in awig-awig or perarem in each  pakraman village. 
PENCEGAHAN KORUPSI LEGISLASI MELALUI PENGUATAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG Firdaus, Fahmi Ramadhan
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17, No 3 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2020
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v17i3.679

Abstract

AbstrakSebagai negara hukum formil (rechtstaat), peraturan perundang-undangan merupakan salah satu instrumen fundamental bagi Indonesia. Peraturan perundang-undangan mengatur dan membatasi penguasa atau pemerintah untuk bertindak dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Nyatanya masih terdapat permasalahan undang-undang, salah satunya yakni korupsi legislasi, dimana proses pembentukan undang-undang tidak sesuai prosedur yang secara normatif diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan undang-undang dibuat untuk kepentingan tertentu sehingga menghasilkan produk undang-undang yang buruk dan melanggar hak masyarakat. Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana partisipasi publik diakomodasi dalam pembentukan undang-undang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku serta apa saja bentuk korupsi legislasi di Indonesia dan bagaimana pencegahannya melalui penguatan partisipasi publik. Metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan konseptual, berdasarkan pada bagaimana negara memberikan ruang dalam pembentukan undang-undang bagi publik agar aspirasinya dipenuhi. Selain itu tulisan ini menggunakan metode pendekatan perbandingan, dengan membandingkan dan mempelajari peran partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang di beberapa negara. Tulisan ini memberikan gambaran praktik korupsi legislasi yang terjadi antara lain keberadaan pasal siluman dan jual-beli pasal dan merumuskan model ideal partisipasi publik yang bisa mencegah korupsi legislasi. AbstractAs a formal legal state (rechtstaat), laws and regulations is one of the fundamental instruments for Indonesia. laws and regulations, regulates and limits the authorities or government to act for realizing the objectives of the state as mandated by the constitution. Indonesia’s laws and regulations still have problem, one of which is corruption legislation, where the process of forming laws is not accordance with procedures that normatively regulated in Law No. 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations then made for certain interests so that the laws created are bad and violate public rights. The problem discussed in this paper is how public participation is accommodated in the formation of laws based on applicable laws and what forms of corruption legislation in Indonesia and how to prevent them through strengthening public participation. The method of approach used in this paper is a conceptual approach, based on how the state provides space in the formation of laws for the public so that their aspirations are fullfillled. Besides, this paper uses a comparative approach method, by comparing and studying the role of public participation in the process of law making in several countries. This paper provides an overview of corrupt legislation practices that occur which is the existence of stealth articles and article buying and formulating an ideal model of public participation that can prevent corruption in legislation.
URGENSI PELIBATAN TNI DALAM OPERASI MILITER SELAIN PERANG DALAM MENANGGULANGI AKSI TERORISME Sinaga, Fransiska Adelina
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15, No 3 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2018
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v15i3.171

Abstract

Tingginya teknologi yang digunakan serta kuatnya doktrinisasi kepada kelompok terorisme dan adanya kekuatan-kekuatan asing yang memanfaatkan aksi terorisme untuk menguasai Sumber Daya Alama Indonesia telah menjadikan terorisme sebagai “extraordinary crimes” maka seharusnya terorisme dapat diidentifikasikan sebagai ancaman pertahanan negara yang membutuhkan pelibatan TNI yang memiliki tugas dan fungsi menjaga kedaulatan NKRI dan terbukti berhasil menumpas gerakan-gerakan separatis. Pemerintah telah mengesahkan UU Tindak Pidana Terorisme Terbaru pada tanggal 25 Mei 2018 yang mengamanatkan agar pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme diatur dalam Peraturan Presiden karena kedudukan TNI berada di bawah pengendalian langsung presiden selaras dengan Pasal 7 ayat 3 UU Nomor 34 Tahun 2004 meskipun maksud dari keputusan politik negara dalam pasal tersebut yaitu pembentukan Undang-Undang sebagai hasil produk politik Pemerintah dan DPR. Pentingnya Koopssusgab TNI diaktifkan kembali untuk menciptakan rasa aman di tengah masyarakat, apabila Detasemen 88 sudah tidak sanggup lagi menghadapi aksi-aksi terorisme tersebut namun dengan pengawasan yang maksimum. Untuk itu maka perlu meningkatkan kewenangan TNI, memperjelas kewenangan antara TNI dan Polri untuk dalam pemberantasan terorisme dan meningkatkan koordinasi yang sistematik dan menyeleruh antar pemangku kepentingan. Disamping itu dalam jangka panjang perlu membuat UU Operasi Militer Selain Perang Dalam Penanggulangan Aksi Terorisme, dan pengawasan yang ketat oleh lembaga independen yang berwenang menjatuhkan sanksi pelanggaran kode etik. 
MENERJEMAHKAN KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN (CEDAW) KE DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (TRANSLATION OF CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) INTO THE REGULATION OF LEGISLATION) Maryam, Rini
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2012
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v9i1.379

Abstract

Pasca ratifikasi Convention on Elimination of All Forms of Discrimination AgainstWomen (CEDAW) apakah persoalan kesetaraan perempuan dan anti diskriminasiterhadap perempuan Indonesia telah selesai? Tentu saja tidak. Dalam bidangperaturan perundang-undangan saja masih banyak peraturan perundangundangan yang bias gender, netral gender, bahkan belum mengakomodirkepentingan perempuan. Hukum diyakini tidak lahir dalam sebuah ruang hampa,namun merupakan hasil pergulatan kepentingan sosial, budaya, ekonomi,politik serta mencerminkan standar nilai dan ideologi yang dianut masyarakatdan kekuasaan dalam proses pembuatannya. Tulisan ini mencoba melihat secaraumum persoalan yang “tersimpan” dalam hukum itu sendiri pasca ratifikasiCEDAW dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 serta melihat upayamenerjemahkan CEDAW ke dalam peraturan perundang-undangan melaluioptimalisasi peran perancang peraturan perundang-undangan dan membangunindikator/parameter berbasis CEDAW.
Prasyarat Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Perundang-undangan Chandra, M Jeffri Arlinandes Arlinandes
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 20, No 4 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2023
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v20i4.1098

Abstract

Omnibus Law merupakan metode yang diperkenalkan melalui praktik pembentukan Perpu Cipta Kerja dengan semua kontroversinya. Putusan Mahkamah Konstitusi untuk dapat merevisi UU pembentukan peraturan perundang-undangan, langsung diakomodir dalam pasal 64 UU 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan. Obesitas regulasi yang terjadi di Indonesia dapat terselesaikan bila ada mekanisme proses pembentukan perundang-undangan berkualitas, system evaluasi dan metode omnibus law ini pada setiap produk peraturan perundang-undangan.  Partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) harus menjadi kunci utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus law. Evaluasi peraturan perundang-undangan eksisting merupakan sarana pengendalian atas peraturan yang telah dibentuk sehingga nantinya memiliki rekomendasi atas evaluasi yang telah dilakukan. Reharmonisasi atas peraturan yang dibentuk dan metode omnibus law merupakan kombinasi yang sempurna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas sekaligus upaya diet regulasi yang ada di Indonesia. 
KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 Ulya, Zaki
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2016
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v13i2.153

Abstract

Sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia adalah sistem presidensil. Dimana kedudukan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam menjalankan roda pemerintahan Presiden dibantu oleh kementerian negara. Jumlah kementerian negara disesuaikan dengan program Presiden di bidang pemerintahan, serta guna menunjang kinerja kementerian negara, Presiden membentuk Wakil Menteri menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011. Berdasarkan konsep kelembagaan Wakil Menteri berkedudukan sebagai pembantu dan mewakili kinerja menteri negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Namun, permasalahan muncul terkait kedudukan Wakil Menteri dalam aspek pengambilan kebijakan negara apakah sama dengan kedudukan menteri dan seperti apakah peran Wakil Menteri dalam sistem penyelenggaraan negara.Kata kunci:
EPISTEMOLOGI PAJAK, PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA TAXES EPISTEMOLOGY, CONSTITUTIONAL LAW PERSPECTIVE Thohari, A. Ahsin
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2011
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v8i1.347

Abstract

Span of the history of taxation in this world extend from the time of the pyramids inEgypt (3000 BC-2800 BC), Persian (500 BC), Babylon (612 BC-539 BC), Roman (27BC-476 BC), India (500 BC-550 BC), Arabic (11th century), until the time of socialnetworking wibesites are created in this information age with all aspects of thedynamics, sophistication, and the adjustments to the surrounding context. However,the history of taxation finds political momentum, and then into the world of discourse,during British colonial rule arbitrarily impose taxes in the country towns, namely theUnited States. “No taxation without representation”, according to the ever popularslogan in the 13 (thirteen) British colony in 1750-1760 which is one of the maincauses of the American Revolution to resist the reign of King George III. The lack ofdirect representation for the colonists in the distant British Parliament is consideredas an illegal act and part of the act of denial of their rights as part of the rights ofEnglishmen), so the colonial government was not authorized to collect taxes frompeople in the all form. The slogan created by Jonathan Mayhew was sharpened byJames Otis with a more provocative phrase, “Taxation without representation is tyranny”.In short, tax collection by the government without determined by representativeinstitutions is a form of oppressive power. In Indonesian context, the tax is thecrystallization of people’s contributions to the state treasury under the laws enforced,with no direct remuneration. Tax authorities levied based on legal norms to cover thecost of production of goods and services collectively to achieve common prosperity.However, with so many tax chaos today, this kind of tax epistemology seemed distant.
Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Daming, Saharuddin; Ratnawaty, Latifah; Mustika, Desty Anggie; Husna, Mufidatul
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2023
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v20i1.1005

Abstract

To realize legal certainty and guarantee land rights in order to create an orderly and maximally orderly land administration system towards a healthy and accountable land spatial structure, the government is promoting Complete Systematic Land Registration on a large scale. However, the problems that arise include: Is the Complete Systematic Land Registration a government policy that truly responds to the needs of the community? Is the implementation of the Complete Systematic Land Registration program carried out by the government in accordance with the order of state administrative law? The method used in this research is descriptive social legal which describes the operation of a complete systematic land registration law in the community. The conclusion shows that the Complete Systematic Land Registration is a government policy that truly responds to the needs of the community in registering their land. The implementation of the Complete Systematic Land Registration program carried out by the government is generally in accordance with the order of state administrative law, although there are still shortcomings.
JUDICIAL REVIEW DAN LEGISLATIVE REVIEW TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG HSB, ALI MARWAN
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2020
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v17i1.515

Abstract

Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan kewenangan menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai saingan bagi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Hal ini terlihat dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang amar putusannya tidak dapat diterima. Karena objek pengujiannya hilang karena disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Hal ini tentunya merugikan para pencari keadilan yang berjuang di Mahkamah Konstitusi karena harus mengajukan permohonan ulang. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan upaya agar tidak terjadi perlombaan antara Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Hal yang harus dilakukan  adalah dengan menerapkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, di mana Dewan Perwakilan Rakyat tidak diperkenankan melakukan    pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang jika peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Sehingga kemudian, Dewan Perwakilan Rakyat tidak perlu lagi bersusah payah untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang jika sudah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi. Ini bisa menjadi bukti nyata bahwa Indonesia adalah negara hukum yang lebih mengedepankan putusan lembaga hukum daripada keputusan lembaga politik.
PROPHETICAL LAW : MEMBANGUN HUKUM BERKEADILAN DENGAN KEDAMAIAN Briando, Bobby
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 14, No 3 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2017
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v14i3.123

Abstract

Hukum senantiasa berkaitan erat dengan keadilan. Penulisan artikel ini bertujuan untuk membangun konsep hukum yang berkeadilan dengan kedamaian. Paradigma penelitian yang digunakan adalah spiritualitas profetik melalui prosedur spiritual antara lain: zikir, doa, tafakur dan ikhtiar. Prinsip ilmu sosial profetik dan spirit profetik digunakan sebagai basis metodologis dalam membangun konsep hukum berkeadilan dan kedamaian. Prinsip ilmu sosial profetik antara lain: humanis, emansipatoris, transendental dan teleologikal. Spirit profetik antara lain: kemanusiaan, keilmuan, kehambaan dan kesemestaan. Hasil yang ditemukan adalah sebuah konsep hukum berketuhanan yang berkeadilan dengan kedamaian yang disebut kemudian sebagai prophetical law.

Page 30 of 57 | Total Record : 570

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2004 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 23, No 1 (2026): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2026 Vol 22, No 4 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2025 Vol 22, No 3 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2025 Vol 22, No 2 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2025 Vol 22, No 1 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret (2025) Vol 21, No 4 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2024 Vol 21, No 3 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2024 Vol 21, No 2 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2024 Vol 21, No 1 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2024 Vol 20, No 4 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2023 Vol 20, No 3 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2023 Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2023 Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2023 Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia Volume 19 Nomor 2 - Juni 2022 Vol 19, No 4 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2022 Vol 19, No 3 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2022 Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2022 Vol 18, No 4 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2021 Vol 18, No 3 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2021 Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2021 Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2021 Vol 17, No 4 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2020 Vol 17, No 3 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2020 Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2020 Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2020 Vol 16, No 4 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2019 Vol 16, No 3 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2019 Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2019 Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2019 Vol 15, No 4 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2018 Vol 15, No 3 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2018 Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2018 Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2018 Vol 14, No 4 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2017 Vol 14, No 3 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2017 Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2017 Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2017 Vol 13, No 4 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2016 Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2016 Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2016 Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2016 Vol 12, No 4 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2015 Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2015 Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2015 Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2015 Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2012 Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2012 Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2011 Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2011 Vol 6, No 4 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2009 Vol 6, No 3 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2009 Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2009 Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2009 Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2008 Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2008 Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2008 Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2005 Vol 1, No 3 (2004): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2004 Vol 1, No 2 (2004): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2004 Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2004 More Issue