Claim Missing Document
Check
Articles

Implementasi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Atas Ketiadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Di Kabupaten Buleleng Tampubolon, Franjes; Ardhya, Si Ngurah; Windari, Ratna Artha
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4911

Abstract

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengamanatkan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di setiap kabupaten/kota sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Namun secara empiris, Kabupaten Buleleng hingga saat ini belum membentuk BPSK. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Pasal 49 UUPK di Kabupaten Buleleng, faktor-faktor penghambat pembentukan BPSK, serta dampak ketiadaan lembaga tersebut terhadap perlindungan konsumen. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling melalui wawancara serta observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi norma belum terlaksana secara struktural karena pemerintah daerah hanya menjalankan fungsi pengawasan barang dan penyelesaian keluhan secara administratif informal. Hambatan utama meliputi persepsi minimnya sengketa konsumen, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta kecenderungan sentralisasi penyelesaian sengketa di tingkat provinsi. Ketiadaan BPSK berimplikasi pada terbatasnya akses konsumen terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara amanat normatif undang-undang dan realitas implementasi di daerah, sehingga diperlukan komitmen pemerintah daerah untuk membentuk BPSK sebagai wujud perlindungan hukum bagi konsumen
PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MELAKUKAN NEGOSIASI TERHADAP SENGKETA PERDATA DI KEJAKSAAN NEGERI BULELENG Andreina Avelia Novin Br. Simatupang; Si Ngurah Ardhya; Made Sugi Hartono
NETIZEN: JOURNAL OF SOCIETY AND BUSSINESS Vol. 1 No. 8 (2025): JULI
Publisher : CV. ADIBA AISHA AMIRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the role of the State Attorney (JPN) in negotiating civil dispute settlements through non-litigation mechanisms at the Buleleng District Prosecutor’s Office. The research focuses on legal assistance requested by Pegadaian and BPJS Kesehatan due to payment defaults by debtors. Using an empirical legal approach, data were collected through observations, interviews, and document studies. The findings reveal that JPN has the authority to represent the state or government in civil cases based on a Special Power of Attorney (SKK). In practice, the negotiations conducted by JPN have produced mutually beneficial outcomes; however, their implementation has not been fully optimal as some business entities fail to comply with negotiated agreements. The study recommends enhancing JPN's preventive and persuasive roles to improve the effectiveness of non-litigation dispute resolution and to reinforce the function of legal mediation in ensuring justice and legal certainty for all parties involved.
Urgensi Regulasi Baru UU ITE untuk Mengatasi Plagiarisme Karya AI Generatif Gede Puja Darmadinta Dinata; Si Ngurah Ardhya; Ratna Artha Windari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5741

Abstract

Kecerdasan Buatan (AI) generatif menghadirkan peluang dan tantangan signifikan dalam perlindungan hak cipta karya digital di Indonesia, terutama karena belum adanya regulasi yang memadai dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), baik pada tahun 2008, tahun 2016, maupun tahun 2024. Teknologi ini memungkinkan penciptaan karya dengan kualitas setara manusia, namun memunculkan persoalan hukum terkait kepemilikan hak cipta, plagiarisme, dan penghargaan terhadap karya asli. Analisis ini mengeksplorasi ketimpangan regulasi yang ada, dampaknya terhadap inovasi, serta kebutuhan mendesak akan kerangka hukum yang adaptif. Pendekatan berbasis data menggarisbawahi perlunya integrasi antara perlindungan hukum dan inovasi teknologi untuk memastikan keadilan dalam pemanfaatan AI generatif di era digital. Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Hak Cipta, Regulasi
Efektivitas Kinerja Tim Fasilitasi dalam Pengawasan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Buleleng Dewa Bagus Oka Prayudha; Ratna Artha Windari; Si Ngurah Ardhya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6273

Abstract

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) merupakan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait koordinasi dan pengawasan yang belum terstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pengawasan Tim Fasilitasi TJSLP serta mengukur efektivitasnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017. Penelitian menggunakan metode hukum empiris bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen terhadap BAPPEDA Kabupaten Buleleng selaku sekretariat Tim Fasilitasi dan anggota Forum TJSLP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Tim Fasilitasi masih terbatas pada pengawasan administratif melalui pendataan dan pengumpulan laporan secara manual, sementara pengawasan lapangan belum dapat dilaksanakan secara sistematis. Pengawasan preventif telah dilakukan melalui sosialisasi meskipun belum menjangkau seluruh perusahaan, sedangkan pengawasan represif belum dapat diterapkan karena ketiadaan aturan teknis pelaksanaan sanksi administratif. Ditinjau menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas pengawasan belum optimal dari sisi struktur, substansi, maupun budaya hukum. Penguatan aturan teknis, digitalisasi pelaporan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi langkah mendesak untuk mewujudkan pengawasan TJSLP yang efektif dan berkelanjutan.
Tinjauan Yuridis Hak Cipta Terhadap Penggunaan Desain Tata Rias Hasil Karya Make Up Artist Oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Putu Lisa Putri Maharani; Si Ngurah Ardhya; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6533

Abstract

Perkembangan industri kecantikan, khususnya profesi Makeup Artist (MUA), menunjukkan bahwa desain tata rias tidak hanya menjadi keterampilan teknis, tetapi juga bentuk ekspresi artistik yang memiliki nilai ekonomi dan moral. Namun, penggunaan desain tata rias oleh pihak ketiga tanpa izin masih sering terjadi, sementara pengaturan mengenai status hukum desain tata rias sebagai objek hak cipta belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak cipta terhadap desain tata rias Makeup Artist serta bentuk perlindungan hukum terhadap penggunaannya oleh pihak ketiga tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, dengan melakukan perbandingan terhadap pengaturan hukum di Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach), menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif dan evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia desain tata rias belum diatur secara spesifik sebagai objek ciptaan yang dilindungi hak cipta, namun secara interpretatif dapat dikategorikan sebagai karya seni rupa atau seni terapan apabila memenuhi unsur orisinalitas dan kreativitas. Sementara itu, di Amerika Serikat perlindungan terhadap desain tata rias bergantung pada prinsip orisinalitas dan fiksasi dalam medium nyata melalui dokumentasi visual seperti foto atau video. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan kejelasan interpretasi hukum guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang lebih efektif bagi karya kreatif Makeup Artist.
PENGISIAN JABATAN ASN TERTENTU OLEH TNI DAN POLRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA I Dewa Gede Herman Yudiawan; Ni Luh Wayan Yasmiati; Si Ngurah Ardhya
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v8i1.116925

Abstract

Pasal 13 UU ASN mengatur bahwa jabatan dalam ASN terdiri dari jabatan manajerial dan jabatan nonmanajerial. Jabatan manajerial berdasarkan Pasal 14 terdiri atas a. jabatan pimpinan tinggi utama; b. jabatan pimpinan tinggi madya; c. jabatan pimpinan tinggi pratama; d. jabatan administrator; dan e. jabatan pengawas. Sedangkan jabatan nonmajerial berdasarkan Pasal 18 terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Pasal 19 ayat (2) menjelaskan Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: a. prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan b. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari pasal tersebut bisa dilihat dari kata jabatan ASN tertentu memiliki kekaburan norma yang dimana dalam jabatan ASN hanya dikenal Jabanan menejerial dan non manajerian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengisian jabatan tertentu oleh TNI dan Polri berdasarkan hukum positif di Indonesia. UU No. 20 Tahun 2023 menetapkan beberapa mekanisme dalam pengisian jabatan ASN, mulai dari seleksi terbuka hingga evaluasi kinerja secara berkala. Secara aturan melalui PP 11 2017 telah jelas diatur bahwa jabatan tertentu yang dapat diisi oleh TNI dan Polri merupakan jabatan yang berada di instansi pusat. UU TNI mengatur bahwasannnya jabatan yang dapat diisi adalah jabatan yang telah diatur dalam UU TNI dan dalam UU Polri bagi anggota kepolisian yang menjabat di luar kepolisian dapat dilakukan namun dengan pengaturan mengundurkan diri atau pensiun sebagai anggota kepolisian.
Analisis Kepastian Hukum Penyusunan Daftar Pemilihan Tetap dalam Menjamin Hak Pilih Konstitusional Warga Negara pada Pemilihan Umum di Indonesia Gusti Ayu Komang Danu Antari; Ratna Artha Windari; Si Ngurah Ardhya; Ni Ketut Sari Adnyani; I Nyoman Budiada
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 3 No. 3 (2026): Juli: Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/amandemen.v3i3.1800

Abstract

This study aims to analyze legal certainty in the preparation of the Permanent Voter List (Daftar Pemilih Tetap/DPT) as an instrument to guarantee the constitutional voting rights of citizens in general elections in Indonesia. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that legal certainty in the preparation of the DPT plays a crucial role in ensuring the fulfillment of citizens' voting rights. An accurate, up-to-date, and legally compliant voter list minimizes the potential violation of voting rights while improving the quality of democratic, transparent, and credible elections. Therefore, stronger institutional coordination and continuous voter data updating are essential to ensure the protection of citizens' constitutional voting rights.
Pelaksanaan Hak Kunjungan Keluarga Terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja Jones Peringa Sembiring; Si Ngurah Ardhya; I Komang Wiranata
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 6 No 1 (2026): Januari, Jurnal Hukum Sui Generis
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Visitation rights are one of the rights possessed by Correctional Inmates as a form of fulfillment of human rights and as a means to maintain social relations with family and society during the period of serving a sentence. The implementation of visitation rights in correctional institutions exerts a vital function in bolstering the mentoring procedure, but realistically, a variety of barriers persist, which may impact the optimal execution of its implementation. The purpose of this research is to analyze how the execution of Correctional Inmates' visitation rights is carried out pursuant to Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and to discern the elements that affect this operation at the Class IIB Singaraja Correctional Institution. The present paper uses a realistic juridical methodology featuring a sociological law perspective. Data were obtained via personal dialogues, fieldwork observations, and document analyses, then examined qualitatively in a narrative manner. The findings demonstrate that the way the implementation of visitation rights is managed within Singaraja Class IIB Correctional Institution has basically referred to the applicable laws and regulations through registration mechanisms, identity verification, security checks, and supervision during visits. Nonetheless, its execution is currently confronting a number of impediments, encompassing limited facilities and infrastructure, overcrowded inmate conditions, and a limited number of correctional officers. Therefore, it is necessary to optimize visitation service facilities, improve the quality of supervision, and strengthen human resources in order to guarantee that the privilege of visitation rights of Correctional Inmates is fulfilled effectively as well as in accordance with correctional tenets.
URGENSI PENGESAHAN RUU PERAMPASAN ASET PIDANA DALAM PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT KORUPSI DI INDONESIA Ngakan Putu Yoga Aditya Mahendra; Made Sugi Hartono; Si Ngurah Ardhya; Komang Febrinayanti Dantes; I Wayan Empu Guana Pura
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 6 No 1 (2026): Januari, Jurnal Hukum Sui Generis
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The recovery of state financial losses resulting from corruption requires adequate legal instruments, with asset forfeiture constituting one of the most strategic mechanisms available. However, Indonesia’s prevailing legal framework contains substantial barriers both in terms of regulation and practical application. The current legal architecture, which situates asset forfeiture exclusively as an ancillary sanction dependent on a final criminal verdict, has proven inadequate in addressing the evolving complexity of contemporary economic crimes. This study examines the urgency of enacting the Draft Law on Criminal Asset Forfeiture (RUU PATP) as a more advanced and flexible normative solution. The research adopts a normative juridical approach with qualitative analysis encompassing applicable legislation, academic legal perspectives, and asset forfeiture practice in Indonesia. Findings reveal that enactment of this bill would substantially reinforce the national legal foundation for asset recovery, establish an asset forfeiture mechanism independent of criminal prosecution, and accelerate comprehensive state loss recovery. Accordingly, the enactment of RUU PATP represents an urgently needed legislative reform within Indonesia’s broader criminal law renewal system.
ANALISIS YURIDIS TOP UP GAME OLEH ANAK BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERLINDUNGAN ANAK I Kadek Budiatmika; Si Ngurah Ardhya; Ratna Artha Windari; Komang Febrinayanti Dantes; I Wayan Empu Guana Pura
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 6 No 1 (2026): Januari, Jurnal Hukum Sui Generis
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of digital gaming industry has led to a surge in game top-up transactions that involve not only adult consumers, but also minors. The characteristics of top-up transactions, which are instant, repetitive, and directly integrated with the game mechanism, have the potential to encourage impulsive consumption behavior in children who are psychologically and legally immature in making economic decisions. This article aims to analyze game top-up transactions made by minors from the perspective of consumer protection law and child protection law. This study uses a normative legal research method with a legislative and conceptual approach, through analysis of the Civil Code, the Consumer Protection Law, and the Child Protection Law. The results of the study indicate that game top-up transactions by children raise issues of contract validity due to the lack of the element of legal capacity, and place children as digital consumers who are vulnerable to harmful economic practices. Furthermore, the absence of specific regulations regarding digital transactions involving children means that the responsibilities of game operators and digital platforms are not clearly defined. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and clarify the responsibilities of operators to ensure effective legal protection for children in game top-up transactions.
Co-Authors Aldi Putra, Gede Wahyu Alifia Devi Erfamiati Alouisius Alan Sanjaya Anak Agung Jelantik Prakasa Dipadana Andreina Avelia Novin Br. Simatupang Anil Refalzey Siregar Ariawan, Detha Djoni Ariawan, I Wayan Ave Christina Hananda Ayu Sugesti, Chory Beny, I Kadek Berliana Mawarni, Komang Febri Chory Ayu Sugesti Cucumandalin, I Ketut Samuel Devi, Wayan Zenitia Dewa Bagus Oka Prayudha Dewi, Ni Komang Ayu Purnia Dipadana, Anak Agung Jelantik Prakasa Frisma Indra Prastya, Komang Gede Nova Wwahyudi Gede Nova Wwahyudi Gede Puja Darmadinta Dinata Gede Sastrawan Gede Wahyu Aldi Putra Gusti Ayu Komang Danu Antari Gusti Ngurah Putu Pungky Subawa Hadi, I Gusti Ayu Apsari Haidar Ghazy Septian Rozak Hendri Dewarto Silitonga I Dewa Agung Gede Bagus Trisna Sanjaya I Dewa Gede Herman Yudiawan I Dewa Gede Herman Yudiawan I Gst Made Oka Sedana Yasa I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Ngurah Gayatri Widyani Putri I Kadek Beny I Kadek Budiatmika I Kadek Tampan Nova Winanda I Komang Wiranata I Made Surya Wahyu Arsadi I Made Yogi Darmawan I Nengah Suastika I Nyoman Budiada I Putu Aditya Darma Putra I Putu Juli Wirawan I Putu Kelvin-Ryan Cahya Adhi Winatha I Putu Merta Suadi I Putu Wiadnyana Putra I Putu Windu Mertha Sujana I Wayan Ariawan I Wayan Empu Guana Pura I Wayan Krisna Eka Putra I Wayan Landrawan I Wayan Pardi Ida Ayu Kade Novi Handayani Ida Ayu Kade Novi Handayani Ida Bagus Ariadi Rahadita Ida Bagus Ariadi Rahadita Jaya, I Putu Agus Kusuma Jones Peringa Sembiring Kadek Agus Yudistira Mahadi Putra Kadek Briyan Sky Pinandita Kadek Dwi Ayu Lestari Ningsih Kadek Hendra Wirawan Kadek Hendra Wirawan Kadek Kresna Dwipayana Kadek Nova Adistiya Kadek Novi Darmayanti Ketut Adi Setiawan Ketut Adi Setiawan Ketut Nugraha Aditya Pramanda Kiha, Prisella Santji Anatji Komang Deva Jayadi Putra Komang Febri Berliana Mawarni Komang Febrinayanti Dantes Komang Febrinayanti Dantes Komang Frisma Indra Prastya Komang Meru Awatara Putra Dinata Komang Mila Triana Komang Pebri Gunawan Komang Putrayasa Kusuma, Putu Riski Ananda Lisdiana, Simanjuntak Maylisa Lucky Rahul Ferdian Lucky Rahul Ferdian M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Dwi Wahyuni Made Krishna Dwipayana Aryawan Made Sugi Hartono Made Vira Sadvika Dewi Made Yogo Puspawan Mami Dina Bedja Dara Mas Adipa Putra, Putu Eka Megawati, Putu Tirta Meilin Loviana Dewi Merta Suadi, I Putu Muhamad Jodi Setianto Muhammad Nur Fikri Muhammad Reza Saputra Ngakan Putu Yoga Aditya Mahendra Ni Kadek Astrina Desiana Ni Kadek Ema Sri Febriyanti Ni Kadek Erlina Dinda Putri Ni Kadek Erlina Dinda Putri Ni Kadek Marhaeni Ni Kadek Sriyulianti Ni Kadek Suci Pratiwi Ni Ketut Sari Adnyani Ni Komang Ayu Purnia Dewi Ni Komang Tia Purnama Sari Ni Komang Tia Purnama Sari Ni Luh Dwik Suryacahyani Gunadi Ni Luh Eniasih Ni Luh Putu Pande Wulan Sari Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Made Asri Setyawati Ni Made Risma Damayanthi Ni Nyoman Rini Permatasari Ni Putu Ega Kemalayanti Ni Putu Rai Yuliartini Ni Wayan Sri Eka Lestari Ningsih, Kadek Dwi Ayu Lestari Oka Sedana Yasa, I Gst Made Oktha Wardi Purba Oktha Wardi Purba Paulus Revel Gian Raditya Dheasaputra Paulus Revel Gian Raditya Dheasaputra Permadi, Komang Irvan Tri Prafitri Sukatma, Suci Putra, I Putu Aditya Darma Putrayasa, Komang Putu Budi Utama Putu Eka Mas Adipa Putra Putu Lisa Putri Maharani Putu Nanda Putra Utama Wirnatha Wibawa Putu Nirmala Pridayanti Putu Rendra Wedananta Putu Zeva Angelina Randitha, Kadek Ardi Arya Ratna Artha Windari Riris Nisantika Sadvika Dewi, Made Vira Saifur Rauf Sang Made Merta Widnyana Saputra, Muhammad Reza Sari, Ni Komang Tia Purnama Sari, Ni Luh Putu Pande Wulan Sastrawan, Gede Si Putu Hendra Pratama Sidi Artama, Gede Eka Siregar, Anil Refalzey Sky Pinandita, Kadek Briyan Suci Prafitri Sukatma Suci Pratiwi, Ni Kadek Tabah, Anggeraine Wulan Aji Tampubolon, Franjes Tri Manisha Roitona Pakpahan Varda Oktavia Ramdani Vivi Sandra Wiadnyana Putra, I Putu Winanda, I Kadek Tampan Nova Windari , Ratna Artha Yeni Yeni Yogo Puspawan, Made Yudiawan, I Dewa Gede Herman Yudistira Mahadi Putra, Kadek Agus Zelda Farah Ardiata