Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.464
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains Pembaharuan Hukum Jurnal Hukum Magnum Opus Unes Law Review JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Transparansi Hukum KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Hukum Sasana RIO LAW JURNAL FOCUS: Journal of Social Studies IBLAM Law Review International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Hukum Sehasen Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Smart Hukum (JSH) JURNAL MITRA MANAJEMEN LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan LEX OMNIBUS : JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN ADMINISTRASI NEGARA MALA IN SE : JURNAL HUKUM PIDANA, KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI Jurnal Bakti Dirgantara Indonesian Journal of Research in Islamic Studies
Gaol, Selamat Lumban
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya)
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mechanical Engineering Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 52 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 52 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Tanggungjawab Hukum Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun dalam Pengelolaan Tanah, Bagian dan Benda Bersama terhadap Pemegang Hak Milik Satuan Rumah Susun Situmorang, Hotjen Edison; Gaol, Selamat Lumban; Sudarto, Sudarto
FOCUS Vol 6 No 2 (2025): FOCUS: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v6i2.2054

Abstract

Management of apartments and their environment is carried out by an association of residents that is formed and granted authority and responsibility in management. This study examines the form of legal responsibility of the association of owners and occupants of apartment units in managing land, parts, and common objects toward holders of apartment unit ownership rights, and how disputes related to this responsibility are resolved. The research uses a normative juridical method. Findings show that under Article 75 paragraph (3) of Law 20/2011, PPPSRS is obliged to manage the interests of owners and occupants concerning common objects, common parts, common land, and occupancy. The main purpose of establishing PPPSRS is to take necessary legal actions for the benefit of owners and occupants, maintain the environment and facilities, manage common property, and settle disputes related to these responsibilities. Disputes in apartment management require resolution efforts, and Law 20/2011 regulates this through Article 105, which includes: (a) deliberation to reach consensus, (b) settlement outside the court, and (c) court settlement. The study suggests improvements through new regulations on the association of owners and occupants of apartment units, integrated into laws, government regulations, and banking regulations, to ensure fairness for all parties. It is recommended that the government issue clear, comprehensive legal frameworks to strengthen PPPSRS’s role and accountability, providing certainty and protection to both owners and occupants in managing apartment environments.
Optimalisasi Mekanisme Asset Recovery dalam Tindak Pidana Penipuan: Analisis Efektivitas Peran Jaksa Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif Ishwara, Ade Sathya Sanathana; Masrur, Toha; Akhyar, Cut Fadhlan; Irwan, Muhammad; Gaol, Selamat Lumban
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1864

Abstract

ABSTRAK Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang paling merugikan masyarakat karena selain menimbulkan kerugian material, juga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Salah satu tantangan utama dalam penanganannya adalah optimalisasi mekanisme asset recovery guna mengembalikan kerugian korban secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran jaksa dalam proses asset recovery dengan menggunakan pendekatan prinsip keadilan restoratif, sehingga tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga pemulihan hak-hak korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan, kemudian dikaji melalui analisis kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif memberikan ruang bagi jaksa untuk berperan lebih aktif dalam memediasi kepentingan korban dan pelaku, mempercepat pengembalian aset, serta mengurangi potensi overkriminalisasi. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan regulasi, kapasitas sumber daya, serta resistensi paradigma hukum yang masih berorientasi pada retributif. Kesimpulannya, optimalisasi peran jaksa dalam asset recovery harus diarahkan pada sinergi antara mekanisme hukum positif dan pendekatan restoratif. Saran penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi dan pedoman teknis bagi jaksa, peningkatan kapasitas institusional, serta pengembangan model best practice agar asset recovery dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.Kata Kunci: Asset Recovery, Jaksa, Keadilan Restoratif.
Implikasi Hukum Penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG) terhadap Tanggung Jawab Perusahaan di Indonesia Suherman, Jajang; Hasgar A.S., A. Muhammad; Saragih, Geofani Milthree; Hidayat, Freddy; Gaol, Selamat Lumban
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1867

Abstract

Penerapan konsep Environmental, Social, and Governance (ESG) telah menjadi tren global yang semakin memengaruhi arah kebijakan dan praktik bisnis perusahaan, termasuk di Indonesia. ESG tidak hanya menjadi instrumen keberlanjutan, tetapi juga membawa konsekuensi hukum yang signifikan terhadap tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum penerapan ESG terhadap tanggung jawab perusahaan, khususnya dalam konteks kepatuhan terhadap regulasi lingkungan hidup, perlindungan hak-hak sosial, serta penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta ketentuan pasar modal, ditambah dengan kajian literatur dan doktrin hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ESG memiliki implikasi hukum yang luas terhadap perusahaan, mulai dari peningkatan kewajiban kepatuhan hukum, perluasan tanggung jawab sosial dan lingkungan, hingga kemungkinan timbulnya tanggung jawab hukum apabila perusahaan lalai memenuhi standar ESG. Selain itu, penerapan ESG juga mendorong transformasi tata kelola perusahaan menuju praktik bisnis yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Kesimpulannya, ESG bukan sekadar instrumen sukarela, melainkan telah berkembang menjadi kerangka normatif yang memengaruhi rezim tanggung jawab perusahaan di Indonesia. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi ESG secara komprehensif dan harmonisasi standar nasional dengan praktik internasional untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat dan lingkungan.
Public Perception of Interfaith Marriage Registration (Across Religions) based on Court Regulations Sharaja, Alecsius; Gultom, Potler; Gaol, Selamat Lumban
Indonesian Journal of Research in Islamic Studies Vol. 2 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Research in Islamic Studies, 2(1), 2025
Publisher : Academia Edu Cendekia Indonesia (AEDUCIA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64420/ijris.v2i1.223

Abstract

Background: In Muslim-majority contexts, religious and cultural values significantly shape adolescents' emotional development, particularly in dating-related behaviors, attachment styles, and emotion regulation. Objective: The research aims to examine how dating status influences attachment styles and emotion regulation strategies among Muslim adolescents, considering the impact of religious beliefs and cultural norms. Method: This study employs a systematic literature review approach, synthesizing findings from research conducted between 2017 and 2024. Relevant studies were analyzed to identify patterns in attachment styles and emotion regulation strategies. Results: The findings indicate that non-dating adolescents tend to develop secure attachment patterns and primarily utilize cognitive reappraisal as their emotion regulation strategy. This is reinforced by strong family religious values and structured social support systems. Conclusion: The study underscores the significant role of religious coping mechanisms in fostering emotional resilience and reducing psychological distress among Muslim adolescents. It highlights the importance of structured support systems in shaping secure attachment and adaptive emotion regulation. Contribution: These findings have theoretical, practical, and managerial implications, suggesting the need for faith-based mental health programs, educational interventions, and further cross-cultural research on Muslim adolescent psychology.
PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Simanjuntak, Bernico; Gaol, Selamat Lumban; Kusumaatmaja, Aria Caesar
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 14 No 2 (2024): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jihd.v14i2.1372

Abstract

Hukuman mati menjadi salah satu hukuman tertua di dunia yang masih ada diberbagai negara di dunia salah satunya Indonesia. Keberadaan hukuman mati dalam jenis pemidaann merupakan jenis sanksi pidana yang sangat berat dan kontroversial. Memandang bahwa proses hukuman mati menyangkut nyawa seseorang pastinya pemberlakuan hukuman tersebut banyak menjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat. Oleh karenanya menarik dan penting mengkaji lebih lanjut bagaimana pengaturan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana Terorisme berdasarkan hukum pidana Indonesia? dan bagaimana penerapan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme oleh hakim berdasarkan praktek peradilan di Indonesia? Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual serta pendekatan kasus, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier, serta teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa pengaturan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana Terorisme berdasarkan hukum pidana Indonesia yang berlaku saat ini di atur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 10 KUHP Lama, hukuman mati masuk jenis pidana pokok dan jenis pidana terberat menurut hukum positif Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana mati atau hukuman mati sebagai jenis pidana khusus diatur mulai Pasal 98 sampai Pasal 102 KUHP 2023. Hakim harus melihat asas-asas pidana yang berlaku dalam KUHP maupun diluar KUHP.
Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milik atas Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 2/G/2023/PTUN.PLK) Musmuliadi, Musmuliadi; Gaol, Selamat Lumban; Sudarto, Sudarto
FOCUS Vol 6 No 2 (2025): FOCUS: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v6i2.1950

Abstract

The land registration system has been regulated in government regulation Number 24 of 1997 to guarantee legal certainty of land ownership, although the system is good, it turns out that there are still many land problems, especially regarding overlapping ownership. Overlapping ownership is caused by multiple land certificates issued by the BPN for one land object with multiple certificates due to inaccuracy in the land registration process or other elements carried out by the BPN (National Land Agency. The research method used is normative juridical/ The results of the research are the application of the principle of legal certainty in resolving disputes over overlapping land ownership certificates that the principle of legal certainty aims to provide a guarantee of clarity, justice, and legal protection to the disputing parties. In this case, the state through the National Land Agency (BPN) and the judiciary must ensure that the dispute resolution process is carried out fairly, transparently, and based on valid legal evidence. Land administration reform, data digitization, and increased supervision of certificate issuance are also important elements to prevent similar disputes in the future. Ratio decidendi Decision Decision Number 2/G/2023/PTUN.PLK regarding the dispute over overlapping certificates of ownership of land that the Plaintiffs suspect that the issuance of the certificate of the disputed object a quo did not go through a legal process, resulting in an overlap with their land and that of the late Hj. Nasuha. In the trial at the State Administrative Court (PTUN), the judge will assess whether the administrative decision that gave birth to the certificate of the disputed object a quo has met the legal requirements. The judge will examine the legal basis for the issuance of the certificate, the validity of the procedures carried out, and the impact of the issuance of the certificate on the rights of the Plaintiffs.
Division of Inheritance and Will: First Marital Children, Second Marital Wife (Literature Legal Review) Selamat Lumban Gaol
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 3 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (March - April 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i3.346

Abstract

The purpose of this article is to make a positive contribution in promoting justice, understanding, and innovative solutions in the context of inheritance and testamentary divisions, particularly in situations involving children from first marriages and wives from second marriages. An in-depth article on the complexities of the division of inheritances and wills, in particular involving children from first marriages and wives from second marriages, qualitative research methods can be used. Qualitative research methods aim to understand phenomena in depth, exploring individual perspectives, values, and experiences related to the topic under study. Literature reviews of related scientific articles to provide reinforcement and ultimately the article offers a conceptual framework model of research results. The division of inheritances and wills is a complex topic, involving various aspects of law and social practice. In diverse societies, the process of inheritance sharing often reflects different cultural and religious values. However, in the context of globalization and modernization, there are challenges in harmonizing traditional practices with more inclusive modern laws. It is important to understand that the division of inheritances and wills is not only a legal issue, but also reflects complex social dynamics. Factors such as cultural norms, religious beliefs, and family structure can influence how inheritances are divided and wills are made.
Legal Study on The Criminal Offense of Tax Invoice Forgery That Has Received Tax Amnesty Siregar, Rischad Widianto; Sinaga, Niru Anita; Gaol, Selamat Lumban
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol. 7 No. 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v7i2.11506

Abstract

This study aims to determine how the legal consequences of criminal acts of falsification of tax invoices that have received tax amnesty. Criminal acts in the field of taxation are violations of the rules of the tax law that cause state financial losses and people who commit criminal acts can be prosecuted criminally. /Falsification of tax invoices is a concern of legal problems among the community that has the potential to harm state revenue. Many people falsify tax invoices but do not understand the impact on the state. By falsifying tax invoices, the taxpayer will reduce their tax payable. This research uses normative legal research methods with a statutory approach, conceptual approach, secondary data type. As a result of this study, researchers found a form of criminal liability for the criminal act of falsifying tax invoices that have obtained tax amnesty in criminal law in Indonesia, in the form of excuse (schulduitsluitingsgrond-faits d'exuce) as a reason for criminal elimination (strafuitsluitingsgronden), so that the perpetrator should be stopped from investigating at the investigation level or if it has entered the trial stage, the Panel of Judges should issue a verdict of release from all legal charges for the actions committed by the defendant (ontslag van recht vervolging), even though the Criminal Act of Falsification of Tax Invoice is proven or the unlawful nature is not lost, but the defendant cannot be held criminally responsible, because there are reasons that excuse according to the law.
Sosialisasi Bahaya dan Pencegahan Kejahatan Narkotika Bagi Generasi Muda di Lingkungan Karang Taruna Rukun Warga (RW) 08, Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur Sari, Indah; Selamat Lumban Gaol; Sgn, Subhan Zein; Ardison Asri; Suwito, Suwito; Widiraharjo, Widiraharjo; Erlangga, Luis Bayu Gustian; Apriansyah, Daffa Dwi
Jurnal Bakti Dirgantara Vol. 3 No. 1 (2026): Jurnal Bakti Dirgantara
Publisher : Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/wvh1ke28

Abstract

Maraknya tindak pidana narkotika yang melibatkan generasi muda menunjukkan masih rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya serta pencegahan penyalahgunaan narkotika. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum generasi muda, khususnya anggota Karang Taruna Rukun Warga (RW) 08 Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, mengenai bahaya dan pencegahan kejahatan narkotika. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum melalui ceramah, diskusi interaktif, simulasi kasus, serta evaluasi menggunakan pretest dan posttest. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terkait pengertian, jenis, dampak, serta sanksi hukum penyalahgunaan narkotika, yang tercermin dari perbandingan hasil pretest dan posttest serta tingginya partisipasi peserta dalam sesi diskusi. Meskipun demikian, keterbatasan waktu pelaksanaan menjadi kendala dalam pendalaman materi secara menyeluruh. Kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dan menegaskan pentingnya keberlanjutan program sosialisasi serta kerja sama periodik dengan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Jakarta Timur sebagai upaya pencegahan narkotika berbasis komunitas.   The increasing involvement of young people in narcotics-related crimes indicates a low level of legal awareness and understanding regarding the dangers and prevention of narcotics abuse. This Community Service Program (PkM) aimed to enhance legal knowledge and awareness among the younger generation, particularly members of the Youth Organization in Neighborhood Association (RW) 08, Halim Perdana Kusuma Village, Makasar District, East Jakarta. The program employed legal counseling methods through lectures, interactive discussions, case simulations, and evaluation using pretest and posttest instruments. The results demonstrated an improvement in participants’ understanding of the definition, types, impacts, and legal sanctions related to narcotics abuse, as reflected in the comparison between pretest and posttest outcomes and the high level of participant engagement during discussions. However, limited time allocation constrained the depth of material delivery. This program contributes positively to strengthening community-based legal awareness and highlights the importance of sustainable outreach activities and periodic collaboration with the East Jakarta City National Narcotics Agency (BNNK) in preventing narcotics abuse.
The Business Judgment Rule in Corporate Law: A Comparative Study of Indonesia and Singapore Gaol, Selamat Lumban
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 12, No 3 (2025): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v12i3.48196

Abstract

The Business Judgement Rule (BJR) is a fundamental doctrine in corporate governance that provides directors with protection when making informed, good-faith business decisions, while maintaining accountability to shareholders. As jurisdictions develop distinct approaches to balancing managerial discretion and oversight, differences in BJR application significantly influence legal certainty, director liability, and shareholder protection. This study aims to compare BJR implementation in Indonesia and Singapore, focusing on legal frameworks, judicial interpretations, and their implications for corporate governance effectiveness. Using a normative juridical method with a comparative law approach, the analysis reveals Singapore’s robust BJR framework, supported by clear jurisprudence and strong governance practices that consistently protect prudent directors. Conversely, Indonesia faces challenges due to the absence of explicit BJR codification in the Limited Liability Companies Act and inconsistent judicial interpretations, leading to uncertainty in determining director responsibility. These contrasts arise from differing legal traditions and regulatory structures. The study concludes that Indonesia should strengthen its regulatory framework and promote judicial consistency to enhance the role of BJR in ensuring good corporate governance and balancing director responsibilities with shareholder rights.
Co-Authors , Budi Prayitno Achmad, Fariz Airin Titus Amos Andi Andi Anggraeni Rosliana Dewi Apriansyah, Daffa Dwi Ardison Asri Baity Ramona, Erizka Cut Fadhlan Akhyar Darwis, Nurlely Diah Prasetyowati Diding Rahmat Dita Tisnadewi, Made Erlangga, Luis Bayu Gustian Faedonajokho Sarumaha Gultom, Potler Hasgar A.S., A. Muhammad Henny Saida Flora Henri M. Tobing Hidayat, Freddy Indah Sari Indah Sari Indriyana Dwi Mustikarini, Indriyana Dwi Irsal Irwan Irwan Ishwara, Ade Sathya Sanathana Istianingsih Sastrodiharjo Johannes Johny Koynja Joko Setiawan Kusumaatmaja, Aria Caesar Mardianis Mardianis, Mardianis Martin, Reynaldo Masrur, Toha Munthe, Donny Markas Sahputra G. Musmuliadi Musmuliadi Ning Adiasih Niru Anita Sinaga Rajab Maliq, Ahdi Rischad Widianto Siregar Risdo Pakpahan Rizky Fahrezi, Fahmi RR. Ella Evrita Hestiandari Ryan Pratama Saragih, Geofani Milthree SGN, Subhan Zein Sharaja, Alecsius Simanjuntak, Bernico Siregar, Rischad Widianto Situmorang, Hotjen Edison Subhan Zein Sgn Sudarto Sudarto Sudarto Sudarto Suherman, Jajang Sujono Sujono Suwito Suwito Widiraharjo, Widiraharjo Yanto, Indri Zein, Subhan Zulham Effendi