Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.418
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMU BUDAYA Indonesian Journal of Early Childhood Education Studies JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Al-Fath Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti (JAICB) International Journal of Global Operations Research Jurnal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan ASWAJA: Jurnal Pendidikan dan Keislaman Mudabbir: Journal Research and Education Studies Golden Ratio of Data in Summary SAINTI: Majalah Ilmiah Teknologi Industri Jurnal Multidisiplin Sahombu Karimah Tauhid Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat (M-PKM) Mesada: Journal of Innovative Research Orbit : Jurnal Ilmu Multidisiplin Nusantara Servqual: Jurnal Ilmu Manajemen JoiTechs (Journal Of Information Technology and Computer Science)
Maulana, Ihsan
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JURNAL ILMU BUDAYA

 1 
Media Sosial sebagai Instrumen Advokasi Politik Hukum: Studi Kasus Gerakan Penolakan RUU Kontroversial di Indonesia Dwiyanti, Sri; Habeaha, Binner; Alamsyah, Prayudi; Maulana, Ihsan; Ali Fikri, Romadlon Adi; Haspada, Denny; Rosidawati Wiradirja, Imas
JURNAL ILMU BUDAYA Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Budaya
Publisher : Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34050/jib.v13i1.46372

Abstract

Transformasi partisipasi publik dalam era digital telah membawa media sosial menjadi instrumen advokasi hukum yang signifikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana media sosial digunakan sebagai sarana advokasi dalam konteks politik hukum di Indonesia, khususnya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang kontroversial. Dengan pendekatan deskriptif-normatif, penelitian ini menelaah norma hukum positif dan prinsip politik hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun media sosial berperan besar dalam mobilisasi aspirasi masyarakat, kerangka hukum nasional belum secara eksplisit mengakui dan mengakomodasi bentuk partisipasi digital sebagai bagian sah dari proses legislasi. Oleh karena itu, dibutuhkan reorientasi politik hukum dan pembentukan regulasi turunan yang mampu mengintegrasikan media sosial dalam sistem legislasi demokratis di Indonesia.
KAJIAN HUKUM PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Alamsyah, Prayudi Juni; Komarudin; Putra, Sandy Pratama; Maulana, Ihsan; Junaedi, Dedi; Adi Ali Fikri, Romadlon
JURNAL ILMU BUDAYA Vol. 13 No. 2 (2025): jurnal ilmu budaya
Publisher : Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34050/jib.v13i2.47584

Abstract

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian hanya mengatur kode etik kepolisian secara umum tanpa menjelaskan parameter khusus terkait kelembagaan dan hubungan dengan masyarakat. Sementara itu, Peraturan Kapolri memberikan batasan mengenai kode etik anggota Polri, namun pengaturan tersebut seharusnya dimuat dalam undang-undang agar memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan jelas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri belum memiliki dasar hukum yang rinci dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Undang-undang tersebut hanya memuat ketentuan umum tanpa batasan eksplisit terkait etika, kelembagaan, dan hubungan dengan masyarakat, termasuk pembatasan terhadap perintah atasan yang bertentangan dengan kepentingan publik. Oleh karena itu, pengaturan kode etik anggota Polri perlu diintegrasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 agar norma dan batasannya lebih jelas serta menghindari kekaburan hukum.
Co-Authors Adanti Wido Paramadini Adi Ali Fikri, Romadlon Ahmad Nursodiq Ajeng Dyah Kurniawati Al Faiz, M. Hanif Alamsyah, Prayudi Alamsyah, Prayudi Juni Ali Fikri, Romadlon Adi An-Naayif, Hanief Taqiyuddien Adz-Dzaky Arba Adnandi, Muhammad Arfie Yasrie Arsal, Muhammad Azizan, Muhamad Lutfi Balqis, Khairani Br Sembiring, Tiara Melisa Chairunnisak, Aula Dasril Aldo Dedi Junaedi, Dedi Dewi, Farlentia Era Distya Riski Hapsari Donny Fernandez Enny Nurmalasari Fadhilah, Najla Faiz, M. Hanif Al Farhanul, Fikri Farida Mayar Fathan, Faizal Burhani Ulil Fau, Andrew Febiola, Mutiara Diva Firdaus, Afdal Asyuri Firmansyah, Muhammad Raafi'u Fitri Andriyani Gusnita Linda Habeaha, Binner Hakiki, Syarah Nur Haspada, Denny Herawan, Bagas Hidayat, Afifah Naurah Hidayat, Khairul Irsakinah, Irsakinah Ismau, Septiano Alvian Juliani Kamil, Yasin Komarudin Kurnia, Oki Kurniawat, Ajeng Dyah Lestari, Winda Puji Lina Fatimah Lishobrina Lubis, Lintang Alifa Lubis, Mhd Aslam Fikri Mahazam Afrad Mahfuzil Anwar Melissa, Myrna Egha Miftahurrahmah Miftahurrahmah, Miftahurrahmah Muadin, Dika Alim Muhammad Ridho Nurhafizah Nurhafizah Nurul Latifasari Pradana Putra, Regiftya Rizky Putra, Reski Lediyo Putra, Sandy Pratama Ritonga, Mhd Abdi Fadillah Rosidawati Wiradirja, Imas Sa'adah, Aminatus Saepuloh Saepuloh Sandi, Dede Sari, Reni Purnama Siregar, Martin Rafael Sri Dwiyanti Sri Mulyani Sulaeman, Gilang Suprapto, Amelia Rut Sutajaya, Sutajaya Syahfitri, Fadhillah Syahrial Bakhtiar Titi Rohmayanti Toni Anwar Utomo, Satriyo Budi Vhannesti, Citra Yasin, Feri Yaswinda Yaswinda Yohani Setiya Rafika Nur Zulkifli Zulkifli