Articles
<![CDATA[KEGIATAN PENYEMPROTAN DISINFEKTAN SEBAGAI UPAYA MENGANTISIPASI PENYEBARAN COVID-19 DI MESJID IMANURRAHMAN ]]>
<![CDATA[Sarah, Eva Margareth]]>;
<![CDATA[Hia, Niscaya]]>;
<![CDATA[Marpaung, Rolando]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 2 No. 2 (2021): JURNAL ABDIMAS MUTIARA ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sari Mutiara Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Virus Corona atau yang dikenal dengan COVID-19 merupakan jenis virus yang menyerang sistem pernapasan dan menular pada manusia. Virus ini bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Program pengabdian masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk untuk mengantisipasi penyebaran covid-19 di rumah-rumah ibadah yang ada di sekitar Kecamatan Medan Helvetia. Dari kegiatan penyemprotan disinfektan ini nantinya akan membantu pencegahan wabah virus Covid-19 di rumah-rumah ibadah disekitar Kecamatan Medan Helvetia khsusnya di Masjid Imanurrahman Lingkungan VII Kelurahan Dwikora Kecamaatan Medan Helvetia. Kebersihan lingkungan dan diri sendiri sangat diperlukan untuk pencegahan penyebaran virus Covid-19. Salah satu cara yang sudah mulai banyak dilakukan yaitu dengan penyemprotan cairan desinfektan seperti yang dilakukan dalam kegiatanpengabdian masyarakat ini. Penyemprotan desinfektan perlu dilakukan secara berkala dan rutin demi memberikan rasa aman kepada orang yang beribadah di Musholla dan juga menekan penyebaran virus corona.]]>
<![CDATA[SOSIALISASI TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Marpaung, Rolando]]>;
<![CDATA[Syahputra, Heri Enjang]]>;
<![CDATA[Simanjuntak, Owen De Pinto]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 3 No. 1 (2022): JURNAL ABDIMAS MUTIARA (In Press) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sari Mutiara Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pada akhir-akhir ini masalah money laundering semakin banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan, yang bukan saja dalam skala nasional, tetapi juga regional bahkan global, hal ini disebabkan karena pada kenyataannya kejahatan money laundering dari waktu ke waktu semakin marak. Loqman (2003) menyebutkan Money Laundering atau pencucian uang adalah tindakan merubah uang atau instrumen moneter lain yang diperoleh dari aktivitas ilegal menjadi uang atau investasi yang tampaknya sah sehingga sumber ilegalnya tidak bisa dilacak. Perkembangan di bidang pengetahuan dan teknologi telah mendorong pula perkembangan ragam kejahatan yang dilakukan oleh pihakpihak yang tidak bertanggung jawab. Kegiatan sosialisasi tindak pidana money laundering ini dilakukan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indoneisa yang berjumlah 775 peserta. Hasil kegiatan ini yaitu peserta memperoleh pembelajaran dan pengalaman yang menyenangkan tentang sosialisasi tindak pidana money laundering. Dimana sebelumnya para peserta belum memahamai dengan baik tentang tindak pidana money laundering secara teori maupun praktik. Setelah mengikuti sosialisasi tindak pidana money laundering para peserta mampu memahami tentang tindak pidana money laundering.]]>
<![CDATA[Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia ]]>
<![CDATA[Marpaung, Rolando]]>;
<![CDATA[Damanik, Micael Jeriko]]>;
<![CDATA[Siagian, Ernita]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 3 No. 2 (2022): JURNAL ABDIMAS MUTIARA (IN PRESS) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sari Mutiara Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk memberikan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Hukum sebagai salah satu upaya melindungi kepentingan konsumen. Objek pengabdian masyarakat ini adalah seluruh Mahasiswa/I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia. Masalah yang dihadapi adalah banyaknya kasus kerugian yang dialami melalui keluhan dan komplain. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen salah satunya ketidaksesuaian barang yang ditawarkan dengan barang yang diberikan, sehingga menimbulkan rasa kecewa dan ketidakpuasan konsumen. Terkadang complain atau keluhan yang diberikan ada yang ditanggapi dan ada juga yang tidak ditanggapi. Sehingga merugikan pihak konsumen. Hasil dari kegiatan ini yaitu peserta menjadi paham tentang pentingnya perlindungan konsumen.]]>
<![CDATA[Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia ]]>
<![CDATA[Damanik, Micael Jeriko]]>;
<![CDATA[Marpaung, Rolando]]>;
<![CDATA[Purba, Parlindungan]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 4 No. 1 (2023): JURNAL ABDIMAS MUTIARA (IN PRESS) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sari Mutiara Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk memberikan sosialisasi terkait UU Perlindungan Konsumen dalam transaksi jual beli online. Hasil dari kegiatan ini yaitu memberikan pemahaman dan kemampuan agar lebih bijak dalam melakukan transaksi jual beli online, yaitu bisa membaca aturan-aturan yang berlaku dalam melakukan transaksi online, sehingga dalam melakukan transaksi tersebut, tidak merasa ditipu atau dirugikan oleh pihak e-commerce, serta memberikan edukasi dalam melakukan transaksi jual beli online berkaitan dengan perlindungan konsumen, bila merasa dirugikan atau merasa ditipu walaupun sudah sesuai dengan prosedur yang ada, dapat melihat undang-undang yang berkaitan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen, sebaliknya juga pelaku usaha juga diberikan edukasi mengenai hak dan kewajiban dalam melakukan usaha agar sesuai dengan undang-undang yang berlaku.]]>
<![CDATA[Edukasi Terhadap Putusan Bebas Terkait Kepemilikan Narkotika Di Desa Lalang ]]>
<![CDATA[Marpaung, Rolando]]>;
<![CDATA[Micael Jeriko Damanik]]>;
<![CDATA[Sandy Pratama]]>;
<![CDATA[Lestari Saragih]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 4 No. 2 (2023): JURNAL ABDIMAS MUTIARA ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sari Mutiara Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan Penyuluhan hukum tentang putusan bebas terkait kepemilikan narkotika di desa lalang. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya peran penyuluhan hukum tentang putusan bebas yang menganggap bahwa Ketika putusan bebas tersebut sudah tidak melakukan narkotika Kembali oleh subjek hukum tersebut. Dalam hal edukasi tentang putusan bebas terkait kepemilikan narkotika masih sangat kontradiktif dikalangan masyarakat. Hasil dari kegiatan ini, peserta dapat mengetahui dan memahami putusan bebas terkait kepemilikan narkotika didesa Lalang secara baik dan benar. Adanya rasa kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam memahami arti pentingnya putusan bebas terkait kepemilikan Narkotika secara sepenuhnya di lingkungan desa lalang.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Tentang Pengelolaan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) Di Satuan Kerja Jajaran Kodam I/Bb ]]>
<![CDATA[Marpaung, Rolando]]>;
<![CDATA[Sherhan]]>;
<![CDATA[Deslin Sinaga]]>;
<![CDATA[Edo Van Houten Sidabuke]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 4 No. 1 (2023): JURNAL ABDIMAS MUTIARA (IN PRESS) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sari Mutiara Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum tentang pengelolaan penerimaan bukan pajak (PNBP) di Satuan Kerja Jajaran Kodam I/BB. Permasalahan yang dihadapi adalah dimana para peserta masih belum mengetahui bagaimana pengelolaan penerimaan bukan pajak secara keseluruhan disatuan kerja jajaran Kodam I/BB. Masyarakat yang sampai saat ini masih belum mengetahui bagaimana pengelolaan bukan pajak (PNBP) secara detail sehingga banyaknya kekeliruan tentang penyetoran pajak di satuan kerja jajaran Kodam I/BB. Hasil dari kegiatan ini, peserta dapat mengetahui dan memahami perhitungan pengelolaan penerimaan bukan pajak (PNBP) secara sistematis dan harus wajib membayar pajak disatuan kerja Kodam I/BB. Dalam kegiatan penyuluhan hukum kepada peserta agar meningkatnya kesadaran hukum dalam memahami pengelolaan penerimaan bukan Pajak (PNBP) disatuan kerja Kodam I/BB.]]>
<![CDATA[PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERALIHAN HAK ATAS TANAH WARISAN YANG DI LAKSANAKAN TANPA PERSETUJUAN ANTAR AHLI WARIS LAINNYA DI DESA GAYO LUES ]]>
<![CDATA[Marpaung, Rolando]]>;
<![CDATA[Micael Jeriko Damanik]]>;
<![CDATA[Diah Adwi Husna]]>;
<![CDATA[Indira Salsabillah Zahra Pasaribu]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 3 No. 1 (2022): JURNAL ABDIMAS MUTIARA (In Press) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sari Mutiara Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada hak yang baru. Peralihan hak atas harta warisan yang dilaksanakan tanpa persetujuan antar ahli waris merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan dari segi yuridis yaitu beralihnya tanah warisan secara melawan hukum karena merupakan warisan milik beberapa ahli waris namun menjadi sengketa setelah pewaris meninggal dunia karena beberapa ahli waris lainya membuat Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) terhadap tanah warisan tanpa persetujuan antar ahli waris dan menguasai secara sepihak tanah warisan tersebut. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum dan perlindungan terhadap terjadinya peralihan hak atas tanah warisan yang dilaksanakan tanpa persetujuan antar ahli waris. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Normatif empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peralihan hak atas tanah warisan yang dilaksanakan tanpa persetujuan antar ahli waris mengakibatkan adanya hak-hak ahli waris yang dirugikan karena ahli waris tidak mendapatkan bagian warisan berupa tanah dan perlindungan hukum terhadap ahli waris yang dirugikan terdapat dalam Pasal 1066 KUHPerdata, hak saisine, diatur dalam Pasal 833 KUHPerdata dan hak heriditatis petitio diatur dalam Pasal 834 KUHPerdata.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Tentang Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian Di PKK Kelurahan Dwikora ]]>
<![CDATA[Marpaung, Rolando]]>;
<![CDATA[Anderson Siringo-ringo]]>;
<![CDATA[Sherhan]]>;
<![CDATA[Elfrida Elisabeth Pane]]>;
<![CDATA[Efendi Simanjuntak]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 1 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sari Mutiara Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2020 pasal 14 yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan yang sah dan/atau peraturan perundang- undangan yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan bersifat final”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penetapan hak asuh anak pasca perceraian. Untuk mengetahui apa saja pertimbangan hakim dalam putusan mengenai hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik individu, kondisi suatu gejala atau kelompok tertentu atau untuk mengetahui sebaran suatu gejala atau untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyara Kesimpulan Penetapan hak asuh anak akibat perceraian menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, bagi anak yang belum dewasa atau berusia di bawah 12 (dua belas) tahun merupakan hak ibu. Sementara bagi anak yang sudah dewasa, anak berhak memilih antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak asuh anaknya. mencakup tujuan PKM (pengabdian kepada masyarakat), metode PKM, hasil PKM, dan kesimpulan dari pengabdian secara singkat dan jelas. Jumlah kata yang ditetapkan dalam penulisan abstrak tidak lebih dari 200 kata. Abstrak juga memuat kata kunci yang relevan dengan istilah yang umum diakui yang terkandung dalam artikel tersebut.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Tentang Peraturan Kode Etik Kepolisian di Polda Sumut ]]>
<![CDATA[Marpaung, Rolando]]>;
<![CDATA[Muzwar Irawan]]>;
<![CDATA[Leo Hidayat Fatala Gea]]>;
<![CDATA[Shentice Mendrofa]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 2 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sari Mutiara Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penyuluhan hukum mengenai Kode Etik Kepolisian di Polda Sumut merupakan langkah yang sangat penting dalam menjaga profesionalisme dan integritas Polri. Melalui pemahaman dan penerapan yang baik terhadap kode etik, anggota Polri di Polda Sumut dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan menjalankan tugas mereka dengan adil serta menghormati hak asasi manusia. Untuk itu, Polda Sumut terus berupaya mengoptimalkan pelatihan, pengawasan, dan penerapan sanksi yang sesuai untuk memastikan bahwa seluruh anggota Polri mematuhi kode etik yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan citra Polri sebagai institusi penegak hukum yang tepercaya dapat terus terjaga dan semakin baik di mata masyarakat.]]>
<![CDATA[SOSIALISASI UU TENAGA KERJA DI LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK) PERHOTELAN MITRA SAURI ]]>
<![CDATA[Suryani, Dewi Ervina]]>;
<![CDATA[Marpaung, Rolando]]>;
<![CDATA[Hia, Niscaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 1 No. 1 (2020): JURNAL ABDIMAS MUTIARA ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sari Mutiara Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Permasalahan seputar hubungan kerja di Indonesia tidak pernah selesai untuk dituntaskan. Kerap terjadi bentuk-bentuk pelanggaran dalam hubungan kerja yang dilakukan pengusaha terhadap tenaga kerjanya ataupun tenaga kerja terhadap pengusaha. Bahkan sebuah artikel online mengatakan bahwa pelanggaran yang paling masif yang terjadi akibat minimnya pengawasan pemerintah, di samping sengketa tanah dan sengketa kredit macet adalah pelanggaran dalam bidang ketenagakerjaan. Sedemikian rumitnya masalah hubungan kerja ini, sampai Mahkamah Agung RI membuat kamar khusus bagi para Hakim Agung hubungan industrial. Dalam hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha secara yuridis pekerja/buruh bebas, karena prinsip Negara RI tidak seorangpun boleh diperbudak. Semua bentuk dan jenis perbudakan dilarang. Tetapi secara sosiologis pekerja/buruh tidak bebas karena kurangnya lowongan pekerjaan yang tersedia, sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup yang lain, selain tenaganya kadang-kadang terpaksa menerima hubungan kerja dengan majikan meskipun memberatkan bagi pekerja/buruh itu sendiri.lebih-lebih sekarang ini dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia. Akibatnya pekerja/buruh seringkali diperas majikan denga upah yang relatif kecil. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan untuk melindungi pihak yang lemah (pekerja/buruh) dari kekuasaan majikan guna menempatkannya pada kedudukan yang layak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.]]>
