Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.582
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum Tadulako Law Review MLJ Unes Law Review Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum Pagaruyuang Law Journal Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat Progressive Law Review Resolusi: Jurnal Sosial Politik Indicators : Journal of Economic and Business BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Amsir Law Jurnal (ALJ) Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Madiun Spoor : Jurnal Pengabdian Masyarakat Case Law Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Priviet Social Sciences Journal TOFEDU: The Future of Education Journal Journal of Law, Education and Business Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian UMKM SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Ulil Albab Journal of Health Education Law Information and Humanities Niswantara Journal of Constitutional, Law and Human Rights
Aprinisa
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 58 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 58 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Dalam Mengabulkan Permohonan Pailit Terhadap Debitor Yang Masih Dalam Proses Likuidasi Ferdianza, Rizki; Recca Ayu Hapsari; Aprinisa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4507

Abstract

Permohonan pailit terhadap debitor yang masih berada dalam proses likuidasi menimbulkan persoalan hukum terkait kewenangan pengurusan harta kekayaan debitor serta perlindungan kepentingan para kreditor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Niaga dalam mengabulkan permohonan pailit terhadap debitor yang sedang dilikuidasi, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jakarta Pusat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi putusan pengadilan. Data diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan pailit karena telah terpenuhinya syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta terpenuhinya prinsip pembuktian sederhana. Proses likuidasi tidak menghapus keberadaan utang debitor dan tidak menjadi penghalang bagi pengajuan permohonan pailit. Akibat hukum dari putusan tersebut adalah beralihnya kewenangan pengurusan dan pemberesan harta debitor dari likuidator kepada kurator, sehingga seluruh kekayaan debitor menjadi boedel pailit yang dikelola di bawah pengawasan pengadilan. Putusan ini memberikan kepastian hukum serta memperkuat perlindungan hak-hak kreditor dalam proses penyelesaian utang piutang.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perdamaian (Homologasi) Akibat Wanprestasi Debitor Dalam Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Crissila Wati, Devia; Recca Ayu Hapsari; Aprinisa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4508

Abstract

Penelitian ini mengkaji praktik Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), di mana debitor tidak selalu melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perdamaian, sehingga menimbulkan wanprestasi yang dapat berujung pada pembatalan perdamaian oleh Pengadilan Niaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan pembatalan perdamaian (homologasi) akibat wanprestasi, serta akibat hukum dari pembatalan perdamaian (homologasi) terhadap debitor dan kreditor berdasarkan Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perdamaian (homologasi) dalam proses PKPU dapat dilakukan apabila debitor terbukti melakukan wanprestasi terhadap kewajiban yang telah disepakati dan disahkan oleh Pengadilan Niaga. Akibat hukum dari pembatalan perdamaian tersebut adalah berakhirnya masa PKPU dan kembalinya debitor pada status pailit, di mana pengurusan dan pemberesan harta kekayaan debitor berada di bawah kewenangan kurator. Selain itu, para kreditor kembali memperoleh haknya sesuai dengan kedudukan masing-masing berdasarkan prinsip pembagian harta pailit yang adil dan proporsional. Putusan ini mencerminkan penerapan asas kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi debitor dan kreditor dalam penyelesaian sengketa utang piutang.
Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Pailit Sukarela Putusan Nomor 41/Pdt. Sus-Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst Rahmadanti, Shafira; Recca Ayu Hapsari; Aprinisa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4509

Abstract

Pailit adalah situasi dimana debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya, yaitu melunasi utang-utang kepada kreditor. Biasanya, debitor yang tidak sanggup  melunasi utangnya disebabkan oleh penurunan dalam keadaan finansial atau situasi keuangan debitor tersebut. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 berperan sebagai dasar hukum yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara Debitor dan kreditor yang berkaitan dengan utang piutang dan penyelesaian utang perusahaan melalui restrukrisasi atau perdamaian. Tujuan  penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis , Penerapan Asas Pembuktian Serderhana Dalam Permohonan Pailit Sukarela  Oleh Debitor (Studi Putusan  Nomor 41/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst) dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menilai Terpenuhinya Unsur Pembuktian Sederhana Dalam Pemohonan Pailit Sukarela (Studi Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dan empiris, dengan terdiri dari data sekunder dan data primer, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan   bahwa penerapan  asas pembuktian sederhana yang diajukan oleh Debitor untuk menyatakan bahwa dirinya layak dipailitkan dapat terbukti sesuai dengan  ketentuan Pasal  2 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailatan dan PKPU. Dengan demikian, Penerapan asas pembuktian sederhana dalam permohonan pailit sukarela oleh debitor sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa unsur pembuktian sederhana telah terpenuhi karena terdapat dua kreditor serta utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dapat diketahui  bahwa hakim mempertimbangkan tidak hanya aspek formil, tetapi juga itikad baik debitor yang mengajukan permohonan pailit secara sukarela. Hakim menilai bahwa debitor bersikap kooperatif dan beritikad baik untuk menyelesaikan kewajiban utangnya melalui mekanisme hukum yang sah.
Pemberdayaan Literasi Energi Bersih melalui Workshop Baterai Motor Listrik Menuju SDGS 4 Transisi NZE Dunan, Hendri; Aprinisa; Santoso, Niki Agus; Aulia Rahmawati
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v7i2.16351

Abstract

Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengimplementasikan program Pemberdayaan Literasi Energi Bersih melalui Workshop Baterai Motor Listrik sebagai bentuk penerapan pengetahuan di dunia industri sekaligus kontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-4 tentang pendidikan berkualitas dan transisi menuju Net Zero Emission (NZE). Kegiatan dilaksanakan melalui kolaborasi antara PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung dan LPPM Universitas Bandar Lampung di beberapa SMK serta bengkel di Kotabumi, Lampung Utara. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis Model Development Life Cycle (MDLC), kegiatan ini meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan pelatihan, praktik perakitan baterai motor listrik, serta evaluasi implementasi. Hasil menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan siswa serta guru SMK terhadap teknologi energi bersih dan penerapan konsep energi terbarukan. Kontribusi utama kerja praktik ini terletak pada penerapan sistem pembelajaran berbasis praktik langsung yang efektif meningkatkan literasi energi bersih sekaligus memperkuat sinergi antara pendidikan vokasi dan industri. Implementasi program ini juga mendorong kesadaran terhadap efisiensi energi dan pengurangan emisi karbon di lingkungan pendidikan.
Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Fintech 2.0 (Mobile Banking) di Kalangan Masyarakat Indonesia Aprinisa Aprinisa; Denaya Syabilla; Nyimas Ratih Z.A.; Salsabila Mindari; Shalsabila Hellenia Y.F.
Journal of Economics and Business Vol 6, No 2 (2024): November
Publisher : Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47729/indicators.v6i2.167

Abstract

Financial technology merupakan salah satu layanan keuangan berteknologi yang menciptakan perubahan dari gaya tradisional menjadi modern yang berkembang di kalangan masyarakat indonesia, yang awalnya pembayaran tunai yang dilakukan secara langsung kini dapat dilakukan melalui transaksi jarak jauh. Digital banking yang merupakan bagian dari fintech 2.0 terus dikembangkan demi pelaksanaan bertransaksi yang semakin maju dengan memakai media aplikasi Mobile Banking. Kegiatan jual beli, dana pinjam, berinvestasi, trading, saving, bahkan mengirim uang melalui aplikasi membuat segalanya lebih mudah, efisien dan efektif.  
Government Responses to International Refugees and Emerging Global Threat: Insights from Türkiye and Indonesia Gia Ayu Fita; Aprinisa Aprinisa
Resolusi: Jurnal Sosial Politik Vol 8 No 2 (2025)
Publisher : Department of Political Science - Universitas Sains Al-Qur’an

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21336742

Abstract

This article examines how Türkiye and Indonesia, as emerging powers with distinct geopolitical roles, respond to the global refugee crisis through a comparative lens informed by Migration Transition Theory and Securitization Theory. Türkiye’s transformation into a major refugee-receiving country following the Syrian conflict has been accompanied by regulatory and integration-oriented policies, yet their implementation remains uneven at the local level. By contrast, Indonesia, despite its non-signatory status to the 1951 Refugee Convention, has evolved into a key transit and host context, relying primarily on humanitarian approaches and cooperation with international organizations. Using qualitative content analysis and thematic coding of secondary sources, this study identifies five central patterns shaping refugee governance: securitization of refugees, ad hoc humanitarian responses, labor market integration of refugees, socio-economic burdens on host communities, and coordination with international organizations. The findings indicate that Türkiye’s relatively institutionalized framework is constrained by resource disparities and administrative fragmentation, while Indonesia exhibits a hybrid governance model that balances humanitarian commitments with security considerations. Overall, the article highlights the adaptive yet fragmented character of refugee governance in the Global South and underscores persistent policy dilemmas between humanitarianism, sovereignty, and security in non-Western refugee-receiving states.
Legal analysis of the regulation of Alternative Dispute Resolution (ADR) in international contract law: A case study in Russia and Indonesia Aprinisa Aprinisa; Niki Agus Santoso; Gia Ayu Fita
Priviet Social Sciences Journal Vol. 6 No. 2 (2026): February 2026
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v6i2.1423

Abstract

The increasing volume of cross-border trade and investment has positioned international contracts as the primary legal instrument governing global business relationships. Along with this development, the potential for contractual disputes between parties subject to different legal systems has intensified. Litigation before national courts is often considered ineffective in resolving international contract disputes because of jurisdictional constraints, lengthy procedures, and difficulties in the recognition and enforcement of judgments. Consequently, Alternative Dispute Resolution (ADR) has emerged as a more flexible and efficient mechanism within international contract law. This study aims to analyze the legal regulation of ADR in international contract law through a case study of Russia and Indonesia. This study employs normative legal research methods using statutory, conceptual, and comparative approaches. The data are derived from primary, secondary, and tertiary legal materials relevant to the regulation of ADR in both countries. The findings indicate that both Russia and Indonesia have normatively adopted international ADR principles, particularly arbitration, and are parties to the 1958 New York Convention. Nevertheless, significant differences exist in the implementation and effectiveness of ADR, influenced by the characteristics of their respective legal systems, policies, and judicial practices. This study concludes that although the normative frameworks governing ADR in Russia and Indonesia are largely aligned with international standards, further strengthening of consistent application and legal certainty is required to ensure the optimal functioning of ADR in the resolution of international contract disputes.
Model Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi dalam Penguatan Economic Security ASEAN: Rekonstruksi Alternative Dispute Resolution melalui Pendekatan Cooperative Security Aprinisa; Gia Ayu Fita
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): IN PRESS - SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3664

Abstract

Integrasi ekonomi ASEAN, peningkatan interdependensi perdagangan dan investasi, transformasi ekonomi digital, serta keterhubungan rantai pasok regional telah menjadikan sengketa ekonomi tidak hanya sebagai persoalan hukum antarpara pihak, tetapi juga sebagai isu yang berimplikasi terhadap economic security kawasan. Meskipun ASEAN telah memiliki berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (EDSM), ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA), dan mekanisme konsultasi sektoral, implementasinya masih menghadapi keterbatasan berupa fragmentasi kelembagaan dan orientasi penyelesaian yang cenderung formal serta reaktif. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterbatasan mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi ASEAN dan merekonstruksi fungsi Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai instrumen preventive dispute management dalam kerangka cooperative security. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perjanjian, konseptual, serta komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN perlu diarahkan dari orientasi dispute settlement menuju pendekatan preventif yang mengintegrasikan konsultasi dini, negosiasi, mediasi, konsiliasi, pembangunan kepercayaan (confidence building), dan Online Dispute Resolution (ODR). Penelitian ini menawarkan ASEAN Economic Security-Oriented ADR Framework sebagai model konseptual yang menempatkan ADR tidak hanya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi sebagai instrumen tata kelola economic security untuk mencegah eskalasi konflik, memperkuat stabilitas perdagangan dan investasi, meningkatkan ketahanan rantai pasok, serta mendukung keberlanjutan integrasi ekonomi ASEAN.
Co-Authors Agustuti Handayani Akbar As, Muhammad Zahien Aldri Frinaldi Alma Zhuhri Febriansyah Andala Rama Putra Barusman Anggalana Anita Fitriyani Appin Purisky Redaputri Ardansyah, Ardansyah ARI KURNIAWAN Arifin Arifin Aristianto, Kayla Astrida AULIA RAHMAWATI Baharrudin, Baharrudin Baharudin Bambang Hartono Bambang Hartono cahyani, dwi putri Chiquita Apriliyandra Crissila Wati, Devia Damayanti, Putri Lidia Denaya Syabilla Dewi Kautsar Dika Hastanto Dwi Romadhan Elvionita, Maulia Erlina B Ferdianza, Rizki Firly, Alika Fita, Gia Ayu Gia Ayu Fita Hamaminata, Gani Hartabela, Dadang Hefrianto, Wafi Rizqullah Hendri Dunan Kautsar, Dewi Lukmanul Hakim Lukmanul Hakim M. Oktaviannur M. Yusuf S. Barusman Muhamad Bagas Ranata Muhammad Ardiansyah Muhammad Fitrasani Rinaldi Muhammad Ramadhan Niki Agus Santoso Ningrat, Gustian Sapta Nyimas Ratih Z.A. Okta Ainita Pascal Utama Mahendra Pawaka, Ardatama Pika Sari Putra, Santoni Putri, Rachel Anzani Rahmadanti, Shafira Raja Kapitan Diningrat Ramadanti , Salsabila Recca Ayu Hapsari Recca Ayu Hapsari Risti Dwi Ramasari Riyadi, Imam Rizaldi, Rizki Rizkyna, Shanaz Robby Yuli Endra S Endang Prasetyawati Salsabila Mindari Shalsabila Hellenia Y.F. Shanaz Rizkyna Silpiani, Yovita silviana sari Simarmata, Marudut J.F. Soewito Soewito Suheri, Dinda Ayu Bela Suta Ramadan Syahputra, M. Bintang Tami Rusli Tobing, Alvarian L Trisnawati, Mayshe Wibowo, Sakung Yuli Endra, Robby Yulia Hesti Zulfi Diane Zaini