Claim Missing Document
Check
Articles

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN UANG GANTI RUGI DENGAN CARA PEMALSUAN SURAT. (STUDI PUTUSAN NOMOR 421/PID.B/2023/ PN.TJK) Ramasari , Risti Dwi; Aprinisa, Aprinisa; Ramadanti , Salsabila
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 1 (2024): Volume 7 No 1 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i1.25602

Abstract

Penelitian ini mengkaji pemalsuan surat kuasa dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan uang ganti rugi. Tindakan pemalsuan surat terkait dengan Pasal 263-267 KUHP, memiliki dampak serius terhadap sistem peradilan dan keamanan hukum. Metode penelitian mencakup pendekatan yuridis normatif dan empiris. Studi kepustakaan digunakan untuk pendekatan normatif, sementara pendekatan empiris melibatkan pengamatan dan wawancara. Adapun hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana, seperti kasus Studi Putusan Nomor 421/Pid.B/2023/PN.Tjk. Hakim mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan memberikan hukuman pidana.Diharapkan Aparat Penegak Hukum perlu tegas dalam memberikan sanksi dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Dan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan disarankan melakukan sosialisasi edukasi tentang prosedur pencairan uang ganti rugi untuk mencegah penipuan dan penggelapan uang.
Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Fintech 2.0 (Mobile Banking) di Kalangan Masyarakat Indonesia Aprinisa, Aprinisa; Syabilla, Denaya; Z.A., Nyimas Ratih; Mindari, Salsabila; Y.F., Shalsabila Hellenia
Journal of Economics and Business Vol 6, No 2 (2024): November
Publisher : Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47729/indicators.v6i2.167

Abstract

Financial technology merupakan salah satu layanan keuangan berteknologi yang menciptakan perubahan dari gaya tradisional menjadi modern yang berkembang di kalangan masyarakat indonesia, yang awalnya pembayaran tunai yang dilakukan secara langsung kini dapat dilakukan melalui transaksi jarak jauh. Digital banking yang merupakan bagian dari fintech 2.0 terus dikembangkan demi pelaksanaan bertransaksi yang semakin maju dengan memakai media aplikasi Mobile Banking. Kegiatan jual beli, dana pinjam, berinvestasi, trading, saving, bahkan mengirim uang melalui aplikasi membuat segalanya lebih mudah, efisien dan efektif.  
Pemberdayaan Literasi Digital: Pelatihan Microsoft Office sebagai Upaya Peningkatan Kompetensi Guru di Pulau Lengundi Robby Yuli Endra; Aprinisa; Hendri Dunan; Dika Hastanto; Dwi Romadhan; Shanaz Rizkyna
Niswantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 02 (2024): Niswantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Yayasan Aya Sophia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70508/zfaye073

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital guru di Pulau Lengundi melalui pelatihan intensif Microsoft Office. Guru-guru di wilayah ini menghadapi tantangan keterbatasan infrastruktur teknologi dan minimnya pelatihan, yang berdampak pada rendahnya kompetensi digital mereka. Pelatihan ini dilakukan menggunakan pendekatan praktis berbasis kebutuhan, meliputi penguasaan Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan pada kemampuan peserta, dengan rata-rata nilai post-test mencapai 85 dibandingkan pre-test sebesar 45. Program ini berhasil mendukung guru dalam mengoptimalkan teknologi untuk administrasi pendidikan dan inovasi pembelajaran interaktif. Namun, kendala seperti keterbatasan perangkat dan variasi tingkat kemampuan peserta memerlukan perhatian lebih lanjut. Pelatihan ini menegaskan pentingnya dukungan infrastruktur dan pendampingan berkelanjutan untuk transformasi digital di daerah terpencil.
Government Responses to International Refugees and Emerging Global Threat: Insights from Türkiye and Indonesia Fita, Gia Ayu; Aprinisa, Aprinisa
Resolusi: Jurnal Sosial Politik Vol 8 No 2 (2025)
Publisher : Department of Political Science - Universitas Sains Al-Qur’an

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/qdyb0810

Abstract

This article examines how Türkiye and Indonesia, as emerging powers with distinct geopolitical roles, respond to the global refugee crisis through a comparative lens informed by Migration Transition Theory and Securitization Theory. Türkiye’s transformation into a major refugee-receiving country following the Syrian conflict has been accompanied by regulatory and integration-oriented policies, yet their implementation remains uneven at the local level. By contrast, Indonesia, despite its non-signatory status to the 1951 Refugee Convention, has evolved into a key transit and host context, relying primarily on humanitarian approaches and cooperation with international organizations. Using qualitative content analysis and thematic coding of secondary sources, this study identifies five central patterns shaping refugee governance: securitization of refugees, ad hoc humanitarian responses, labor market integration of refugees, socio-economic burdens on host communities, and coordination with international organizations. The findings indicate that Türkiye’s relatively institutionalized framework is constrained by resource disparities and administrative fragmentation, while Indonesia exhibits a hybrid governance model that balances humanitarian commitments with security considerations. Overall, the article highlights the adaptive yet fragmented character of refugee governance in the Global South and underscores persistent policy dilemmas between humanitarianism, sovereignty, and security in non-Western refugee-receiving states.
Legal analysis of the regulation of Alternative Dispute Resolution (ADR) in international contract law: A case study in Russia and Indonesia Aprinisa, Aprinisa; Santoso, Niki Agus; Fita, Gia Ayu
Priviet Social Sciences Journal Vol. 6 No. 2 (2026): February 2026
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v6i2.1423

Abstract

The increasing volume of cross-border trade and investment has positioned international contracts as the primary legal instrument governing global business relationships. Along with this development, the potential for contractual disputes between parties subject to different legal systems has intensified. Litigation before national courts is often considered ineffective in resolving international contract disputes because of jurisdictional constraints, lengthy procedures, and difficulties in the recognition and enforcement of judgments. Consequently, Alternative Dispute Resolution (ADR) has emerged as a more flexible and efficient mechanism within international contract law. This study aims to analyze the legal regulation of ADR in international contract law through a case study of Russia and Indonesia. This study employs normative legal research methods using statutory, conceptual, and comparative approaches. The data are derived from primary, secondary, and tertiary legal materials relevant to the regulation of ADR in both countries. The findings indicate that both Russia and Indonesia have normatively adopted international ADR principles, particularly arbitration, and are parties to the 1958 New York Convention. Nevertheless, significant differences exist in the implementation and effectiveness of ADR, influenced by the characteristics of their respective legal systems, policies, and judicial practices. This study concludes that although the normative frameworks governing ADR in Russia and Indonesia are largely aligned with international standards, further strengthening of consistent application and legal certainty is required to ensure the optimal functioning of ADR in the resolution of international contract disputes.
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur (ABH) Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kla) Muhammad Ramadhan; S Endang Prasetyawati; Aprinisa Aprinisa
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol 1, No 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.5418

Abstract

Tindak Pidana Pelecehan Seksual merupakan kejahatan yang sedang marak terjadi di indonesia akhir-akhir ini, dimana pelecehan seksual seringkali melibatkan anak di bawah umur sebagai korbannya. Kasus ini seringkali mengejutkan masyarakat dan menimbulkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap anak dan juga korban lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan empiris, yang melibatkan pengumpulan data primer, sekunder dan juga tersier. Proses analisis dilakukan secara kualitatif berdasarkan aspek yuridis. Sebagai pembahasan dalam penelitian ini ialah apakah faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap Anak Dibawah Umur (ABH) serta bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual Berdasarkan Studi Putusan Nomor : 13/Pid.sus-Anak/2024/PN.Kla. Penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi serta dapat memberikan kontribusi penting dalam pemahaman pembaca juga aparat yang berwenang dalam menjatuhkan hukuman yang pantas bagi setiap pelaku dan juga bagaimanakah perlindungan hukum terhadap setiap anak yang menjadi korban utama pada kasus ini.