Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.654
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum Tadulako Law Review MLJ JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat Unes Law Review Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum Pagaruyuang Law Journal Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat Progressive Law Review Indicators : Journal of Economic and Business BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Amsir Law Jurnal (ALJ) Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Madiun Spoor : Jurnal Pengabdian Masyarakat Case Law Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri Innovative: Journal Of Social Science Research TOFEDU: The Future of Education Journal Journal of Law, Education and Business Jurnal Pengabdian UMKM SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Ulil Albab Journal of Health Education Law Information and Humanities Niswantara
Aprinisa
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 53 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
PELATIHAN CROWDSOURCING BAGI UMKM MITRA RUMAH BUMN BANDAR LAMPUNG Aprinisa, Aprinisa; Redaputri, Appin Purisky; Santoso, Niki Agus; Rizkyna, Shanaz
Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 4 No. 1 (2025): Januari
Publisher : Pusat Studi UMKM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jpu.v4i1.89

Abstract

Implementasi pelatihan berbasis crowdsourcing untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan fokus pada pengembangan keterampilan dan peningkatan kinerja bisnis. Melalui pendekatan partisipatif, pemangku kepentingan diundang untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi UMKM, menciptakan lingkungan kolaboratif yang mendukung masukan dari masyarakat. Pelatihan ini tidak hanya memberikan pengetahuan praktis tentang penggunaan perangkat digital untuk pelaporan keuangan dan pemasaran, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan dan pemberdayaan di antara peserta, yang penting untuk keberlanjutan inisiatif UMKM. Evaluasi program dilakukan dengan mengumpulkan umpan balik dari peserta melalui survei dan wawancara, serta analisis metrik kinerja untuk menilai dampak jangka panjang pelatihan. Hasil pelatihan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai kompleksitas lingkungan bisnis modern, terutama di ranah digital. Selain itu, crowdsourcing berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan inovasi dan keterlibatan komunitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan produk dan layanan baru. Dengan demikian, artikel ini menekankan pentingnya pendekatan berkelanjutan dalam pelatihan UMKM, yang tidak hanya meningkatkan keterampilan tetapi juga mendorong pertumbuhan dan keberhasilan berkelanjutan di pasar.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk Yang Akan Digunakan Dalam Aksi Tawuran (Studi Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk) Ramasari, Risti Dwi; Aprinisa, Aprinisa; Kautsar, Dewi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 21 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14504302

Abstract

Pertanggungjawaban pidana mencakup kerangka peraturan dan prinsip hukum yang mengatur tanggung jawab individu atas tindakan kriminal. Proses ini melibatkan identifikasi kesalahan, peradilan, dan pemberian sanksi. Beban tanggung jawab di bawah hukum pidana tidak hanya berarti memberikan hukuman kepada individu, tetapi juga memastikan bahwa tindak pidana yang dilakukan memang memerlukan pertanggungjawaban. Penelitian ini tujuannya agar diketahui menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk yang akan digunakan dalam aksi tawuran (Studi Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk). Penggunaa pendekatan yuridis empiris dan normatif pada penelitian ini, untuk menyelidiki pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk yang akan digunakan dalam aksi tawuran (Studi Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang ada, serta penelitian lapangan dari wawancara dan observasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Terdakwa dihukum dipenjara selama 1 (satu) tahun, dengan memperhitungkan masa penahanan dan penangkapan yang sudah dijalaninya.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENGANGKUT HASIL PENEBANGAN DI KAWASAN HUTAN TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor 149/Pid.Sus/LH/2023/PN.Gns ) Cahyani, Dwi Putri; Hartono, Bambang; Aprinisa, Aprinisa
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 22 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14562121

Abstract

Pembalakan liar merupakan suatu kegiatan yang sangat bertentangan dengan aturan hukum, dimana salah satu kegiatan yang sering terjadi ialah penebangan serta pengangkutan kayu hasil hutan yang tidak didasari oleh surat izin dari pihak yang berwenang. Kegiatan ini merupakan suatu ancaman yang terus menerus terjadi di Indonesia, yang apabila dibiarkan akan berdampak pada kelestarian hutan serta membahayakan kelangsungan hidup manusia dan juga ekosistem yang ada di sekitar hutan. Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki hutan terluas di dunia, Dimana hutan terus dijadikan suatu tempat untuk melakukan kejahatan demi meraup keuntungan pribadi, hal ini hampir sering terjadi di seluruh daerah yang ada di Indonesia khususnya didaerah Sumatra, salah satunya yaitu daerah lampung tepatnya di Lampung Tengah Dimana kejadian tersebut sesuai dengan kasus yang sedang diteliti. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti kasus ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang membuat pelaku melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dan juga pertanggungjawaban apa yang pelaku jalani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti yang tercatat pada Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Putusan Nomor: 149/Pid.Sus/LH/2023/PN.Gns.
The Accountability of the Perpetrator of a Crime Proven by Law and Convincingly Committing Fraud and Intentionally Forcing Sexual Intercourse with a Child (A Study of Decision Number: 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk) Hamaminata, Gani; Prasetyawati, S. Endang; Aprinisa, Aprinisa
The Future of Education Journal Vol 4 No 2 (2025)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v4i2.429

Abstract

With the rise in cases of sexual violence against children, including those involving perpetrators who are still children, it has been found that law enforcement against child perpetrators still faces challenges, including in implementing sanctions that provide a deterrent effect while fulfilling the principles of justice for victims. This research aims to examine the responsibility of perpetrators of criminal acts who are legally and convincingly proven to have committed deception to force sexual intercourse with a child, with a case study in Decision Number: 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk. This research is supported by an in-depth literature review regarding the meaning of children, criminal acts of sexual intercourse and regulations related to criminal acts of sexual intercourse with children. This research also examines the basis for the judge's consideration in deciding whether to punish a criminal who has been legally proven to have committed a deception to intentionally force sexual intercourse with a child in case decision Number: 50/Pid.sus¬Anak/2024/PN.Tjk. The research method used in this research is a normative and empirical juridical approach using secondary and primary data collected through literature and field studies. The results of the research showed that the perpetrators, who were still children, were sentenced to one year in prison at the Special Children's Development Institution and two months of work training. The Tanjungkarang District Court is advised to increase its capacity in handling cases of sexual violence against children through training and in-depth understanding of child protection issues, and the Bandar Lampung City Police are advised to create special training for investigators in handling sexual cases against children and tighten supervision. to the social environment.
The Criminal Responsibility of Perpetrators Who Intentionally Persuade Children to Commit Incest (A Study of Decision Number: 56/Pid.Sus/2024/PN Tjk) Akbar As, Muhammad Zahien; Prasetyawati, S. Endang; Aprinisa, Aprinisa
The Future of Education Journal Vol 4 No 2 (2025)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v4i2.439

Abstract

Data on sexual violence cases in Indonesia has increased in recent years. Based on various reports in 2021, the National Commission on Violence Against Women recorded a spike in sexual violence during the COVID-19 pandemic. In that year, there were more than 8,234 cases, in 2022 it increased with around 4,371 reports of sexual violence and in 2023 there were 4,150 cases of violence. Sexual violence in Indonesia is regulated in Law Number 17 of 2016 concerning the Establishment of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. This article analyzes the criminal responsibility for perpetrators who deliberately induce children to have sexual intercourse and analyzes the factors that influence the perpetrator in committing this criminal act. Based on research results, the factors that influence the perpetrator are external and internal factors which encourage the perpetrator to commit the crime by deliberately persuading the child to have sexual intercourse. Based on this, in the trial the panel of judges stated that the perpetrator had been legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act and was sentenced to imprisonment for 1 (one) year at LPKA Class II Bandar Lampung in Masgar Pesawaran and Job Training for 6 (six) months at LPKS (Social Welfare Development Institute)Key words: sexual intercourse, criminal act, criminal liability.
Analisis PertanggungJawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan: (Studi Putusan Nomor : 421/Pid.B/2021/PN.Tjk) Bambang Hartono; Aprinisa; Muhammad Fitrasani Rinaldi
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 4: Maret 2022
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor: 421/Pid.B/2021/PN.Tjk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data dianalisis secara kualitatif guna memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam Putusan Nomor: 421/Pid.B/2021/PN.Tjk didasarkan dengan adanya unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana, kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab, tidak ada alasan pembenar dan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepulih) bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya.
Pemanfaatan Fintech secara Cerdas bagi UMKM Rumah BUMN Bandar Lampung di Era Digital Aprinisa, Aprinisa; Santoso, Niki Agus; Hapsari, Recca Ayu; Damayanti, Putri Lidia; Aristianto, Kayla Astrida
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v6i2.11748

Abstract

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan pemahaman UMKM tentang penggunaan layanan teknologi finansial (fintech) di kalangan mitra UMKM Rumah BUMN Bandar Lampung. Dalam era digital, pemanfaatan fintech menjadi sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan dan keberlanjutan usaha kecil. Kegiatan ini melibatkan serangkaian pelatihan interaktif yang mencakup topik-topik seperti sistem pembayaran digital, pinjaman online, dan manajemen risiko terkait penggunaan fintech. Metode pelaksanaan terdiri dari pengumpulan data awal, pelatihan, dan pendampingan pascapelatihan. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta tentang produk-produk fintech, di mana 85% peserta merasa lebih percaya diri dalam menerapkan pengetahuan baru mereka. Kegiatan ini juga menciptakan kesempatan untuk kolaborasi antar UMKM serta membangun jaringan dengan penyedia layanan fintech. Melalui program ini, diharapkan UMKM dapat lebih bijak dalam memanfaatkan fintech, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi yang berkelanjutan dan pendampingan sangat penting untuk mendukung adaptasi UMKM dalam memanfaatkan teknologi finansial secara efektif. Kata Kunci: Fintech, MSMEs, BUMN House
Perlindungan Hukum terhadap Teknologi Non-Fungible Token (NFT) sebagai Identitas Karya Intelektual Hapsari, Recca Ayu; Aprinisa, Aprinisa; Putri, Rachel Anzani
Amsir Law Journal Vol 4 No 2 (2023): April
Publisher : Faculty of Law, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36746/alj.v4i2.189

Abstract

Non-Fungible Token (NFT) is a new digital platform that helps artists empower their work with easy access and secure tools and methods that can be used easily. The problem is how is the legal protection of NFT technology as an intellectual work identity? How is the NFT form a solution in protecting Indonesia’s intellectual property rights in a review of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright? The research method uses a juridical-empirical approach. By using primary and secondary legal materials obtained from literature and field studies by means of observation and interviews. The results of research on legal protection of NFT technology as the identity of intellectual works explain that in Indonesia itself there are no specific regulations that strictly regulate NFT as objects of legal protection, considering that NFTs are born through a process of creation (which is followed up with conversion/printing) where NFT is basically electronic data. NFTs become objects of digital artwork so that NFTs can be categorized as creations in accordance with the provisions of Article 1 Number 3 of Law Number 28 of 2014 concerning the Copyright Act and regulated in the provisions of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronics, and Regulations Government Number 71 of 2019 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions. The NFT form can be a solution in protecting Intellectual Property Rights in Indonesia when viewed from Law Number 28 of 2014 concerning Copyright that the certainty of ownership rights in every digital artwork which is then converted into NFT has its own code or token. In addition, this form will be difficult to imitate from various forms of plagiarism in intellectual property. ___ Referensi Buku dengan penulis: Ramli, Ahmad M. (2010). Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: Refika Aditama. Saidin. (2015). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Depok: Rajagrafindo Persada. Sari, I. N., dan Putranto, W. A. (2023). Perlindungan Arsip Vital dan Penanganan Arsip Pascabencana. Yogyakarta: UGM Press. Soekanto, Soerjono., dan Mamudji, Sri. (2001). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada. Artikel jurnal: Adinata, M. R., dan Hapsari, R. A. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen terhadap Masyarakat yang Melakukan Fintech Peer-To-Peer Lending atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) Dalam sebuah Aplikasi Pinjaman Online (Julo)(Studi Penelitian: Otoritas Jasa. Case Law, 4(1), 21-38. Benuf, K., dan Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan, 7(1), 20-33. Dewi, Ni Kadek Risma Setya Cahyani, dan Sukihana, Ida Ayu. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Karya Seni Dalam Bentuk Non-Fungible Token (NFT). Jurnal Kertha Wijaya, 11(4), 906–918. Gidete, B. B., Amirulloh, M., dan Ramli, T. S. (2022). Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital. Jurnal Fundamental Justice, 1-18. Hariri, M. R., Ramli, A. M., dan Ramli, T. S. (2023). Tinjauan Hukum Praktik Komersialisasi Lagu dan/atau Musik Melalui Non-Fungible Token (NFT) Oleh Para Musisi di Indonesia. COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development, 2(11), 2645-2657. Lubis, U. S. (2020). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 1(1), 31-38. Manurung, P., dan Angelita, E. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital di Indonesia. Premise Law Journal, 1(2), 1-19. Noor, M. U. (2021). NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Buble?. Pustakaloka, 13(2), 223-234. Purwanda, S. (2022). Hilangnya Hak Eksklusif Tanaman Rempah Asli Indonesia. Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora, 8(1), 137-152. Saroh, S., Achmad, L. I., Hamdan’Ainulyaqin, M., dan Edy, S. (2023). Analisis Transaksi Digital Non Fungible Token (NFT), Sebagai Instrumen Investasi dan Jual Beli Aset Virtual Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Transaksi Digital Virtual Asset NFT pada Platform OpenSea. io). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(1), 378-386. Sudjana, S. (2022). Efektivitas Penanggulangan Pembajakan Karya Cipta Dalam Perspektif Sistem Hukum. Res Nullius Law Journal, 4(1), 77-99. Sulistianingsih, D., dan Kinanti, A. K. (2022). Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Krtha Bhayangkara, 16(1), 197-206. Wang, Q., Li, R., Wang, Q., dan Chen, S. (2021). Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges. arXiv preprint arXiv:2105.07447. Wiradirja, I. R. (2013). Pelanggaran Hak Moral Atas Karya Cipta Dalam Penerbitan Elektronik. LITIGASI, 14(1), 1662-1697.
Percepatan Penyertipikatan Tanah melalui Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di BPN Provinsi Lampung Rusli, Tami; Aprinisa, Aprinisa; Elvionita, Maulia
Amsir Law Journal Vol 4 No 2 (2023): April
Publisher : Faculty of Law, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36746/alj.v4i2.197

Abstract

Land as a part of life and as a foothold for humans on earth has an important role as a source of welfare, prosperity, and life. Land registration in Indonesia has been regulated in Article 19 of Law Number 5 of 1960, then implemented by Government Regulation Number 10 of 1961 which has been in force for 27 years, then replaced by Government Regulation Number 24 of 1997 which has come into force since October 8, 1997. This article discusses the implementation of a complete systematic land registration policy for obtaining accelerated land certificates at the National Land Agency of Lampung Province. The research method used is normative-juridical research. The approach used by the author is the statutory approach. The results of the research discussion show that land registration determines the legal relationship between people and land as fixed objects. The legal relationship between people and land as a fixed object is included in land law and is not part of agrarian law. A collection of laws governing the synergistic relationship of various branches of law and the legal status of civil rights of people over land as permanent objects, which are controlled to be owned and used and enjoyed by humans, both individually and in the form of communities living together. ___ Referensi Buku dengan penulis: Arifin, F. S. (2008). Pembaruan Agraria Nasional (PAN) dengan Program Sertipikasi Tanah melalui Prona guna Menyukseskan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Pemalang. Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Artikel jurnal: Ardani, M. N. (2019). Tantangan pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum. Gema Keadilan, 6(3), 268-286. Ayu, I. K. (2019). Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Batu. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 27(1), 27-40. Binter, A., Hermawan, D., dan Yulianti, D. (2019). Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah. Jurnal Administrativa, 1(1), 55-62. Elisa, N. (2022). Sosialisasi Kepastian Hak Atas Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Deli Serdang. Jurnal Pengabdian Kontribusi, 2(1), 45-50. Lika, S. D. R., dan Sholichah, N. (2020). Implementasi Kebijakan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Journal of Social Politics and Governance (JSPG), 2(1), 63-72. Marryanti, S., dan Purbawa, Y. (2018). Optimalisasi Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 4(2), 190-207. Masnah, M. (2021). Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Muaro Jambi. Jurnal Renaissance, 6(2), 783-801. Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 4(1), 88-101. Panjaitan, B., Siregar, R., dan Jannah, M. (2022). Analisis Yuridis Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tentang PTSL pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu. Jurnal Ilmiah Advokasi, 10(1), 92-97. Patoni, I., Adianto, A., dan Priyanto, A. (2022). Pengaruh Faktor Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan, terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 4(6), 7827-7849. Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran Tanah sebagai Langkah untuk Mendapatkan Kepastian Hukum terhadap Hak Atas Tanah. SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi, 2(1), 31-40. Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Dinamika Hukum, 14(3), 547-561. Sukmana, O. (2016). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). Jurnal Sospol, 2(1), 103-122. Sulistio, M. (2020). Politik Hukum Pertanahan di Indonesia. Jurnal Education and Development, 8(2), 105-105. Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463-2478.
Aspek Hukum Pengangkatan Wali Anak di Bawah Umur Dalam Praktek Pengadilan (Studi Penetapan Nomor: 220/Pdt.P/2024/PN.Tjk) Sari, Silviana; Baharrudin, Baharrudin; Aprinisa, Aprinisa
Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Vol 2, No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jahe.v2i1.5262

Abstract

Guardianship of minors in law is a mechanism that aims to protect the rights and interests of children whose parents are unable to carry out their roles, either because they have died, lost custody rights, or are legally incompetent. Guardianship is given to a guardian appointed by the court, either from the child's immediate family or another party who is deemed capable of meeting the child's physical and psychological needs. Guardians are responsible for managing the child's assets and ensuring their welfare, while remaining supervised by the court or related agencies to prevent abuse of authority. This research examines the legal aspects of appointing guardians of minors based on Determination Number: 220/Pdt.P/2024/PN.Tjk. The research methodology is normative juridical, employing an analytical approach to relevant laws and documents. Data collection was conducted through library research and field research. The data analysis method used is qualitative juridical analysis. The research results show that in Determination Number : 220/Pdt.P/2024/Pn.Tjk, the legal procedure for appointing a child's guardian includes two main stages, namely the registration and trial stages. At the registration stage, the applicant submits application documents for verification, while at the trial stage, evidence and witnesses are presented to support the application. If the application meets the requirements, the court grants a guardianship order. The legal consequence of this determination is the transfer of guardianship responsibility to a legally authorized guardian, who has special authority in making decisions regarding the child's interests, including education until adulthood. This stipulation also regulates supervision from the Social Service to ensure the fulfillment of children's rights in accordance with Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.
Co-Authors Agustuti Handayani Ainita, Okta Akbar As, Muhammad Zahien Aldri Frinaldi Alma Zhuhri Febriansyah Andala Rama Putra Barusman Anggalana Anita Fitriyani Appin Purisky Redaputri Ardansyah, Ardansyah ARI KURNIAWAN Arifin Arifin Aristianto, Kayla Astrida Baharrudin, Baharrudin Baharudin Bambang Hartono Bambang Hartono cahyani, dwi putri Chiquita Apriliyandra Damayanti, Putri Lidia Dewi Kautsar Dika Hastanto Dwi Romadhan Elvionita, Maulia Erlina B Firly, Alika Hakim, Lukmanul Hamaminata, Gani Hartabela, Dadang Hefrianto, Wafi Rizqullah Hendri Dunan Kautsar, Dewi Lukmanul Hakim Lukmanul Hakim M Yusuf S Barusman M. Oktaviannur Mindari, Salsabila Muhamad Bagas Ranata Muhammad Ardiansyah Muhammad Fitrasani Rinaldi Niki Agus Santoso Ningrat, Gustian Sapta Pascal Utama Mahendra Pawaka, Ardatama Pika Sari Putra, Santoni Putri, Rachel Anzani Raja Kapitan Diningrat Ramadanti , Salsabila Ramasari , Risti Dwi Recca Ayu Hapsari Risti Dwi Ramasari Riyadi, Imam Rizaldi, Rizki Rizkyna, Shanaz Robby Yuli Endra S Endang Prasetyawati Shanaz Rizkyna Silpiani, Yovita silviana sari Simarmata, Marudut J.F. Soewito Soewito Suheri, Dinda Ayu Bela Suta Ramadan Syabilla, Denaya Syahputra, M. Bintang Tami Rusli Tobing, Alvarian L Trisnawati, Mayshe Wibowo, Sakung Y.F., Shalsabila Hellenia Yuli Endra, Robby Yulia Hesti Z.A., Nyimas Ratih Zulfi Diane Zaini