cover
Contact Name
Bakhtiar
Contact Email
supremasi@unm.ac.id
Phone
+6281354993337
Journal Mail Official
supremasi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya
ISSN : 1412517X     EISSN : 27209369     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
egal Studies: Criminal law, civil law, constitutional law, human law, customary law, Islamic law, government and regional autonomy. Pancasila and Civic Education: Studies of the state foundation and ideology, democracy, conflict resolution, nationalism, Pancasila and civic education, national character education
Articles 260 Documents
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PESISIR TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA Sutira, Wa Ode; Mustaring, Mustaring; Suyitno, Imam; Murtadir, Nur Fadhilah; Mahpufah, Nur Amilah
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 1 (April 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i1.70202

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengetahuan masyarakat tentang larangan dan sanksi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi tentang pengelolaan sampah. (2) sikap masyarakat Kelurahan Wali terhadap larangan dan sanksi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. (3) perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa Angket, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan (1) Pengetahuan masyarakat tentang larangan dan sanksi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi tentang Pengelolaan Sampah sudah cukup baik. Hasilnya menunjukkan bahwa dari 32 informan ada 28 masyarakat yang menjawab bahwa mereka mengetahui ada larangan terkait dengan pengelolaan sampah yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi, (2) Sikap masyarakat Kelurahan Wali terhadap larangan dan sanksi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah menunjukan Mayoritas masyarakat Kelurahan Wali mendukung larangan dan sanksi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah karena dianggap efektif meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan menjaga kebersihan lingkungan. (3) Perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah berdasarkan perilaku masyarakat dalam mengelola dan membuang sampah di Kelurahan Wali  Kabupaten Wakatobi menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Secara umum, perilaku tersebut masih belum selaras dengan prinsip pengelolaan sampah yang baik dan ramah lingkungan. Beberapa masyarakat belum memisahkan sampah organik dan anorganik, bahkan ada yang membuang sampah di kebun atau laut, yang berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan. Sebagian lainnya sudah membuang sampah ke tempat pembuangan sementara (TPS), namun umumnya tanpa melakukan pemilahan yang benar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesadaran untuk membuang sampah di tempat yang disediakan, praktik pemilahan sampah belum diterapkan secara luas.
PERAN GURU PPKn DALAM MENANAMKAN SIKAP NASIONALISME PESERTA DIDIK DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA Nurnaningsih, Andi; Heri, Ririn Nurfaathirany; Bakhtiar, Bakhtiar; Febrianti, Maisarah Kasim; Era, Era
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 1 (April 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i1.72396

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Strategi guru dalam menanamkan sikap nasionalisme, (2) bentuk perwujudan sikap nasionalisme, dan (3) faktor penghambat guru PPKn dalam menanamkan sikap nasionalisme peserta didik di SMP Telkom Makassar. Penelitian ini merupakan  penelitian deksriptif kualitatif, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil Penilitian ini menunjukkan bahwa: (1) Guru menanamkan nasionalisme melalui pembiasaan perilaku seperti menggunakan bahasa Indonesia, dan menghargai jasa pahlawan, serta pemanfaatan media seperti gambar pahlawan, video perjuangan, dan lagu nasional. Strategi ini efektif menumbuhkan cinta tanah air dan semangat kebangsaan. (2) Siswa menunjukkan nasionalisme melalui penggunaan bahasa Indonesia yang baik, dukungan terhadap produk lokal, penghargaan kepada pahlawan, dan kepatuhan pada tata tertib sekolah, diperkuat oleh teladan dan pembelajaran guru. (3) Guru PPKn di SMP Telkom Makassar menghadapi hambatan dalam menanamkan nasionalisme, di antaranya peran keluarga yang kurang dalam menanamkan nilai kebangsaan, lingkungan pergaulan yang tidak mendukung nilai nasionalisme, serta pengaruh globalisasi yang mengikis identitas budaya lokal dan cinta tanah air.
MENDIDIK SISWA GENERASI Z: STRATEGI EFEKTIF UNTUK PEMBELAJARAN ABAD 21 Badaruddin, Sukri; Islam, Rukmana Fachrul; Muntazarah, Fediyatun; Asriadi, Muhammad; Fitriani, Fitriani
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 1 (April 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i1.67819

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan strategi pembelajaran yang efektif dalam mendidik siswa Generasi Z agar selaras dengan tuntutan pembelajaran abad 21. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengidentifikasi strategi pembelajaran yang efektif bagi siswa Generasi Z di MAN 1 Majene dalam konteks pembelajaran abad 21. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan guru, kepala madrasah, dan siswa; observasi partisipatif terhadap proses pembelajaran; serta studi dokumentasi terhadap modul ajar, dan kebijakan internal madrasah. Teknik analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga memungkinkan peneliti menyajikan temuan secara holistik, valid, dan kontekstual sesuai tujuan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pembelajaran abad 21 yang efektif bagi Generasi Z mencakup lima pendekatan utama: pembelajaran berbasis proyek, berbasis masalah (PBL), berdiferensiasi, gamifikasi, dan inkuiri. Strategi-strategi ini telah mulai diimplementasikan dan terbukti meningkatkan motivasi, keterlibatan, serta keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif siswa. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan guru, ketersediaan teknologi, serta kemampuan siswa dalam kerja tim. Masalah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, khususnya minimnya refleksi dan penilaian proses, menunjukkan perlunya penguatan kapasitas guru, pengembangan infrastruktur pendukung, serta sistem evaluasi yang lebih adaptif agar strategi ini dapat diterapkan secara optimal dan berkelanjutan.
DARI RUANG PERIKSA KE RUANG SIDANG: KAJIAN YURIDIS KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS RELASI KUASA OLEH DOKTER SERTA MEKANISME PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN Hasanah, Nur Hafizal; Fijrah, Nurul; Sinar, Sinar; Nurisnaeni, Nurisnaeni; Adzan, Adzan; Selfi, Selfi
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 1 (April 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i1.77083

Abstract

Sexual violence is a form of human rights violation that is underpinned by power relations. In the medical context, the power relationship between doctors and patients is unequal, as doctors have authority over patients' bodies, personal information, and treatment decisions. This places patients in a passive, dependent, and vulnerable position, opening the door to abuse of power. The phenomenon of alleged sexual violence by doctors shows that unequal power relations are often the root cause of sexual violence. This study aims to examine and analyze legal regulations related to power-based sexual violence by doctors, as well as forms of legal protection and recovery for victims. The method used is normative jurisprudence with a legislative approach and conceptual analysis. Legally, Indonesia has a Sexual Violence Criminal Law (TPKS Law) that recognizes power relations as an aggravating factor in sentencing. The new Criminal Code also emphasizes that unequal power relations can constitute psychological violence or coercion, not just physical violence. Therefore, any sexual act by a doctor towards a patient without medical grounds and valid consent constitutes a serious violation of criminal law, medical ethics, and the principles of medical professionalism. Legal protection under the UU TPKS includes prevention, prosecution, recovery, and rehabilitation of victims, so that the interests of victims are placed as an aspect that must be considered in criminal and social policy.
PENERAPAN KURIKULUM MERDEKA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI Idris, Muh Irfan; Bakhtiar, Bakhtiar; Padli, Sul; Supardin, Muhammad Fauzan; Annisa, Nur; Asmara, Nufadillah
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 1 (April 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i1.76977

Abstract

Penerapan Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 9 Takalar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1)  Perencanaan pembelajaran kurikulum merdeka di SMA Negeri 9 Takalar (2) pelaksanaan pembelajaran Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 9 Takalar (3) faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 9 Takalar. Jenis penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik pengecekan keabsahan data uji kredibilitas dengan trianglasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan pembelajaran Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 9 Takalar menunjukkan adanya komitmen dan kesiapan sekolah dalam menerapkan Kurikulum Merdeka. Hal ini dilihat dari proses perencanaan secara sistematis mulai dari pelatihan, pembuatan perangkat ajar, menyusun strategi dan metode pembelajaran, serta alat dan sumber belajar yang mendukung dalam pelaksanaan (2) Pelaksanaan pembelajaran Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 9 Takalar sudah berjalan sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka yaitu fleksibel dan berfokus pada muatan esensial (3) beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penerapan kurikulum merdeka, yaitu pendukung adanya komitmen guru dan kepala sekolah serta adanya kegiatan pelatihan. Penghambat beberapa guru belum memahami dengan baik mengenai Kurikulum Merdeka dan keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan Kurikulum Merdeka.
DAMPAK PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TIKTOK TERHADAP PEMAHAMAN SILA KEDUA PANCASILA PADA PESERTA DIDIK Nanang, Nurul Khaidah; Khaedir, Muh.; Hidayanti, Nurul; Antika, Rindi; Alfadli, Veri; Ramadhan, Thesya Girl
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 1 (April 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i1.76962

Abstract

Dampak Penggunaan Media Sosial Tiktok Terhadap Pemahaman Sila Kedua Pancasila Pada Peserta Didik SMPN 3 Bangkala Kabupanten Jeneponto. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan penggunaan media sosial Tiktok pada peserta didik, (2) mendeskripsikan dampak media sosial Tiktok terhadap pemahaman sila kedua pancasila pada peserta didik. Pendekatan penelitian deskriptif dan jenis penelitian kualitatif. Sumber data yaitu primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) peserta didik termasuk tergolong cukup aktif menggunakan media sosial seperti Tiktok dengan durasi beragam. Peserta didik menggunakan Tiktok sebagai media hiburan, mencari informasi dan komunikasi. (2) media sosial Tiktok memberikan dampak positif dan negatif terhadap pemahaman mereka terhadap sila kedua pancasila, dimana dampak positifnya yaitu; (a) video edukasi bulyying (b) menolong sesama dan (c) kreatif. Sedangkan dampak negatifnya dari penggunaan Tiktok membuat para peserta didik biasanya (a) reflek meniru gerakan yang ada diTiktok tanpa ia sadari (b) berkata kasar dan (c) mengejek atau biasa disebut roasting dan mengganggap itu hanya sekedar hiburan saja.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DESA Astuti, Astrid Dwi; Wafiqa, Nahdila Asra; Ervina, Yuni; Putri, A.; Zakiyah, Husnatun
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 1 (April 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i1.76961

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi kepala desa dalam merencanakan program pembangunan, realisasi program tersebut, serta faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaannya di Desa Tungke, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi perencanaan pembangunan desa dilakukan secara sistematis dengan merujuk pada dokumen resmi seperti RPJMDes dan RKPDes, yang mencerminkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan partisipatif. Realisasi program pembangunan tergolong cukup efektif, ditandai dengan keberhasilan pelaksanaan program fisik seperti pembangunan sumur bor dan jalan tani. Keberhasilan ini menunjukkan adanya keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan, serta kemampuan desa dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan kapasitas aparatur desa, penyebaran penduduk yang tidak merata, dan tantangan geografis atau faktor alam. Sementara itu, faktor pendukung mencakup tingginya partisipasi masyarakat, peran aktif Badan Permusyawaratan Desa, serta peningkatan aksesibilitas dan produktivitas sektor pertanian. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada sinergi antara perencanaan yang berbasis dokumen, partisipasi masyarakat, dan dukungan kelembagaan. Namun, keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan wilayah yang sempit dan pendekatan kualitatif yang tidak memungkinkan generalisasi hasil ke desa-desa lain. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif dan cakupan yang lebih luas sangat dianjurkan untuk memperkuat temuan ini.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Cbd) Aini, Nida Qurratul; Guntara, Deny; Abas, Muhamad
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i2.76095

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan implementasi upaya perlindungan secara yuridis bagi korban perdagangan orang di Indonesia, terutama dengan pendekatan studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Cbd. Meskipun secara normatif Indonesia telah disertai dengan mekanisme hukum yang komprehensif, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, implementasinya di lapangan masih dihadapkan pada sejumlah hambatan. Berdasarkan putusan yang ditelaah, pihak yang dirugikan mengalami eksploitasi serius berupa pemindahan paksa lintas negara, kekerasan fisik dan psikis, serta kerugian ekonomi, namun permohonan restitusi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ditolak oleh majelis hakim tanpa pertimbangan yang memadai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban masih bersifat normatif dan formalistik, belum sepenuhnya berpihak pada pemulihan hak-hak korban secara substantif. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga terkait, serta pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika kejahatan berbasis migrasi dan eksploitasi tenaga kerja.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI KEDUA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 161/PK/TUN/2023 SENGKETA SERTIFIKAT Nuraini, Nuraini; Sudrajat, Hendra; Thamrin, Husni
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i2.76658

Abstract

Penelitian ini berjudul Analisis Yuridis Putusan Peninjauan Kembali Kedua Mahkamah Agung Nomor 161 PK/TUN/2023 dalam Sengketa Sertifikat Hak Pakai Nomor 11 Tahun 2019 atas nama Kementerian Pertahanan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara mendalam pertimbangan hukum serta implikasi dari putusan Mahkamah Agung terhadap kepastian hukum dalam penggunaan tanah negara. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan untuk memperoleh gambaran komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut menegaskan kedudukan hukum Kementerian Pertahanan sebagai pemegang hak yang sah, sekaligus memperkuat legitimasi pemerintah dalam mengelola tanah strategis milik negara. Selain itu, putusan ini memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan kepastian hukum dan keadilan administratif, khususnya dalam konteks sengketa tata usaha negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peninjauan kembali memiliki peran penting sebagai instrumen korektif dalam sistem peradilan administrasi, karena mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan sekaligus memastikan kepastian hukum serta keseimbangan antara kewenangan negara dan hak-hak pihak terkait.
TINJAUAN HUKUM DAN HAM ATAS PEMENUHAN AKSES TERHADAP KEADILAN BAGI MARY JANE VELOSO Yuliana, Aliza; Anisa, Nisa; Alghiffary, Louis Faldy
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i2.74793

Abstract

Tinjauan hukum dan HAM atas pemenuhan akses terhadap keadilan bagi Mary Jane Veloso dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis keselarasan antara proses peradilan pidana yang dijalani Mary Jane di Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia, baik yang diatur dalam instrumen nasional maupun internasional. Penelitian ini berupaya menilai sejauh mana penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang yang menjerat Mary Jane serta upaya pemulangannya melalui mekanisme pemindahan narapidana dapat memberikan akses nyata terhadap keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktriner, dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan teori-teori hukum yang relevan sebagai dasar analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penanganan perkara narkotika, Mary Jane tidak memperoleh akses terhadap keadilan secara optimal, baik dalam bentuk perlindungan hukum maupun pengakuan atas statusnya sebagai korban perdagangan orang. Kondisi tersebut berimplikasi pada dijatuhkannya vonis hukuman mati yang dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan substantif. Sementara itu, langkah-langkah diplomasi dan advokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Filipina belum mampu memberikan hasil yang signifikan bagi perlindungan hak-hak Mary Jane. Oleh karena itu, diperlukan terobosan hukum dan kebijakan yang lebih progresif guna memastikan terpenuhinya prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia bagi Mary Jane Veloso.