Claim Missing Document
Check
Articles

Implementation of Prevention of Disturbance of Public Order in the Denpasar Police Area Mahendra, Kadek Amen Putra; Karma, Ni Made Sukaryati; Sancaya, I Wayan Werasmana
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 3 (2025): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i3.3885

Abstract

Studying the problems related to the effectiveness of preventing disturbances in order to maintain public order and security at the Denpasar City Police Resort is the main focus of this study. To overcome this problem, this study was conducted using an empirical method. The main source of legal information How to Collect Legal Documents Through Interviews and analysis of legal documents through analytical descriptions The results of the study found that the effectiveness of security and public disturbance prevention operations in the Denpasar Police Resort area was still not as good as expected. And there are still many cases of security disturbances and chaos. Although the patrol facilities and infrastructure are adequate, patrol activities are not the most appropriate activities. And there are still many cases of security and order disturbances in Denpasar City, such as motorcycle theft. The Dalmas Patrol Unit of the Denpasar City Samapta Police faces obstacles in preventing serious theft through patrols, such as the lack of facilities and infrastructure that can support or be useful for carrying out the patrol mission itself. Including other obstacles such as bad weather conditions Reducing visibility during patrols And there are several areas that cannot be accessed for patrol activities.
Pelaksanaan Sema 4 Tahun 2010 Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Penyidikan Kepolisian Wibowo, Arief; Widyantara, I Made Minggu; Karma, Ni Made Sukaryati
Jurnal Analogi Hukum 34-39
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.34-39

Abstract

Abstract The process of investigating narcotics crimes does not only refer to the Criminal Procedure Code but also refers to Sema Number 4 of 2010 concerning the management of investigations conducted by the police, the problem is How to regulate the police investigation process against perpetrators of narcotics abuse? And how do you place the perpetrators of abuse in Sema number 4 in 2010? The method used by normatif is conducting field research through interviews sourced from primary data and secondary data, then processed descriptively qualitatively. The arrangement of the police investigation process against perpetrators of narcotics abuse is regulated in the Criminal Procedure Code where police investigators are given investigations to case files. The implementation of the investigation originated with the existence of a report, There is a complaint, in the case of being caught and investigators have begun to investigate an event which is a criminal act the investigator notifies the prosecutor. "Placement of narcotics abuse can be done by Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation. Drug rehabilitation is doing it as soon as possible. That requires a psychiatrist or addiction expert who can deal with drug addiction problems. Like other addicts, drug addicts often deny their condition and are difficult to ask for rehabilitation. Usually intervention from family or friends is needed to motivate and encourage drug users to want to undergo rehabilitation. Keywords: Implementation; investigation; narcotics; the abuse Abstrak Proses penyidikan tindak pidana narkotika tidak hanya mengacu pada KUHAP namun juga mengacu pada Sema Nomor 4 tahun 2010 mengenai manajemen penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, permasalahnnya adalah Bagaimana pengaturan proses penyidikan di kepolisian terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika? dan bagaimana penempatan pelaku penyalahgunaan narkotika dalam sema nomor 4 tahun 2010? Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/ data sekunder. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi pidana serta pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Sedangkan pendekatan konseptual yaitu pendekatan dengan menggunakan konsep-konsep para ahli ilmu hukum yang ada hubungannya dengan penegakan hukum serta pengertian-pengertian narkotika dan pandangan ahli hukum mengenai narkotika. Pengaturan proses penyidikan di kepolisian terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika diatur dalam KUHAP dimana penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan sampai berkas perkara. Pelaksanaan penyidikan tersebut bersumber pada adanya laporan, adanya pengaduan dari, oleh karena itu penyidik kepolisian melakukan penyidikan peristiwa yang merupakan suatu tindak pidana, lalu penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Penempatan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Rehabilitasi ialah merupakan upaya untuk menyelamatkan para pengguna narkotika, oleh sebab itu di perlukan psikiater atau seorang ahli adiksi untuk dapat menangani rasa ketergantungan narkotika. Biasanya para pecandu sering menyangkal kondisinya dan sangat sulit untuk di minta melakukan rehabilitasi, biasanya pada kasus ini di butuhkan dorongan kerluarga maupun teman untuk motivasi untuk pengguna narkoba bisa menjalani program rehabilitasi Kata Kunci: Pelaksanaan; penyidikan; narkotika; penyalahgunaan
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Cv Febrio Garmen Denpasar Febriani, Cynthia; Mahendrawati, Ni Luh; Karma, Ni Made Sukaryati
Jurnal Analogi Hukum 52-56
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.52-56

Abstract

Abstract Work agreements bring problems, for companies that have different problems. Problems that occur General entrepreneurs will always be strong parties and temporary workers on the weak side. Power differences caused by "exploitation" by employers against workers. Legal Protection against Termination of Employment (PHK) in Company Regulations (PP), namely preventive legal protection facilities and legal representation. The means of preventing legal protection are manifested by the development of party negotiations related to norms (layoffs), while representative legal protection is mandated in government legislation. The problems of this study are the regulations concerning and the law of the Specific Time Work Agreement for workers and employers in the CV. Febrio Garmen Denpasar. This study uses the empirical legal method that is looking for facts in its implementation on the CV. Febrio Garmen, then resolved with legal provisions in the implementation of a certain time employment agreement. The results of the study show the implementation of the law on the work agreement of a certain time on the CV. Febrio Garmen is in accordance with the laws and regulations, namely Article 1313 KUH Perdata Book III Chapter II concerning Engagement born of an agreement and regulated by the government by issuing separate money. Legal consequences of work agreements with termination of employment (layoffs) and workers' agreement on work agreements or company regulations (PP). As a result of the work agreement specifically for contract workers CV. Febrio Garment in the execution of workers can be dismissed for canceling work agreements or company regulations (PP). Legislation that approves the agreed allowance must be obtained by workers, so that workers cannot receive severance pay if dismissed. Keywords: Implementation of agreement; specific time work agreement Abstrak Perjanjian kerja mendatangkan masalah, pada perusahaan memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Masalah yang terjadi umumnya pengusaha akan selalu menjadi pihak yang kuat dan sementara pekerja berada di pihak yang lemah. Perbedaan kekuatan tersebut menyebabkan terjadinya “eksploitasi” yang dilakukan pihak pengusaha terhadap pekerja. Perlindungan Hukum terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di dalam Peraturan Perusahaan (PP), yakni sarana perlindungan hukum preventif dan hukum represif. Sarana perlindungan hukum preventif diwujudkan dengan pembangunan sarana perundingan para pihak terkait norma terhadap (PHK), sedangkan perlindungan hukum secara represif diwijudkan dalam peraturan perundang-undangan pemerintah. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan dan akibat Hukum dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bagi pekerja dan pengusaha di CV. Febrio Garmen Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yaitu mencari fakta-fakta dalam pelaksanaanya di CV. Febrio Garmen, kemudian dikaitkan dengan ketentuan hukum dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan hukum terhadap perjanjian kerja waktu tertentu di CV. Febrio Garmen sudah sesuai dengan peraturan perundangan yaitu Pasal 1313 KUH Perdata Buku III Bab II tentang Perikatan yang lahir dari perjanjian dan ditetapkan oleh pemerintah kecuali uang pisah. Akibat hukum dari perjanjian kerja dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan apabila pekerja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja atau peraturan perusahaan(PP). Akibat hukum dari perjanjian kerja waktu tertentu bagi pekerja kontrak CV. Febrio Garmen dalam pelaksanaan pekerja dapat diberhentikan apabila melanggar perjanjian kerja atau peraturan perusahaan (PP). Peraturan perundangan menetapkan bahwa uang pisah bukanlah hak wajib yang bisa didapatkan oleh pekerja, sehingga pekerja tidak menerima pesangon jika diberhentikan. Kata Kunci: Pelaksanaan Perjanjian; Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Pemeriksaan Persiapan Dalam Proses Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar (Putusan No 4/G/2017/Ptun.Dps) Sonbai, Elisabeth Ayustina Putri Korassa; Karma, Ni Made Sukaryati; Suryani, Luh Putu
Jurnal Analogi Hukum 57-61
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.57-61

Abstract

Abstract Examination of preparations is the first step in resolving State Administrative disputes. Preparatory examination has a very important role, as the gateway to a state administrative dispute to be examined at the State Administrative Court. Before entering into an examination of the subject matter at an ordinary session that is open to the public, the Plaintiff is given the opportunity to perfect his lawsuit that is not perfect and to the Defendant can be asked for information or explanation regarding the State Administrative Decision that has been sued. Preparatory checks are held because remembering the Plaintiff in the State Administrative Court is generally a citizen who has a weak position, when compared to the Defendant as a State Administration Officer. The results of this study are seen in the case of decision no. 4 / G / 2017 / PTUN.DPS according to the rules contained in Article 63 of Act No. 5 of 1986 the plaintiff's claim must be declared not accepted by the Panel of Judges. So from that it can be concluded (1) Existence of preparatory checks in resolving disputes in the State Administrative Court? (2) The legal consequences of preparatory examinations in resolving disputes in decision no. 4 / G / 2017 / PTUN.DPS in the State Administrative Court? The problems that will be discussed will be reviewed based on the normative point of view; the approach used in this study is the legislative approach and the case approach, namely the approach used by reading the applicable literature and legislation. Keywords: Disputes; examination; preparation; state administrative court Abstrak Pemeriksaan persiapan adalah langkah awal dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara. Pemeriksaan persiapan memiliki peranan yang sangat penting, sebagai pintu gerbang suatu sengketa tata usaha negara untuk diperiksa pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebelum memasuki pemeriksaan terhadap pokok perkara pada sidang acara biasa yang terbuka untuk umum, Penggugat diberikan kesempatan untuk menyempurnakan gugatannya yang belum sempurna dan kepada Tergugat dapat dimintai keterangan atau penjelasan yang berkenaan tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang telah di gugat. Diadakannya pemeriksaan persiapan dikarenakan mengingat Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara pada umumnya adalah warga masyarakat yang mempunyai kedudukan yang lemah, apabila dibandingkan dengan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Hasil penelitian ini dilihat dalam perkara putusan no 4/G/2017/PTUN.DPS sesuai aturannya yang terdapat dalam Pasal 63 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 gugatan penggugat harus dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim.Maka dari itu dapat disimpulkan (1) Eksistensi pemeriksaan persiapan dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara? (2) Akibat hukum dari pemeriksaan persiapan dalam penyelesaian sengketa putusan no 4/G/2017/PTUN.DPS di Pengadilan Tata Usaha Negara? Permasalahan yang akan dibahas nantinya akan dikaji berdasarkan sudut pandang normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yaitu pendekatan yang digunakan dengan membaca literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata kunci: Sengketa; pemeriksaan; persiapan; pengadilan tata usaha negara
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Satwa yang Dilindungi Angelina, Rica Zakia; Suryawan, I Gusti Bagus; Karma, Ni Made Sukaryati
Jurnal Analogi Hukum 125-129
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.125-129

Abstract

One of the natural resource wealth of the biodiversity that exists in Indonesia that is viewable from wildlife that exists, whether protected or not protected by the Government. But in fact there is a protected wildlife by the use by a person who is not liable to benefit himself regardless of the impact that will be brought about from his actions. The problems of this research were: 1) how setting criminal sanctions against perpetrators of trafficking protected wildlife and 2) what kind of accountability against perpetrators of trafficking protected wildlife. The research method used is the method of normative legal research so that issues approach used namely legislation, conceptual, and case law materials and using primary, secondary, and tertiary. So the legal materials collection techniques are used namely engineering documentation by processing and analyzing legal material has been collected with the use of legal argumentation. As for the results of this research it can be concluded that the arrangements regarding sanctions for perpetrators of trafficking protected wildlife is contained in section 40 of the Act number 5 Year 1990 about conservation of natural resources, the ecosystem and Biodiversity as well as form liability imposed upon the perpetrators of proven trade protected wildlife i.e. criminal liability in accordance with provisions of laws and regulations that govern these actions. Salah satu kekayaan sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia yaitu dapat dilihat dari satwa yang ada, baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi oleh pemerintah. Tetapi pada kenyataannya terdapat satwa yang dilindungi oleh pemerintah diperjualbelikan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab guna menguntungkan dirinya sendiri tanpa melihat dampak yang akan ditimbulkan dari tindakannya tersebut. Permasalahan dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi dan 2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif sehingga pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sehingga teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu teknik dokumentasi dengan mengolah dan menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dengan mempergunakan argumentasi hukum. Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai sanksi bagi pelaku perdagangan satwa yang dilindungi terdapat pada Pasal 40 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta bentuk pertanggungjawaban yang dikenakan kepada pelaku tersebut yang telah terbukti melakukan perdagangan satwa yang dilindungi yaitu pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindakan tersebut.
Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Pt. Furama Villa And Spa Ubud Agung, I Gusti Ngurah; Budiartha, I Nyoman Putu; Karma, Ni Made Sukaryati
Jurnal Analogi Hukum 53-58
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.53-58

Abstract

Abstract-Corporate social responsibility activities or other terms called CSR are corporate obligations where companies are required to be responsible for operational activities in the field of natural resources; CSR is regulated in article 74 of Law No. 40 of 2007 of the Company Law concerning social and environmental responsibilities. In the hotel and service operational activities of PT. Furama Villa and Spa Ubud, located in the village of Mekar Bhuana, Banjar Bindu, Badung certainly has a positive and negative impact on the economic, social, cultural and environmental aspects. As for the discussion to be discussed, among others; 1. What is the CSR Program at PT. Furama Villa and Spa Ubud, 2. What are the Implications in the CSR Program at PT Furama Villa and Spa Ubud. This research is an empirical research which is analyzed qualitatively descriptive. Data obtained through interviews with parties involved in CSR activities. Implementation of CSR at PT. Furama has been committed to giving donations to people with disabilities, elementary school scholarships that have ranked I to V and preserving nature by making agro farms. In its implications, the implementation of CSR in companies arises from several aspects, namely: the economy opens up employment opportunities while increasing people's living standards, socially creates positive emotions of the community and companies, and environmentally participates in preserving nature by planting trees and making agro farm. Keywords: CSR, Villa, Tourism Abstrak-Kegiatan tanggung jawab social perusahaan atau istilah lainnya disebut CSR merupakan kewajiban perusahaan dimana perusahaan dituntut untuk bertanggung jawab atas aktivitas oprasional yang kegiatannya di bidang sumber daya alam, CSR diatur dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 UUPT tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Di dalam Kegiatan oprasional hotel maupun jasa PT. Furama Villa and Spa Ubud yang berlokasi di Desa Mekar Bhuana, Banjar Bindu, Badung tentu menimbulkan dampak positif dan negatif dalam sektor ekonomi, sosial budaya, lingkungan sekitar. Adapun pembahasan yang akan dibahas antara lain ; 1. Bagaimanakah Program CSR pada PT.Furama Villa and spa Ubud, 2. Bagaimanakah Implikasi dalam Program CSR pada PT Furama Villa and Spa ubud. Penelitian ini merupakan penelitian Empiris yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terlibat dalam kegiatan CSR. Adapun penerapan CSR pada PT. Furama sudah dilakukan berkomitmen dengan dilakukannya pemberian sumbangan terhadap penyandang cacat, beasiswa SD yang berprestasi peringkat I sampai V dan melestarikan alam dengan membuat agrofarm. Dalam implikasinya penerapan CSR dalam perusahaan timbul dari beberapa aspek yaitu; ekonomi membuka lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat, sosial terjalinnya emosi positif masyarakat dan perusahaan, lingkungan ikut serta menjaga kelestarian alam dengan menanam pohon dan membuat agrofam. Kata Kunci: CSR, Villa, Pariwisata
Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech) Kardiyasa, I Made; Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi; Karma, Ni Made Sukaryati
Jurnal Analogi Hukum 78-82
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.78-82

Abstract

Hate speech in daily life people now such as expression, sedition, and provocation hate to other people and other community in many aspect such as religion, sex orientation, disabled, gender, racial , skin color, nationality and many else. If hate speech didn’t handle with effective way, efficient, and handle with corresponding with the valid law, so it can be impact social conflict that can increase discrimination action, violence and death loss. In this case there will be a bad impact which so danger for the hate speech victim, so in this case the writer’s get two solution to handle hate speech, that are protection law of hate speech victims and punishment criminal for the people who does hate speech. In this legal opinion writing, I am as a writer use normative method. In my experience, I do problem approach constitution which has related with hate speech, and then this research material reviewed. The result of this research is about law protective for the hate speech victims so that achievement can be protect them and the hate speech victims can feels safe. Hate speech can be says of criminal act because of what they have been done to hate speech victims. Unlawful actions that have been done with on propose or accidentally must be accounted for the acts that consist of constitution that happened and stated as acts that can be get a punishment in jail or fine. Ujaran kebencian dalam kehidupan manusia saat ini yang berupa ungkapan, hasutan, dan provokasi kebencian kepada seseorang atau suatu kelompok lain, dalam hal berbagai aspek berupa, agama, cacat, orientasi seksual, gender, ras, warna kulit, kewarganegaraan, dan lain-lain. Jika hate speech tidak di tangani dengan efektif, efesien dan ditangani sesuai hukum yang berlaku, bisa menimbulkan suatu dampak konflik sosial yang bisa memicu tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa. Dengan timbulnya dampak yang sangat membahayakan bagi korban hate speech, maka penulis mendapatkan dua rumusan masalah dalam menangani hate speech yaitu, perlindungan hukum bagi korban hate speech dan sanksi pidana bagi pelaku hate speech. Penelitian ini mengunakan metode penulisan normative dan menggunakan pendekatan permasalahan perundang-undangan yang berkaitan dengan hate speech Kemudian bahan penelitian di kaji. Hasil dari penelitian berupa perlindungan hukum bagi korban hate speech supaya tercapainya rasa aman dan dapat melindungi bagi mereka yang menjadi korban hate speech. Hate speech dapat dikatakan sebagai tindak pidana karena telah melakukan suatu Tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja harus dipertanggungkawabkan atas tindakannnya berdasarkan undang-undang yang berlaku dan dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum kurungan atau denda.
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Barang Melalui E-Commerce Putra, I Putu Erick Sanjaya; Budiartha, I Nyoman Putu; Karma, Ni Made Sukaryati
Jurnal Analogi Hukum 239-243
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.2.2019.239-243

Abstract

The Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 article 1 paragraph 3, which reads "the State of Indonesia is a country of laws". This means that all members of society must be based on the law. The modern era of globalization, this versatile, all human activities have to be implemented quickly and easily. Selling is one of the fulfillment of human needs. E-Commerce is the business model of modern non-face (do not bring the perpetrators of the attempt to physically or real). Is there any formulation raised namely (1) How the legal sale and setting items through e-commerce? (2) How legal protection for consumers who suffered losses due to selling of goods e-commerce? Research methods used are normative, approach to research legislation, researching yet details rules governing consumer protection against businesses trading online, and then processed and analyzed with the use of interpretation and legal argumentation systematically as well as poured are descriptive. The results of this study are sale of goods law setting through Electronic Commerce (E-Commerce) have been set up in the ACT ITE and UUPK. legal protection for consumers who suffered losses due to the trading of goods electronic commerce (e-commerce) in the ACT ITE has been regulated in article 28 paragraph 1 regarding the losses consumers in e-commerce. As it known article 19 UUPK is set the compensation responsibility.
Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Palsu dalam Proses Perkara Pidana Armunanto, Ardellia Luckyta Putri; Sepud, I Made; Karma , Ni Made Sukaryati
Jurnal Analogi Hukum 143-147
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.2.2019.143-147

Abstract

Eyewitness is one tool evidence is crucial in the process of proof at this stage of the review. A witness sworn or promised mandatory before or after he gave his statement at trial. Giving false information is a criminal offense regulated in Article 242 of the Criminal Code. Formulation of the problem in the writing of this research are: 1) how is the position of the oath against false witnesses in a criminal proceeding? and 2) how will criminal sanctions against witnesses who give false information in the process of criminal cases?. The type of research used in the writing of this is normative and legal research using approach problem in the form of a statutory approach, the conceptual approach and the approach to the case using legal materials in the form of source material the law of primary, secondary, and tertiary. Legal materials collection technique is done by way of reading, gathering and documentation. Analysis of legal materials used i.e. descriptive analysis that refers to a particular problem and is associated with the opinion of the experts, legislation and break it in the form of a research. The position of the oath on the false witnesses in a criminal proceeding is not considered a valid instrument of evidence, so that the information has no value the power of proof. Criminal sanctions against witnesses who give false information in the process of criminal cases will be subject to imprisonment for seven to nine years in accordance with Article 242 of the book the laws of criminal law.
Kewenangan Penyelesaian Berkas Perkara Pidana Dalam Tahap Pra Penuntutan Anandia, I Gusti Agung Ayu Sita; Arjaya, I Made; Karma , Ni Made Sukaryati
Jurnal Analogi Hukum 181-186
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.2.2019.181-186

Abstract

Pre prosecution is the authority of the public prosecutor to examine and study investigation and interrogation report before the investigation assigned to the Court. The police act as investigators while the prosecutor's office is a public prosecutor, because the Criminal Code Procedure provides different authority. As a result of differences in authority, investigation and interrogation report made by investigators must be examined first before being delegated to the trial. This research is about: (1) how is the authority of the police and prosecutors in the pre-prosecution stage? (2) What is the procedure for the settlement of criminal investigation and interrogation report in pre-prosecution stage at the Denpasar District Prosecutor's Office? This study uses normative legal research methods with sources of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study can be concluded (1) the authority of the police in the pre-prosecution stage is to conduct an investigation and make a case file. The authority of the prosecutor's office in the pre-prosecution process only checks and examines case files whether the case files made by the investigator have met the terms and conditions of the Criminal Procedure Code. (2) The procedure for settling this case file is carried out by receiving a notification letter on the start of investigation, the appointment of a public prosecutor, research of case files by prosecutors, prosecution, delegation of suspects and evidence, additional inspection by the prosecutor general, transfer of case files, suspects and evidence to court.
Co-Authors A A Ngurah Bagus Krishna Wirajaya A. A. Sagung Laksmi Dewi A.A Sagung Laksmi Dewi A.A. Kompiang Dhipa Aditya A.A. Laksmi Sagung Dewi Ni A.A. Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Ngurah Alit Bramandhita Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anandia, I Gusti Agung Ayu Sita Angelina, Rica Zakia Arianto Hulu Arief Wibowo Arini, Desak Gde Dwi Armunanto, Ardellia Luckyta Putri Ayu Prasetya Dewi Aziz Muhaimin Budiastra, I Kadek Roger Cipta PutraI Ketut Wira Cipta Putra Cokorda Agung Cahaya Darmadi Cokorda Agung Cahaya Darmadi Cokorda lstri Dharmasatyari Desak Ade Devicia Cempaka Desak Ketut Parwati Desak Ketut Parwati Dewanti Arya Maha Rani Diah Gayatri Sudibya Diantara, I Komang Triana Diyatmika, Kadek Purwa Sastra Dwi Nova Indriyani Eka Andrean Ramadhan Febriani, Cynthia Firdaus, Ilham Gede Mahadi Waisnawa Hanata Putra Gede Oka Swarbhawa I Gede Aditya Triyana I Gede Agus Sudiantara I Gede Eka Suantara I Gede Pande Udayana I Gede Susila Putra I Gusti Agung Ayu Candra Nigrat I Gusti Ayu Gita Dwiyanthi Merta I Gusti Bagu Suryawan I Gusti Bagus Suryawan, I Gusti Bagus I Gusti Ngurah Agung I Gusti Ngurah Budiyasa I Kadek Aris Setiawan I Ketut Arya Darmawan I Ketut Sukadana I Ketut Sukadana I Ketut Sukadana I Ketut Sukadana I Ketut Yoga Pasupati I Komang Giri Maharta I Komang Widnyana I Made Andy Sabda Permana I Made Andy Sabda Permana I Made Arjaya I Made Ary Supartawan I Made Dwi Payana I Made Irvan Ariansyah Putra I Made Khrisna Dwi Payana I Made Minggu Widyantara I Made Minggu Widyantara I Made Minggu Widyantara I Made Minggu Widyantara I MADE MINGGU WIDYANTARA, I MADE MINGGU I Made Oka Wiradharma I Made Rai Dwi Surya Atmaja I Made Satria Wibawa Tangkeban I Made Sepud I Made Sepud I Made Sepud I Made sepud I Made Widi Adi Peremana I Made Wisnu Wijaya Kusuma I Made Yogi Astawa I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Sujana I Nyoman Sutama I Nyoman Sutama I Putu Angga Permana I Putu Arta Setiawan I Putu Bayu Suryadinatha I Putu Gd Yoga Danan Kamadjaya I Putu Gde Iwan Putra Darmayatna I Wayan Ari Subakti I Wayan Arthanaya I Wayan Kusuma Purwanta I Wayan Panca Eka Darma I Wayan Panca Eka Darma I Wayan Rideng I Wayan Sunarta I Wayan Werasmana Sancaya Ida Ayu Gede Wulandari Ida Ayu Made Wahyuni Dewi Ida Ayu Naradita Ida Ayu Putu Widiati Ida Bagus Agung Pariama Manuaba Ida Bagus Diwangkara Kadek Jaya Kartika Kardiyasa, I Made Karna, Putu Indra Satya Kartika Dita Ayu Rahmadani Kevin Umbu Hiwa Ninggeding Komang Ariadarma Suputra Komang Sutriani Krisna, Dewa Gede Ary l Nyoman Gede Sugiarta l Nyoman Gede Sugiartha lda Ayu Mirah Widnyani Louis Muda Adam Gesi Radja Made Mahadwiva Surya Krishna Made Rony Setiawan Mahendra, Kadek Amen Putra Mahendrawati, Ni Luh Mario Viano Rasi Wangge Maudy Aulia Putri Ni Kadek Widya Widiani Ni Luh Putu Yosi Pratiwi Ni Made Dwi Ari Cahyani Ni Made Elly Pradnya Suari Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Sintia Tarisa Ni Made Yeni Sukmawati Ni Nyoman Arif Tri Noviyanti Ni Putu P Novi Widiantari Ni Putu Ratih Puspitasari Ni Putu Widari Yasaputri Ni Putu Yuley Restiti, Ni Putu Yuley Nyoman Dita Ary Putri Pande Komang Satya Parama Hamsa Paramita, Ni Putu Ayu Prasetya Paramitha, Ni Made Wahyuni Pius. A. Samponu Pradiatmika, Putu Putra Pradipta, I Wayan Diva Adi Pratiwi, Ni Putu Indah Putra , Andrie Eka Putra, I Gede Made Doni Pramana Putra, I Putu Erick Sanjaya Putu Aditya Witanaya Putra Putu Ayu Sriasih Wesna Putu Budiartha, I Nyoman Putu Suryani . Rahayu, Ni Putu Christina Elzaputri Ratih Cahya Pramitasari Ratu Agung Dewangga Arinatha Gunawan Rosalina Indah Putri Saputra, I Dewa Gede Agung Ary Junaedi Senastri, Ni Made Jaya Sonbai, Elisabeth Ayustina Putri Korassa Sri Ulina Theresa Perangin-Angin Sudibya, Diah Gayatri Sugiartha, I Nyoman Gede Sujana, Putu Krisna Widya Teo Dentha Maha Pratama Tjok Istri Agung Mellynia Putri Saraswati Triyana, I Gede Aditya Widiantara, Made Minggu Widiati, Ida Ayu Putu Yanti, Ni Kadek Derlin Yoga Wira Pranata