Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
17.448
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sociological Jurisprudence Journal KERTHA WICAKSANA Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Keadilan Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Law Doctoral Community Service Journal Eduvest - Journal of Universal Studies Community Services Journal (CSJ) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Indonesian Journal of Law and Justice Keadilan Jurnal Analogi Hukum Community Service Journal of Law
Karma, Ni Made Sukaryati
Universitas Warmadewa
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 119 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 119 Documents
Search

 8   9   10   11   12 
Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana Mendapatkan Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas Iia Kerobokan) I Dewa Gede Agung Ary Junaedi Saputra; Made Minggu Widiantara; Ni Made Sukaryati Karma
Jurnal Analogi Hukum Vol. 1 No. 3 (2019): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.3.2019.300-305

Abstract

Inmates who served the punishment in prison are often considered to have no rights of any kind. They are often treated in inhumane because they are considered to have committed a crime so that their actions must be in the prison. The rules regarding correctional system in force at the moment is Act No. 12 Year 1995 about a Correctional one of the conditions governing the rights of an Inmate that where there is a requirement of the Ordinance as well as in the implementation of those rights.Based on the foregoing formulated problems: 1) how is the implementation of the Rights of prison inmates get Parole in State Custody Homes class IIA Kerobokan?. 2) what are the obstacles that arise in the implementation of the grant of the rights of Convicts get Parole in State Custody Homes IIA Kerobokan?. Type of this research is the empirical research by reviewing the provisions of normative and use case study for non doktrinial. This research is predicated on research field, research libraries. This research was conducted at the home of State Prisoners Class IIA Kerobokan. Data research results, both primary data secondary data as well as processed and analyzed qualitatively. The implementation of the rights of prison inmates get parole is donebased on Regulation of the Minister of Justice and human rights Indonesian Republic No. D. 01. At 04.10 Year 2007. Barriers in the implementation of the grant of the rights of convicts get parole, Parole proposing Procedures are too complicated and take a long time to get a decision.
Peranan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Denpasar Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana I Gede Made Doni Pramana Putra; I Ketut Sukadana; Ni Made Sukaryati Karma
Jurnal Analogi Hukum Vol. 1 No. 3 (2019): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.3.2019.317-323

Abstract

Correctional Center is an institution to carry out the guidance of correctional clients and correctional clients in question is someone who is under the guidance of BAPAS especially the Child Clients. Many children are subject to criminal acts. The child is the subject of a criminal offense if the offender is a child. To be able to do guidance, a correctional system is needed in accordance with Law No. 12 of 1995 concerning Correctional Services. Formulation of the problem in this study, 1. What is the position of Penitentiary in Law Number 12 of 1995? 2. What is the role of Denpasar Class I Penitentiary (BAPAS) against children who commit crimes? This study uses empirical research methods, using conceptual approaches and approaches that emphasize direct research at the Class I Denpasar Penitentiary (BAPAS), reviewing primary and secondary data sources and using data collection techniques with interviews and literature review, analysis of the data in the form of qualitative and quantitative. BAPAS in its position, namely as one of the sub-systems of the criminal justice system. BAPAS outside the penitentiary is located as a Technical Implementation Unit which is directly responsible to the Ministry of Law and Human Rights. Broadly speaking, the position of BAPAS is tasked with guiding residents of the prison in accordance with applicable rules. BAPAS services make a community research report for the purposes of investigation, prosecution and trial in Child cases both inside and outside the trial and provide assistance, guidance and supervision. BAPAS inhibiting factors in conducting guidance on correctional clients are the lack of a number of community mentors and training, facilities, children's clients who are not required to report to BAPAS, and the lack of cooperation between BAPAS and the family.
Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat di Daerah Pertambangan Putu Putra Pradiatmika; Ida Ayu Putu Widiati; Ni Made Sukaryati Karma
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.2.2020.252-257

Abstract

HAM dalam setiap insan masyarakat yang terdapat ataupun terselubung dalam daerah pertambangan, seiring berjalannya proyek tersebut menyebabkan adanya permasalahan-permasalahan yang cukup signifikan akibatnya kurang memaksimalkan SDA di daerah tersebut dan perlu adanya pemenuhan ataupun perlindungan. Dampak-dampak yang membuat risih masyarakat sehingga terjadinya konflik dengan operasi tambang dan perlu adanya penyempurnaan keselarasan didalamnya. Adapun rumusan masalah dalam jurnal ini adalah bagaimana pengaturan perizinan pertambangan di indonesia? dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat di daerah pertambangan?. Penelitian ini menggunakan tipe hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Pengaturan Perizinan Pertambangan di Indonesia yakni suatu konteks kesepakatan yang harus dilakukan dalam sebelum berjalannya proyek tambang tersebut, seperti halnya izin dalam pertambangan yang terutama meliputi segala bentuk, sistematis, cara/ pemikiran, pengolahan serta program proyek tersebut. Bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif yaitu pemerintah memberikan hak terhadap masyarakat di sekitar tambang dalam upayanya menyelaraskan pengelolaan ataupun pemanfaatan konten-konten SDA yakni mineral dan juga batubara, dengan demikian masyarakat dan perusahan pertambangan dapat bekerjasama dan saling mengawasi. Sedangkan bentuk perlindungan hukum bersifat represif adalah pemberi izin usaha pertambangan mewajibkan bila pertambangan terjadi pada tanah ulayat masyarakat hukum adat.
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengedarkan Kosmetika Tanpa Izin Edar (Study Kasus Pengadilan Negeri Gianyar Nomor Pekara 132/Pid.Sus/2018 PN Gin) I Komang Triana Diantara; Ida Ayu Putu Widiati; Ni Made Sukaryati Karma
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.2.2020.264-269

Abstract

Sanksi pidana terhadap tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi kosmetika tanpa izin edar, penelitian ini bertujuan karena semakin maraknya peredaran kosmetika yang tidak mempunyai izin edar namun tetap banyak diminati dan digunakan oleh masyarakat. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yang akan dibahas yaitu, pertama bagaimanakah pengaturan mengedarkan kosmetika di pasaran yang tidak memiliki izin edar? Dan yang kedua bagaimanakah sanksi pidana terhadap para pelaku yang mengedarkan kosmetika yang tidak memiliki izin edar? Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Berdasarkan dari hasil penelitian ini bahwa penulis mengkaji melalui analisis kasus menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor Perkara 132/Pid.Sus/2018/PN Gin. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan dengan menelaah semua undang-undang yang berhubungan dengan kasus ini, Konseptual yaitu dengan menggabungkan pendapat para ahli sehingga menjadi argumentasi hukum penulis, dan pendekatan kasus yaitu dengan menggunakan putusan pengadilan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran dinas kesehatan Republik Indonesia lebih tegas dalam memberikan standard kesehatan dan kemanfaatan bagi produsen-produsen kosmetik agar tidak lagi ada produsen kosmetik yang curang dan tidak bertanggung jawab dengan menggunakan bahan berbahaya dalam pembuatan kosmetiknya. Pengenaan sanksi pidana terhadap tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi kosmetika yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dalam UU 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan diatur dalam Pasal 197-201. Dalam kasus penelitian ini Majelis Hakim mempertimbangkan dengan Pasal 197 dengan hukuman penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda maksimal 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Tetapi terdakwa disini hanya dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Peran dinas kesehatan republik Indonesia lebih tegas dalam memberikan standar kesehatan dan kemanfaatan agar tidak lagi ada produsen kosmetik curang dan tidak bertanggung jawab.
Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Andrie Eka Putra; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Ni Made Sukaryati Karma
Jurnal Analogi Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.3.2.2021.221-224

Abstract

Violence against women in general is a problem experienced by many women, especially if the violence occurs in the household, because the problem is still considered taboo and is still considered a family problem that is resolved kinship. This shows that there are still many female victims of domestic violence that keep their mouths shut and keep these problems tightly. The formulations of the problems raised are 1) What are the factors causing violence in the household, 2) How is the implementation of the law against women as witnesses of domestic violence in Denpasar District Court. The type of research used is the type of empirical research. The results of the discussion of this study are the factors that cause domestic violence to occur due to the lack of communication between husband and wife in the family which is a determinant of family harmony and the implementation of legal protection for women as witnesses of victims of domestic violence in Denpasar District Court. run effectively as stipulated in the legal provisions. So that law enforcement officers can resolve cases of domestic violence properly so that they can provide protection to women as victims of domestic violence.
Kebijakan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Upaya Pengalihan Peradilan Formal Kartika Dita Ayu Rahmadani; I Made Minggu Widyantara; Ni Made Sukaryati Karma
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.1.2023.106-113

Abstract

Terdapat kerentanan yang dapat dialami oleh seseorang berusia dini yaitu anak – anak dalam lingkup tindak pidana, yang dapat menjerat anak sebagai korban maupun pelaku. Suatu kebijakan diversi akan diberikan oleh penyidik jika anak yang menjadi pelaku berusia 12 tahun, akan diserahkannya anak tersebut kepada orang tua serta walinya. Rumusan permasalahan ini, 1 bagaimana pengaturan kebijakan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan 2 bagaimana peran jaksa dalam kebijakan diversi sebagai pengalihan peradilan formal? Dalam penelitian ini memakai metode hukum normatif dan pendekatan konseptual serta pendekatan undang-undang. Simpulan dari penelitian ini yaitu pengaturan kebijakan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peran jaksa dalam kebijakan diversi yaitu jaksa harus melihat masalah dari berbagai sudut pandang pemerintah dan masyarakat, sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Uang Dalam Putusan No.4/PID.B/2015/PN.Bangli I Putu Gd Yoga Danan Kamadjaya; I Made Minggu Widyantara; Ni Made Sukaryati Karma
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 3 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.3.2023.312-316

Abstract

Tindak pidana pencurian uang sudah banyak dikenal atau setidaknya sudah diketahui oleh masyarakat Indonesia, orang akan mengetahui dan mengerti apabila terjadi suatu tindak pidana pencurian, paling tidak masyarakat sudah dapat membayangkan bagaimana kejahatan yang dinamakan pencurian itu. Sehubungan dengan hal tersebut bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencurian uang dalam putusan No.4/Pid.B/2015/PN.Bangli?. Serta bagaimanakah faktor-faktor terjadinya tindak pidana pencurian uang dalam putusan No.4/Pid.B/2015/PN.Bangli?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan analisa kasus yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, pelaku dan barang bukti, serta analisa kasus, maka terhadap pelaku Ni Komang Widiani diduga kuat telah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu tindak pidana pencurian karena memenuhi unsur – unsur dalam 362 KUHP yakni barang siapa, yang mengambil suatu barang, sebagian atau seluruh milik orang lain, serta bermaksud memiliki
Penanganan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keadaan Darurat (Noodweer) Sebagai Upaya Pembelaan Diri Kadek Jaya Kartika; I Nyoman Gede Sugiartha; Ni Made Sukaryati Karma
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 3 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.3.2023.323-328

Abstract

Tindak pidana pembunuhan, suatu tindakan melawan hukum yang memiliki tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Rumusan masalah yang dibahas penelitian ini mengenai bagaimana pengaturan dan bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam keadaan darurat (noodweer). Adanya prosedur menggunakan studi kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum digunakan dalam penelitianyang normatif ini. Hasil dari pembahasan, pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam keadaan darurat (noodweer) diatur dalam pasal 49 ayat (1) KUHP yang menyebutkan barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. Sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan dalam keadaan darurat (noodweer), tidak dijatuhkannya pidana dikarenakan penghapusan yang diberikan dengan adanya alasan bahwa dibenarkan dan dimaafkan, pelaku tindak pidana mendapatkan alasan penghapusan pidana jika telah memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa
Sanksi Hukum Terhadap Tenaga Medis dalam Melaksanakan Tugas Apabila Terjadi Malpraktik di UPT.Puskesmas Kintamani II Kabupaten Bangli I Kadek Roger Budiastra; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Ni Made Sukaryati Karma
Jurnal Analogi Hukum Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.6.1.2024.59-64

Abstract

Medical malpractice has specific regulations for doctors regarding medical procedures, and mistakes committed can be punished. The problem is how to apply legal sanctions for medical personnel who commit malpractice in UPT. Kintamani II Health Center, Bangli Regency? dAnd how are the obstacles faced by UPT. Kintamani II Health Center, Bangli Regency, if there are medical personnel who commit malpractice? This study used empirical legal research. Sanctions for medical personnel who commit malpractice at UPT. Puskesmas Kintamani II, has been regulated in Law Number 23 of 1992 concerning health and medical code of ethics. Obstacles faced by UPT. Kintamani II Health Center is an internal constraint on the number of human resources that will be reduced so that services will be less optimal while external lack of public trust in medical personnel on duty.
Kebijakan Yuridis Deportasi Terhadap Warga Negara Asing (Studi Kasus Deportasi Terhadap Warga Negara Asing Di Bali) Ni Putu Christina Elzaputri Rahayu; I Made Minggu Widyantara; Ni Made Sukaryati Karma
Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.1.2025.106-111

Abstract

Deportation is a term for an immigration administrative action against foreign nationals who enter Indonesian territory and are suspected of violating Indonesian laws and regulations or committing dangerous acts that can threaten public safety and order. The formulation of the problem raised is, How is the juridical regulation of deportation of foreign nationals in Indonesia regulated in the applicable laws and regulations, How is the juridical policy of deportation of foreign nationals? The writing method used is normative legal research method. From the results obtained, the juridical regulation of deportation of foreigners in Indonesia is regulated in Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. Based on Article 75 paragraph (1) of the Immigration Law. The policy carried out, if proven to have committed an immigration violation, the foreign national will be given a deportation order. The deportation order is signed by the Head of Immigration Office Class I Special TPI Denpasar. Foreigners who are deported will be put on the catch list.
Co-Authors A A Ngurah Bagus Krishna Wirajaya A.A. Kompiang Dhipa Aditya Anak Agung Ngurah Alit Bramandhita Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Andrie Eka Putra Ardellia Luckyta Putri Armunanto Arianto Hulu Arief Wibowo Arini, Desak Gde Dwi Ayu Prasetya Dewi Ayu Putri Arisandy Aziz Muhaimin Cipta PutraI Ketut Wira Cipta Putra Cokorda Agung Cahaya Darmadi Cokorda Agung Cahaya Darmadi Cokorda lstri Dharmasatyari Desak Ade Devicia Cempaka Desak Ade Devicia Cempaka Desak Ketut Parwati Desak Ketut Parwati Dewa Gede Ary Krisna Dewanti Arya Maha Rani Dewi, A.A Sagung Laksmi Diah Gayatri Sudibya Dwi Nova Indriyani Eka Andrean Ramadhan Elisabeth Ayustina Putri Korassa Sonbai Gede Mahadi Waisnawa Hanata Putra Gede Oka Swarbhawa I Dewa Gede Agung Ary Junaedi Saputra I Gede Aditya Triyana I Gede Agus Sudiantara I Gede Ananda Prema Abimanyu I Gede Eka Suantara I Gede Made Doni Pramana Putra I Gede Pande Udayana I Gede Susila Putra I Gusti Agung Ayu Candra Nigrat I Gusti Agung Ayu Sita Anandia I Gusti Agung Yuri Anindha I Gusti Bagu Suryawan I Gusti Ngurah Budiyasa I Kadek Aris Setiawan I Kadek Roger Budiastra I Ketut Arya Darmawan I Ketut Rai Setiabudhi I Ketut Sukadana I Ketut Sukadana I Ketut Sukadana I Ketut Yoga Pasupati I Komang Giri Maharta I Komang Triana Diantara I Komang Widnyana I Made Aditya Mantara Putra I Made Andy Sabda Permana I Made Andy Sabda Permana I Made Arjaya I Made Ary Supartawan I Made Dwi Payana I Made Irvan Ariansyah Putra I Made Khrisna Dwi Payana I Made Minggu Widyantara I Made Minggu Widyantara I Made Minggu Widyantara I Made Oka Wiradharma I Made Rai Dwi Surya Atmaja I Made Satria Wibawa Tangkeban I Made Sepud I Made sepud I Made Sepud I Made Sepud I Made Sepud I Made Widi Adi Peremana I Made Wisnu Wijaya Kusuma I Made Yogi Astawa I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Sujana I Nyoman Sujana I Nyoman Sutama I Nyoman Sutama I Putu Angga Permana I Putu Arta Setiawan I Putu Bayu Suryadinatha I Putu Erick Sanjaya Putra I Putu Gd Yoga Danan Kamadjaya I Putu Gde Iwan Putra Darmayatna I Wayan Ari Subakti I Wayan Arthanaya I Wayan Kusuma Purwanta I Wayan Panca Eka Darma I Wayan Panca Eka Darma I Wayan Panca Eka Darma I Wayan Rideng I Wayan Sunarta I Wayan Werasmana Sancaya Ida Ayu Gede Wulandari Ida Ayu Gede Wulandari Ida Ayu Made Wahyuni Dewi Ida Ayu Naradita Ida Ayu Putu Widiati Ida Bagus Agung Pariama Manuaba Ida Bagus Diwangkara Indriawati, I Dewa Ayu Trisna Ivony Stefania Seran Tahuk Kadek Jaya Kartika Kadek Nadya Pramita Sari Kartika Dita Ayu Rahmadani Kevin Umbu Hiwa Ninggeding Komang Ariadarma Suputra Komang Sutriani l Nyoman Gede Sugiarta l Nyoman Gede Sugiartha lda Ayu Mirah Widnyani Louis Muda Adam Gesi Radja Luh Putu suryani Made Ayu Adi Pradnyaningrat Made Mahadwiva Surya Krishna Made Minggu Widiantara Made Rony Setiawan Mahendra, Kadek Amen Putra Mario Viano Rasi Wangge Maudy Aulia Putri Mulyawati, Kade Richa Ni Kadek Derlin Yanti Ni Kadek Widya Widiani Ni Luh Putu Yosi Pratiwi Ni Made Dwi Ari Cahyani Ni Made Elly Pradnya Suari Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Sintia Tarisa Ni Made Yeni Sukmawati Ni Nyoman Arif Tri Noviyanti Ni Nyoman Arif Tri Noviyanti Ni Putu Ayu Yudiastini Ni Putu Christina Elzaputri Rahayu Ni Putu P Novi Widiantari Ni Putu Ratih Puspitasari Ni Putu Widari Yasaputri Nyoman Dita Ary Putri Nyoman Gde Antaguna Pande Komang Satya Parama Hamsa Pius. A. Samponu Putu Aditya Witanaya Putra Putu Ayu Sriasih Wesna Putu Budiartha, I Nyoman Putu Putra Pradiatmika Ratih Cahya Pramitasari Ratu Agung Dewangga Arinatha Gunawan Rosalina Indah Putri Senastri, Ni Made Jaya Simon Nahak Sri Ulina Theresa Perangin-Angin Sukiani, Ni Ketut Teo Dentha Maha Pratama Tjok Istri Agung Mellynia Putri Saraswati Widiati, Ida Ayu Putu Yoga Wira Pranata