Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.754
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Journal De Facto PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum International Journal of Education, Social Studies, And Management (IJESSM) Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Journal of Artificial Intelligence and Digital Business AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Nuras : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Innovative: Journal Of Social Science Research TOFEDU: The Future of Education Journal Journal of Law, Education and Business Journal of Business Inflation Management and Accounting
Dalimunthe, Nikmah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK KARYAWAN SELAMA CUTI MELAHIRKAN Dalimunthe, Nikmah; Nabilla, Tasya Putri
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 6 No. 4 (2023): Volume 6 No 4 Tahun 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v6i4.23717

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah memaparkan bagaimana tinjauan hukum terhadap pemenuhan hak karyawan selama cuti melahirkan. Penelitian ini memakai jenis kualitatif melalui studi pustaka dengan memakai analisis isi. Materi dari penelitian ini mencakup bagaimana perspektif hukum positif dalam konteks pemenuhan hak karyawan selama cuti melahirkan. Bekerja dengan orang lain disebabkan adanya perjanjian kerja yang memiliki unsur pekerjaan, perintah dan upah. Terkhusus untuk karyawan wanita mendapat keistimewaan di dalam pemberian cuti seperti cuti haid, cuti hamil serta melahirkan, cuti keguguran dan hak ASI. Penelitian ini diharapkan memiliki banyak manfaat untuk memperkaya khazanah kelimuwan.
IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG KETENAGAKERJAAN PADA KASUS PEKERJA ART (ASISTEN RUMAH TANGGA) Dalimunthe, Nikmah; Hamdani, Hamdani
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No 3 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i3.30323

Abstract

Dalam kerangka hak asasi manusia, Perlunya mencapai keseimbangan antara hak dan tanggung jawab pekerja rumah tangga (PRT) dan hak asasi manusia (HAM) dibahas dalam penelitian ini. Artikel ini menyoroti pentingnya memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh kepada pekerja rumah tangga di Indonesia, dengan fokus pada Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Dari sudut pandang pekerja, hak asasi manusia menuntut perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana UU Cipta Kerja melindungi pekerja rumah tangga secara hukum dan hak serta perlindungan apa saja yang tersedia bagi mereka. Teknik penelitian hukum normatif dan pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang relevan dikaji dalam literatur, dan data kemudian dianalisis secara kualitatif. Sebuah langkah menuju pencapaian demokrasi ekonomi di dalam negeri adalah reformasi hukum dalam RUU ini. Kajian ini menarik perhatian pada sejumlah inisiatif, seperti advokasi, reformasi hukum, fungsi paralegal, dan pembentukan pusat layanan untuk mendukung serikat pekerja yang mewakili pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga dilindungi oleh RUU PPRT yang memperjelas hubungan hukum antara majikan dan pekerja. Meskipun telah diusulkan antara tahun 2004-2009, RUU ini belum disahkan, meskipun faktanya RUU ini dianggap penting untuk melindungi hak-hak pekerja rumah tangga dengan menggunakan formula pendapatan per jam untuk menentukan jam kerja dengan tetap mempertimbangkan keadilan ekonomi. RUU PPRT diharapkan dapat memajukan kesetaraan gender, meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, dan membangun demokrasi ekonomi dalam rumah tangga. Dipercaya bahwa pengesahan undang-undang ini penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
PERAN ARBITRASE DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA OUTSOURCING Harahap, Najwa Khalilah; Dalimunthe, Nikmah
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 4 (2024): Vol. 7 No. 4 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i4.35636

Abstract

Penyelesaian sengketa berdasarkan perjanjian arbitrase secara perdata yang dilakukan diluar pengadilan umum disebut dengan arbitrase. Dalam hal ini penulis akan membahas tentang hubungan arbitrase dengan ketenagakerjaan. Pekerja memiliki perjanjian tertulis dengan perusahaan tempat ia bekerja, sehingga pekerja memiliki hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Hilangnya hak para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan umum disebabkan karena adanya perjanjian tertulis. Pekerja outsourcing kerap tidak mendapatkan haknya sesuai dengan aturan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam ataupun luar negeri. Oleh karena itu, dalam penulisan ini akan dibahas peran arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pihak pekerja outsourcing dengan perusahaan yang mempekerjakannya. Sehingga pekerja outsourcing bisa mendapatkan hak yang semestinya diterima tanpa ada perebutan hak ataupun aturan lain yang diatur diluar peraturan undang-undang.
Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Tarigan, Emi Yani Teta Br; Adelia, Adelia; Dalimunthe, Nikmah
Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 13 No. 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Islamic Economic Law Programs, Faculty of Sharia and Law State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel Surabaya.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/maliyah.2023.13.1.29-49

Abstract

UMKM are one of the factors driving the country's economy. In this case, there is still a lack of government attention in protecting and prospering the fate of UMKM entrepreneurs. Protection efforts are needed to maintain the existence and originality of each product that has special value and characteristics produced by its creator through thinking called creativity. The problems raised in this journal discuss how efforts or forms of HKI protection in Indonesia for UMKM, especially in the creative industry, how efforts are made to apply HKI to UMKM, and what are the procedures for registering a product or service into HKI as a form of protecting the results of one's creativity towards his creation. The writing of this article uses normative juridical research methods. The research specification uses descriptive analysis. This journal uses qualitative data analysis processing techniques. It is concluded from the results of the study that HKI protection efforts are needed for every form of work produced by UMKM entrepreneurs where the work has a high selling value. The role of the government as a policy maker, especially in controlling the economic sector, is to pay attention both in terms of socialization and assistance to UMKM in obtaining HKI certificates, with the aim that if a violation is committed by someone, they can take legal action, namely penalties.
Kontrak Kerja dalam Hukum Bisnis Ketenagakerjaan: Analisis Perlindungan Hukum Hak dan Kewajiban Para Tenaga Kerja Hanipah, Aumalia; Dalimunthe, Nikmah; Pertiwi, Sri Indah; Sitompul, Humaidi
Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 13 No. 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Islamic Economic Law Programs, Faculty of Sharia and Law State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel Surabaya.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/maliyah.2023.13.1.110-132

Abstract

Many workers in Indonesia experience violations of legal protection for their rights and obligations as workers, which is based on their ignorance of what a work contract is and what rights and obligations workers have. This forms the basis of this research, with the aim of analyzing employment contracts in the field of labor law: an analysis of the legal protection of workers' rights and obligations. The data analysis in this research uses qualitative methodology with a descriptive research design. Furthermore, this study reveals that labor law will always be related to the protection of workers' rights and obligations. In the field of labor law, an employment contract is defined as a written agreement between an employee and an employer that regulates various aspects of their working relationship. This contract serves as a legal framework that protects the rights and obligations between both parties. Legal protection is an effort to safeguard the dignity and human rights of legal subjects in accordance with applicable laws and regulations, whether in the form of policies or rules that can protect something from other threats. Rights and responsibilities between parties are interrelated, where one party's rights imply obligations for the other party.
Peran Sistem Keuangan Indonesia dalam Menjamin Kesejahteraan Pekerja Berdasarkan Undang – Undang Ketenagakerjaan Dalimunthe, Nikmah; Hasibuan, Amanda Mutiara; Nasution, Julia Hamdini; Chairani, Maysa; Yusliani, Yusliani
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.4423

Abstract

Kesejahteraan pekerja merupakan salah satu tujuan utama pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan tersebut, peran sistem keuangan nasional menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai sarana penyaluran dana, penyediaan layanan keuangan, serta perlindungan sosial bagi tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sistem keuangan Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pekerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, dengan menitikberatkan pada kontribusi lembaga keuangan formal dan syariah dalam mendukung perlindungan ekonomi dan sosial pekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan mengkaji berbagai sumber literatur berupa buku, jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem keuangan Indonesia berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui penyediaan akses pembiayaan, program jaminan sosial ketenagakerjaan, serta peningkatan inklusi keuangan. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan, seperti rendahnya akses pekerja sektor informal terhadap layanan keuangan, lemahnya integrasi kebijakan keuangan dan ketenagakerjaan, serta ketimpangan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak. Penelitian ini juga menegaskan bahwa pendekatan keuangan syariah yang berlandaskan prinsip keadilan dan kemaslahatan memiliki potensi besar sebagai alternatif solusi dalam memperkuat kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, otoritas keuangan, dan lembaga ketenagakerjaan guna mewujudkan sistem keuangan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.
Efektivitas Mekanisme Tripartit dalam Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan di Indonesia Dalimunthe, Nikmah; Safwah, Raiva
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7719

Abstract

This study examines the effectiveness of the tripartite mechanism in resolving industrial relations disputes in Indonesia amid unequal bargaining positions between workers and employers. Normatively, the tripartite mechanism is designed as a dialogical, efficient, and relatively low-cost non-litigation dispute resolution instrument. This research employs a qualitative descriptive approach through library research by analyzing legislation, international conventions, scholarly journals, and relevant official documents. The findings indicate that although the legal framework of the tripartite mechanism is comprehensive, its implementation remains constrained by limited professionalism of mediators and conciliators, procedural dominance, and unequal industrial relations, which contribute to the escalation of disputes to arbitration. The study concludes that strengthening the competence of tripartite actors and integrating principles of substantive justice, including justice, wisdom, and responsibility from an Islamic law perspective, are essential to enhance the effectiveness of industrial dispute resolution in Indonesia.
Tanggung Jawab Negara Dalam Menegakkan Peraturan Kesehatan Kerja Untuk Pekerja di Lapangan Dalimunthe, Nikmah; Syarzain, Yuyun Sari
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7696

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab negara dalam menegakkan peraturan kesehatan kerja bagi pekerja di lapangan, dengan fokus pada kesenjangan antara kekuatan regulatif dan kelemahan implementatif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan terhadap 32 artikel ilmiah (2019–2024), dokumen internasional ILO dan WHO, serta tiga regulasi nasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi K3 Indonesia telah kuat secara normatif, implementasinya masih belum optimal karena lemahnya pengawasan, minimnya pelatihan keselamatan, rendahnya budaya keselamatan, serta terbatasnya komitmen perusahaan dalam menyediakan APD dan fasilitas K3. Pekerja lapangan tetap menjadi kelompok paling rentan terhadap risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa perbaikan kesehatan kerja hanya dapat dicapai melalui penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas pelatihan, serta reformasi implementasi K3 secara sistemik, sehingga tanggung jawab negara dapat benar-benar terwujud dalam perlindungan pekerja lapangan.
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Hamil dari PHK Diskriminatif Berdasarkan Pasal 153 UU Ketenagakerjaan Dalimunthe, Nikmah; Sains, Ihsan Hidayah
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7706

Abstract

Pemutusan hubungan kerja terhadap perempuan hamil masih kerap terjadi meskipun secara tegas dilarang dalam Pasal 153 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Praktik tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas ketenagakerjaan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan hamil dari pemutusan hubungan kerja yang bersifat diskriminatif, faktor-faktor penyebab masih terjadinya praktik tersebut, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh perempuan hamil untuk memperoleh perlindungan haknya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diatur secara normatif, namun pelaksanaannya masih belum optimal akibat lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum, serta ketimpangan posisi tawar antara pekerja dan pengusaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum untuk menjamin perlindungan perempuan hamil secara efektif.
Ketidakselarasan Aturan Jam Kerja Dengan Praktik Lembur di Lapangan Berdasarkan Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Dalimunthe, Nikmah; Khairiah, Azra
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7751

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menelaah adanya perbedaan antara ketentuan jam kerja yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan realitas praktik lembur yang berlangsung di lingkungan kerja. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual serta analitis guna menilai sejauh mana aturan tersebut diterapkan. Temuan penelitian memperlihatkan adanya perbedaan yang cukup nyata, terutama terkait pelampauan batas jam kerja harian dan mingguan, ketidaktepatan pemberian upah lembur, serta minimnya pengawasan dari instansi berwenang terhadap pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian menegaskan perlunya peningkatan pemahaman dan kepatuhan dari pihak pengusaha, penguatan fungsi pengawasan, serta penyempurnaan regulasi agar kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan dapat diminimalisir.
Co-Authors Abdurahman Abdurrahman Adelia Adelia, Adelia Al Amin Bintang, Muhammad Al Amin Bintang Amaliah, Riska Anditha, Putri Anggraini, Putri Annisa, Tria Anwar, Khahmilul Aramita, Aramita Athariq, Difa Bangun, M Ali Zidan Barus, Indah Sari Br. Bastian, Vany Fadilah Cahya, Septian Dwi Chairani, Maysa Dermawan, Muhammad Da’i Djunaidi, Zikri Habibi Fajri, Muhammad Aulia Faraditha, Sabrina Hamdani Hamdani Hanipah, Aumalia Harahap, Aisyah Harahap, Aulia Nurul Annisa Harahap, Hafni Meylani Harahap, Najwa Khalilah Harahap, Nanda Asri Aulia Haryono, Daffa Naufal Hasibuan, Amanda Mutiara Hasibuan, M. Idris Ilham Nst, Mhd Imaniah, Miratul Irawan, Ryan Jabar, Rossy Al Jahro Khairiah, Azra Lois, Muhammad Lubis, Niswa Auliya Matondang, Sabrina Natasya Mohammad Rafli Muhammad Iqbal Muhammad Zakaria Nabila, Najwa Nabilla, Tasya Putri Nadia, Finkan Nadya Nadya, Nadya Nasution, Julia Hamdini Nasution, Syairah Panjaitan, Miranda Parapat, Bagus Hamdani Pertiwi, Sri Indah Pratama, Muhammad Riski Anugerah Pulungan, Ro’fat Ja’far Al-hadidi Purba, Friska Amelia Putri Andini, Putri Putri, Lathifa Ananda Restu Tanjung, Dwi Rohani, Dewita Safwah, Raiva Sains, Ihsan Hidayah Sari, Dinda Aulia Shofiyani, Leni Siregar, Dina Aulia Rahmi Sitepu, Ruli Pebrina Br Sitompul, Humaidi Suhardina, Suhardina Syafitri, Aulia Syafitri, Cici El Dirrah Syaputri, Mulia Syarzain, Yuyun Sari Tarigan, Emi Yani Teta Br Tarigan, M. Husen Syuhada Vitria, Ade Wahyuni, Willia Yusliani, Yusliani Zais, Muhammad