Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.825
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Lentera Hukum Jurnal Hukum Novelty Pembaharuan Hukum Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Wawasan Yuridika YUSTISI Gorontalo Law Review Jurnal Ilmiah Galuh Justisi JUSTISI Prosiding National Conference for Community Service Project Legal Spirit ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Jurnal Supremasi JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL Jurnal Komunitas Yustisia Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Journal of Judicial Review Batulis Civil Law Review Jurnal Bedah Hukum UNES Journal of Swara Justisia PAMALI: Pattimura Magister Law Review Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) PUSKAPSI Law Review Conference on Community Engagement Project (Concept) SASI
Agustini, Shenti
Universitas Internasional Batam
Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 61 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 61 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Membeli HP Berstatus Black Market Ricardo Stevanus; Shenti Agustini Manurung; Lu Sudirman
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2278

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen yang membeli HP berstatus black market. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen hukum dan studi literatur terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsumen yang membeli HP di pasar black market menghadapi berbagai risiko, termasuk ketidakjelasan asal usul produk, keaslian, dan dukungan purna jual. Meskipun demikian, hukum konsumen memberikan beberapa jaminan dan perlindungan. Perlindungan hukum yang tersedia termasuk hak konsumen untuk memperoleh barang yang sesuai dengan deskripsi, keamanan, dan kualitas yang dijanjikan. Selain itu, konsumen juga dilindungi oleh garansi terhadap kerusakan dan cacat produk. Namun, dalam konteks pembelian barang black market, penerapan hak-hak ini mungkin menjadi lebih rumit karena keterlibatan pihak-pihak yang tidak resmi dalam rantai pasokan. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli HP berstatus black market masih memiliki ruang untuk ditingkatkan. Penting bagi pemerintah, badan regulasi, dan produsen untuk bekerja sama dalam menegakkan hukum dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada konsumen mengenai risiko yang terkait dengan pembelian barang black market. Ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan mengurangi praktik ilegal dalam perdagangan HP.
Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan Yang Tumpang Tindih Dengan Kawasan Hutan Lindung: (Studi Kasus Di Kota Batam) Weydhani Putri, Aulia Andary; Agustini, Shenti; Jaya, Febri
Jurnal Bedah Hukum Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v8i1.1254

Abstract

Penelitian ini membahas kebijakan pemerintah terhadap kepastian hukum bagi pemegang sertifikat hak guna bangunan dalam konteks hutan lindung serta bagaimana prosedur yang dijalani dalam penerbitan sertifikat yang sesuai dengan undang-undang agraria. Kota Batam terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, Batam merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau. Status tanah di Kota Batam terbagi atas tiga yaitu: pertama, tanah yang berada di atas pengelolaan BP Batam dalam kawasan perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ) area, kedua, tanah yang berada di atas pengelolaan pemerintah Kota Batam, dan ketiga, tanah yang bukan berada di atas hak pengelolaan yang berada di atas tanah Negara selain dari Pulau Batam, status tanah kedua dan ketiga berada diluar kawasan perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ) area. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepastian hukum dalam kepemilikan hak guna bangunan di kawasan hutan lindung di kota Batam. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan yuridis normative dengan menggunakan data sekunder. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah, termasuk opsi relokasi dan perubahan batas kawasan hutan, untuk melindungi hak-hak pemilik tanah ini. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.44/Menhut II/2012 jo P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan mengatur penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang sah dalam penunjukan kawasan hutan telah menjadi salah satu solusi dalam penanganan permasalahan persengketaan kepemilikan hak tanah hutan lindung Dalam upaya menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak pemegang sertifikat hak guna bangunan di kawasan hutan lindung, kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, desa, dan masyarakat sangat penting. Proses penyelesaian konflik harus dilakukan dengan adil dan sesuai dengan hukum, dan ini memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak. Keberhasilan dalam menjaga keadilan hukum dalam konteks kawasan hutan lindung bergantung pada bagaimana semua pihak bekerja sama dalam menjalankan seluruh proses hukum yang berlaku. Dengan demikian, hak-hak pemegang sertipikat hak milik atas tanah di kawasan hutan lindung tetap terlindungi, sementara fungsi hutan lindung tetap terjaga”. Kata kunci: Perlindungan Hukum,Pemegang Sertifikat Hak Milik, Kawasan Hutan Lindung
TANTANGAN DALAM PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA : TANTANGAN DALAM PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA agustini, shenti
JUSTISI Vol. 9 No. 1 (2023): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jurnaljustisi.v9i1.1999

Abstract

Indonesia is a state of law. This is due to the existence of a fundamental judicial power that adheres to the principles of the administration of judicial power. One of the principles is the principle of simple, fast and low cost. This is manifested in the settlement of a simple lawsuit. The purpose of this study is to analyze the challenges of settling a simple lawsuit. The research method used is normative juridical and uses juridical and theoretical foundations in analyzing this research. The theory used is the Theory of Legal Certainty by Gustav and Theory of Legal Systems by Lawrence. The results of the study, it was found that Indonesia has provided legal certainty in the settlement of simple lawsuits by stipulating this in PERMA Number 4 of 2019. However, its application still varies based on obstacles caused by legal culture.
Juridical Analysis Of Credit Agreements With Shopee Paylater Agustini, Shenti
JUSTISI Vol. 9 No. 3 (2023): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jurnaljustisi.v9i3.2469

Abstract

Technological developments have an impact on today's business world. Shopee is an online buying and selling application with payment methods made online, namely through the shopee paylater feature or what can be called an online credit agreement. However, there are several cases of default on credit agreements made through the shopee paylater feature. The purpose of this study is to analyze the form and legitimacy of the shopee paylater and settlement of default cases that occur in credit agreements through the shopee paylater. The research method used is normative juridical. The results of the study show that the form of the shopee paylater credit agreement is a standard form of agreement and has legal validity based on the Civil Code. Then the standard agreement is also an implementation of the principle of contractual freedom. If there is a default case in the credit agreement through the shopee paylater, it can be resolved through litigation and non-litigation. Keywords: Credit, Agreement, Shopee
Legal Analysis Regarding Donation Fraud Through Online Media Agustini, Shenti; Situmeang, Ampuan; Agustianto, Agustianto
JUSTISI Vol. 10 No. 2 (2024): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v10i2.2852

Abstract

Indonesia already has regulations in place to regulate digital fraud matter, but these regulations have not been able to accommodate current needs. The novelty in this research is that this research discusses current issues where fraud is carried out using sophisticated technology, namely through cyberspace, even fraud can also be carried out for the reason of a good cause, namely making a donation. The purpose of this study is first, to analyze the laws governing online donation fraud. Second, to identify cases or phenomena regarding fraud that occur online and resolve these cases. then through this research can produce a recommendation or legal solution will be found in overcoming the online fraud case. The method in this study is normative juridical which uses a statutory approach consisting of laws, namely Law Number 9 of 1961 concerning Collection of Money or Goods, Government Regulation Number 29 of 1980 concerning Implementation of Contribution Collection. Then the data collection technique is through literature studies and studies through fraud cases that have occurred. Based on the results of the research, it was found that online donation fraud cases are currently being tried using the criminal law code and the law on information and electronic transactions. However, the two regulations have different elements of fraud and sanctions. Even though Indonesia has a regulation that specifically regulates the collection of donations, however, these two regulations do not regulate the forms of donations that can be made online.
National legal interventions in overcoming underage marriages in indigenous communities Tan, Winsherly; Agustini, Shenti; Agustianto, Agustianto
Jurnal Hukum Novelty Vol. 15 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/novelty.v15i1.a28029

Abstract

Introduction to The Problem: Marriage is everyone's right. However, the phenomenon that occurs is the practice of underage marriage, this also occurs in the indigenous community of the Orang Laut tribe in Lingga Regency.Purpose/Objective Study: The aim of this research is to analyze the regulation of national law and customary law in dealing with underage marriage in the Orang Laut tribal community and to find a concept of legal harmonization that can resolve the practice of underage marriage.Design/Methodology/Approach: The research method used is empirical juridical. The type of data sourced from primary data is through observation and interviews as well as primary data. The basic theories used are the Theory of Legal Work and the Theory of Development Law.Findings: The results of the research state that there is a regulatory inconsistency between marriage law and child protection law. The marriage law allows for underage marriages by applying for dispensation, while Article 26 of the child protection law strictly stipulates that parents are obliged to prevent child marriages from occurring. And there is a culture of "reciprocation" which is the basis for the Sea People tribe to perpetuate the practice of underage marriage. In fact, marriages are only carried out through traditional ceremonies and according to their respective religions without applying for dispensation to the court. This means that the marriage carried out is only valid according to custom and religion and is not legally valid. Therefore, it is necessary to harmonize the law with an institutional approach in overcoming the phenomenon of underage marriage in the indigenous people of the Orang Laut tribe, Lingga Regency.Paper Type: Research Article
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Membeli HP Berstatus Black Market Ricardo Stevanus; Shenti Agustini Manurung; Lu Sudirman
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2278

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen yang membeli HP berstatus black market. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen hukum dan studi literatur terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsumen yang membeli HP di pasar black market menghadapi berbagai risiko, termasuk ketidakjelasan asal usul produk, keaslian, dan dukungan purna jual. Meskipun demikian, hukum konsumen memberikan beberapa jaminan dan perlindungan. Perlindungan hukum yang tersedia termasuk hak konsumen untuk memperoleh barang yang sesuai dengan deskripsi, keamanan, dan kualitas yang dijanjikan. Selain itu, konsumen juga dilindungi oleh garansi terhadap kerusakan dan cacat produk. Namun, dalam konteks pembelian barang black market, penerapan hak-hak ini mungkin menjadi lebih rumit karena keterlibatan pihak-pihak yang tidak resmi dalam rantai pasokan. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli HP berstatus black market masih memiliki ruang untuk ditingkatkan. Penting bagi pemerintah, badan regulasi, dan produsen untuk bekerja sama dalam menegakkan hukum dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada konsumen mengenai risiko yang terkait dengan pembelian barang black market. Ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan mengurangi praktik ilegal dalam perdagangan HP.
Challenges in Credit Agreements when the Debtor Dies: A Consumer Protection Law Perspective Agustini, Shenti; Sudirman, Lu; Agustianto, Agustianto
JURNAL AKTA Vol 12, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i4.48257

Abstract

Credit agreements that include credit life insurance are a way to provide protection for banks and debtors. However, the problem is that the implementation of credit life insurance in credit agreements is not ideal. The purpose of this study is to analyze the legal protection for banks and debtors in credit agreements and to find an appropriate legal solution to provide legal protection for both banks and debtors. The research method used is empirical juridical and utilizes the Legal Protection Theory by Philipus M. Hadjon. The results of the study indicate that the inclusion of credit life insurance in credit agreements is not implemented ideally, so that credit life insurance does not fully provide protection for both banks and debtors as consumers. Therefore, the legal solutions offered in this research are ideal legal protection, information transparency is also necessary, a separate agreement is also needed, a fairer Banker's Clause is also needed, an effective complaint and dispute resolution mechanism is also needed, consistent implementation of Standard Operating Procedures (SOPs) is also necessary.
Regulasi Hukum Ekonomi Digital: Implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Terhadap E-Commerce dan Start-Up di Indonesia Delia, Della; Tan, David; Agustini, Shenti
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/d1hpnz59

Abstract

Kemajuan teknologi digital memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sektor ekonomi dan hukum di Indonesia, terutama bagi pelaku bisnis digital dan startup. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha digital, serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi startup dalam memenuhi ketentuan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan analisis deskriptif berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun UU ITE telah menyediakan landasan hukum yang cukup kuat bagi aktivitas digital, masih terdapat sejumlah hambatan seperti rendahnya kesadaran hukum, tumpang tindih regulasi, serta keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pelaku industri digital guna memperkuat penerapan serta kepatuhan terhadap hukum di sektor ekonomi digital.
Human Rights Protection in Corporate Sector: A Legal Analysis Winsherly Tan; Nurlaily Nurlaily; Shenti Agustini
JURNAL AKTA Vol 13, No 1 (2026): March 2026
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v13i1.50766

Abstract

This study examines the human rights protection in Indonesia’s business sector amid the rapid expansion of contemporary economic activities. Using a normative juridical method supported by statutory, conceptual, and theoretical approaches, the research analyzes the legal dynamics of human rights issues in corporate practices and the dilemmas that arise in their regulation. The findings show that the discourse on business and human rights has gained increasing prominence at global and national levels, encouraging Indonesia to adopt Presidential Regulation Number 60 of 2023 concerning the National Strategy on Business and Human Rights. Although this regulation provides a policy framework for promoting responsible business conduct, it still presents substantive limitations, particularly the absence of a designated independent institution to monitor corporate compliance. This institutional gap reduces the effectiveness of implementation and weakens the state’s capacity to ensure adequate human rights protection in the business environment. Therefore, this study recommends revising Presidential Regulation Number 60 of 2023 and appointing the National Human Rights Commission (Komnas HAM) as the independent supervisory body, in accordance with the mandate of Article 1 of Law Number 39 of 1999. Strengthening regulatory clarity and institutional oversight is essential to improving human rights protection in Indonesia’s business sector.
Co-Authors Agnestya Putri Rizon Aguslina, Aguslina Agustianto Agustianto Agustianto Agustianto, Agustianto Ahmad, Faradina Ahmad, Faradina Binti Alhakim, Abdurrakhman Alvian, Muhammad Adzel Anjani, Indra Afgha Anna Herlinda Ayu Riandini, Vera Bety Lauren Bona Hidayat Christian Jericho Christina Christina Delia, Della Elvianti Elvianti Elza Syarief Elza Syarief, Elza Farahdina, Farahdina Febriyani, Emiliya Fenecia, Evelyn Fitri, Winda FL. Yudhi Priyo Amboro, FL. Yudhi Priyo Geovanni, Grace Hapsari, Autia Kurnia Putri Hidayat, Bona Irawati, Jovita Jassline Mutiara Jaya, Febri Jonker Sihombing Jovan Pratama Jur. M. Udin Silalahi Karo Karo, Rizky Pratama Kristinah, Nelly Lauren, Bety Lu Sudirman Lu Sudirman Lu Sudirman Melisa Melisa Muhammad Anshari, Muhammad Nanda Melani Nelly Kristinah Nipon Sohheng Nurlaily Nurlaily Nurlaily NURLAILY, NURLAILY Park, Jihyun Rantih Maeza Putri Ricardo Stevanus Ricardo Stevanus Rina Shahriyani Shahrullah Rusdiana, Shelvi Samuel Samuel Silviani, Ninne Zahara Sitompul, Grace Margareth Petricia Sitorus, Yohannes DS Situmeang, Ampuan Sohheng, Nipon Tan, David Tan, Winsherly Tantimin Tantimin Tantimin, Tantimin Triana Dewi Seroja Vania Virginia Velany Kosasih Vera Ayu Riandini Weydhani Putri, Aulia Andary Wilson Reinaldo Yohannes DS Sitorus