Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.849
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains Pembaharuan Hukum Jurnal Akta Jurnal Ius Constituendum Jurnal Hukum Magnum Opus Unes Law Review JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Transparansi Hukum KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Hukum Sasana JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari RIO LAW JURNAL International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) FOCUS: Journal of Social Studies IBLAM Law Review International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Hukum Sehasen Journal Evidence Of Law Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Smart Hukum (JSH) JURNAL MITRA MANAJEMEN LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan LEX OMNIBUS : JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN ADMINISTRASI NEGARA Syura: Journal of Law MALA IN SE : JURNAL HUKUM PIDANA, KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI Jurnal Bakti Dirgantara IPSSJ Indonesian Journal of Research in Islamic Studies Corpus Juris : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Selamat Lumban Gaol
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mechanical Engineering Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 80 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 80 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Tanggungjawab Hukum Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun dalam Pengelolaan Tanah, Bagian dan Benda Bersama terhadap Pemegang Hak Milik Satuan Rumah Susun Situmorang, Hotjen Edison; Gaol, Selamat Lumban; Sudarto, Sudarto
FOCUS Vol 6 No 2 (2025): FOCUS: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v6i2.2054

Abstract

Management of apartments and their environment is carried out by an association of residents that is formed and granted authority and responsibility in management. This study examines the form of legal responsibility of the association of owners and occupants of apartment units in managing land, parts, and common objects toward holders of apartment unit ownership rights, and how disputes related to this responsibility are resolved. The research uses a normative juridical method. Findings show that under Article 75 paragraph (3) of Law 20/2011, PPPSRS is obliged to manage the interests of owners and occupants concerning common objects, common parts, common land, and occupancy. The main purpose of establishing PPPSRS is to take necessary legal actions for the benefit of owners and occupants, maintain the environment and facilities, manage common property, and settle disputes related to these responsibilities. Disputes in apartment management require resolution efforts, and Law 20/2011 regulates this through Article 105, which includes: (a) deliberation to reach consensus, (b) settlement outside the court, and (c) court settlement. The study suggests improvements through new regulations on the association of owners and occupants of apartment units, integrated into laws, government regulations, and banking regulations, to ensure fairness for all parties. It is recommended that the government issue clear, comprehensive legal frameworks to strengthen PPPSRS’s role and accountability, providing certainty and protection to both owners and occupants in managing apartment environments.
Implikasi Hukum Penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG) terhadap Tanggung Jawab Perusahaan di Indonesia Suherman, Jajang; Hasgar A.S., A. Muhammad; Saragih, Geofani Milthree; Hidayat, Freddy; Gaol, Selamat Lumban
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1867

Abstract

Penerapan konsep Environmental, Social, and Governance (ESG) telah menjadi tren global yang semakin memengaruhi arah kebijakan dan praktik bisnis perusahaan, termasuk di Indonesia. ESG tidak hanya menjadi instrumen keberlanjutan, tetapi juga membawa konsekuensi hukum yang signifikan terhadap tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum penerapan ESG terhadap tanggung jawab perusahaan, khususnya dalam konteks kepatuhan terhadap regulasi lingkungan hidup, perlindungan hak-hak sosial, serta penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta ketentuan pasar modal, ditambah dengan kajian literatur dan doktrin hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ESG memiliki implikasi hukum yang luas terhadap perusahaan, mulai dari peningkatan kewajiban kepatuhan hukum, perluasan tanggung jawab sosial dan lingkungan, hingga kemungkinan timbulnya tanggung jawab hukum apabila perusahaan lalai memenuhi standar ESG. Selain itu, penerapan ESG juga mendorong transformasi tata kelola perusahaan menuju praktik bisnis yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Kesimpulannya, ESG bukan sekadar instrumen sukarela, melainkan telah berkembang menjadi kerangka normatif yang memengaruhi rezim tanggung jawab perusahaan di Indonesia. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi ESG secara komprehensif dan harmonisasi standar nasional dengan praktik internasional untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat dan lingkungan.
PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Simanjuntak, Bernico; Gaol, Selamat Lumban; Kusumaatmaja, Aria Caesar
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 14 No 2 (2024): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jihd.v14i2.1372

Abstract

Hukuman mati menjadi salah satu hukuman tertua di dunia yang masih ada diberbagai negara di dunia salah satunya Indonesia. Keberadaan hukuman mati dalam jenis pemidaann merupakan jenis sanksi pidana yang sangat berat dan kontroversial. Memandang bahwa proses hukuman mati menyangkut nyawa seseorang pastinya pemberlakuan hukuman tersebut banyak menjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat. Oleh karenanya menarik dan penting mengkaji lebih lanjut bagaimana pengaturan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana Terorisme berdasarkan hukum pidana Indonesia? dan bagaimana penerapan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme oleh hakim berdasarkan praktek peradilan di Indonesia? Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual serta pendekatan kasus, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier, serta teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa pengaturan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana Terorisme berdasarkan hukum pidana Indonesia yang berlaku saat ini di atur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 10 KUHP Lama, hukuman mati masuk jenis pidana pokok dan jenis pidana terberat menurut hukum positif Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana mati atau hukuman mati sebagai jenis pidana khusus diatur mulai Pasal 98 sampai Pasal 102 KUHP 2023. Hakim harus melihat asas-asas pidana yang berlaku dalam KUHP maupun diluar KUHP.
Position of a Single Judge in a Small Claim Court: Role and Responsibilities Flora, Henny Saida; Adiasih, Ning; Lumban Gaol, Selamat; Mustikarini, Indriyana Dwi; Koynja, Johannes Johny
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 3 No. 1 (2024): June-September
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v3i1.903

Abstract

In the context of litigation, a simple lawsuit is one that has no legal recourse. It is an objection that is heard by judges who are senior in the field. This type of lawsuit is convenient for the community at large, encompassing companies, People's banks, and other banks whose proof is simple. The data collection methods employed in this research are observation, interview, and documentation. The subject of this research is the application of a straightforward lawsuit in the Jakarta District Court, specifically, the types of cases that may be resolved by such a suit. This is a qualitative study employing an empirical juridical approach, employing a descriptive methodology. This research provides a conclusion that a simple lawsuit based on Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 represents a significant advancement over Supreme Court Regulation Number 2 of 2015. However, it was subsequently amended by Supreme Court Regulation Number 4 of 2019. The value of the lawsuit is set at IDR 500,000,000.00, with a case subscription period of 25 days. The categories of this simple lawsuit are default (breach of promise) and tort, with the exception of those concerning land issues. The application of this simple lawsuit at the Pekanbaru District Court is commendable, although a few obstacles remain. However, these do not impede the resolution of existing cases. With regard to the obstacles for judges in this simple lawsuit, namely the District Court, it is necessary to implement a more extensive socialization program to educate the public about this simple lawsuit. This will help to prevent any errors when filing a case resolved through a simple lawsuit.
PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA DALAM PENANGANAN PENEMBAKAN PESAWAT SIPIL: STUDI KASUS DAN IMPLIKASI HUKUM Abu, Supri; Sudarto; Lumban Gaol, Selamat
LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 1 (2025): LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan (Februari)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/lexlaguens.v3i1.82

Abstract

This study aims to analyze civil legal protection in handling civil aircraft shootings and the settlement of civil legal disputes between the state, airlines, and victims, both based on international and national law. Civil aircraft shooting cases raise legal complexities that require effective protection for victims and fair dispute resolution. This study uses a normative juridical legal research method with a statute approach, conceptual approach, and case approach. The results of the study indicate that although there are international regulations such as the 1944 Chicago Convention and the 1999 Montreal Convention, as well as Law Number 1 of 2009 concerning Aviation in Indonesia, the implementation of legal protection still faces challenges, especially in the context of jurisdiction and political obstacles. Settlement of civil legal disputes in civil aircraft shooting cases can be done through international litigation, arbitration, mediation and settlement through insurance and compensation funds. This study recommends strengthening regulations, improving dispute resolution mechanisms, and increasing coordination between national and international laws to create better legal protection for victims.
PERAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA BARAT PERIODE 1 JANUARI 2023 S/D 31 DESEMBER 2023) Riza Rachman, Dimas; Lumban Gaol, Selamat
LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 1 (2025): LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan (Februari)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/lexlaguens.v3i1.100

Abstract

Investigating the crime of human trafficking is a series of actions carried out by investigators looking for and collecting evidence, with this evidence becoming clear about the crime that occurred. This was done to eradicate the crime of human trafficking. In this research, we will discuss the regulation of criminal acts of human trafficking based on national and international criminal law and obstacles for investigators in investigating criminal acts of human trafficking in the jurisdiction of the West Jakarta Metro Police for the period 1 January 2023 to 31 December 2023. The legal research method used is the normative juridical legal research supported by empirical data. Using a statutory approach and a conceptual approach. obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources. Regulation of the Crime of Human Trafficking Based on the National Criminal Law currently in force is regulated in Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking and Investigation of the Criminal Act of Human Trafficking Based on the Indonesian Criminal Law currently in force, regulated in the Republic of Indonesia State Police Regulation Number 6 of 2019 concerning Investigation of Criminal Acts and in the future it will be regulated in Article 455 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and Regulation of Criminal Acts of Human Trafficking based on International Law, namely the Palermo Protocol, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Convention on the Elimination of Discrimination Against Women/CEDAW) and Forced Labor Convention Obstacles for Investigators in Investigating Crimes of Human Trafficking in the Legal Area of the West Jakarta Metro Police for the Period 1 January 2023 to 31 December 2023 include Victims Not Wanting to Report, Lack of Human resources for investigators, cooperation between institutions is less than optimal and cooperation between countries is lacking.
PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA (STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA JAKARTA PERIODE 1 JANUARI 2023 S/D 31 DESEMBER 2023) Aditya Putra, Firman; Lumban Gaol, Selamat
LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 1 (2025): LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan (Februari)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/lexlaguens.v3i1.104

Abstract

Fulfillment of health services for prisoners is very important in the treatment and rehabilitation of prisoners who are involved in narcotics abuse. The role of the Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, especially in health services for convicts, therefore has a special responsibility to provide health services in addition to treatment for those who have been caught up in narcotics abuse. This research will discuss the Regulation of Health Services for Prisoners in Narcotics Prisons and Obstacles in Implementing Health Services for Prisoners in Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta for the Period 1 January to 31 December 2023. The legal research method used is a normative juridical legal research method supported by data empirical. Using a legal approach obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources. Regulations on Health Services for Prisoners in Narcotics Prisons Article 28 H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, then Regulations on the Right to Health Services in Article 62 of Law 39/1999, then Service Regulations also contained in Articles 30 to 32, 65 to 73, and 86 to 95 of Law 17/2023. Health Services and Regulations for Inmate Health Services in Narcotics Prisons are the same as in prisons in general, regulated in Article 9 letter (d) of Law 22/2022. Obstacles in the Implementation of Fulfillment of Health Services for Prisoners in Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta for the Period 1 January to 31 December 2023, namely the Number of Prison Inmates that exceed Capacity, Limited Health Personnel in Correctional Institutions, Lack of Facilities and Infrastructure, Awareness and Concern of Prisoners with Poor Health and Discrimination of Prisoners in Hospitals When Referrals are Made.
KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS, PREFEREN, KONKUREN, PEMEGANG POLIS, DAN PESERTA DALAM PEMBAGIAN HARTA PAILIT PERUSAHAAN ASURANSI DI INDONESIA Bhakti Setiawan, Iwan; Lumban Gaol, Selamat
LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 2 No. 1 (2024): LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan (Februari)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The bankruptcy of insurance companies creates complex issues in the distribution of bankrupt assets, particularly regarding the position of various parties with claims on the company's assets. The Insurance Law grants priority to policyholders, yet there remains ambiguity concerning the status of secured creditors, preferred creditors, and concurrent creditors in the bankruptcy process. This study aims to analyze the regulation of insurance company bankruptcy under Indonesian bankruptcy law and examine the position of various creditors and participants in the distribution of bankrupt assets. This research employs a normative juridical method with a statutory approach and case studies on the bankruptcy of insurance companies in Indonesia. The findings indicate that overlapping regulations often lead to disputes over the order of payment priority, potentially hindering the fair resolution of bankruptcy cases. Therefore, regulatory harmonization is necessary to establish legal certainty and better protection for all stakeholders involved in the bankruptcy process of insurance companies.
PENGATURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS TEMBAKAU SINTESIS DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA Pardamean Pardede, Honeston; Lumban Gaol, Selamat
LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 2 No. 1 (2024): LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan (Februari)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the problems that occurs includes the abuse of Class I narcotics, a type of synthetic tobacco which is often used by minors. The formulation of the problem 1) How is the regulation of synthetic tobacco narcotics crimes committed by children? and 2) What is the criminal responsibility of children as perpetrators of synthetic tobacco-type narcotics crimes? This research method uses normative research, namely research carried out by analyzing written laws from library materials or secondary data that is processed and analyzed qualitatively. The results of this research concluded that the regulation of criminal acts of misuse of synthetic tobacco narcotics by children falls into the category I non-plant narcotics as stated in Article 112 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Article 112 paragraph (1) has been abolished and replaced with Article 609 paragraph (1) letter a as stipulated in Article 622 paragraph (15) letter a of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP). With the enactment of Article 622 paragraph (15) of the 2023 Criminal Code, strengthening this provision by including it in the Criminal Code, which is a codification of criminal law in Indonesia, Article in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is declared invalid. Settlement of criminal liability by minors in narcotics cases is regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System which explains that. The suggestion of this research is that it is hoped that the regulation and handling of synthetic tobacco narcotics abuse by children requires a comprehensive approach in order to achieve optimal recovery for children involved in narcotics abuse and prevent similar cases from occurring in the future.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR 755/PID.SUS/2023/PN BTM) Ghifary Shahab, Husein; Lumban Gaol, Selamat
LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 2 No. 1 (2024): LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan (Februari)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The crime of domestic violence is any act against someone, especially women, which results in physical, sexual, psychological misery or suffering and/or domestic neglect. Domestic violence is a more physical form of action that results in injury, disability or suffering to another person. This research will discuss the regulation of the crime of domestic violence in Indonesian criminal law and the considerations of the panel of judges in the Batam District Court decision number 755/Pid.Sus/2023/Pn Btm convicting the defendant. The legal research method used is a normative juridical legal research method supported by empirical data. Using a statutory approach, conceptual approach and case approach obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources. The regulation of the crime of domestic violence in Indonesian criminal law is regulated in the PDKRT Law and future divorce regulations are regulated in Article 404 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The considerations of the Panel of Judges in Batam District Court Decision Number 755/Pid.Sus/2023/Pn Btm Sentencing the Defendant was carried out in accordance with the applicable Regulations and Legislation, especially Article 44 Paragraph (1) of the PDKRT Law. Legal facts revealed at trial where the Defendant does not find a forgiving reason that can erase his mistake or a justification that can eliminate the unlawful nature of his actions, then the Defendant must be sentenced to a crime commensurate with his mistake.
Co-Authors , Budi Prayitno Abdulwahab Abdullah Al-Maamari Abu, Supri Achmad Fariz Ade Sathya Sanathana Ishwara Adiasih, Ning Aditya Putra, Firman Airin Titus Alecsius Sharaja Amos Andi Andi Anggraeni Rosliana Dewi Ani Purwati Annisa Aminda Anton Hutapea Antonius Maria Laot Kian Ardison Asri Aria Caesar Kusuma Atmaja Auliya, Rifki Baity Ramona, Erizka Bayu Saptahadi Bhakti Setiawan, Iwan Bram B Baan Caecilia, Novena Cut Fadhlan Akhyar Daffa Dwi Apriansyah Daniel Hendrawan Darwis , Nurlely Darwis, Nurlely Diah Prasetyowati Diding Rahmat Dita Tisnadewi, Made Faedonajokho Sarumaha Fatimah Zahro Rizqiyah Ghifary Shahab, Husein Ghina Marta Salmaa Salsabila Hamid, Amrullah Hasgar A.S., A. Muhammad Henny Saida Flora Henri M. Tobing Hidayat, Freddy Ilham Maulana Indah Sari Indriyana Dwi Mustikarini, Indriyana Dwi Irsal Istianingsih Sastrodiharjo Johannes Johny Koynja Johannes Johny Koynja, Johannes Johny Johannes Triestanto Joko Setiawan Kusumaatmaja, Aria Caesar Loso Judijanto Luis Bayu Gustian Erlangga Mardianis Mardianis, Mardianis Markus Suryoutomo Martin, Reynaldo Mawardi Mawardi Meliyani Turnip Muhammad Irwan Munthe, Donny Markas Sahputra G. Musmuliadi Musmuliadi Naafi Fathurrahman Halim Natasya Yunita Sugiastuti Natasya Yunita Sugiastuti Ning Adiasih Niru Anita Sinaga OTTI ILHAM KHAIR Pardamean Pardede, Honeston Potler Gultom Rajab Maliq, Ahdi Ramziati Ramziati Raudhotul Jannah Rischad Widianto Siregar Risdo Pakpahan Riza Rachman, Dimas Rizky Fahrezi, Fahmi Rizky Pratama Putra Karo Karo RR. Ella Evrita Hestiandari Ryan Pratama Salwa Faeha Hanim Saragih, Geofani Milthree Simanjuntak, Bernico Simarmata, Lasmauli Noverita Siregar, Rischad Widianto Situmorang, Hotjen Edison Subhan Zein Sgn Sudarto Sudarto Sudarto Sudarto Sudarto Sudarto Suherman, Jajang Sujono Sulis Setyowati Suwito Suwito Toha Masrur Wardatul Fitri Widiraharjo Widiraharjo Yanto, Indri Zulfikri Zulham Effendi