Claim Missing Document
Check
Articles

Pengaturan Predatory Pricing Transportasi Online Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Restiti, Ni Putu Yuley; Mahendrawati, Ni Luh; Karma, Ni Made Sukaryati
Jurnal Analogi Hukum 129-134
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.3.1.2021.129-134

Abstract

In the business world, competition between business people is common. Business actors that conduct fair business competition will have a positive impact on the course of competition between other business actors. However, in reality there are also business actors who conduct business competition in unhealthy ways that will adversely affect the balance in business competition. The problems of this study are: 1) What is the predatory pricing arrangement in business competition in Indonesia and 2) What is the relevance of promotion as an online transportation marketing tool for legal arrangements for predatory pricing. The research method used is a normative legal research method so that the problem approach used is the legal, conceptual, and case approaches and uses primary and secondary legal materials. So that legal material collection techniques used are documentation techniques by processing and analyzing legal materials that have been collected using legal arguments. As for the results of this research are the regulation regarding the prohibition on practicing predatory pricing is contained in Article 20 of Constitution No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and the relevance of promotion as a means of online transportation marketing to the legal arrangements of predatory pricing in Constitution No. 5 of 1999 which has not regulated excessive promotion at a very low price which can lead to elements of predatory pricing practices.
Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Putra , Andrie Eka; Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi; Karma, Ni Made Sukaryati
Jurnal Analogi Hukum 221-224
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.3.2.2021.221-224

Abstract

Violence against women in general is a problem experienced by many women, especially if the violence occurs in the household, because the problem is still considered taboo and is still considered a family problem that is resolved kinship. This shows that there are still many female victims of domestic violence that keep their mouths shut and keep these problems tightly. The formulations of the problems raised are 1) What are the factors causing violence in the household, 2) How is the implementation of the law against women as witnesses of domestic violence in Denpasar District Court. The type of research used is the type of empirical research. The results of the discussion of this study are the factors that cause domestic violence to occur due to the lack of communication between husband and wife in the family which is a determinant of family harmony and the implementation of legal protection for women as witnesses of victims of domestic violence in Denpasar District Court. run effectively as stipulated in the legal provisions. So that law enforcement officers can resolve cases of domestic violence properly so that they can provide protection to women as victims of domestic violence.
Sanksi Pidana Terhadap Penimbunan Masker Medis dan Hand Sanitizer Pada Masa Pandemi Covid-19 Triyana, I Gede Aditya; Sugiartha, I Nyoman Gede; Karma, Ni Made Sukaryati
Jurnal Analogi Hukum 195-200
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.3.2.2021.195-200

Abstract

Regarding the protection of residents in the Covid-19 pandemic, for example, at this time, namely the hoarding of masks and hand sanitizers by business people, anomalies about the scarcity of goods create conditions where the government and all apparatus jointly examine the causes of the Hoarding of goods. Which resulted in the availability of it being scarce and the price soaring high. From the background, conflicts can be formulated, namely: 1. How do the arrangements for the hoarding of goods occur when goods are scarce according to Law no. 7 of 2014 during the Covid-19 pandemic? 2. What is the criminal sanction for the perpetrators of hoarding medical masks and hand sanitizers in Law No. 7 of 2014 during the covid-19 pandemic? Normative legal research is employed in this study. This research explains that the crime of hoarding and multiplying the prices of masks and hand sanitizers is regulated in Law Number 7 of 2014 concerning Trade. The criminal sanctions given are in Article 107 of Law Number 7 of 2014 concerning Trafficking.
Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Sujana, Putu Krisna Widya; Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi; Karma, Ni Made Sukaryati
Jurnal Analogi Hukum 193-197
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.4.2.2022.193-197

Abstract

BNN issued news that there was an increase in narcotics abuse among the younger generation, which is very dangerous for the nation's successors where there is no legal protection for perpetrators and victims of narcotics abuse who are still minors. This thesis discusses the legal protection given to minors who are entangled in narcotics crimes. Based on the description above, the formulation of the problem is as follows 1) What is the legal protection for children who are entangled in criminal cases of narcotics abuse? 2) What are the criminal sanctions for children who abuse narcotics? This research uses a research type. Based on the research, it was found that legal protection aimed at protecting children was given by the government to children affected by narcotics cases both as owners and users of narcotics, but the government provided protection for minors through Child Protection. it does not include what is often found from this protection, when a child is in a narcotics crime case, the law cannot fully protect it because there is a norm vacuum in the Narcotics Law which is not clearly stated how the protection is aimed at children affected by narcotics crimes.
Kebijakan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Upaya Pengalihan Peradilan Formal Kartika Dita Ayu Rahmadani; I Made Minggu Widyantara; Ni Made Sukaryati Karma
Jurnal Analogi Hukum 106-113
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.1.2023.106-113

Abstract

Terdapat kerentanan yang dapat dialami oleh seseorang berusia dini yaitu anak – anak dalam lingkup tindak pidana, yang dapat menjerat anak sebagai korban maupun pelaku. Suatu kebijakan diversi akan diberikan oleh penyidik jika anak yang menjadi pelaku berusia 12 tahun, akan diserahkannya anak tersebut kepada orang tua serta walinya. Rumusan permasalahan ini, 1 bagaimana pengaturan kebijakan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan 2 bagaimana peran jaksa dalam kebijakan diversi sebagai pengalihan peradilan formal? Dalam penelitian ini memakai metode hukum normatif dan pendekatan konseptual serta pendekatan undang-undang. Simpulan dari penelitian ini yaitu pengaturan kebijakan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peran jaksa dalam kebijakan diversi yaitu jaksa harus melihat masalah dari berbagai sudut pandang pemerintah dan masyarakat, sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Analisis yuridis penanganan kasus anak pelaku tindak pidana yang berstatus kawin (studi kasus: 3/pid.sus.anak/2019/pn gin) I Gusti Ayu Gita Dwiyanthi Merta; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Ni Made Sukaryati Karma
Jurnal Analogi Hukum 172-178
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.2.2023.172-178

Abstract

Perlakuan terhadap pelaku tindak pidana anak dengan pelaku dewasa haruslah dibedakan. Pembedaanini mencakup perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pemidanaannya pembedaan ini dimaksudkanuntuk lebih memberikan perlindungan anak. Dalam hal ini, terdakwa masih dibawah umur dan seharusnyamasih diupayakan penyelesaian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem PeradilanPidana Anak. Hal ini harus segera ditentukan agar tidak terjadi norma kosong dalam peradilan Indonesia.Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan dua permasalahan yaitu Bagaimanakedudukan anak pelaku tindak pidana yang berstatus kawin? dan Bagaimana penanganan kasus anak pelakutindak pidana yang berstatus kawin? Tipe Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatifmerupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Dalam penelitian inidigunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konseptual. Hasil dari penelitian ini adalahkedudukan anak pelaku tindak pidana yang berstatus kawin tidak diterangkan secara jelas dalam UndangUndang. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengesampingkan peraturan lainnya yangmembahas mengenai status kedewasaan seseorang sehingga ia masih tetap dikategorikan sebagai anak.Sehingga dapat disimpulkan anak kedudukan seorang anak mengacu pada batasan usia. Saran dari penulis bagimasyarakat, pemerintah, pelaku untuk lebih fokus terhadap kasus anak.
Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Uang Dalam Putusan No.4/PID.B/2015/PN.Bangli I Putu Gd Yoga Danan Kamadjaya; I Made Minggu Widyantara; Ni Made Sukaryati Karma
Jurnal Analogi Hukum 312-316
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.3.2023.312-316

Abstract

Tindak pidana pencurian uang sudah banyak dikenal atau setidaknya sudah diketahui oleh masyarakat Indonesia, orang akan mengetahui dan mengerti apabila terjadi suatu tindak pidana pencurian, paling tidak masyarakat sudah dapat membayangkan bagaimana kejahatan yang dinamakan pencurian itu. Sehubungan dengan hal tersebut bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencurian uang dalam putusan No.4/Pid.B/2015/PN.Bangli?. Serta bagaimanakah faktor-faktor terjadinya tindak pidana pencurian uang dalam putusan No.4/Pid.B/2015/PN.Bangli?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan analisa kasus yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, pelaku dan barang bukti, serta analisa kasus, maka terhadap pelaku Ni Komang Widiani diduga kuat telah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu tindak pidana pencurian karena memenuhi unsur – unsur dalam 362 KUHP yakni barang siapa, yang mengambil suatu barang, sebagian atau seluruh milik orang lain, serta bermaksud memiliki
Penanganan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keadaan Darurat (Noodweer) Sebagai Upaya Pembelaan Diri Kadek Jaya Kartika; I Nyoman Gede Sugiartha; Ni Made Sukaryati Karma
Jurnal Analogi Hukum 323-328
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.3.2023.323-328

Abstract

Tindak pidana pembunuhan, suatu tindakan melawan hukum yang memiliki tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Rumusan masalah yang dibahas penelitian ini mengenai bagaimana pengaturan dan bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam keadaan darurat (noodweer). Adanya prosedur menggunakan studi kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum digunakan dalam penelitianyang normatif ini. Hasil dari pembahasan, pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam keadaan darurat (noodweer) diatur dalam pasal 49 ayat (1) KUHP yang menyebutkan barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. Sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan dalam keadaan darurat (noodweer), tidak dijatuhkannya pidana dikarenakan penghapusan yang diberikan dengan adanya alasan bahwa dibenarkan dan dimaafkan, pelaku tindak pidana mendapatkan alasan penghapusan pidana jika telah memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa
Sanksi Hukum Terhadap Tenaga Medis dalam Melaksanakan Tugas Apabila Terjadi Malpraktik di UPT.Puskesmas Kintamani II Kabupaten Bangli Budiastra, I Kadek Roger; Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi; Karma, Ni Made Sukaryati
Jurnal Analogi Hukum 59-64
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.6.1.2024.59-64

Abstract

Medical malpractice has specific regulations for doctors regarding medical procedures, and mistakes committed can be punished. The problem is how to apply legal sanctions for medical personnel who commit malpractice in UPT. Kintamani II Health Center, Bangli Regency? dAnd how are the obstacles faced by UPT. Kintamani II Health Center, Bangli Regency, if there are medical personnel who commit malpractice? This study used empirical legal research. Sanctions for medical personnel who commit malpractice at UPT. Puskesmas Kintamani II, has been regulated in Law Number 23 of 1992 concerning health and medical code of ethics. Obstacles faced by UPT. Kintamani II Health Center is an internal constraint on the number of human resources that will be reduced so that services will be less optimal while external lack of public trust in medical personnel on duty.
Kebijakan Yuridis Deportasi Terhadap Warga Negara Asing (Studi Kasus Deportasi Terhadap Warga Negara Asing Di Bali) Rahayu, Ni Putu Christina Elzaputri; Widyantara, I Made Minggu; Karma, Ni Made Sukaryati
Jurnal Analogi Hukum 106-111
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.1.2025.106-111

Abstract

Deportation is a term for an immigration administrative action against foreign nationals who enter Indonesian territory and are suspected of violating Indonesian laws and regulations or committing dangerous acts that can threaten public safety and order. The formulation of the problem raised is, How is the juridical regulation of deportation of foreign nationals in Indonesia regulated in the applicable laws and regulations, How is the juridical policy of deportation of foreign nationals? The writing method used is normative legal research method. From the results obtained, the juridical regulation of deportation of foreigners in Indonesia is regulated in Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. Based on Article 75 paragraph (1) of the Immigration Law. The policy carried out, if proven to have committed an immigration violation, the foreign national will be given a deportation order. The deportation order is signed by the Head of Immigration Office Class I Special TPI Denpasar. Foreigners who are deported will be put on the catch list.
Co-Authors A A Ngurah Bagus Krishna Wirajaya A. A. Sagung Laksmi Dewi A.A Sagung Laksmi Dewi A.A. Kompiang Dhipa Aditya A.A. Laksmi Sagung Dewi Ni A.A. Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Ngurah Alit Bramandhita Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anandia, I Gusti Agung Ayu Sita Angelina, Rica Zakia Arianto Hulu Arief Wibowo Arini, Desak Gde Dwi Armunanto, Ardellia Luckyta Putri Ayu Prasetya Dewi Aziz Muhaimin Budiastra, I Kadek Roger Cipta PutraI Ketut Wira Cipta Putra Cokorda Agung Cahaya Darmadi Cokorda Agung Cahaya Darmadi Cokorda lstri Dharmasatyari Desak Ade Devicia Cempaka Desak Ketut Parwati Desak Ketut Parwati Dewanti Arya Maha Rani Diah Gayatri Sudibya Diantara, I Komang Triana Diyatmika, Kadek Purwa Sastra Dwi Nova Indriyani Eka Andrean Ramadhan Febriani, Cynthia Firdaus, Ilham Gede Mahadi Waisnawa Hanata Putra Gede Oka Swarbhawa I Gede Aditya Triyana I Gede Agus Sudiantara I Gede Eka Suantara I Gede Pande Udayana I Gede Susila Putra I Gusti Agung Ayu Candra Nigrat I Gusti Ayu Gita Dwiyanthi Merta I Gusti Bagu Suryawan I Gusti Bagus Suryawan, I Gusti Bagus I Gusti Ngurah Agung I Gusti Ngurah Budiyasa I Kadek Aris Setiawan I Ketut Arya Darmawan I Ketut Sukadana I Ketut Sukadana I Ketut Sukadana I Ketut Sukadana I Ketut Yoga Pasupati I Komang Giri Maharta I Komang Widnyana I Made Andy Sabda Permana I Made Andy Sabda Permana I Made Arjaya I Made Ary Supartawan I Made Dwi Payana I Made Irvan Ariansyah Putra I Made Khrisna Dwi Payana I Made Minggu Widyantara I Made Minggu Widyantara I Made Minggu Widyantara I Made Minggu Widyantara I MADE MINGGU WIDYANTARA, I MADE MINGGU I Made Oka Wiradharma I Made Rai Dwi Surya Atmaja I Made Satria Wibawa Tangkeban I Made Sepud I Made Sepud I Made Sepud I Made sepud I Made Widi Adi Peremana I Made Wisnu Wijaya Kusuma I Made Yogi Astawa I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Sujana I Nyoman Sutama I Nyoman Sutama I Putu Angga Permana I Putu Arta Setiawan I Putu Bayu Suryadinatha I Putu Gd Yoga Danan Kamadjaya I Putu Gde Iwan Putra Darmayatna I Wayan Ari Subakti I Wayan Arthanaya I Wayan Kusuma Purwanta I Wayan Panca Eka Darma I Wayan Panca Eka Darma I Wayan Rideng I Wayan Sunarta I Wayan Werasmana Sancaya Ida Ayu Gede Wulandari Ida Ayu Made Wahyuni Dewi Ida Ayu Naradita Ida Ayu Putu Widiati Ida Bagus Agung Pariama Manuaba Ida Bagus Diwangkara Kadek Jaya Kartika Kardiyasa, I Made Karna, Putu Indra Satya Kartika Dita Ayu Rahmadani Kevin Umbu Hiwa Ninggeding Komang Ariadarma Suputra Komang Sutriani Krisna, Dewa Gede Ary l Nyoman Gede Sugiarta l Nyoman Gede Sugiartha lda Ayu Mirah Widnyani Louis Muda Adam Gesi Radja Made Mahadwiva Surya Krishna Made Rony Setiawan Mahendra, Kadek Amen Putra Mahendrawati, Ni Luh Mario Viano Rasi Wangge Maudy Aulia Putri Ni Kadek Widya Widiani Ni Luh Putu Yosi Pratiwi Ni Made Dwi Ari Cahyani Ni Made Elly Pradnya Suari Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Sintia Tarisa Ni Made Yeni Sukmawati Ni Nyoman Arif Tri Noviyanti Ni Putu P Novi Widiantari Ni Putu Ratih Puspitasari Ni Putu Widari Yasaputri Ni Putu Yuley Restiti, Ni Putu Yuley Nyoman Dita Ary Putri Pande Komang Satya Parama Hamsa Paramita, Ni Putu Ayu Prasetya Paramitha, Ni Made Wahyuni Pius. A. Samponu Pradiatmika, Putu Putra Pradipta, I Wayan Diva Adi Pratiwi, Ni Putu Indah Putra , Andrie Eka Putra, I Gede Made Doni Pramana Putra, I Putu Erick Sanjaya Putu Aditya Witanaya Putra Putu Ayu Sriasih Wesna Putu Budiartha, I Nyoman Putu Suryani . Rahayu, Ni Putu Christina Elzaputri Ratih Cahya Pramitasari Ratu Agung Dewangga Arinatha Gunawan Rosalina Indah Putri Saputra, I Dewa Gede Agung Ary Junaedi Senastri, Ni Made Jaya Sonbai, Elisabeth Ayustina Putri Korassa Sri Ulina Theresa Perangin-Angin Sudibya, Diah Gayatri Sugiartha, I Nyoman Gede Sujana, Putu Krisna Widya Teo Dentha Maha Pratama Tjok Istri Agung Mellynia Putri Saraswati Triyana, I Gede Aditya Widiantara, Made Minggu Widiati, Ida Ayu Putu Yanti, Ni Kadek Derlin Yoga Wira Pranata