Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.138
P-Index
This Author published in this journals
All Journal RESAM Jurnal Hukum JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Kosmik Hukum SULTANIST: Jurnal Manajemen dan Keuangan Unri Conference Series: Community Engagement Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Semarang Law Review Literasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Journal of Agro Plantation (JAP) Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ULJLS
Rosmalinda, Rosmalinda
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
TANTANGAN PERUBAHAN DAN PERKEMBANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI INDONESIA Muyassar, Mauris; Harfi, Fachrul Rozi; Rosmalinda, Rosmalinda
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i1.2297

Abstract

Tulisan ini mengeksplorasi tantangan dan perkembangan dalam perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Proses perubahan KUHP adalah sebuah perjalanan panjang yang dimulai sejak Indonesia merdeka, dengan tujuan menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda yang tidak lagi relevan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Berbagai revisi dan penolakan dari masyarakat mengiringi perjalanan pembentukan KUHP baru, yang akhirnya disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP baru ini diharapkan berlaku mulai 2026, membawa sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Indonesia serta responsif terhadap perkembangan internasional. Artikel ini juga membahas penerapan “living law” dalam KUHP baru dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi prinsip-prinsip hukum pidana, termasuk tantangan dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Pengabaian Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Terhadap Obyek Wakaf Di Indonesia Saragih, Mhd Rizky Andana; Rosmalinda, Rosmalinda
RESAM Jurnal Hukum Vol 10 No 2 (2024): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32661/resam.v10i2.96

Abstract

Dalam praktik berlangsungnya kegiatan wakaf di Indonesia, telah terjadi beberapa hal yang dapat diamati dalam praktik perwakafan yang terjadi di Indonesia. Salah satu hal yang dapat diamati ialah terkait pengabaian ikrar wakaf yang berlangsung terhadap obyek wakaf di Indonesia. Hal ini mencetuskan keinginan untuk meneliti lebih lanjut terkait fenomena ini sehingga diketahui penyebabnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis yang dielaborasikan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis.  Teori Budaya Hukum menjadi mata pisau analisis dalam penelitian ini dengan teori tersebut didapati bahwa budaya hukum terkait akta ikrar wakaf belum melembaga di tengah masyarakat. Diharapkan PPAIW dapat memainkan peranan proaktif terkait fenomena ini.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLRESTABES MEDAN Pasaribu, Amalia Syamsyah; Trisna, Wessy; Rosmalinda, Rosmalinda
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 4 (2025): November 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i4.4658

Abstract

Abstract: Legal protection for children is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, participate optimally in accordance with human dignity and receive protection from violence and discrimination. This study aims to answer the problems of How is legal protection for children as perpetrators of criminal acts of abuse in the Indonesian Child Criminal Justice System, How is the implementation of legal protection for children as perpetrators of criminal acts of abuse in the Medan Police Headquarters Jurisdiction, and What are the obstacles encountered by investigators at the Medan Police Headquarters in providing legal protection for children as perpetrators of criminal acts of abuse. The method used in this thesis research is an empirical research method, namely legal research that obtains its data from primary data or data obtained directly from the community. This research is descriptive, and the data analysis method used is descriptive qualitative. The results of the research on legal protection for children as perpetrators of crimes in the Juvenile Criminal Justice System can be seen from the legal process, starting from the investigation stage, arrest and detention, prosecution, trial, and guidance. In the implementation of providing protection, the concept of diversion is prioritized to achieve restorative justice that applies to children under 12 (twelve) years old and does not commit repeat crimes (recidivism). In this case, the obstacles encountered by investigators in providing protection are law enforcement who are not equipped with an understanding of child cases, legal factors that have not provided alternatives regarding mechanisms in implementing diversion and factors of facilities and infrastructure that are inadequate.Keyword: Legal Protection, Children as Perpetrators, Abuse, InvestigationAbstrak: Perlindungan hukum terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dalam Sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia, Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Polrestabes Medan, dan Apa saja hambatan-hambatan yang ditemui oleh Penyidik di Polrestabes Medan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan. Metode yang digunakan di dalam penelitian tesis ini adalah metode penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif, dan metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dilihat dari proses hukum, mulai dari tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, persidangan, dan pembinaan. Pada pelaksaanaan dalam memberikan perlindungan lebih mengutamakan konsep diversi untuk tercapainya keadilan restoratif (restorative justic) yang berlaku pada anak umur dibawah 12 (dua belas) tahun dan tidak melakukan pengulangan kejahatan (residivis). Dalam hal ini hambatan yang didapat pihak penyidik dalam memberikan perlindungan yaitu penegak hukum yang kurang dibekali pemahaman tentang kasus anak, faktor hukum yang belum memberikan alternatif mengenai mekanisme dalam penerapan diversi dan faktor sarana dan prasana yang belum memadai.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Sebagai Pelaku, Penganiayaan, Penyidikan
Analisis Sosologi Hukum terhadap Fenomena Bullying Online (Cyberbullying) di Era Digital dalam Prespektif Teori Interaksionisme Simbolik: Penelitian Ginting, Nesa Trysani Br; Rosmalinda, Rosmalinda; Agusmidah, Agusmidah
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i2.3748

Abstract

This paper aims to present an analysis of bullying that occurs in adolescents using the perspective of symbolic interactionism. The perspective focuses on social interaction, process, and meaning construction. This paper also discusses the complexity of bullying issues sociologically. The definition of bullying eventually becomes dynamic and is influenced by the process of observers in seeing the social interactions that occur. The factor of bullying becomes a crucial variable to fully understand the occurrence of bullying in adolescents. This paper uses qualitative research with a phenomenological approach with purposive sampling technique.
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL Fitria Hutasuhut, Amanda Rizda; Eka Putra, Mohammad; Rosmalinda, Rosmalinda
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol. 5 No. 2 (2026)
Publisher : Penerbit Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v5i2.4288

Abstract

Sexual violence against women is a form of human rights violation that has a widespread impact on the physical, psychological, social, and legal conditions of victims. In legal protection efforts, the provision of legal aid is an important instrument to ensure that victims' rights to justice and recovery are fulfilled. This study aims to analyse the implementation of legal aid for women victims of sexual violence in Indonesia, as well as to examine the obstacles encountered in practice. The research method used is empirical legal with a regulatory approach, case studies, and interviews with legal aid institutions and victims. The results of the study show that although regulations on legal aid have been stipulated in Law No. 16 of 2011 on Legal Aid and various other implementing regulations, in practice there are still structural and cultural barriers. These obstacles include limited access to information about legal aid services for victims, social stigma, gender inequality in the judicial system, and the limited number of legal aid organisations with the capacity to handle cases of sexual violence specifically. Additionally, many victims experience intimidation and revictimisation during the legal process. This study recommends the need to optimise the role of the state through strengthening regulations, enhancing the capacity of legal aid organisations, and providing gender-responsive support services. There is also a need for synergy between law enforcement agencies, local governments, and civil society organisations to build a comprehensive legal protection system for women victims of sexual violence. Thus, the principles of substantive justice and the fulfilment of victims' rights can be better guaranteed in the legal process in Indonesia.
Analisis Sosiologi Hukum atas Penyalahgunaan Wewenang Tindak Pidana Korupsi dalam perspektif Anomie dan Realisme Hukum Gea, Muhammad Yasin Ali; Agusmidah, Agusmidah; Rosmalinda, Rosmalinda
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 12 No. 2 (2025): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v12i2.16616

Abstract

The abuse of authority in corruption cases in Indonesia can be more comprehensively examined through the lens of the sociology of law, particularly by applying Anomie Theory and Legal Realism. Corruption, as an extraordinary crime, persists despite the relative adequacy of the formal legal system (law in the books). This study employs a socio-legal method with a qualitative descriptive approach to explore the interplay between social structures and law enforcement practices in power-based corruption. The findings reveal that Anomie Theory explains corruption as a deviant “innovation” arising from the gap between cultural goals such as wealth and social status and the limited institutional means to achieve them lawfully. Conversely, Legal Realism emphasizes law in action, showing that judicial decisions and enforcement practices are often influenced by extra-legal factors such as political power, economic interests, and institutional pressure. This dynamic erodes the corrective function of formal law and undermines substantive justice. Although procedural justice may be achieved, public trust in the legal system continues to deteriorate, perpetuating a cycle of social anomie. The study concludes that effective anti-corruption efforts require not merely normative or positivist reforms, but also structural transformation in law enforcement and the reconstruction of social norms underpinning the moral legitimacy of law.
Perspesktif Sosiologi Hukum Terhadap Fenomena Begging Digital Pada Platform Tiktok di Indonesia Berdasarkan Teori Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial : Penelitian Siska Saragih; Agusmidah, Agusmidah; Rosmalinda, Rosmalinda
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i2.3754

Abstract

The phenomenon of digital begging on the TikTok platform, the act of soliciting money or digital gifts through live streaming, has become a new socio-legal issue in Indonesia. This practice utilizes digital interactions to solicit donations by constructing emotional narratives and portraying difficult situations to garner sympathy. Although considered a form of social solidarity, this phenomenon also raises concerns regarding individual exploitation, the degradation of social values, and the misuse of technology. This study aims to analyze the perpetrators' motivations, public responses, and the social and legal impacts of this phenomenon. Using descriptive qualitative methods and a content analysis approach, this study collected data through video observation and literature review. The analysis focused on communication patterns, themes raised, and interactions between perpetrators and audiences. The results show that Digital Begging has received a variety of responses, ranging from support as a creative outlet to criticism as a form of exploitation that normalizes unproductive behavior, potential fraud, and public manipulation. From a sociological perspective, regulations related to this practice remain unclear, creating gaps in the supervision and protection of minors and the elderly. In conclusion, this phenomenon reflects changing social dynamics in the digital era.
Co-Authors Ade Rahmawati Siregar Agusmidah Agusmidah Alvi Syahrin Arianti, Selfi Arifiyanto, Joiverdia Assrorudin, Assrorudin Chayani, Ristya Choirul Jannah, Wafiq Edi Yunara Eka Putra, Mohammad Eva Syahfitri Nasution, Eva Syahfitri Fadliyansyah, Ravi Fahrizal S.Siagian Fazira, Aina Fitria Hutasuhut, Amanda Rizda Fitry Ramanda, Rika Fransiscus Girsang, Rio Gea, Muhammad Yasin Ali Ginting, Nesa Trysani Br Hafizhah, Annisa Harfi, Fachrul Rozi Helwa Faris Bashel Indradewa, Rhian Irvan Maulana, Muhammad Jatsiyah, Venti Kafita Sari, Lia Kolnel, Yusi Kristina Maharani, Vika Kurniawan, Tardi Lita, Apriani Lubis, Ikhsan Mahendra Syam, Farhans Mahmud Mulyadi Mahruf, Hafif Marlina Marlina monly, veronika Muhammad Sofi Fauzan Muyassar, Mauris Nurhayati Nurhayati Padang, Michael Adyhaksa Pasaribu, Amalia Syamsyah Putri, Ade Venny Darma Ratnawati Hermanto , Sarwendah Ratnawati Hermanto, Sarwendah Safitri, Nita Saragih, Mhd Rizky Andana Sawaludin , Sawaludin Simanjuntak, Daslan Siregar, Billi J. Siska Saragih Siti Khairunnissa Situmorang, Rima Melati Sopiana, Sopiana Sukarja, Detania Sumitro Sumitro Susanto, Anto Sutiarnoto Sutiarnoto Syam, Farhans Mahendra Syawaldi Syawaldi, Syawaldi Tarsisius Murwadji Topo Santoso Trisna, Wessy Umroh Umroh Wawan Wawan wiriani, Tirta Yati Sharfina Desiandri