Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

7.635

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA LAW REFORM Diponegoro Law Review Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) Awang Long Law Review SIGn Jurnal Hukum Kalabbirang Law Journal Journal La Sociale Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) J-ABDIPAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Innovative: Journal Of Social Science Research Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Advances in Community Services Research SASI

Muhammad Rinaldy Bima

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Author-ID : 1036340

Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 53 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1 2

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Sitti Arkanul Pascahyati Rahim; Hambali Thalib; Muhammad Rinaldy Bima
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan pertimbangan hakim dalam membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empirik. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan dapat dilaksanakan berdasarkan doktrin pertanggungjawaban korporasi yaitu: doktrin identification, vicarious liability, dan strict liability, serta mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap badan usaha sebagai korporasi bersama-sama dengan pengurusnya. Dalam Putusan Nomor : 391/PID.B/LH/2019/PN.CKR an. Terpidana PT. Gunung Garuda, Majelis Hakim menggunakan Doktrin Strict Liability dengan mengacu kepada Perma 13/2016 dimana dalam putusan tersebut, terdapat kesalahan yang dilakukan oleh pengurus sehingga pertanggungjawaban terhadap korporasi tidak menghilangkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh pengurus yang melakukan. The research objective is to analyze criminal liability against corporations that commit environmental crimes and judge considerations in proving criminal liability against corporations that commit environmental crimes in the Cikarang District Court Decision Number: 391 / Pid.B / LH / 2019 / PNCkr. This research is a normative-empirical legal research. From the research conducted, it is known that criminal liability against corporations that commit environmental crimes can be carried out based on the doctrine of corporate responsibility, namely: the doctrine of identification, vicarious liability, and strict liability, as well as regulating criminal liability for business entities as corporations together with their management. In Decision Number: 391 / PID.B / LH / 2019 / PN.CKR an. The convicted PT. Gunung Garuda, the Panel of Judges used the Strict Liability Doctrine with reference to Perma 13/2016 where in the decision, there were mistakes made by the management so that accountability to the corporation did not eliminate any mistakes made by the management who committed.

Pelanggaran Pidana Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Abdul Rahman; A. Muin Fahmal; Muhammad Rinaldy Bima
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.184 KB)

Tujuan penelitian menganalisis penerapan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Bulukumba tahun 2020 dan Untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini dilakukan secara yuridis empiris, yaitu dengan mengumpuIkan data dengan cara meneliti dan menelaah fakta yang ada sejalan dengan pengamatan di lapangan. Dengan memperahatikan peraturan perundang-undangan dan fakta pelanggaran pidana pemilihan netralitas aparatur sipil negara. Hasil penelitian menunjukkan kurang terlaksana penerapan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap pelanggaran pidana pemilihan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Bulukumba tahun 2020. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya yaitu Subtansi Hukum (Undang-Undang), Struktur Hukum (Penegak Hukum) Sarana atau Fasilitas, Masayarat, dan Kebudayaan. Terutama faktor subtansi hukum (Undang-Undang) perlunya kejelasan norma yang mengatur sanksi pidana Aparatur Sipil Negara. The Research objective to analyze the application of Law No. 10 of 2016 on election crimes committed by the State Civil Apparatus in the 2020 Election of Regent and Deputy Regent in Bulukumba and to understand and analyze the factors that influence it. This research was carried out in an empirical juridical manner, namely by collecting data by researching and examining existing facts in line with observations in the field. By taking into account the laws and regulations and the facts of criminal violations of the neutrality election of the state civil apparatus. The results of the study show that the implementation of Law Number 10 of 2016 is not enough for criminal violations of the election of the Neutrality of the State Civil Apparatus in the Implementation of the Election of Regents and Deputy Regents in Bulukumba in 2020. This is influenced by several factors, including the legal substance (law), legal structure (Law Enforcement) Facilities or Facilities, Community, and Culture. Especially the factor of legal substance (Law) the need for clarity of norms governing criminal sanctions for State Civil Apparatus.

Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus Arifyansyah Nur; Hambali Thalib; Muhammad Rinaldy Bima
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.525 KB)

Tujuan penelitian menganalisis penerapan Asas Legalitas dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 terkait penjatuhan sanksi dibawah batas minimum khusus, dan; menganalisis konsekuensi hukum terhadap putusan hakim yang memutuskan perkara pidana narkotika dengan sanksi di bawah minimum. Penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan kajian pustaka yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Serta Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Berdasarkan Asas Legalitas sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu nullapoena sine lege memberikan makna bahwa setiap sanksi pidana haruslah ada peraturan hukum yang mengatur sebelumnya, sedangkan penafsiran hukum yang melahirkan penemuan hukum oleh hakim tersebut tidaklah diperlukan bilamana telah ada aturan yang secara jelas dan tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan, agar mewujudkan tujuan hukum yakni rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, dan; (2) Adanya penjatuhan pidana di bawah minimum menurut penulis memberikan konsekuensi hukum yang mana bertentangan dengan asas legalitas, jika mendasarkan pada penafsiran peraturan perundang-undangan yang telah ada yang melahirkan penemuan hukum oleh hakim, yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. The research objective is to analyze the application of the Legality Principle in Law no. 35 of 2009 regarding the imposition of sanctions below the special minimum limit, and; analyze the legal consequences of the judge's decision that decides on narcotics criminal cases with sanctions below the minimum. This study uses primary data by conducting a literature review, namely the Criminal Code, the Criminal Procedure Code and Law no. 35 of 2009 on Narcotics. The results of this study indicate that: (1) Based on the principle of legality as referred to in Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code, namely nullapoena sine lege, it means that every criminal sanction must have a legal regulation that regulates it beforehand, while the interpretation of the law that gives birth to legal findings by the judge is not needed if there are rules that are clearly and firmly regulated in the legislation, in order to realize the legal objectives, namely a sense of justice, legal certainty and expediency, and; (2) The existence of a criminal sentence below the minimum according to the author provides legal consequences which are contrary to the principle of legality, if it is based on the interpretation of existing laws and regulations that give birth to legal findings by judges, which causes the absence of legal certainty.

Efektivitas Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Hamrullah Hamrullah; Baharuddin Badaru; Muhammad Rinaldy Bima
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.367 KB)

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi gratifikasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Makassar maupun Pengadilan Tipikor Makassar. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi gratifikasi kurang berjalan secara efektif, dikerenakan dalam sistem pembuktian terbalik terhadap penerapannya dalam tindak pidana korupsi gratifikasi masih memiliki kelemahan yaitu belum lengkapnya norma hukum yang jelas yang mengatur pembalikan beban pembuktian dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Faktor yang mempengaruhi sistem pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi gratifikasi antara lain: substansi hukum, pemahaman hukum, budaya hukum. The Research objective to analyze the effectiveness of the application of the reverse proof system in the criminal act of corruption gratification, and the influencing factors. This type of research is empirical juridical, data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case the Makassar District Attorney and Makassar Corruption Court. The results of the study the authors found that: The effectiveness of the application of the reversed proof system in the criminal act of corruption gratification is not running effectively, because the reverse proof system against its application in the criminal act of corruption gratification still has weaknesses, namely the incomplete legal norms governing the reversal of the burden of proof in the law - corruption law. Factors that affect the reverse proof system for corruption crimes of gratification include: legal substance, legal understanding, legal culture.

Perbandingan Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Andi Islamuddin; La Ode Husen; Muh. Rinaldy Bima
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.526 KB)

Tujuan penelitian menganalisis Perbandingan Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2014 Dengan Undang-undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni melalui Blok Note System dalam hal ini berbagai bahan hukum yang ditemukan pada penelusuran berbagai peraturan perundang-undangan sebagai bahan peneliti. Perubahan kewenangan kongkret yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah menimbulkan konsekuensi kepada konsep otonomi daerah yang membawa desentralisasi kembali kepada sentralisasi. Harusnya kewenangan perizinan industri juga menimbulkan kekhawatiran akan turunnya pendapatan asli daerah yang dapat mempengaruhi proses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat karena hilangnya sumber pendapatan. The research objective to analyze the Comparison of the Authority of Regional Heads according to Law No. 23 of 2014 with Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. The data collection technique used in this study is through the Block Note System, in this case various legal materials found in the search for various laws and regulations as research material. Changes in the concrete authority contained in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation have had consequences for the concept of regional autonomy which brought decentralization back to centralization. The authority for industrial licensing should also raise concerns about the decline in local revenue which can affect the development process and services to the community due to the loss of sources of income.

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Studi Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks Eka Eman Rosi; Mulyati Pawennei; Muh. Rinaldy Bima
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (434.464 KB)

Tujuan penelitian menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan penerapan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor51/Pid.Sus/Anak/2020/PN.Mks). Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen dokumen, jurnal jurnal ilmiah maupun artikel ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Putusan No.51/Pid.Sus-Anak/PN Mks dengan Anak Muh. Adrian Saputra S Alias Rian (17 Tahun) bersama Anak Akbar Bin Seleng (18 Tahun) sebagai anak yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam persidangan telah memenuhi unsur pidana subjektif maupun unsur objektif. (2) Pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mempertimbangkan usia serta tindak pidana yang dilakukan serta memperhatikan hak yang harus diberikan pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum maupun Anak yang Berkonflik dengan Hukum. The research objective to analyze criminal responsibility for children as perpetrators of the crime of theft with violence and the application of criminal law against children as perpetrators of the crime of theft with violence committed by children (Case Study Decision Number 51/Pid.Sus/Anak/2020/PN.Mks). This study uses primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews while secondary data was obtained through documents, scientific journals and scientific articles. The results of this study indicate that; (1) The criminal responsibility of children as perpetrators of criminal acts in Decision No. 51/Pid.Sus-Child/PN Mks with Anak Muh. Adrian Saputra S Alias Rian (17 years old) with Anak Akbar Bin Seleng (18 years old) as children who were accused by the Public Prosecutor in the trial had met the subjective and objective elements of crime. (2) Legal arrangements for children as perpetrators of criminal acts are regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System by taking into account the age and crime committed and taking into account the rights that must be given to Children in Conflict with the Law and Children in Conflict with the Law.

Analisis Hukum Terhadap Pungutan Liar Sebagai Tindak Pidana Korupsi: Studi Di Kanrerong Karebosi Makassar Risdesenta Gafaldi Sahar; Hambali Thalib; Muh. Rinaldy Bima
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.267 KB)

Tujuan penelitian menganalisis proses penegakan hukum (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan) terhadap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) pelaku pungutan liar terhadap penyewaan kedai/kios kanrerong karebosi. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang dilakukan dengan mengadakan wawancara terhadap pihak-pihak atau instansi terkait. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1). Bagaimana modus dan proses penegakan hukum (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan) terhadap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) pelaku pungutan Liar terhadap penyewaan kedai/kios Kanrerong Karebosi (2). Faktor-faktor apakah yang menunjang (P21 Kejaksaan) dalam penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap penyewaan kedai/kios Kanrerong Karebosi. This research objective to analyze the law enforcement process (investigation, investigation and prosecution) against the State Civil Apparatus (ASN) who are perpetrators of illegal levies on renting the kanrerong karebosi shop/kiosk. This study uses primary data obtained directly from the research location by conducting interviews with related parties or agencies. The results of this study indicate that: (1). How is the mode and process of law enforcement (investigation, investigation and prosecution) against the State Civil Apparatus (ASN) perpetrators of illegal levies on the rental of the Kanrerong Karebosi shop/kiosk (2). What are the factors that support (P21 Prosecutor's Office) in law enforcement against illegal levies carried out by state civil servants (ASN) for renting shops/kiosks in Kanrerong Karebosi.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Nur Fadillah Juanda Putri Juanda; Mulyati Pawennei; Muh. Rinaldy Bima
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.361 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga oleh anggota TNI; (2) mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh anggota TNI. Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Upaya Penegakkan hukum pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga oleh individu TNI, yaitu preventif dan represif; (2) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota TNI adalah faktor pihak ketiga, faktor ekonomi, dan faktor terdesak, tersiksa dan terpaksa. Rekomendasi penelitian: (1) Penjatuhan pidana yang tepat bagi terdakwa adalah anggota TNI dengan memidanakan terdakwa yang sebagaimana keputusan hakim. (2) Hakim seharusnya lebih memperhatikan pertimbangan agar kiranya yang dilakukan oelh anggota TNI terungkap dalam persidangan.. The research objective is to analyze the factors that cause domestic violence by members of the TNI; (2) knowing and analyzing law enforcement against criminal acts of domestic violence by members of the TNI. This type of research is empirical juridical research. The results of this study indicate that (1) Efforts to enforce criminal law against domestic violence by TNI individuals, namely preventive and repressive; (2) The factors that cause domestic violence perpetrated by members of the TNI are third party factors, economic factors, and urgency, torture and forced factors. Research recommendations: (1) The right punishment for the defendant is a member of the TNI by punishing the defendant according to the judge's decision. (2) Judges should pay more attention to considerations so that what has been done by members of the TNI is revealed in the trial

Efektivitas Penuntutan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum Adri Eddyanto Pontoh; La Ode Husen; Muh. Rinaldy Bima
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penuntutan anak yang melakukan tindak pidana oleh jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Ternate. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas penuntutan anak yang melakukan tindak pidana oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Ternate kurang berjalan secara efektif, dikarenakan pada proses penuntutan kepada anak yang berkonfil dengan hukum masih ditemukan beberapa masalah baik dari profesionalsime yaitu; kurangnya Jaksa Penuntut Umum yang memiliki pengalaman dalam menangani perkara anak, sehingga Jaksa Penuntut Umum kesulitan dalam mempertimbangan hak anak sebagai pelaku tindak pidana, serta atas tindakan dari anak yang berkonflik dengan hukum diancam dengan hukuman yang melebihi dari persyaratan upaya diversi. 2). Faktor yang mempengaruhi efektivitas penuntutan anak yang melakukan tindak pidana oleh jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Ternate, yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Ketiga faktor tersebut saling berhubungan terhadap penuntutan anak yang melakukan tindak pidana. The research objective is to analyze the effectiveness of prosecuting children who commit crimes by public prosecutors at the Ternate District Attorney. This type of research is juridical empirical. In the results of the study, the authors found that: 1). The effectiveness of prosecuting children who commit criminal acts by the Public Prosecutor at the Ternate District Attorney is not running effectively, because in the process of prosecuting children who are in conflict with the law there are still several problems, both from professionalism, namely; the lack of public prosecutors who have experience in handling children's cases, so that public prosecutors find it difficult to consider the rights of children as perpetrators of criminal acts, and the actions of children in conflict with the law are threatened with punishments that exceed the requirements for diversion. 2). Factors that affect the effectiveness of prosecuting children who commit crimes by public prosecutors at the Ternate District Attorney, namely; substance, structure, and legal culture. These three factors are interconnected with the prosecution of children who commit crimes.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Pembubaran Partai Politik Muhammad Rizhal Djunu; Lauddin Marsuni; Muh. Rinaldy Bima
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 11 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis siapakah pemilik legal standing pembubaran Partai Politik di Indonesia dan bagaiaman proses pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Penelitian ini tipe yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Legal standing pembubaran partai politik di Indonesia ialah Legal standing terhadap perkara pembubaran partai politik hanya melalui satu jalur yaitu pemerintah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 68 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa Pemerintah yang dimaksud adalah Pemerintah Pusat. Sehingga pasal tersebut menempatkan pemerintah pusat sebagai satu satunya pihak yang mempunyai legal standing dalam usul perkara pembubaran partai politik. Sementara keputusan akhir apakah partai politik dapat dibubarkan atau tidak itu merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai Pasal 24C Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam upaya Mahkamah Konstitusi Upaya pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi sesuai putusan Mahkamah Konstitusi No.53/PUU-IX/MK2011 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan adanya pemberian legal standing kepada perseorangan dalam usul pembubaran partai politik sedangkan partai politik jika berupaya di bubarkan bisa berasal dari internal dan eksternal partai politik. The research objective is to analyze who owns the legal standing of dissolving political parties in Indonesia and how the process of dissolving political parties is in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. The type of research used is normative legal research. The results of the study show that the legal standing for the dissolution of political parties in Indonesia is the legal standing for cases of dissolving political parties only through one channel, namely the government. This is confirmed in Article 68 of the Constitutional Court Law that the Government in question is the Central Government. So that the article places the center of government as one of the parties that has legal standing in the proposed case of dissolving a political party. While the final decision whether a political party can be dissolved or not is the authority of the Constitutional Court in accordance with Article 24C of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. that the Constitutional Court did not grant the granting of legal standing to individuals in the proposal to disband political parties, while political parties, if tested for dissolution, could come from internal and external political parties.

Co-Authors A Wari Andani A. Muin Fahmal A. Muin Fahmal A. Sudarman Kantao Aan Aswari Abbas, Ilham Abd Rahman Abdul Qahar Abdul Rahman Ade Savirah Mahmud Adri Eddyanto Pontoh Amar Bachti Andi Islamuddin Andi Muhammad Reyza Andi Mutmainnah Andi Risma Andi Risma Ardianto Ardianto Arifyansyah Nur Aswari, Aan Azwad Rachmat Hambali Baharuddin Badaru Buana, Andika Prawira Dhermawan, Dhiky Eka Eman Rosi Firabi AS, Rayhanah Hambali Thalib Hamrullah Hamrullah Hardianto Djanggih Hardianto Djanggih Hasbuddin Khalid Imran Eka Saputra Jacob, John Tumba Jefrianto Jefrianto La Ode Husen Lauddin Marsuni Lusy Fradina Ma'ruf Hafidz Medina Medina Muhajiin Muhajirin Muhammad Elis Winandar Muhammad Kamal Muhammad Kamal Muhammad Rizhal Djunu Mulyati Pawennei Namira Aryani Nashihah, Indah Ismy Nur Fadillah Juanda Putri Juanda Nur Yusriyyah Bakhtiar Patta, Hasnawati Pawennei, Mulyati Rahman, Sufirman Rahmat Rahadi Ramadhani, Rezky Aulia Rasyid, Zulfa Rismana Ridwan R, Muhammad Risdesenta Gafaldi Sahar Riska Musdarniati Riskamusdarniati Riskamusdarniati Rizki Ramadani Salim Basamalah Salle, Salle Salmawati Salmawati Saraswathi, Debby Cahya Ainun Sary Zettira Shyafril Sitti Arkanul Pascahyati Rahim Sutiawati Sutiawati Syahruddin Nawi Tahwin Alamsyah Thalib, Hambali Yusril Mahendra

Title Search

Found 12 Documents Search Journal : Journal of Lex Generalis (JLG)

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search
Journal : Journal of Lex Generalis (JLG)