Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.675
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Journal De Facto Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum International Journal of Education, Social Studies, And Management (IJESSM) Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Journal of Artificial Intelligence and Digital Business AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Nuras : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Innovative: Journal Of Social Science Research TOFEDU: The Future of Education Journal Journal of Law, Education and Business Journal of Innovative and Creativity Journal of Business Inflation Management and Accounting
Dalimunthe, Nikmah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
Tanggung Jawab Negara Dalam Menegakkan Peraturan Kesehatan Kerja Untuk Pekerja di Lapangan Dalimunthe, Nikmah; Syarzain, Yuyun Sari
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7696

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab negara dalam menegakkan peraturan kesehatan kerja bagi pekerja di lapangan, dengan fokus pada kesenjangan antara kekuatan regulatif dan kelemahan implementatif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan terhadap 32 artikel ilmiah (2019–2024), dokumen internasional ILO dan WHO, serta tiga regulasi nasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi K3 Indonesia telah kuat secara normatif, implementasinya masih belum optimal karena lemahnya pengawasan, minimnya pelatihan keselamatan, rendahnya budaya keselamatan, serta terbatasnya komitmen perusahaan dalam menyediakan APD dan fasilitas K3. Pekerja lapangan tetap menjadi kelompok paling rentan terhadap risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa perbaikan kesehatan kerja hanya dapat dicapai melalui penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas pelatihan, serta reformasi implementasi K3 secara sistemik, sehingga tanggung jawab negara dapat benar-benar terwujud dalam perlindungan pekerja lapangan.
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Hamil dari PHK Diskriminatif Berdasarkan Pasal 153 UU Ketenagakerjaan Dalimunthe, Nikmah; Sains, Ihsan Hidayah
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7706

Abstract

Pemutusan hubungan kerja terhadap perempuan hamil masih kerap terjadi meskipun secara tegas dilarang dalam Pasal 153 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Praktik tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas ketenagakerjaan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan hamil dari pemutusan hubungan kerja yang bersifat diskriminatif, faktor-faktor penyebab masih terjadinya praktik tersebut, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh perempuan hamil untuk memperoleh perlindungan haknya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diatur secara normatif, namun pelaksanaannya masih belum optimal akibat lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum, serta ketimpangan posisi tawar antara pekerja dan pengusaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum untuk menjamin perlindungan perempuan hamil secara efektif.
Ketidakselarasan Aturan Jam Kerja Dengan Praktik Lembur di Lapangan Berdasarkan Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Dalimunthe, Nikmah; Khairiah, Azra
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7751

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menelaah adanya perbedaan antara ketentuan jam kerja yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan realitas praktik lembur yang berlangsung di lingkungan kerja. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual serta analitis guna menilai sejauh mana aturan tersebut diterapkan. Temuan penelitian memperlihatkan adanya perbedaan yang cukup nyata, terutama terkait pelampauan batas jam kerja harian dan mingguan, ketidaktepatan pemberian upah lembur, serta minimnya pengawasan dari instansi berwenang terhadap pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian menegaskan perlunya peningkatan pemahaman dan kepatuhan dari pihak pengusaha, penguatan fungsi pengawasan, serta penyempurnaan regulasi agar kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan dapat diminimalisir.
Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur dalam Praktik Ketenagakerjaan Dalimunthe, Nikmah; Harahap, Nanda Asri Aulia
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7701

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur dalam praktik ketenagakerjaan di Indonesia. Meskipun berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, telah mengatur batas usia minimum bekerja serta kewajiban perlindungan khusus bagi anak, fakta di lapangan menunjukkan masih adanya pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana aturan tersebut diterapkan, hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya, serta sejauh mana mekanisme pengawasan dan penegakan hukum berjalan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan didukung data empiris dari berbagai laporan dan temuan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum belum optimal akibat lemahnya pengawasan, faktor ekonomi keluarga, serta tingginya aktivitas pekerjaan informal yang tidak terpantau negara. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi turunan, peningkatan kapasitas pengawas ketenagakerjaan, serta perluasan program sosial bagi keluarga rentan.
Edukasi Normatif-Ekonomi Perkreditan dan Jaminan Perbankan sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Pekerja di Sumatera Utara Dalimunthe, Nikmah; Syafitri, Cici El Dirrah; Abdurrahman, Abdurrahman; Putri, Lathifa Ananda; Imaniah, Miratul; Iqbal, Muhammad; Syaputri, Mulia; Lubis, Niswa Auliya; Sitepu, Ruli Pebrina Br; Cahya, Septian Dwi; Bastian, Vany Fadilah; Syafitri, Aulia; Nabila, Najwa
Nuras : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2026): January (In Progress)
Publisher : Lembaga Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kamandanu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/nuras.v6i1.962

Abstract

This community service activity aims to increase the understanding and capacity of workers, especially Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) related to credit and banking guarantee practices from a normative and economic perspective, as well as their relevance to increasing workers' income in North Sumatra. The problems faced by partners include low legal and economic literacy in banking, limited understanding of credit guarantee mechanisms, and lack of optimal use of productive financing. The service methods used include educational and socialization activities through material presentations, interactive discussions, and evaluation of participants' understanding using pre-test and post-test. The material provided includes banking credit regulations, types of credit guarantees such as dependents and fiduciary guarantees, as well as strategies for the use of productive credit to increase income. The results of the activity showed an increase in participants' understanding of the normative aspects of credit and banking guarantees, as well as increased awareness in choosing and managing credit in a more productive and sustainable manner. This activity makes a practical contribution in the form of strengthening financial literacy and banking laws which is expected to encourage an increase in workers' income in an inclusive manner in North Sumatra.
A Review of Legal Protection for Workers with Fixed Term Employment Contracts Under Law No. 13 of 2003 on Manpower Dalimunthe, Nikmah; pulungan, Ro’fat ja’far Al-hadidi; Anwar, Khahmilul; Haryono, Daffa Naufal; Siregar, Dina Aulia Rahmi; Harahap, Aisyah; Harahap, Hafni Meylani
The Future of Education Journal Vol 4 No 9 (2025): #2
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v4i9.1314

Abstract

This study focuses on how the law protects contract workers based on the provisions of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. Using a normative approach based on legislation and conceptual methods, this study draws on secondary data such as Law No. 13 of 2003, Government Regulation No. 35 of 2021, legal references, and scientific works. The findings indicate that labor regulations in Indonesia provide fairly comprehensive protection for PKWT workers, including BPJS membership, the right to fair wages, occupational health and safety, and freedom of association. However, there is a clear discrepancy between the legal norm (das sollen) and its implementation (das sein). The main challenges that arise include diverse interpretations of the term “de jure” so that changes in employment status do not proceed as they should, unclear responsibilities in the outsourcing system, weak labor supervision due to limited resources and low compliance among business actors, and low legal understanding and access to justice for workers. Although the available regulations are quite comprehensive, the effectiveness of protection for PKWT workers is still not optimal, requiring significant improvements both normatively and institutionally, particularly regarding the consistency of law enforcement, increasing the capacity of supervisors, improving mechanisms for handling violations, and strengthening legal education for workers.
Co-Authors Abdurahman Abdurrahman Adelia Adelia, Adelia Al Amin Bintang, Muhammad Al Amin Bintang Amaliah, Riska Anditha, Putri Anggraini, Putri Annisa, Tria Anwar, Khahmilul Aramita, Aramita Athariq, Difa Bangun, M Ali Zidan Bara, Muhammad Rafli Batu Bastian, Vany Fadilah Bintang, Qori Asvifah Cahya, Septian Dwi Chairani, Maysa Dermawan, Muhammad Da’i Djunaidi, Zikri Habibi Fadillah, Yoan Fajri, Muhammad Aulia Faraditha, Sabrina Habiba, Khusnul Hamdani Hamdani Hanipah, Aumalia Harahap, Aisyah Harahap, Aulia Nurul Annisa Harahap, Hafni Meylani Harahap, Ilham Beni Hamadi Harahap, Najwa Khalilah Harahap, Nanda Asri Aulia Haryono, Daffa Naufal Hasibuan, Amanda Mutiara Hasibuan, M. Idris Ilham Nst, Mhd Imaniah, Miratul Irawan, Ryan Khairiah, Azra Lois, Muhammad Lubis, Niswa Auliya Matondang, Sabrina Natasya Muhammad Iqbal Muhammad Zakaria Nabila, Najwa Nabilla, Tasya Putri Nadia, Finkan Nadya Nadya, Nadya Nasution, Julia Hamdini Panjaitan, Miranda Parapat, Bagus Hamdani Pertiwi, Sri Indah Prasetyo, Nurliman Pratama, Muhammad Riski Anugerah Pulungan, Ro’fat Ja’far Al-hadidi Purba, Friska Amelia Putri Andini, Putri Putri, Lathifa Ananda Restu Tanjung, Dwi Rohani, Dewita Safwah, Raiva Sains, Ihsan Hidayah Sari, Dinda Aulia Siregar, Dina Aulia Rahmi Sitepu, Ruli Pebrina Br Sitompul, Humaidi Sitorus, Wahdaniah Suhardina, Suhardina Syafitri, Aulia Syafitri, Cici El Dirrah Syaputri, Mulia Syarzain, Yuyun Sari Tarigan, Emi Yani Teta Br Tarigan, M. Husen Syuhada Vitria, Ade Wahyuni, Willia Wardani, Tasya Kusuma Yusliani, Yusliani Zais, Muhammad Zuhra, Syifatul