Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.654
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum Tadulako Law Review MLJ JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat Unes Law Review Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum Pagaruyuang Law Journal Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat Progressive Law Review Indicators : Journal of Economic and Business BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Amsir Law Jurnal (ALJ) Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Madiun Spoor : Jurnal Pengabdian Masyarakat Case Law Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri Innovative: Journal Of Social Science Research TOFEDU: The Future of Education Journal Journal of Law, Education and Business Jurnal Pengabdian UMKM SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Ulil Albab Journal of Health Education Law Information and Humanities Niswantara
Aprinisa
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 53 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam yang Akan Digunakan Dalam Aksi Tawuran (Studi Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk) Risti Dwi Ramasari; Aprinisa Aprinisa; Dewi Kautsar
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 1, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v1i2.2290

Abstract

Pertanggungjawaban pidana mencakup kerangka peraturan dan prinsip hukum yang mengatur tanggung jawab individu atas tindakan kriminal. Proses ini melibatkan identifikasi kesalahan, peradilan, dan pemberian sanksi. Beban tanggung jawab di bawah hukum pidana tidak hanya berarti memberikan hukuman kepada individu, tetapi juga memastikan bahwa tindak pidana yang dilakukan memang memerlukan pertanggungjawaban. Penelitian ini tujuannya agar diketahui menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan tanpa hak membawa senjata tajam yang akan digunakan dalam aksi tawuran (Studi Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk). Penggunaa pendekatan yuridis empiris dan normatif pada penelitian ini, untuk menyelidiki pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan tanpa hak membawa senjata tajam yang akan digunakan dalam aksi tawuran (Studi Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang ada, serta penelitian lapangan dari wawancara dan observasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Terdakwa dihukum dipenjara selama 1 (satu) tahun, dengan memperhitungkan masa penahanan dan penangkapan yang sudah dijalaninya.
Implementasi Uang Pengganti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk) Bambang Hartono; Aprinisa Aprinisa; Pascal Utama Mahendra
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 1, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v1i2.3556

Abstract

Korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, mencuri, maling, seiring dengan pendapat Nurdjana menyatakan bahwa korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “corruptio”, yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama materiil, mental dan hukum.Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk. dan Bagaimana Mekanisme pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah Pedekatan yuridis normative dan pendekatan empiris. Data sekunder adalah data yang diperoleh melaluistudi kepustakaan (library research) seperti buku-buku literature dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) Bahan Hukum, yaitu, bahan Hukum Primer, sekunder dan tersier. Data Prime adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian (field research) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai kepada objek dalam penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman sebagaimana disebutkan dalam teori Gustav Radbruch dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam siding pengadilan pertama harus berdasarkan teori kepastian hukum dimana dalam membuktikan perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana maka haruslah diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat diproses dalam system peradilan pidana guna menjamin kepastian hukum tersangka, kedua berdasarkan teori kemanfaatan dan teori keadilan bahwa putusan yang diberikan oleh majelis hakim guna memberikan rasa keadilan kepada tersangka tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atau permintaan tersangka atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara (in casu Pemohon), dan Mekanisme Pembayaran Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk, Pengadilan Negeri Tanjungkarang telahmenerapkan Perampasan kekayaan melalui jalur hukum pidana, karena Jaksa penuntut umum dapat membuktikan kesalahan terdakwa bahwa aset yang akan dirampas merupakan aset yang dihasilkan dari perbuatan korupsi yang didakwakan sebagaimana ketetuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penulisan ini ialah Saran Penulis memberikan saran kepada pihak pemerintahan bahwa perlunya pembinaan kesadaran hukum dikalangan masyarakat dan pemerintah, agar terhindar dari budaya korupsi dapat terciptanya ketertiban, ketentraman dalam bermasyarkat dan yang taatakanhukum. Dan Kemudian saran penulis berikan untuk hakim selaku penegakan hukum dalam membuktikan perbuatan tersebut harus mengutamakan keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum guna memberikan rasa keadilan dan rasa damai kepada masyarakat.
Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisonal Belah Ketupat (Studi pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Lampung) Erlina Bachri; Aprinisa Aprinisa; Anita Fitriyani
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 1, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v1i2.3548

Abstract

Pasal 33 Undang-Undang Hak Cipta nomor 19 Tahun 2002 menjelaskan berlaku tanpa batas waktu dan Pasal 34 Undang-Undang Hak Cipta nomor 19 Tahun 2002 menyebutkan tentang masa berlakunya perlindungan hak cipta, “bahwa hak cipta berlaku seumur hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun sesudah ia meninggal”. Kemudian Pasal 29 ayat (2) juga menyebutkan bahwa jika hak cipta itu diwakili oleh dua orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 tahun sesudahnya. Kemudian perlindungan Undang-Undang tersebut diperbarui menjadi Undang-Undang Hak Cipta baru Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 58 ayat (2). Ekspresi budaya tradisional atau EBT (Traditional Cultural Expressions/Expressions of Folklore) sebagai salah satu bentuk dari kekayaan intelektual tradisional. EBT memiliki nilai budaya yang sangat besar sebagai bentuk warisan budaya yang terus menerus berkembang bahkan dalam masyarakat modern di penjuru dunia. Sementara di sisi lain, mereka juga memegang peran penting sebagai bagian dari identitas sosial dan wujud ekspresi budaya dari suatu masyarakat lokal. Ekspresi budaya tradisional Indonesia juga mempunyai potensi ekonomi yang menjanjikan terutama terkait dengan industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif. Motif Belah Ketupat adalah motif khas kabupaten Tanggamus Lampung adat Saibatin. Motif ini berbentuk potongan-potongan kain berwarna putih, kuning, merah dan hitam yang menjadi motif unik khas Tanggamus. Masing- masing warna tersebut melambangkan strata atau kedudukan dalam adat masyarakat Lampung. Permasalahan pada skripsi ini siapakah yang berhak mengajukan perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisonal Belah Ketupat? Bagaimana Efektiftas perlindungan Hukum terhadap Espresi Budaya Tradisonal Belah Ketupat? Metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan permasalahan di atas dapat ditarik kesimpulan Motif Belah Ketupat banyak sekali di gunakan oleh masyarakat tanggamus mau pun masyarakat luar, sehingga masyarakat tanggamus dan pemerintahan mendaftarkan motif belah ketupat melalui Dinas Pariwisata dan kebudayaan untuk mewakili masyarakat Tanggamus agar Motif Belah Ketupat tidak mudah di ambil oleh pihak asing. Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten tanggamus telah mendaftarkan dua karya seni dan satu karya budaya lokal sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Motif Belah Ketupat telah di mendaftarkan secara online dan melakukan tahapan berupa sidang rekomendasi atau lanjutan lalu sidang penetapan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB). sebagaimana di ketahui WBTB merupakan karya budaya yang masih hidup dalam identitas budaya dan masih di ingatan dengan manusia Maka WBTB itu dilindungi oleh Undang-Undang yang Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Motif Belah Ketupat telah efektif setelah di daftarkan oleh pemerintahan, masyarakat menjadi lebih leluasa untuk mengembangkan dan mengenal kan motif tersebut ke masyarakat luar, sehingga masyarakat luar menjadi mengetahui lebih dalam terhadap ciri khas Kabupaten Tanggamus. Adapun saran yang dapat penulis berikan Kepada Pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Lampung hendaknya untuk lebih banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Tanggamus dan sekitarnya terkait dengan mengembangkan budaya dan menjaga karya yang di miliki oleh Kabupaten Tanggamus serta menjaga kelestarian. Sosialisasi juga harus dilakukan pada daerah-daerah kecil dan desa-desa yang masih minim teknologi agar karya yang di miliki mereka bisa di kenal dengan luas. Hal ini dilakukan agar masyarakat di luar Lampung bisa memakai karya miliki Kabupaten Tanggamus . Kepada masyarakat Kabupaten Tanggamus tetap melestarikan karya dan seni budaya, karena semakin berkembangnya Teknologi sekarang akan menjadi punah, Budaya yang sudah ada dari zaman hindu budha harus tetap dilestarikan dan di kembangkan oleh masyarakat sekitar.
Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Rencana Terlebih Dahulu dan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 255/Pid.B/2023/PN Mgl) Hartono, Bambang; Aprinisa, Aprinisa; Putra, Santoni
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2143

Abstract

Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana diungkapkan dalam studi putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Mgl. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang terkait pertanggungjawaban terdakwa dalam tindak pidana tersebut berdasarkan putusan pengadilan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris dengan menganalisis putusan pengadilan sebagai sumber utama data. Dalam konteks ini, penelitian mengeksplorasi faktor penyebab terjadinya penganiayaan dan pertanggungjawaban hukum pelaku yang melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu dan mengakibatkan luka berat. Hasil penelitian menyoroti pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi putusan tersebut, termasuk pemahaman terhadap unsur-unsur pidana dan berbagai faktor yang memengaruhi tindakan terdakwa dan tingkat pertanggungjawaban pelaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana serius dan memberikan kontribusi pada perkembangan sistem peradilan pidana dalam menanggapi kasus-kasus sejenis di masa depan.
TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERDAMAIAN PADA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM SENGKETA KEPAILITAN (Studi Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Putusan Nomor 845K/Pdt.Sus-Pailit/2022) Suheri, Dinda Ayu Bela; Hakim, Lukmanul; Aprinisa, Aprinisa
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 3 (2024): EDISI BULAN SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i3.4730

Abstract

Sengketa kepailitan dalam dunia bisnis seringkali terjadi. Hal ini dikarenakan Debitor tidak dapat membayarkan utangnya yang pada akhirnya akan berdampak kepada aset-aset yang dimilikinya, yang mana aset tersebut menjadi jaminan untuk melunasi utangnya tersebut. Dalam sengketa kepailitan, Kreditor dapat melakukan pengajuan PKPU terhadap Debitor ke Pengadilan Niaga. Sehingga setelah dibuat rencana perdamaian yang telah di setujui oleh para pihak maka dapat disahkan oleh Pengadilan Niaga. Namun jika setelah disahkannya perjanjian perdamaian tersebut Debitor dalam menjalankan isi perjanjian perdamaian tersebut lalai maka dapat diajukan pembatalan perdamaian. Untuk Pembatalan suatu perjanjian perdamaian yang sebelumnya telah dihomologasi pada saat PKPU dapat diajukan oleh Kreditor apabila Debitor lalai dalam menjalankan isi perdamaian tersebut sesuai ketentuan pada Pasal 170 UU No 37 Tahun 2004. Metode yang peneliti gunakan ialah deskriptif analisis yang mana penulis bertujuan untuk mengetahui sebab akibat dari suatu pembatalan perdamaian dalam sengketa kepailitan. Dalam hal ini pula penulis bermaksud untuk menganalisis apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus pailit PT Nipress dan kesesuaian hukum dari putusan hakim tersebut.
Penerapan Justice Collaborator Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 (Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/Pn.Liw) rusli, Tami; Aprinisa, Aprinisa; Ningrat, Gustian Sapta
Pagaruyuang Law Journal Volume 6 Nomor 2, Januari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.4068

Abstract

AbstrakTujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui, memahami dan menganalisis penerapan Justice Collaborator dalam peradilan pidana Indonesia dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Liw. Metode penelitian menggunakan penelitian normative. Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan narkotika secara ilegal. Penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelapnya dengan sasaran generasi muda telah menjangkau berbagai penjuru daerah dan merata diseluruh strata sosial masyarakat mulai dari strata sosial rendah sampai strata sosial elit sekelas pejabat negara. Masalah penyalahgunaan narkotika ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat narkotika mempunyai pengaruh terhadap fisik dan mental, dan apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan di bawah pengawasan dokter atau psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat membahayakan penggunanya. Pengaruh langsung dari narkotika, selain merusak moral dan fisik juga penyakit yang mematikan, yaitu HIV atau AIDS sebagai efek samping dari penggunaan narkotika.
Electric Motorbike Conversion Training to Reduce Pollution and Create A Friendly Environment For Society Redaputri, Appin Purisky; Aprinisa, Aprinisa; Santoso, Niki Agus
JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat Vol 6 No 2 (2024): JURNAL CEMERLANG: Pengabdian Pada Masyarakat
Publisher : LP4MK STKIP PGRI Lubuklinggau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31540/jpm.v6i2.2648

Abstract

Electric motorbike conversion training at Vocational High Schools (SMK) and motorbike workshops in Kotabumi, North Lampung, is a strategic step to prepare future workers to face the electricity-based transportation revolution. This study aims to evaluate the impact of training on improving the technical skills of vocational school students and motorbike repair shop mechanics, as well as analyzing the contribution of training to the adoption of environmentally friendly technology at the local level. The training method includes theoretical exposure, field practice sessions, and case studies to provide an in-depth understanding of electric motor conversion. Evaluation is carried out through practical exams and collecting feedback from participants and instructors. The research results showed a significant increase in participants' knowledge and skills regarding electric motor conversion. Adoption of this technology in local motorbike workshops is also increasing, creating the potential for reduced environmental impact and generating positive effects on the local automotive industry. The conclusion confirms that this training was successful in empowering vocational school students and motorbike repair mechanics, creating new career opportunities, and stimulating economic growth in the region. However, challenges such as adapting infrastructure and changing mindsets were also identified as areas requiring further attention. Therefore, this research provides valuable insights for further development in supporting technical education, industrial innovation and sustainability at the local level.
Pengembangan Keahlian dalam Produksi Kopi Liwa Melalui Pelatihan Penggunaan Mesin Barusman, M. Yusuf S; Dunan, Hendri; Santoso, Niki Agus; Aprinisa, Aprinisa; Redaputri, Appin Purisky
JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat Vol 6 No 2 (2024): JURNAL CEMERLANG: Pengabdian Pada Masyarakat
Publisher : LP4MK STKIP PGRI Lubuklinggau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31540/jpm.v6i2.2649

Abstract

Training on using coffee machines was held to improve the skills of Gamba Kupi Liwa Community members in the coffee production process. Through a theoretical and practical approach, participants are introduced to the concept of using modern machines to increase the efficiency and quality of coffee products. Training involves theory sessions, practical demonstrations, as well as interactive discussions. The training methodology includes exposure to the basic concepts of using coffee machines, hands-on practical sessions using modern equipment, and case studies to demonstrate the application of concepts in the coffee industry. The evaluation was carried out to measure participant understanding and the impact of the training on Gamba Kupi Liwa Community coffee production. The results of the training showed significant improvements in machine usage skills, operational efficiency and product quality. Additionally, training creates a collaborative environment among community members, increasing their involvement in the development of the local coffee industry. Thus, this training not only develops technical skills, but also builds the foundation for sustainable growth in the coffee industry. The success of this training provides a positive view of the potential of the Gamba Kupi Liwa Community to become a major player in the coffee industry, creating a positive impact on the community's economy and society.
IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL MELALUI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA Hartono, Bambang; Aprinisa, Aprinisa; Pawaka, Ardatama
Maleo Law Journal Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v8i1.3815

Abstract

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan mengapa pelaku melakukan pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial, menganalisis implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual secara verbal pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 83 PK/PID.SUS/2019. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan normative yuridis. Faktor utama pelaku melakukan pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial adalah sebagai berikut: pertama, dorongan biologis karena laki-laki memiliki dorongan seksual yang lebih besar dibandingkan perempuan, sehingga laki-laki yang cenderung melakukan tindakan pelecehan terhadap perempuan. Implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual secara verbal pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 83 PK/PID.SUS/2019 yang menjatuhkan pidana pidana penjar selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, masih kurang tepat hal itu dikarenakan hakim tidak melihat secara utuh bahwa keberadaan UU ITE sehingga menimbulkan multi tafsir antara hakim yang ada di Pengadilan Negeri Mataram dengan Hakim Mahkamah Agung. Hakim juga tidak melihat kasus dan perbuatan secara utuh dimulai dari motif, niat sampai dengan tujuan dari perbuatan yang dilakukan oleh Baiq Nuril Maknun sehingga keputusan Mahkamah Agung dianggap mencederai rasa keadilan bagi Baiq Nuril Maknun yang menurut para team pembela/pengacara, Komnas Perempuan dan masyarakat yang simpati bahwa Baiq Nuril Maknun adalah korban pelecehan seksual secara verbal.
PENDAMPINGAN DAN PELATIHAN LEGALITAS USAHA DAN SERTIFIKASI PRODUK UMKM PENGHASIL KERIPIK DESA BUMI SARI, KECAMATAN NATAR, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Hakim, Lukmanul; Aprinisa, Aprinisa; Ainita, Okta; Anggalana, Anggalana; Ardiansyah, Muhammad
Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 1 No. 2 (2022): Juli
Publisher : Pusat Studi UMKM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jpu.v1i2.15

Abstract

Tim Pusat Studi UMKM Universitas Bandar Lampung melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan fokus bidang Hukum dan administrasi publik khususnya peningkatan kapasitas usaha melalui aspek legalitas. Dari survei yang sudah dilakukan Tim menemukan beberapa permasalahan yang dihadapi masyarakat di Desa Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung selatan diantaranya pengelolaan usaha konvensional oleh Pelaku usaha UMKM perlu dibekali ilmu dan sosialisasi mengenai legalitas usaha. Terdapatnya beberapa kelemahan dalam pengelolaan oleh pelaku usaha UMKM di desa bumi sari. Kami menyadari kurangnya edukasi dalam pembekalan ilmu serta produk. Tim pada akhirnya memberikan solusi kepada masyarakat di Desa Bumi Sari Kec Natar Kab Lampung selatan yaitu mengadakan Pelatihan legalitas dan pendampingan, Agar pelaku usaha memahami bagaimana kemasan produk dan memiliki legalitas sesuai dengan kebutuhan dari pelaku usaha tersebut.
Co-Authors Agustuti Handayani Ainita, Okta Akbar As, Muhammad Zahien Aldri Frinaldi Alma Zhuhri Febriansyah Andala Rama Putra Barusman Anggalana Anita Fitriyani Appin Purisky Redaputri Ardansyah, Ardansyah ARI KURNIAWAN Arifin Arifin Aristianto, Kayla Astrida Baharrudin, Baharrudin Baharudin Bambang Hartono Bambang Hartono cahyani, dwi putri Chiquita Apriliyandra Damayanti, Putri Lidia Dewi Kautsar Dika Hastanto Dwi Romadhan Elvionita, Maulia Erlina B Firly, Alika Hakim, Lukmanul Hamaminata, Gani Hartabela, Dadang Hefrianto, Wafi Rizqullah Hendri Dunan Kautsar, Dewi Lukmanul Hakim Lukmanul Hakim M Yusuf S Barusman M. Oktaviannur Mindari, Salsabila Muhamad Bagas Ranata Muhammad Ardiansyah Muhammad Fitrasani Rinaldi Niki Agus Santoso Ningrat, Gustian Sapta Pascal Utama Mahendra Pawaka, Ardatama Pika Sari Putra, Santoni Putri, Rachel Anzani Raja Kapitan Diningrat Ramadanti , Salsabila Ramasari , Risti Dwi Recca Ayu Hapsari Risti Dwi Ramasari Riyadi, Imam Rizaldi, Rizki Rizkyna, Shanaz Robby Yuli Endra S Endang Prasetyawati Shanaz Rizkyna Silpiani, Yovita silviana sari Simarmata, Marudut J.F. Soewito Soewito Suheri, Dinda Ayu Bela Suta Ramadan Syabilla, Denaya Syahputra, M. Bintang Tami Rusli Tobing, Alvarian L Trisnawati, Mayshe Wibowo, Sakung Y.F., Shalsabila Hellenia Yuli Endra, Robby Yulia Hesti Z.A., Nyimas Ratih Zulfi Diane Zaini