Garuda - Garba Rujukan Digital

The Criminal Responsibility of Perpetrators Who Intentionally Persuade Children to Commit Incest (A Study of Decision Number: 56/Pid.Sus/2024/PN Tjk) Akbar As, Muhammad Zahien; Prasetyawati, S. Endang; Aprinisa, Aprinisa
The Future of Education Journal Vol 4 No 2 (2025)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v4i2.439

Data on sexual violence cases in Indonesia has increased in recent years. Based on various reports in 2021, the National Commission on Violence Against Women recorded a spike in sexual violence during the COVID-19 pandemic. In that year, there were more than 8,234 cases, in 2022 it increased with around 4,371 reports of sexual violence and in 2023 there were 4,150 cases of violence. Sexual violence in Indonesia is regulated in Law Number 17 of 2016 concerning the Establishment of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. This article analyzes the criminal responsibility for perpetrators who deliberately induce children to have sexual intercourse and analyzes the factors that influence the perpetrator in committing this criminal act. Based on research results, the factors that influence the perpetrator are external and internal factors which encourage the perpetrator to commit the crime by deliberately persuading the child to have sexual intercourse. Based on this, in the trial the panel of judges stated that the perpetrator had been legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act and was sentenced to imprisonment for 1 (one) year at LPKA Class II Bandar Lampung in Masgar Pesawaran and Job Training for 6 (six) months at LPKS (Social Welfare Development Institute)Key words: sexual intercourse, criminal act, criminal liability.

Analisis PertanggungJawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan: (Studi Putusan Nomor : 421/Pid.B/2021/PN.Tjk) Bambang Hartono; Aprinisa; Muhammad Fitrasani Rinaldi
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 4: Maret 2022
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor: 421/Pid.B/2021/PN.Tjk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data dianalisis secara kualitatif guna memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam Putusan Nomor: 421/Pid.B/2021/PN.Tjk didasarkan dengan adanya unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana, kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab, tidak ada alasan pembenar dan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepulih) bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya.

Pemanfaatan Fintech secara Cerdas bagi UMKM Rumah BUMN Bandar Lampung di Era Digital Aprinisa, Aprinisa; Santoso, Niki Agus; Hapsari, Recca Ayu; Damayanti, Putri Lidia; Aristianto, Kayla Astrida
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v6i2.11748

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan pemahaman UMKM tentang penggunaan layanan teknologi finansial (fintech) di kalangan mitra UMKM Rumah BUMN Bandar Lampung. Dalam era digital, pemanfaatan fintech menjadi sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan dan keberlanjutan usaha kecil. Kegiatan ini melibatkan serangkaian pelatihan interaktif yang mencakup topik-topik seperti sistem pembayaran digital, pinjaman online, dan manajemen risiko terkait penggunaan fintech. Metode pelaksanaan terdiri dari pengumpulan data awal, pelatihan, dan pendampingan pascapelatihan. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta tentang produk-produk fintech, di mana 85% peserta merasa lebih percaya diri dalam menerapkan pengetahuan baru mereka. Kegiatan ini juga menciptakan kesempatan untuk kolaborasi antar UMKM serta membangun jaringan dengan penyedia layanan fintech. Melalui program ini, diharapkan UMKM dapat lebih bijak dalam memanfaatkan fintech, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi yang berkelanjutan dan pendampingan sangat penting untuk mendukung adaptasi UMKM dalam memanfaatkan teknologi finansial secara efektif. Kata Kunci: Fintech, MSMEs, BUMN House

Perlindungan Hukum terhadap Teknologi Non-Fungible Token (NFT) sebagai Identitas Karya Intelektual Hapsari, Recca Ayu; Aprinisa, Aprinisa; Putri, Rachel Anzani
Amsir Law Journal Vol 4 No 2 (2023): April
Publisher : Faculty of Law, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36746/alj.v4i2.189

Non-Fungible Token (NFT) is a new digital platform that helps artists empower their work with easy access and secure tools and methods that can be used easily. The problem is how is the legal protection of NFT technology as an intellectual work identity? How is the NFT form a solution in protecting Indonesia’s intellectual property rights in a review of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright? The research method uses a juridical-empirical approach. By using primary and secondary legal materials obtained from literature and field studies by means of observation and interviews. The results of research on legal protection of NFT technology as the identity of intellectual works explain that in Indonesia itself there are no specific regulations that strictly regulate NFT as objects of legal protection, considering that NFTs are born through a process of creation (which is followed up with conversion/printing) where NFT is basically electronic data. NFTs become objects of digital artwork so that NFTs can be categorized as creations in accordance with the provisions of Article 1 Number 3 of Law Number 28 of 2014 concerning the Copyright Act and regulated in the provisions of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronics, and Regulations Government Number 71 of 2019 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions. The NFT form can be a solution in protecting Intellectual Property Rights in Indonesia when viewed from Law Number 28 of 2014 concerning Copyright that the certainty of ownership rights in every digital artwork which is then converted into NFT has its own code or token. In addition, this form will be difficult to imitate from various forms of plagiarism in intellectual property. ___ Referensi Buku dengan penulis: Ramli, Ahmad M. (2010). Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: Refika Aditama. Saidin. (2015). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Depok: Rajagrafindo Persada. Sari, I. N., dan Putranto, W. A. (2023). Perlindungan Arsip Vital dan Penanganan Arsip Pascabencana. Yogyakarta: UGM Press. Soekanto, Soerjono., dan Mamudji, Sri. (2001). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada. Artikel jurnal: Adinata, M. R., dan Hapsari, R. A. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen terhadap Masyarakat yang Melakukan Fintech Peer-To-Peer Lending atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) Dalam sebuah Aplikasi Pinjaman Online (Julo)(Studi Penelitian: Otoritas Jasa. Case Law, 4(1), 21-38. Benuf, K., dan Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan, 7(1), 20-33. Dewi, Ni Kadek Risma Setya Cahyani, dan Sukihana, Ida Ayu. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Karya Seni Dalam Bentuk Non-Fungible Token (NFT). Jurnal Kertha Wijaya, 11(4), 906–918. Gidete, B. B., Amirulloh, M., dan Ramli, T. S. (2022). Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital. Jurnal Fundamental Justice, 1-18. Hariri, M. R., Ramli, A. M., dan Ramli, T. S. (2023). Tinjauan Hukum Praktik Komersialisasi Lagu dan/atau Musik Melalui Non-Fungible Token (NFT) Oleh Para Musisi di Indonesia. COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development, 2(11), 2645-2657. Lubis, U. S. (2020). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 1(1), 31-38. Manurung, P., dan Angelita, E. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital di Indonesia. Premise Law Journal, 1(2), 1-19. Noor, M. U. (2021). NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Buble?. Pustakaloka, 13(2), 223-234. Purwanda, S. (2022). Hilangnya Hak Eksklusif Tanaman Rempah Asli Indonesia. Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora, 8(1), 137-152. Saroh, S., Achmad, L. I., Hamdan’Ainulyaqin, M., dan Edy, S. (2023). Analisis Transaksi Digital Non Fungible Token (NFT), Sebagai Instrumen Investasi dan Jual Beli Aset Virtual Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Transaksi Digital Virtual Asset NFT pada Platform OpenSea. io). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(1), 378-386. Sudjana, S. (2022). Efektivitas Penanggulangan Pembajakan Karya Cipta Dalam Perspektif Sistem Hukum. Res Nullius Law Journal, 4(1), 77-99. Sulistianingsih, D., dan Kinanti, A. K. (2022). Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Krtha Bhayangkara, 16(1), 197-206. Wang, Q., Li, R., Wang, Q., dan Chen, S. (2021). Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges. arXiv preprint arXiv:2105.07447. Wiradirja, I. R. (2013). Pelanggaran Hak Moral Atas Karya Cipta Dalam Penerbitan Elektronik. LITIGASI, 14(1), 1662-1697.

Percepatan Penyertipikatan Tanah melalui Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di BPN Provinsi Lampung Rusli, Tami; Aprinisa, Aprinisa; Elvionita, Maulia
Amsir Law Journal Vol 4 No 2 (2023): April
Publisher : Faculty of Law, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36746/alj.v4i2.197

Land as a part of life and as a foothold for humans on earth has an important role as a source of welfare, prosperity, and life. Land registration in Indonesia has been regulated in Article 19 of Law Number 5 of 1960, then implemented by Government Regulation Number 10 of 1961 which has been in force for 27 years, then replaced by Government Regulation Number 24 of 1997 which has come into force since October 8, 1997. This article discusses the implementation of a complete systematic land registration policy for obtaining accelerated land certificates at the National Land Agency of Lampung Province. The research method used is normative-juridical research. The approach used by the author is the statutory approach. The results of the research discussion show that land registration determines the legal relationship between people and land as fixed objects. The legal relationship between people and land as a fixed object is included in land law and is not part of agrarian law. A collection of laws governing the synergistic relationship of various branches of law and the legal status of civil rights of people over land as permanent objects, which are controlled to be owned and used and enjoyed by humans, both individually and in the form of communities living together. ___ Referensi Buku dengan penulis: Arifin, F. S. (2008). Pembaruan Agraria Nasional (PAN) dengan Program Sertipikasi Tanah melalui Prona guna Menyukseskan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Pemalang. Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Artikel jurnal: Ardani, M. N. (2019). Tantangan pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum. Gema Keadilan, 6(3), 268-286. Ayu, I. K. (2019). Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Batu. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 27(1), 27-40. Binter, A., Hermawan, D., dan Yulianti, D. (2019). Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah. Jurnal Administrativa, 1(1), 55-62. Elisa, N. (2022). Sosialisasi Kepastian Hak Atas Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Deli Serdang. Jurnal Pengabdian Kontribusi, 2(1), 45-50. Lika, S. D. R., dan Sholichah, N. (2020). Implementasi Kebijakan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Journal of Social Politics and Governance (JSPG), 2(1), 63-72. Marryanti, S., dan Purbawa, Y. (2018). Optimalisasi Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 4(2), 190-207. Masnah, M. (2021). Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Muaro Jambi. Jurnal Renaissance, 6(2), 783-801. Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 4(1), 88-101. Panjaitan, B., Siregar, R., dan Jannah, M. (2022). Analisis Yuridis Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tentang PTSL pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu. Jurnal Ilmiah Advokasi, 10(1), 92-97. Patoni, I., Adianto, A., dan Priyanto, A. (2022). Pengaruh Faktor Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan, terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 4(6), 7827-7849. Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran Tanah sebagai Langkah untuk Mendapatkan Kepastian Hukum terhadap Hak Atas Tanah. SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi, 2(1), 31-40. Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Dinamika Hukum, 14(3), 547-561. Sukmana, O. (2016). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). Jurnal Sospol, 2(1), 103-122. Sulistio, M. (2020). Politik Hukum Pertanahan di Indonesia. Jurnal Education and Development, 8(2), 105-105. Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463-2478.

Aspek Hukum Pengangkatan Wali Anak di Bawah Umur Dalam Praktek Pengadilan (Studi Penetapan Nomor: 220/Pdt.P/2024/PN.Tjk) Sari, Silviana; Baharrudin, Baharrudin; Aprinisa, Aprinisa
Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Vol 2, No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jahe.v2i1.5262

Guardianship of minors in law is a mechanism that aims to protect the rights and interests of children whose parents are unable to carry out their roles, either because they have died, lost custody rights, or are legally incompetent. Guardianship is given to a guardian appointed by the court, either from the child's immediate family or another party who is deemed capable of meeting the child's physical and psychological needs. Guardians are responsible for managing the child's assets and ensuring their welfare, while remaining supervised by the court or related agencies to prevent abuse of authority. This research examines the legal aspects of appointing guardians of minors based on Determination Number: 220/Pdt.P/2024/PN.Tjk. The research methodology is normative juridical, employing an analytical approach to relevant laws and documents. Data collection was conducted through library research and field research. The data analysis method used is qualitative juridical analysis. The research results show that in Determination Number : 220/Pdt.P/2024/Pn.Tjk, the legal procedure for appointing a child's guardian includes two main stages, namely the registration and trial stages. At the registration stage, the applicant submits application documents for verification, while at the trial stage, evidence and witnesses are presented to support the application. If the application meets the requirements, the court grants a guardianship order. The legal consequence of this determination is the transfer of guardianship responsibility to a legally authorized guardian, who has special authority in making decisions regarding the child's interests, including education until adulthood. This stipulation also regulates supervision from the Social Service to ensure the fulfillment of children's rights in accordance with Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Khusus Anak Asuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Studi Penetapan Nomor: 221/Pdt.P/2024/PN.Tjk) Hefrianto, Wafi Rizqullah; Baharrudin, Baharrudin; Aprinisa, Aprinisa
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5261

Guardianship for minors is a form of oversight over the personal and property rights of children who have not reached adulthood and are not under parental authority, aimed at providing optimal legal protection for the child. Child guardianship is typically filed through a court application, in accordance with the requirements stipulated in legislation and established procedures. Guardianship involves granting custody rights to individuals or legal entities over minors under specific conditions, such as when the child has no parents, the parents are unable to fulfill their responsibilities, or the whereabouts of the parents are unknown. This study aims to analyze the judicial considerations in appointing a special guardian for foster children in Child Social Welfare Institutions (LKSA), focusing on the case of Decision Number: 221/Pdt.P/2024/PN.Tjk. This issue is significant, considering that foster children are a vulnerable group requiring legal protection to ensure their rights, including education, care, and welfare, are fulfilled. The research employs a normative and empirical juridical approach. Data sources include both normative and empirical data. Data collection methods involve library research and field research. The data analysis technique used is qualitative juridical analysis. The findings reveal that in Decision Number: 221/Pdt.P/2024/PN.Tjk, the court considered several crucial aspects, such as the absence of biological parents, the inability of the family to provide care, and the importance of legal protection for the child’s rights, including inheritance management and key decision-making. In this ruling, the court appointed Budi Hidayat, the head of the Bussaina Lampung Foundation LKSA, as the special guardian for Muhammad Hafidz, a six-year-old child under the care of the institution. The court's considerations in this case encompass legal aspects, including the fulfillment of legal requirements as stipulated in Articles 50-54 of the Civil Code and the Child Protection Act, as well as taking into account the social and psychological conditions of the child and the ability of the proposed guardian to meet the child’s needs.

PENERAPAN SANKSI PIDANA MEMBAWA PERGI WANITA DI BAWAH UMUR TANPA IZIN ORANG TUA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid. Sus-Anak/2024/PN Tjk) Riyadi, Imam; Baharudin; Aprinisa
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 2 (2025): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i2.5213

Perlindungan anak merupakan isu krusial yang terus menjadi tantangan di Indonesia. Meskipun telahada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbaruidengan Undang-Undang No. 17 tahun 2016, kasus-kasus kekerasan terhadap anak masih kerap terjadi.Perkembangan teknologi, khususnya internet dan media sosial, telah menciptakan dimensi baru dalamupaya melindungi anak-anak dari berbagai bentuk ancaman Metode penelitian yang digunakan dalampenelitian ini melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunderdan primer. Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidanamembawa pergi wanita di bawah umur tanpa izin orang tua serta pertimbangan hakim dalampenjatuhan pidana terhadap terdakwa anak dalam kasus membawa pergi wanita di bawah umur tanpaizin orang tua berdasarkan (putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk) Hasil dari penelitian inimenunjukkan bahwa Tindak pidana membawa pergi wanita di bawah umur tanpa izin orang tuamerupakan hasil dari berbagai faktor, seperti kurangnya perhatian dan pengawasan dari keluargapelaku dan korban, lingkungan sosial yang permisif, serta pengaruh negatif teknologi yang tidakterkontrol, Serta dalam pertimbangannya hakim menjatuhkan hukuman 7 bulan penjara kepadaterdakwa berdasarkan Pasal 332 KUHP, dengan penempatan di lembaga pembinaan khusus anak.Keputusan ini mencerminkan pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum dan rehabilitasi,yang bertujuan untuk memberikan keadilan sekaligus membantu terdakwa memperbaiki dirinya.

Aspek Hukum Pengangkatan Wali Anak di Bawah Umur Dalam Praktek Pengadilan (Studi Penetapan Nomor: 220/Pdt.P/2024/PN.Tjk) Sari, Silviana; Baharrudin, Baharrudin; Aprinisa, Aprinisa
Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Vol 2, No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jahe.v2i1.5262

Guardianship of minors in law is a mechanism that aims to protect the rights and interests of children whose parents are unable to carry out their roles, either because they have died, lost custody rights, or are legally incompetent. Guardianship is given to a guardian appointed by the court, either from the child's immediate family or another party who is deemed capable of meeting the child's physical and psychological needs. Guardians are responsible for managing the child's assets and ensuring their welfare, while remaining supervised by the court or related agencies to prevent abuse of authority. This research examines the legal aspects of appointing guardians of minors based on Determination Number: 220/Pdt.P/2024/PN.Tjk. The research methodology is normative juridical, employing an analytical approach to relevant laws and documents. Data collection was conducted through library research and field research. The data analysis method used is qualitative juridical analysis. The research results show that in Determination Number : 220/Pdt.P/2024/Pn.Tjk, the legal procedure for appointing a child's guardian includes two main stages, namely the registration and trial stages. At the registration stage, the applicant submits application documents for verification, while at the trial stage, evidence and witnesses are presented to support the application. If the application meets the requirements, the court grants a guardianship order. The legal consequence of this determination is the transfer of guardianship responsibility to a legally authorized guardian, who has special authority in making decisions regarding the child's interests, including education until adulthood. This stipulation also regulates supervision from the Social Service to ensure the fulfillment of children's rights in accordance with Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Khusus Anak Asuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Studi Penetapan Nomor: 221/Pdt.P/2024/PN.Tjk) Hefrianto, Wafi Rizqullah; Baharrudin, Baharrudin; Aprinisa, Aprinisa
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5261

Guardianship for minors is a form of oversight over the personal and property rights of children who have not reached adulthood and are not under parental authority, aimed at providing optimal legal protection for the child. Child guardianship is typically filed through a court application, in accordance with the requirements stipulated in legislation and established procedures. Guardianship involves granting custody rights to individuals or legal entities over minors under specific conditions, such as when the child has no parents, the parents are unable to fulfill their responsibilities, or the whereabouts of the parents are unknown. This study aims to analyze the judicial considerations in appointing a special guardian for foster children in Child Social Welfare Institutions (LKSA), focusing on the case of Decision Number: 221/Pdt.P/2024/PN.Tjk. This issue is significant, considering that foster children are a vulnerable group requiring legal protection to ensure their rights, including education, care, and welfare, are fulfilled. The research employs a normative and empirical juridical approach. Data sources include both normative and empirical data. Data collection methods involve library research and field research. The data analysis technique used is qualitative juridical analysis. The findings reveal that in Decision Number: 221/Pdt.P/2024/PN.Tjk, the court considered several crucial aspects, such as the absence of biological parents, the inability of the family to provide care, and the importance of legal protection for the child’s rights, including inheritance management and key decision-making. In this ruling, the court appointed Budi Hidayat, the head of the Bussaina Lampung Foundation LKSA, as the special guardian for Muhammad Hafidz, a six-year-old child under the care of the institution. The court's considerations in this case encompass legal aspects, including the fulfillment of legal requirements as stipulated in Articles 50-54 of the Civil Code and the Child Protection Act, as well as taking into account the social and psychological conditions of the child and the ability of the proposed guardian to meet the child’s needs.

Title

Found 58 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 58 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 58 Documents
Search