Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.582
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum Tadulako Law Review MLJ Unes Law Review Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum Pagaruyuang Law Journal Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat Progressive Law Review Resolusi: Jurnal Sosial Politik Indicators : Journal of Economic and Business BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Amsir Law Jurnal (ALJ) Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Madiun Spoor : Jurnal Pengabdian Masyarakat Case Law Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Priviet Social Sciences Journal TOFEDU: The Future of Education Journal Journal of Law, Education and Business Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian UMKM SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Ulil Albab Journal of Health Education Law Information and Humanities Niswantara Journal of Constitutional, Law and Human Rights
Aprinisa
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 58 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 58 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Terhadap Kasus Melakukan Kekerasan Fisik yang Dilakukan oleh Suami Sah Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 487/PID.SUS/2024/PN.TJK) Trisnawati, Mayshe; Prasetyawati, S Endang; Aprinisa, Aprinisa
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5235

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, memiliki asas yang tidak hanya berfokus pada satu paham hukum, melainkan mengintegrasikan dua konsep penting: rule of law dan "law of law". Konsep rule of law menekankan pentingnya hukum sebagai norma yang harus dipatuhi oleh semua warga negara, termasuk pemerintah. Sementara itu, law of law menekankan pada perlunya hukum yang adil dan berkualitas untuk memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Dalam dekade terakhir, banyak negara di dunia mengadopsi konsep negara hukum sebagai pilar utama dalam pembangunan sistem ketatanegaraan. Hal ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya supremasi hukum untuk menciptakan stabilitas sosial dan keadilan. Indonesia tidak terkecuali; konsep ini diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang semakin mengemuka. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah fakor penyebab kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami sah dalam lingkup rumah tangga berdasarkan studi putusan nomor: 487/pid.sus/2024/pn.tjk dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga berdasarkan studi putusan nomor: 487/pid.sus/2024/pn.tjk. Metode penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif melibatkan studi kepustakaan untuk menganalisis sumber hukum, asas hukum, pendapat ahli, dan peraturan yang berlaku. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan penelitian langsung melalui observasi dan wawancara terkait objek penelitian. Hasil penelitian ini adalah faktor penyebab adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami sah dalam lingkup rumah tangga, maka penulis menganalisa bahwa adanya kekerasan dalam rumah tangga dalam pidana ini cenderung mengarah pada faktor biologis dimana terdakwa X merasa sakit hati karena saksi korban Y menikah siri dengan pria lain dan menolak untuk diajak tinggal bersama lagi hal ini memicu interkasi sosial dan emosi yang negatif. Jadi faktor penyebab yang mendasari terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga, serta pertanggungjawaban terdakwa dalam pidana ini yang diputuskan oleh hakim sesuai dengan putusan nomor: 487/pid.sus/2024/pn.tjk. yaitu Dikarenakan terdakwa memiliki keadaan yang meringankan yaitu bersikap sopan dalam persidangan serta terdakwa menyesal dan tidak mengulang perbuatan maka hukuman yang diberikan terdakwa diringankan berdasarkan pasal 222 KUHAP pidana penjara yaitu 10 bulan. Saran ditujukan penulis kepada Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai KDRT sebagai isu sosial yang serius. Edukasi dan sosialisasi tentang tanda-tanda KDRT, dampak psikologis serta fisik bagi korban, serta pentingnya dukungan terhadap korban harus menjadi prioritas. Diharapkan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih suportif dan terbuka untuk berbicara tentang isu KDRT, sehingga korban merasa aman untuk melapor dan mendapatkan bantuan. Untuk Pemerintah/pihak terkait diharapkan dapat memperkuat kebijakan dan regulasi yang ada mengenai perlindungan terhadap korban KDRT. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku KDRTharus menjadi bagian dari strategi nasional untuk mengurangi angka KDRT. Selain itu, pembentukan lembaga atau unit khusus yang fokus pada penanganan KDRT sangat penting untuk memberikan layanan yang cepat dan responsif bagi korban.
Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur yang Mengakibatkan Penyakit Menular (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.sus-Anak/2024/PN.Gdt) Rizaldi, Rizki; Prasetyawati, S Endang; Aprinisa, Aprinisa
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5253

Abstract

Kriminalitas di Indonesia semakin meningkat dengan berbagai macam tindak pidana yang terjadi, karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat saat ini yaitu tindak pidana pencabulan anak, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Masalah pencabulan mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medis, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pencabulan terhadap anak dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, sehingga hal ini dapat menjadi kenangan buruk bagi anak korban pencabulan. Kejahatan dalam hukum pidana berakhir dipertanggungjawaban yang mesti ditanggung oleh pelaku tindak pidana ataupun pelaku kejahatan, dengan memperhatikan prosedur-prosedur hukum apakah pelaku kejahatan layak diadili atau tidak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan penyakit menular dan pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan penyakit menular tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana. Sedangkan pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung terhadap obyek penelitian seperti wawancara, dokumentasi untuk dapat diterapkan pada permasalahan penelitian. Hasil dari penelitian ini yaitu pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yang mengakibatkan penyakit menular, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, sehingga terdakwa ditahan dan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) dan pelatihan kerja selama 6 bulan di LPKS Insan Berguna Dinas Sosial, Provinsi Lampung, Desa Hurun, Kabupaten Pesawaran. Dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, agar hakim dapat memberikan keadilan yang tepat terhadap perbuatan dari pelaku pidana tersebut dan juga korban. Disarankan kepada orangtua untuk lebih menjaga dan meningkatkan peran keluarga serta lingkungan dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak- anak. Serta bagi kepolisian dan para aparat penegak hukum untuk dapat memberikan edukasi seksual yang komprehensif kepada anak-anak dan remaja dengan cara kegiatan sosialisasi.
OPTIMALISASI TEKNOLOGI PENDIDIKAN: PELATIHAN PEMBUATAN VIDEO PEMBELAJARAN UNTUK GURU DI PULAU LENGUDI Endra, Robby Yuli; Redaputri, Appin Purisky; Aprinisa, Aprinisa; Santoso, Niki Agus; Rizkyna, Shanaz
Madiun Spoor : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37367/jpm.v5i2.433

Abstract

The training on making educational videos on Lengudi Island, which was held from 6-8 August 2024, aims to improve teacher competence in utilizing technology for learning. Based on an initial survey, the majority of teachers have limitations in using technology. This training program involves theory and direct practice, including video planning, production, and editing. The results of the training showed an average increase in teacher skills of 45% based on the pre-test and post-test. In addition, 10 educational videos produced by participants were considered creative, relevant, and in accordance with the curriculum. The main challenges include limited devices and internet access. This training has been shown to improve teacher skills and have a positive impact on the quality of student learning. Recommendations include further training and improving educational infrastructure.
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga Di Bandar Lampung Silpiani, Yovita; Tobing, Alvarian L; Wibowo, Sakung; Aprinisa, Aprinisa
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.7717

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mencari dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban dari kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT). Serta, (2) mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT). Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hingga kehadiran “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” diharapkan dapat menyediakan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)lebih rekognisi. Bentuk perlindungan yang diatur dalam Undang-undang ini merupakan perlindungan sementara terhadap Kepolisian, Pengadilan, dan perlindungan korban pada penempatan “rumah persembunyian”. Namun hasil penelitian baik melalui pihak-pihak yang berwenang ataupun informan, menunjukan bahwa bentuk perlindungan terhadap korban KDRT masih dominan melalui tindakan represif (hukuman penjara) terhadap pelaku, mesklpun per1indungan sementara dan per1indungan permanen dari pihak-pihak yang berwenang masih luput dari perhatian. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT) adalah dominasi gender, masalah ekonomi, trauma masa kecil, poligami dan selingkuh, atau ketidakharmonisan suatu hubungan dalam keluarga. Kata kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Perempuan; Perlindungan Hukum
Aspek Hukum dalam Pemberdayaan Kelompok Wanita Pesisir Cungkeng dalam Rangka Peningkatan Penjualan Produk Serta Daya Saing di Kota Bandar Lampung Aprinisa, Aprinisa; Ainita, Okta
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.925

Abstract

This research was motivated by the absence of legal aspects in order to increase product sales on the Cungkeng Coast, Bandar Lampung City. This research aims to explain the legal aspects of empowering the Cungkeng Coastal Women's Group in order to increase product sales and competitiveness in the city of Bandar Lampung. The method used in this research is a qualitative research method with a field study approach. Data collection techniques using field studies and literature studies. The collected data is processed and analyzed and conclusions are drawn. The results of this research explain that 1) The strategy for increasing capacity through legal aspects in improving processed squid cracker products on the Cungkeng coast includes maintaining product quality, increasing the strength of product branding, improving product quality and providing product guarantees if the product is damaged or unsuitable, and 2 ) Legal aspects in order to increase product sales on the Cungkeng Coast, Bandar Lampung City through several important aspects, including having a business registration number, distribution permit and halal regulations so that coastal nona squid cracker products on the Cungkeng Coast can be better known and trusted by the public.
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR LAUT UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN USAHA MILIK PRIBADI TANPA MEMILIKI PERIZINAN BERUSAHA (STUDI PUTUSAN NOMOR 255/PID.SUS/2023/ PN.TJK Ramasari, Risti Dwi; Aprinisa, Aprinisa; Firly, Alika
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 1 (2024): Volume 7 No 1 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i1.25601

Abstract

Sumber daya air laut merupakan aset alam yang vital bagi kehidupan manusia, mendukung kebutuhan air bersih, industri, perikanan, transportasi, dan pariwisata. Penggunaan sumber daya ini tanpa izin berusaha dapat menimbulkan masalah hukum dan berdampak negatif pada lingkungan laut dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pertanggungjawaban tindak pidana dalam penggunaan sumber daya air laut untuk usaha pribadi tanpa izin berusaha, serta penegakan hukum terkait. Metode penelitian mencakup pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan normatif melibatkan studi kepustakaan untuk memahami asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan empiris melibatkan pengamatan dan wawancara untuk mendapatkan data terkait masalah penelitian. Hasil penelitian menggambarkan permasalahan kompleks, termasuk minimnya kesadaran terhadap peraturan dalam penggunaan sumber daya air laut, lemahnya sistem pengawasan, dan penegakan hukum yang tidak efektif. Kasus studi menunjukkan pertanggungjawaban hukum terhadap terdakwa yang dipidana selama 3 bulan karena kelalaiannya menggunakan sumber daya air laut tanpa izin berusaha. Saran penelitian mencakup perlunya penguatan pengawasan dan sosialisasi hukum terkait tindak pidana penggunaan sumber daya air laut. Pemerintah setempat dan penegak hukum diharapkan melakukan pengawasan aktif dan menyelenggarakan sosialisasi agar masyarakat memahami pentingnya perizinan berusaha. Proses pendaftaran izin penggunaan sumber daya air laut juga perlu disederhanakan untuk mencegah penggunaan ilegal sumber daya air laut. Dengan perbaikan dalam sistem perizinan berusaha dan penegakan hukum, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan dalam penggunaan sumber daya air laut untuk usaha pribadi.
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN UANG GANTI RUGI DENGAN CARA PEMALSUAN SURAT. (STUDI PUTUSAN NOMOR 421/PID.B/2023/ PN.TJK) Ramasari , Risti Dwi; Aprinisa, Aprinisa; Ramadanti , Salsabila
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 1 (2024): Volume 7 No 1 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i1.25602

Abstract

Penelitian ini mengkaji pemalsuan surat kuasa dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan uang ganti rugi. Tindakan pemalsuan surat terkait dengan Pasal 263-267 KUHP, memiliki dampak serius terhadap sistem peradilan dan keamanan hukum. Metode penelitian mencakup pendekatan yuridis normatif dan empiris. Studi kepustakaan digunakan untuk pendekatan normatif, sementara pendekatan empiris melibatkan pengamatan dan wawancara. Adapun hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana, seperti kasus Studi Putusan Nomor 421/Pid.B/2023/PN.Tjk. Hakim mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan memberikan hukuman pidana.Diharapkan Aparat Penegak Hukum perlu tegas dalam memberikan sanksi dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Dan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan disarankan melakukan sosialisasi edukasi tentang prosedur pencairan uang ganti rugi untuk mencegah penipuan dan penggelapan uang.
Pemberdayaan Literasi Digital: Pelatihan Microsoft Office sebagai Upaya Peningkatan Kompetensi Guru di Pulau Lengundi Robby Yuli Endra; Aprinisa; Hendri Dunan; Dika Hastanto; Dwi Romadhan; Shanaz Rizkyna
Niswantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 02 (2024): Niswantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Yayasan Aya Sophia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70508/zfaye073

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital guru di Pulau Lengundi melalui pelatihan intensif Microsoft Office. Guru-guru di wilayah ini menghadapi tantangan keterbatasan infrastruktur teknologi dan minimnya pelatihan, yang berdampak pada rendahnya kompetensi digital mereka. Pelatihan ini dilakukan menggunakan pendekatan praktis berbasis kebutuhan, meliputi penguasaan Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan pada kemampuan peserta, dengan rata-rata nilai post-test mencapai 85 dibandingkan pre-test sebesar 45. Program ini berhasil mendukung guru dalam mengoptimalkan teknologi untuk administrasi pendidikan dan inovasi pembelajaran interaktif. Namun, kendala seperti keterbatasan perangkat dan variasi tingkat kemampuan peserta memerlukan perhatian lebih lanjut. Pelatihan ini menegaskan pentingnya dukungan infrastruktur dan pendampingan berkelanjutan untuk transformasi digital di daerah terpencil.
Legal analysis of the regulation of Alternative Dispute Resolution (ADR) in international contract law: A case study in Russia and Indonesia Aprinisa, Aprinisa; Santoso, Niki Agus; Fita, Gia Ayu
Priviet Social Sciences Journal Vol. 6 No. 2 (2026): February 2026
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v6i2.1423

Abstract

The increasing volume of cross-border trade and investment has positioned international contracts as the primary legal instrument governing global business relationships. Along with this development, the potential for contractual disputes between parties subject to different legal systems has intensified. Litigation before national courts is often considered ineffective in resolving international contract disputes because of jurisdictional constraints, lengthy procedures, and difficulties in the recognition and enforcement of judgments. Consequently, Alternative Dispute Resolution (ADR) has emerged as a more flexible and efficient mechanism within international contract law. This study aims to analyze the legal regulation of ADR in international contract law through a case study of Russia and Indonesia. This study employs normative legal research methods using statutory, conceptual, and comparative approaches. The data are derived from primary, secondary, and tertiary legal materials relevant to the regulation of ADR in both countries. The findings indicate that both Russia and Indonesia have normatively adopted international ADR principles, particularly arbitration, and are parties to the 1958 New York Convention. Nevertheless, significant differences exist in the implementation and effectiveness of ADR, influenced by the characteristics of their respective legal systems, policies, and judicial practices. This study concludes that although the normative frameworks governing ADR in Russia and Indonesia are largely aligned with international standards, further strengthening of consistent application and legal certainty is required to ensure the optimal functioning of ADR in the resolution of international contract disputes.
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur (ABH) Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kla) Muhammad Ramadhan; S Endang Prasetyawati; Aprinisa Aprinisa
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol. 1 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.5418

Abstract

Tindak Pidana Pelecehan Seksual merupakan kejahatan yang sedang marak terjadi di indonesia akhir-akhir ini, dimana pelecehan seksual seringkali melibatkan anak di bawah umur sebagai korbannya. Kasus ini seringkali mengejutkan masyarakat dan menimbulkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap anak dan juga korban lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan empiris, yang melibatkan pengumpulan data primer, sekunder dan juga tersier. Proses analisis dilakukan secara kualitatif berdasarkan aspek yuridis. Sebagai pembahasan dalam penelitian ini ialah apakah faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap Anak Dibawah Umur (ABH) serta bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual Berdasarkan Studi Putusan Nomor : 13/Pid.sus-Anak/2024/PN.Kla. Penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi serta dapat memberikan kontribusi penting dalam pemahaman pembaca juga aparat yang berwenang dalam menjatuhkan hukuman yang pantas bagi setiap pelaku dan juga bagaimanakah perlindungan hukum terhadap setiap anak yang menjadi korban utama pada kasus ini.
Co-Authors Agustuti Handayani Akbar As, Muhammad Zahien Aldri Frinaldi Alma Zhuhri Febriansyah Andala Rama Putra Barusman Anggalana Anita Fitriyani Appin Purisky Redaputri Ardansyah, Ardansyah ARI KURNIAWAN Arifin Arifin Aristianto, Kayla Astrida AULIA RAHMAWATI Baharrudin, Baharrudin Baharudin Bambang Hartono Bambang Hartono cahyani, dwi putri Chiquita Apriliyandra Crissila Wati, Devia Damayanti, Putri Lidia Denaya Syabilla Dewi Kautsar Dika Hastanto Dwi Romadhan Elvionita, Maulia Erlina B Ferdianza, Rizki Firly, Alika Fita, Gia Ayu Gia Ayu Fita Hamaminata, Gani Hartabela, Dadang Hefrianto, Wafi Rizqullah Hendri Dunan Kautsar, Dewi Lukmanul Hakim Lukmanul Hakim M. Oktaviannur M. Yusuf S. Barusman Muhamad Bagas Ranata Muhammad Ardiansyah Muhammad Fitrasani Rinaldi Muhammad Ramadhan Niki Agus Santoso Ningrat, Gustian Sapta Nyimas Ratih Z.A. Okta Ainita Pascal Utama Mahendra Pawaka, Ardatama Pika Sari Putra, Santoni Putri, Rachel Anzani Rahmadanti, Shafira Raja Kapitan Diningrat Ramadanti , Salsabila Recca Ayu Hapsari Recca Ayu Hapsari Risti Dwi Ramasari Riyadi, Imam Rizaldi, Rizki Rizkyna, Shanaz Robby Yuli Endra S Endang Prasetyawati Salsabila Mindari Shalsabila Hellenia Y.F. Shanaz Rizkyna Silpiani, Yovita silviana sari Simarmata, Marudut J.F. Soewito Soewito Suheri, Dinda Ayu Bela Suta Ramadan Syahputra, M. Bintang Tami Rusli Tobing, Alvarian L Trisnawati, Mayshe Wibowo, Sakung Yuli Endra, Robby Yulia Hesti Zulfi Diane Zaini