Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

5.618

P-Index

This Author published in this journals

All Journal LAW REVIEW Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurisprudentie International Journal of Law Reconstruction Jurnal Ilmu Hukum The Juris SOL JUSTICIA Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter Jurnal Jatiswara Jurnal Hukum Volkgeist Jurnal Restorative Justice Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Musamus Devotion Journal Jurnal Komunitas Yustisia Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Devotion: Journal of Research and Community Service Jurnal Pacta Sunt Servanda Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Law and Justice SASI Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Mulyadi Alrianto Tajuddin

Fakultas Hukum Universitas Musamus

Author-ID : 1245598

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

KESADARAN LINGKUNGAN HIDUP MENUJU INKLUSI SOSIAL MASYARAKAT SADAR HUKUM Zegovia Parera; Salvadoris Pieter; Mulyadi Alrianto Tajuddin
Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter Vol 6, No 2 (2022): WASKITA: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter
Publisher : PUSAT MPK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.waskita.2022.006.02.9

Merauke Regent’s Regulation Number 23 of 2019 concerning Reducing the Use of Plastic Bags, is hoped that it can support environmental sustainability in Merauke Regency. However, the regulation on handling transparency has not been fully endorsed by good cooperation from the community and business actors. The purpose of this study is to analyze how the effectiveness of plastic waste control is to support environmental sustainability in Merauke Regency. The research method used is Empirical Law research, in addition to studying the law theoretically or normatively, it also examines the law in its implementation. The results of the research can be stated that the regulations for controlling plastic waste as outlined in the Merauke Regent Regulation Number 23 of 2019 concerning Reducing the Use of Plastic Bags have been complied with and implemented properly by modern shop and supermarket business actors, however this regulation has not been complied with and implemented properly by restaurants/restaurants/cafes/food vendors and traditional markets. The need for socialization and law enforcement against Merauke Regent Regulation Number 23 of 2019 concerning Reducing the Use of Plastic Bags, especially for restaurant/restaurant/cafe/food sellers and traditional market business actors.

TINJAUAN HUKUM REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI MALPRAKTIK Gusti Ayu Utami; Mulyadi Alrianto Tajuddin; Ricardo Goncalves Klau; Muhammad Saiful Fahmi
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i3.56326

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa terkait bagaimana Alat Pembuktian Malpraktik dengan Rekam Medis yang meliputi keterangan ahli dalam bentuk catatan, dimaksudkan untuk membantu penyidik dalam menemukan tindak pidana, khususnya dalam menetapkan kelalaian medis. Hal ini dapat dilihat dalam, Pasal 359 KUHP: “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.” Dalam hukum pidana kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan disebut culpa dan Konsekuensi Hukum Malpraktek bagian dari hukum pidana jika memenuhi kriteria kejahatan yang diatur dalam pasal-pasal hukum pidana tertentu. Hal ini sesuai dengan kaidah yang dianut oleh hukum pidana, yaitu bahwa suatu perbuatan hanya merupakan kejahatan jika ditentukan oleh hukum pidana. Di sini, kata "Pidana" dilihat dari sudut pandang hukum. Kejahatan adalah setiap tindakan yang melawan hukum dan disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi siapa saja yang tidak mengikuti aturan. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif atau pendekatan masalah, Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Perbuatan yang melanggar etika, disiplin, dan hukum, tidak mematuhi aturan dan pedoman, dan baik disengaja, tidak disengaja, atau akibat dari kelalaian merupakan Tindakan malpraktik. Malpraktik medik dapat mengakibatkan penderitaan, luka-luka, ketidakmampuan, kerusakan tubuh, kematian, dan kerugian lain yang secara administratif, perdata, dan pidana menjadi tanggung jawab dokter, perawat atau tenaga Kesehatan lainnya.

ANALISIS SOSIO-YURIDIS HAK ULAYAT DENGAN PELEPASAN ADAT SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN TANAH PADA SUKU MARIND DI KABUPATEN MERAUKE Marlyn Jane Alputila; Mulyadi Alrianto Tajuddin
Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Jual beli tanah hak ulayat dengan pelepasan adat sering dilakukan dengan tidak sesuai hukum adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masalah sengketa perkara tanah di Kabupaten Merauke disebabkan tidak memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan, karena begitu kuatnya pengaruh pemerintahan orde baru dalam pengalihan hak atas tanah adat melalui penindasan, intimidasi dan lembaga peradilan. Maka banyak terjadi Kasus sengketa perkara tanah jual beli tanah hak ulayat dengan pelepasan adat yang terjadi di kabupaten Merauke. Tujuan dari penelitian ini mengetahui akibat hukum jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan jual beli tanah Hak Ulayat dengan pelepasan adat dan proses pendaftaran tanah. Jika terjadi sengketa tanah Hak Ulayat yang sudah didaftarkan dan terbit sertifikat maka akan dilakukan penyelesaaian melalui mediasi dan dilakukan di kantor pernahan oleh kedua be lah pihak yang bersengketa dan kepala kantor pertanahan yang akan menjadi mediator.

PANDANGAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PROSTITUSI BERKEDOK BISNIS PANTI PIJAT DI KOTA MERAUKE Mulyadi Alrianto Tajuddin; Emiliana B. Rahail
Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Penelitian yang berjudul â€œPanangan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Berkedok Bisnis Panti Pijat di Kota Meraukeâ€ adapun masalah-masalah yang ingin dikaji adalah bagaimanakah pandangan kriminologi terhadap praktek prostitusi berkedok bisnis panti pijat, faktor-Faktor apakah yang mendorong praktek prostitusi berkedok bisnis panti pijat di kota merauke, bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya praktek prostitusi berkedok bisnis panti pijat di kota merauke. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan di atas. Untuk mencapai penelitian tersebut peneliti menggunakan metode penelitian secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis dan empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari segi kriminologi praktek prostitusi dianggap sebagai kejahatan terhadap moral/kesusilaan dan melawan hukum. Akan tetapi praktek prostitusi yang merupakan suatu kejahatan tetapi tidak merupakan kejahatan dalam pandangan KUHP, faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktek prostitusi berkedok bisnis, berupa faktor yang berasal dari dalam diri individu Dan juga faktor di luar individu, usaha-usaha yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya prostitusi berkedok bisnis panti pijat adalah dengan cara preventif dan represif.

ASPEK HUKUM DALAM PEMELIHARAAN SITUS BENDA CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN MERAUKE Mulyadi Alrianto Tajuddin; Stefanie Gabriella Putri
Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Adapun masalah â€“ masalah yang ingin dikaji adalah bagaimanakah bentuk perlindungan hukum dalam memelihara situs benda cagar budaya di kabupaten merauke bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten merauke untuk memelihara warisan situs benda cagar budaya. Untuk mencapai penelitian tersebut peneliti menggunakan metode penelitian secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis dan empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap bangunan kuno peninggalan belanda, untuk dapat disebut sebagai cagar budaya, ada beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu: tahap pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan, penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pemugaran, penelitian, revitalisasi, adaptasi dan pemanfaatan, belum adanya upaya dari pemerintah daerah merauke untuk memelihara bangunan peninggalan bersejarah ini dapat dilihat dari bangunan kantor pos merauke 1920, baru tahun 2017 dan rumah lepro.

ANALISIS PELAKSANAAN PRAPENUNTUTAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DIKAITKAN DENGAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN Mohamad Aris Dianto Aris Dianto; Mulyadi Alrianto Tajuddin
Jurnal Restorative Justice Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bentuk kordinasi oleh jaksa dan penyidik dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap prapenuntutan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dilakukan dengan teknik pendekatan Yuridis empiris,Secara Yuridis dengan mengkaji peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan Prapenuntutan di Lembaga penegak hukum yakni Kejaksaan dan Kepolisian. Dari uraian diatas yang didasari oleh hasil penelitian, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa Penyelesaian Perkara Pidana khususnya Pidana Umum tahap Prapenuntutan antara Penyidik /Penyidik Pembantu Polri dan Jaksa penuntut Umum ( Kejaksaan ) belum berjalan sebagaimana yang seharusnya ( sesuai dengan KUHAP dan aturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelesaian Berkas Perkara ) dan belum maksimal sesuai yang diharapkan masyarakat. Faktor penghambat dalam proses pra penuntutan adalah dari segi subtansi yaitu undang-undang, penegak hukum, budaya hukum.

UANG PENGGANTI SEBAGAI ALTERNATIF PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Yuda Musatajab; Mulyadi Alrianto Tajuddin
Jurnal Restorative Justice Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi serta kendala yang dihadapi dalam proses pembayaran uang pengganti. Penelitian ini mengambil sampel di Kejaksaan Negeri Merauke dan Beberapa Jaksa yang ada di Merauke. Sanksi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti menjadi sesuatu yang penting, karena salah satu tujuan yang akan dicapai dalam pemberantasan korupsi adalah pengembalian kerugian keuangan negara. Oleh karna itu Jaksa diharapkan mampu memberikan efek jera terhadap para pelaku Koruptor yang merugikan keuangan negara, serta jaksa dapat mengembalikan keuangan negara yang telah dikorupsi melalui uang pengganti.

KAJIAN KRIMINOLOGI TERKAIT PRAKTIK PROSTITUSI DI WILAYAH KABUPATEN MERAUKE Handika Dwi. A Pelu; Mulyadi Alrianto Tajuddin
Jurnal Restorative Justice Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya praktik prostitusi di Kabupaten Merauke dan mengetahui upaya penanggulangan praktik prostitusi di Kabupaten Merauke. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dan metode penelitian lapangan (field research) yang dilaksanakan di Polres dan Dinas Sosial Kabupaten Merauke dengan mengambil berkas untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk menanggulangi praktik prostitusi. Selain itu penulis juga langsung melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan praktik prostitusi yaitu mucikari dan pekerja seks komersial (PSK). Hasil penelitian yang diperoleh penulis, antara lain: 1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik prostitusi di Kabupaten Merauke adalah faktor ekonomi, keluarga, pendidikan, lingkungan, dan sakit hati. 2. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi praktik prostitusi adalah upaya preventif dan upaya represif.

REKONSTRUKSI SEBAGAI METODE PEMERIKSAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN SUATU PERKARA PIDANA Dyva Choirunnisa; Mulyadi Alrianto Tajuddin; Marlyn Jane Alputila
Jurnal Restorative Justice Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan rekonstruksi sebagai metode pemeriksaan dalam proses penyidikan serta mengetahui faktor penghambat rekonstruksi dalam proses penyidikan suatu perkara pidana di Kepolisian Resort Merauke. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian yang diperoleh penulis bahwa kedudukan rekonstruksi mengacu Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana. Kemudian faktor penghambat yang terjadi yaitu terdapat penyebab internal dan eksternal dimana dalam penyebab internalnya yaitu sumber daya manusia, tersangka, saksi, dan pengamanan ditempat kejadian perkara. Lalu, hambatan eksternalnya berasal dari keluarga korban maupun masyarakat sekitar yang mengganggu jalannya rekonstruksi yang telah dilaksanakan.

Konsep Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Berbasis Konseling dalam Lembaga Pemasyarakatan Mulyadi Alrianto Tajuddin; Marlyn Jane Alputila
Jurnal Restorative Justice Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah disempurnakan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, mengatur anak yang berkonflik dengan hukum, mereka juga wajib memperoleh haknya berupa dari perlindungan hukum. Tidak terkecuali bagi siswa pemasyarakatan yang masih memiliki hak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, metode pengajaran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan melakukan penelitian dengan melihat peristiwa dan fakta yang terjadi. terjadi di lapangan. Dampak penempatan anak dalam lembaga pemasyarakatan terkait dengan tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan yaitu dampak negatif yaitu dampak psikologis, dampak sosial, dampak fisik dan biologis, putus sekolah dan siswa pemasyarakatan juga berpeluang besar untuk menjadi reseptif. Konsep pembinaan bagi siswa pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke mengacu pada Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995.

Co-Authors Adrian Rian Ohoilulin Agus Sunaryo Andi Baso Kumala Andi Ervin Novara Jaya Asriadi Zainuddin Darmawati Darmawati Darmawati Darmawati Dina Fitri Septarini Dyva Choirunnisa Eki Tolanda Eki Tolanda Emiliana Bernadina Rahail Erni Dwita Silambi Estes Metelmety Firman Hadi Gusti Ayu Utami Hadi, Firman Handika Dwi. A Pelu Imran Rusli Tarsan Jumriani Nawawi leonardus Abung Marlyn Jane Alputila Marlyn Jane Alputila Mohamad Aris Dianto Aris Dianto Muhammad Afrian Gae Muhammad Saiful Fahmi Nur Jalal Nurul Widhanita Y Badilla Nurul Widhanita Y. Badilla Nutakor , Briggs Samuel Mawunyo Parera, Zegovia A Pramukti, Lilis Ragil Sanjaya Marjuki Ricardo Goncalves Klau Rudini Hasyim Rado Salsabella, Karina Farah Salvadoris Pieter Stefanie Gabriella Putri Sukirman Sukirman Sumarsono, Adi Utami, Gusti Ayu Y. Badilla , Nurul Widhanita Y. Badilla, Nurul Widhanita Yuda Musatajab

Title

Found 49 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 49 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 49 Documents
Search