Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.626
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains Unes Law Review JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Transparansi Hukum KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Hukum Sasana RIO LAW JURNAL FOCUS: Journal of Social Studies IBLAM Law Review International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Hukum Sehasen Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Smart Hukum (JSH) JURNAL MITRA MANAJEMEN LEX OMNIBUS : JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN ADMINISTRASI NEGARA MALA IN SE : JURNAL HUKUM PIDANA, KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI Jurnal Bakti Dirgantara Indonesian Journal of Research in Islamic Studies
Gaol, Selamat Lumban
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya)
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mechanical Engineering Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
SANKSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA Setiawan, Joko; Lumban Gaol, Selamat
MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi Vol. 2 No. 1 (2025): MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi (April)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak terkait terorisme itu sebenarnya merupakan korban dari perekrutan karena mudah dicuci otaknya dan korban indoktrinasi konsep jihad yang kebablasan. Oleh karenanya sangatlah menarik dan penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana pengaturan anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan Hukum Pidana Indonesia? dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan Hukum Pidana Indonesia? Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual serta menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier, serta menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa perlindungan Hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme terdapat dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU PTPT) pasal 19 dan16A dan UU SPPA belum mengatur penanganan Anak terlibat dan terkait terorisme. Akan tetapi anak tetaplah anak yang harus dilindungi dan dipenuhi semua hak-haknya. Anak sebagai pelaku terorisme tidak bisa dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan korban kejahatan, korban jaringan terorisme, korban doktrin, eksploitasi pemikiran, propaganda dari ajakan orang tua atau orang dewasa di sekitarnya sehingga harus dilindungi secara khusus. BNPT, Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) membuat peraturan bersama tentang perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana terrorisme dalam melindungi anak korban jaringan terorisme secara lebih komprehensif.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (ANALISIS PUTUSAN PN BALIKPAPAN NOMOR 685/PID.SUS/2019/PN.BPP) Dita Tisnadewi, Made; Lumban Gaol, Selamat
MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi Vol. 2 No. 1 (2025): MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi (April)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A PPAT receiving the certificate may not use the entrusted certificate for personal interests. It can be interpreted that the certificate is a State document which is in the custody of the Notary/PPAT office. In connection with this authority, PPAT can be burdened with responsibility for actions that are not in accordance with applicable regulations or are carried out unlawfully. Therefore, it is very interesting and important to study further how the crime of embezzlement is regulated in Indonesian criminal law? and what are the legal considerations of the panel of judges in the Balikpapan District Court decision Number 685/PID.SUS/2019/PN.BPP regarding the criminal liability of Land Deed Officials (PPAT) as perpetrators of the crime of embezzlement? To answer these problems, normative juridical legal research methods are used with statutory and conceptual regulatory approaches. Data obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources were collected and then analyzed using qualitative data analysis techniques. From the research results, it was found that the criminal act of embezzlement has been regulated in Article 372 of the Criminal Code and Article 486 of Law 1/2023 concerning the new Criminal Code which is valid for 3 years from the date of promulgation, namely 2026. Based on decision number 685/PID.SUS/2019/PNBPP, this is true. committing unlawful acts based on the provisions of Article 372 of the Criminal Code. PPAT (defendant) fulfills the elements, namely the element of who; intentionally and unlawfully; owning an item in whole or in part; the goods are in his control, not because of someone else's crime. The PPAT (defendant) must be held accountable for the crime in prison for a maximum of 4 years.
PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Bernico Simanjuntak; Selamat Lumban Gaol; Aria Caesar Kusumaatmaja
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 14 No 2 (2024): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jihd.v14i2.1372

Abstract

Hukuman mati menjadi salah satu hukuman tertua di dunia yang masih ada diberbagai negara di dunia salah satunya Indonesia. Keberadaan hukuman mati dalam jenis pemidaann merupakan jenis sanksi pidana yang sangat berat dan kontroversial. Memandang bahwa proses hukuman mati menyangkut nyawa seseorang pastinya pemberlakuan hukuman tersebut banyak menjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat. Oleh karenanya menarik dan penting mengkaji lebih lanjut bagaimana pengaturan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana Terorisme berdasarkan hukum pidana Indonesia? dan bagaimana penerapan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme oleh hakim berdasarkan praktek peradilan di Indonesia? Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual serta pendekatan kasus, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier, serta teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa pengaturan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana Terorisme berdasarkan hukum pidana Indonesia yang berlaku saat ini di atur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 10 KUHP Lama, hukuman mati masuk jenis pidana pokok dan jenis pidana terberat menurut hukum positif Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana mati atau hukuman mati sebagai jenis pidana khusus diatur mulai Pasal 98 sampai Pasal 102 KUHP 2023. Hakim harus melihat asas-asas pidana yang berlaku dalam KUHP maupun diluar KUHP.
PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARYA ARSITEKTUR PERUMAHAN DI INDONESIA Anita Sinaga, Niru; Rahmat, Diding; Lumban Gaol, Selamat; Zein, Subhan
MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi Vol. 2 No. 1 (2025): MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi (April)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/mis.v2i1.192

Abstract

In UUHC it is explained that architectural works are protected objects. However, copyright violations of architectural works still often occur. Therefore, it is interesting and needs to be studied: How is the application of copyright protection for residential architectural works in Indonesia and what obstacles are found in the application of copyright protection for residential architectural works in Indonesia. This study is a normative legal study, using a statute approach, a conceptual approach, and a comparative approach. Using secondary data obtained from primary and secondary legal sources related to laws and regulations and policies on Copyright Protection for Residential Architectural Works in Indonesia. The results of the study show that the Implementation of Copyright Protection for Residential Architecture in Indonesia has not been running well in the sense that violations still often occur. The implementation of Copyright Protection for Residential Architecture in Indonesia is hampered by, among others: lack of socialization of laws and regulations; Lack of legal awareness in society; Lack of good coordination among law enforcers; Weak sanctions given and UUHC is not adequate enough. The solution is: The need to create implementing regulations for the Copyright Law specifically as a complement to the Copyright Law; Cooperate with various related parties and carry out continuous socialization and provide stricter sanctions if violations occur.
Commercial Court Rulings on PKPU and Bankruptcy: the Ratio Decidendi in Balancing Creditor and Debtor Rights Selamat Lumban Gaol; Istianingsih Sastrodiharjo
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 19 No. 1 (2025): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v19i1.3739

Abstract

The bankruptcy of PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), one of Indonesia’s largest textile companies, attracted public and legal scrutiny due to its debt burden of approximately IDR 19 trillion. The ruling issued by the Commercial Court in this case reflects the ongoing challenge of balancing the legal interests of creditors and debtors—particularly in determining whether debt restructuring under a Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) is still feasible or whether bankruptcy constitutes the only legal recourse. This article examines the ratio decidendi applied by the Commercial Court in Sritex’s bankruptcy ruling, identifies the legal reasoning patterns used by judges, and evaluates the implications of such rulings for legal certainty and business practice in Indonesia. A normative juridical method is applied, supported by jurisprudential analysis and comparative assessment of similar bankruptcy cases, including Garuda Indonesia and Duniatex.The results show that the court’s decision in the Sritex case prioritizes legal certainty for creditors while leaving unresolved questions about restructuring opportunities for debtors and the continuity of business operations. The findings underscore the urgency of reforming PKPU mechanisms to become more flexible, thereby enabling companies with viable prospects to pursue restructuring prior to bankruptcy declarations.
Tanggungjawab Hukum Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun dalam Pengelolaan Tanah, Bagian dan Benda Bersama terhadap Pemegang Hak Milik Satuan Rumah Susun Situmorang, Hotjen Edison; Gaol, Selamat Lumban; Sudarto, Sudarto
FOCUS Vol 6 No 2 (2025): FOCUS: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v6i2.2054

Abstract

Management of apartments and their environment is carried out by an association of residents that is formed and granted authority and responsibility in management. This study examines the form of legal responsibility of the association of owners and occupants of apartment units in managing land, parts, and common objects toward holders of apartment unit ownership rights, and how disputes related to this responsibility are resolved. The research uses a normative juridical method. Findings show that under Article 75 paragraph (3) of Law 20/2011, PPPSRS is obliged to manage the interests of owners and occupants concerning common objects, common parts, common land, and occupancy. The main purpose of establishing PPPSRS is to take necessary legal actions for the benefit of owners and occupants, maintain the environment and facilities, manage common property, and settle disputes related to these responsibilities. Disputes in apartment management require resolution efforts, and Law 20/2011 regulates this through Article 105, which includes: (a) deliberation to reach consensus, (b) settlement outside the court, and (c) court settlement. The study suggests improvements through new regulations on the association of owners and occupants of apartment units, integrated into laws, government regulations, and banking regulations, to ensure fairness for all parties. It is recommended that the government issue clear, comprehensive legal frameworks to strengthen PPPSRS’s role and accountability, providing certainty and protection to both owners and occupants in managing apartment environments.
Optimalisasi Mekanisme Asset Recovery dalam Tindak Pidana Penipuan: Analisis Efektivitas Peran Jaksa Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif Ishwara, Ade Sathya Sanathana; Masrur, Toha; Akhyar, Cut Fadhlan; Irwan, Muhammad; Gaol, Selamat Lumban
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1864

Abstract

ABSTRAK Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang paling merugikan masyarakat karena selain menimbulkan kerugian material, juga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Salah satu tantangan utama dalam penanganannya adalah optimalisasi mekanisme asset recovery guna mengembalikan kerugian korban secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran jaksa dalam proses asset recovery dengan menggunakan pendekatan prinsip keadilan restoratif, sehingga tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga pemulihan hak-hak korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan, kemudian dikaji melalui analisis kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif memberikan ruang bagi jaksa untuk berperan lebih aktif dalam memediasi kepentingan korban dan pelaku, mempercepat pengembalian aset, serta mengurangi potensi overkriminalisasi. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan regulasi, kapasitas sumber daya, serta resistensi paradigma hukum yang masih berorientasi pada retributif. Kesimpulannya, optimalisasi peran jaksa dalam asset recovery harus diarahkan pada sinergi antara mekanisme hukum positif dan pendekatan restoratif. Saran penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi dan pedoman teknis bagi jaksa, peningkatan kapasitas institusional, serta pengembangan model best practice agar asset recovery dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.Kata Kunci: Asset Recovery, Jaksa, Keadilan Restoratif.
Implikasi Hukum Penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG) terhadap Tanggung Jawab Perusahaan di Indonesia Suherman, Jajang; Hasgar A.S., A. Muhammad; Saragih, Geofani Milthree; Hidayat, Freddy; Gaol, Selamat Lumban
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1867

Abstract

Penerapan konsep Environmental, Social, and Governance (ESG) telah menjadi tren global yang semakin memengaruhi arah kebijakan dan praktik bisnis perusahaan, termasuk di Indonesia. ESG tidak hanya menjadi instrumen keberlanjutan, tetapi juga membawa konsekuensi hukum yang signifikan terhadap tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum penerapan ESG terhadap tanggung jawab perusahaan, khususnya dalam konteks kepatuhan terhadap regulasi lingkungan hidup, perlindungan hak-hak sosial, serta penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta ketentuan pasar modal, ditambah dengan kajian literatur dan doktrin hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ESG memiliki implikasi hukum yang luas terhadap perusahaan, mulai dari peningkatan kewajiban kepatuhan hukum, perluasan tanggung jawab sosial dan lingkungan, hingga kemungkinan timbulnya tanggung jawab hukum apabila perusahaan lalai memenuhi standar ESG. Selain itu, penerapan ESG juga mendorong transformasi tata kelola perusahaan menuju praktik bisnis yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Kesimpulannya, ESG bukan sekadar instrumen sukarela, melainkan telah berkembang menjadi kerangka normatif yang memengaruhi rezim tanggung jawab perusahaan di Indonesia. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi ESG secara komprehensif dan harmonisasi standar nasional dengan praktik internasional untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat dan lingkungan.
Public Perception of Interfaith Marriage Registration (Across Religions) based on Court Regulations Sharaja, Alecsius; Gultom, Potler; Gaol, Selamat Lumban
Indonesian Journal of Research in Islamic Studies Vol. 2 No. 1 (2025): IJRIS, Volume 2, Issue 1 (2025): March-June Period
Publisher : Academia Edu Cendekia Indonesia (AEDUCIA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64420/ijris.v2i1.223

Abstract

Background: In Muslim-majority contexts, religious and cultural values significantly shape adolescents' emotional development, particularly in dating-related behaviors, attachment styles, and emotion regulation. Objective: The research aims to examine how dating status influences attachment styles and emotion regulation strategies among Muslim adolescents, considering the impact of religious beliefs and cultural norms. Method: This study employs a systematic literature review approach, synthesizing findings from research conducted between 2017 and 2024. Relevant studies were analyzed to identify patterns in attachment styles and emotion regulation strategies. Results: The findings indicate that non-dating adolescents tend to develop secure attachment patterns and primarily utilize cognitive reappraisal as their emotion regulation strategy. This is reinforced by strong family religious values and structured social support systems. Conclusion: The study underscores the significant role of religious coping mechanisms in fostering emotional resilience and reducing psychological distress among Muslim adolescents. It highlights the importance of structured support systems in shaping secure attachment and adaptive emotion regulation. Contribution: These findings have theoretical, practical, and managerial implications, suggesting the need for faith-based mental health programs, educational interventions, and further cross-cultural research on Muslim adolescent psychology.
Co-Authors , Budi Prayitno Achmad, Fariz Amos Andi Anggraeni Rosliana Dewi Ardison Asri Aria Caesar Kusumaatmaja Baity Ramona, Erizka Bernico Simanjuntak Bram B Baan Cut Fadhlan Akhyar Darwis, Nurlely Diah Prasetyowati Diding Rahmat Dita Tisnadewi, Made Faedonajokho Sarumaha Gultom, Potler Hasgar A.S., A. Muhammad Henny Saida Flora Henri M. Tobing Hidayat, Freddy Indah Sari Indriyana Dwi Mustikarini, Indriyana Dwi Irsal Irwan Irwan Ishwara, Ade Sathya Sanathana Istianingsih Sastrodiharjo Johannes Johny Koynja Joko Setiawan, Joko Loso Judijanto Mardianis Mardianis, Mardianis Martin, Reynaldo Masrur, Toha Munthe, Donny Markas Sahputra G. Ning Adiasih Niru Anita Sinaga OTTI ILHAM KHAIR Rajab Maliq, Ahdi Rifki Auliya Rischad Widianto Siregar Risdo Pakpahan Rizky Fahrezi, Fahmi RR. Ella Evrita Hestiandari Ryan Pratama Saragih, Geofani Milthree Sharaja, Alecsius Situmorang, Hotjen Edison Subhan Zein Sgn Sudarto Sudarto Sudarto Sudarto Suherman, Jajang Sujono Sujono Sulis Setyowati Yanto, Indri Zein, Subhan Zulham Effendi