Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.513
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Journal De Facto Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum International Journal of Education, Social Studies, And Management (IJESSM) Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam Journal of Artificial Intelligence and Digital Business AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Law, Education and Business Journal of Business Inflation Management and Accounting
Dalimunthe, Nikmah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK KARYAWAN SELAMA CUTI MELAHIRKAN Dalimunthe, Nikmah; Nabilla, Tasya Putri
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 6 No. 4 (2023): Volume 6 No 4 Tahun 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v6i4.23717

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah memaparkan bagaimana tinjauan hukum terhadap pemenuhan hak karyawan selama cuti melahirkan. Penelitian ini memakai jenis kualitatif melalui studi pustaka dengan memakai analisis isi. Materi dari penelitian ini mencakup bagaimana perspektif hukum positif dalam konteks pemenuhan hak karyawan selama cuti melahirkan. Bekerja dengan orang lain disebabkan adanya perjanjian kerja yang memiliki unsur pekerjaan, perintah dan upah. Terkhusus untuk karyawan wanita mendapat keistimewaan di dalam pemberian cuti seperti cuti haid, cuti hamil serta melahirkan, cuti keguguran dan hak ASI. Penelitian ini diharapkan memiliki banyak manfaat untuk memperkaya khazanah kelimuwan.
IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG KETENAGAKERJAAN PADA KASUS PEKERJA ART (ASISTEN RUMAH TANGGA) Dalimunthe, Nikmah; Hamdani, Hamdani
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No 3 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i3.30323

Abstract

Dalam kerangka hak asasi manusia, Perlunya mencapai keseimbangan antara hak dan tanggung jawab pekerja rumah tangga (PRT) dan hak asasi manusia (HAM) dibahas dalam penelitian ini. Artikel ini menyoroti pentingnya memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh kepada pekerja rumah tangga di Indonesia, dengan fokus pada Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Dari sudut pandang pekerja, hak asasi manusia menuntut perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana UU Cipta Kerja melindungi pekerja rumah tangga secara hukum dan hak serta perlindungan apa saja yang tersedia bagi mereka. Teknik penelitian hukum normatif dan pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang relevan dikaji dalam literatur, dan data kemudian dianalisis secara kualitatif. Sebuah langkah menuju pencapaian demokrasi ekonomi di dalam negeri adalah reformasi hukum dalam RUU ini. Kajian ini menarik perhatian pada sejumlah inisiatif, seperti advokasi, reformasi hukum, fungsi paralegal, dan pembentukan pusat layanan untuk mendukung serikat pekerja yang mewakili pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga dilindungi oleh RUU PPRT yang memperjelas hubungan hukum antara majikan dan pekerja. Meskipun telah diusulkan antara tahun 2004-2009, RUU ini belum disahkan, meskipun faktanya RUU ini dianggap penting untuk melindungi hak-hak pekerja rumah tangga dengan menggunakan formula pendapatan per jam untuk menentukan jam kerja dengan tetap mempertimbangkan keadilan ekonomi. RUU PPRT diharapkan dapat memajukan kesetaraan gender, meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, dan membangun demokrasi ekonomi dalam rumah tangga. Dipercaya bahwa pengesahan undang-undang ini penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
PERAN ARBITRASE DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA OUTSOURCING Harahap, Najwa Khalilah; Dalimunthe, Nikmah
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 4 (2024): Vol. 7 No. 4 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i4.35636

Abstract

Penyelesaian sengketa berdasarkan perjanjian arbitrase secara perdata yang dilakukan diluar pengadilan umum disebut dengan arbitrase. Dalam hal ini penulis akan membahas tentang hubungan arbitrase dengan ketenagakerjaan. Pekerja memiliki perjanjian tertulis dengan perusahaan tempat ia bekerja, sehingga pekerja memiliki hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Hilangnya hak para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan umum disebabkan karena adanya perjanjian tertulis. Pekerja outsourcing kerap tidak mendapatkan haknya sesuai dengan aturan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam ataupun luar negeri. Oleh karena itu, dalam penulisan ini akan dibahas peran arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pihak pekerja outsourcing dengan perusahaan yang mempekerjakannya. Sehingga pekerja outsourcing bisa mendapatkan hak yang semestinya diterima tanpa ada perebutan hak ataupun aturan lain yang diatur diluar peraturan undang-undang.
Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Tarigan, Emi Yani Teta Br; Adelia, Adelia; Dalimunthe, Nikmah
Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 13 No. 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Islamic Economic Law Programs, Faculty of Sharia and Law State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel Surabaya.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/maliyah.2023.13.1.29-49

Abstract

UMKM are one of the factors driving the country's economy. In this case, there is still a lack of government attention in protecting and prospering the fate of UMKM entrepreneurs. Protection efforts are needed to maintain the existence and originality of each product that has special value and characteristics produced by its creator through thinking called creativity. The problems raised in this journal discuss how efforts or forms of HKI protection in Indonesia for UMKM, especially in the creative industry, how efforts are made to apply HKI to UMKM, and what are the procedures for registering a product or service into HKI as a form of protecting the results of one's creativity towards his creation. The writing of this article uses normative juridical research methods. The research specification uses descriptive analysis. This journal uses qualitative data analysis processing techniques. It is concluded from the results of the study that HKI protection efforts are needed for every form of work produced by UMKM entrepreneurs where the work has a high selling value. The role of the government as a policy maker, especially in controlling the economic sector, is to pay attention both in terms of socialization and assistance to UMKM in obtaining HKI certificates, with the aim that if a violation is committed by someone, they can take legal action, namely penalties.
Kontrak Kerja dalam Hukum Bisnis Ketenagakerjaan: Analisis Perlindungan Hukum Hak dan Kewajiban Para Tenaga Kerja Hanipah, Aumalia; Dalimunthe, Nikmah; Pertiwi, Sri Indah; Sitompul, Humaidi
Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 13 No. 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Islamic Economic Law Programs, Faculty of Sharia and Law State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel Surabaya.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/maliyah.2023.13.1.110-132

Abstract

Many workers in Indonesia experience violations of legal protection for their rights and obligations as workers, which is based on their ignorance of what a work contract is and what rights and obligations workers have. This forms the basis of this research, with the aim of analyzing employment contracts in the field of labor law: an analysis of the legal protection of workers' rights and obligations. The data analysis in this research uses qualitative methodology with a descriptive research design. Furthermore, this study reveals that labor law will always be related to the protection of workers' rights and obligations. In the field of labor law, an employment contract is defined as a written agreement between an employee and an employer that regulates various aspects of their working relationship. This contract serves as a legal framework that protects the rights and obligations between both parties. Legal protection is an effort to safeguard the dignity and human rights of legal subjects in accordance with applicable laws and regulations, whether in the form of policies or rules that can protect something from other threats. Rights and responsibilities between parties are interrelated, where one party's rights imply obligations for the other party.
Peran Sistem Keuangan Indonesia dalam Menjamin Kesejahteraan Pekerja Berdasarkan Undang – Undang Ketenagakerjaan Dalimunthe, Nikmah; Hasibuan, Amanda Mutiara; Nasution, Julia Hamdini; Chairani, Maysa; Yusliani, Yusliani
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.4423

Abstract

Kesejahteraan pekerja merupakan salah satu tujuan utama pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan tersebut, peran sistem keuangan nasional menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai sarana penyaluran dana, penyediaan layanan keuangan, serta perlindungan sosial bagi tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sistem keuangan Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pekerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, dengan menitikberatkan pada kontribusi lembaga keuangan formal dan syariah dalam mendukung perlindungan ekonomi dan sosial pekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan mengkaji berbagai sumber literatur berupa buku, jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem keuangan Indonesia berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui penyediaan akses pembiayaan, program jaminan sosial ketenagakerjaan, serta peningkatan inklusi keuangan. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan, seperti rendahnya akses pekerja sektor informal terhadap layanan keuangan, lemahnya integrasi kebijakan keuangan dan ketenagakerjaan, serta ketimpangan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak. Penelitian ini juga menegaskan bahwa pendekatan keuangan syariah yang berlandaskan prinsip keadilan dan kemaslahatan memiliki potensi besar sebagai alternatif solusi dalam memperkuat kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, otoritas keuangan, dan lembaga ketenagakerjaan guna mewujudkan sistem keuangan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.
Kepatuhan Bank Syariah terhadap Regulasi Hukum Ketenagakerjaan: Indonesia Nasution, Syairah; Dalimunthe, Nikmah; Shofiyani, Leni
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.5670

Abstract

Penelitian ini membahas pentingnya kepatuhan bank syariah terhadap regulasi hukum ketenagakerjaan sebagai bagian dari penerapan prinsip keadilan dan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan sumber daya manusia. Bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai institusi yang membawa tanggung jawab moral dan sosial. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan dipandang sebagai fondasi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan organisasi dan perlindungan hak tenaga kerja. Penelitian ini meninjau kerangka regulasi yang berlaku di Indonesia, termasuk keterkaitannya dengan prinsip maqashid syariah, serta menganalisis tantangan implementasi yang muncul dalam praktik operasional. Fokus kajian juga mencakup peran manajemen, unit kepatuhan, dan mekanisme pengawasan internal dalam memastikan penerapan regulasi secara konsisten. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi tingkat kepatuhan, mengidentifikasi dampak ketidakpatuhan terhadap stabilitas organisasi, serta merumuskan strategi peningkatan kepatuhan sebagai langkah preventif dan korektif. Ketidakpatuhan berpotensi menimbulkan konflik industrial, menurunkan kepercayaan karyawan, serta merusak legitimasi sosial bank syariah. Sebaliknya, kepatuhan yang kuat mendorong terciptanya budaya kerja yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan bukan hanya kewajiban administratif, melainkan bagian integral dari praktik etis yang memperkuat kepercayaan publik, loyalitas karyawan, dan citra bank syariah sebagai lembaga keuangan berbasis prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, penguatan sistem pengawasan dan komitmen manajerial menjadi kunci keberlanjutan industri perbankan syariah.
Co-Authors Adelia Adelia, Adelia Al Amin Bintang, Muhammad Al Amin Bintang Amaliah, Riska Anditha, Putri Anggraini, Putri Annisa, Tria Aramita, Aramita Athariq, Difa Bangun, M Ali Zidan Chairani, Maysa Dermawan, Muhammad Da’i Djunaidi, Zikri Habibi Fajri, Muhammad Aulia Faraditha, Sabrina Hamdani Hamdani Hanipah, Aumalia Harahap, Aulia Nurul Annisa Harahap, Najwa Khalilah Hasibuan, Amanda Mutiara Hasibuan, M. Idris Ilham Nst, Mhd Irawan, Ryan Lois, Muhammad Matondang, Sabrina Natasya Muhammad Zakaria Nabilla, Tasya Putri Nadia, Finkan Nadya Nadya, Nadya Nasution, Julia Hamdini Nasution, Syairah Panjaitan, Miranda Parapat, Bagus Hamdani Pertiwi, Sri Indah Pratama, Muhammad Riski Anugerah Purba, Friska Amelia Putri Andini, Putri Restu Tanjung, Dwi Rohani, Dewita Sari, Dinda Aulia Shofiyani, Leni Sitompul, Humaidi Suhardina, Suhardina Tarigan, Emi Yani Teta Br Tarigan, M. Husen Syuhada Vitria, Ade Wahyuni, Willia Yusliani, Yusliani Zais, Muhammad