Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.91
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) SUPREMASI Jurnal Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Interdisciplinary Social Studies Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI) Jurnal Indonesia Sosial Sains Lex Publica Abdi Implementasi Pancasila: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
St. Laksanto Utomo
Universitas Sahid Jakarta
Religion Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA Ade Putri Lestari; St. Laksanto Utomo
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i1.124

Abstract

Pesatnya kemajuan teknologi informasi menjadikan perkembangan yang dinamis dalam bidang ekonomi bisnis salah satunya adalah transaksi bisnis secara online. Adanya pinjam meminjam uang secara online atau financial technology mempermudah masyarakat memperoleh pinjaman dana secara cepat dan mudah dibandingkan lembaga pembiayaan lainnya. Layanan pinjam meminjam secara online didasari dengan perjanjian yang dibuat secara elektronik oleh salah satu pihak yang biasa disebut dengan perjanjian baku, tidak selamanya perjanjian baku menguntungkan para pihak perjanjian lebih banyak dibebankan kepada konsumen. Masalah dari penelitian ini: (1)Bagaimana kepastian perlindungan hukum bagi penerima pinjaman dalam transaksi pinjaman online? (2)Bagaimana akibat hukum dan penanganan pemerintah terhadap klausula baku dalam pinjaman online?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau bahan hukum sekunder.
MEDIASI PERBANKAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA NASABAH DAN BANK Muhammad Audi; St. Laksanto Utomo
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v2i2.114

Abstract

Sektor perbankan memiliki posisi yang strategis sebagai lembaga intermediasi. Dalam menjalakan kegiatannya, bank membutuhkan kepercayaan dari masyarakat. Oleh karenanya sudah seharusnya bank memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat khususnya nasabah. Bank sebagai suatu lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dapat menimbulkan suatu hubungan hukum yang berpotensi mengakibatkan terjadinya sengketa antara nasabah dan bank. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan PBI No 10/1/PBI/2008. Mediasi Perbankan merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa antara nasabah dan bank. Alternatif lain yaitu dengan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sejumlah pertanyaan yakni, bagaimana Mediasi Perbankan dalam penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank? Dan bagaimana perbandingan mekanisme penyelesaian sengketa antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan Mediasi Perbankan oleh Bank Indonesia (BI)?. Untuk meneliti hal-hal tersebut digunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yang bersifat kualitatif.
TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB KOMISI PENYIARAN INDONESIA TERHADAP KONTEN PORNOGRAFI DAN KEKERASAN DALAM MEDIA NETFLIX Joko Saputro; Laksanto Utomo
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i2.160

Abstract

Setiap lembaga penyiaran yang melakukan penyiaran di Indonesia tentu harus patuh terhadap regulasi di Indonesia. Termasuk Netflix yang merupakan lembaga televisi berbayar. Banyaknya konten yang memuat adegan pornografi dan kekerasan pada Netflix membuat Komisi Penyiaran Indonesia berkeinginan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran tersebut karena tidak seusai undangundang. Namun keinginan Komisi Penyiaran Indonesia masih belum dapat dilaksanakan karena perbedaan pendapat dari pemerintah. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana kewenangan KPI dalam membatasi penyiaran konten pornografi dan tindak kekerasan dalam media televisi berbayar Netflix? (2) Bagaimana penghentian penyiaran konten pornografi dan tindak kekerasan dalam media televisi berbayar Netflix yang dilakukan oleh KPI? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah (1) Kewenangan KPI untuk membatasi penyiaran konten pornografi dan kekerasan Netflix sesuai dengan undang-undang penyiaran belum dapat dilakukan karena tidak mendapat izin dari kemkominfo. (2) Prosedur tata cara penghentian program siaran televisi dalam pasal 55 undang-undang penyiaran tidak dapat diterapkan pada Netflix mesktipun Netflix melanggar undang-undang penyiaran dan ITE karena kemkominfo tidak sepemahaman dengan KPI terkait dengan pengawasan penyiaran.
Ethics and Law in Clinical Practice: Public Health Hanna Wijaya; Yohanes Firmansyah; Yana Sylvana; Michelle Angelika S.; St. Laksanto Utomo
Interdisciplinary Social Studies Vol. 1 No. 4 (2022): Reguler Issue
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/iss.v1i4.80

Abstract

Background: Public health is the study of disease prevention to enhance individuals' quality of life. Since the 14th century, public health research has grown in Indonesia. Aim: This research aimed to discuss issues on the health sector, with the primary area of debate being law. Method: This research employs a systematic review of the literature, which belongs to qualitative approach, that is organized by subject and then thoroughly assessed. Findings: Public health services are designed to help people improve their health and reduce the risks of exercising their right to health. A multicultural society is today's public-health concern.
Dualism Between Human Rights and Public Interest in Using Mask During COVID-19 Pandemic Michelle Angelika S; Hanna Wijaya; Yohanes Firmansyah; Yana Sylvana; St. Laksanto Utomo
Interdisciplinary Social Studies Vol. 1 No. 4 (2022): Reguler Issue
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/iss.v1i4.87

Abstract

Background: COVID-19's appearance, and subsequent pandemic, stunned the world. The spread is rapid, and research continues to this day, prompting the WHO and government to develop ever-evolving rules. The group can break the chain of COVID-19 disease transmission by implementing hygiene precautions such as wearing masks, washing hands with soap, bringing hand sanitizers, and maintaining distance, or what is commonly referred to as social distancing and independent isolation. Aim: As the title states, this research aimed to study the dualism between human rights and public interest in using mask during COVID-19 era. Method: This analysis employs a research methodology that includes a review of normative legal studies. Findings: Using a mask is a fundamental right that everyone has to breathe safe, virus-free air. Additionally, a mask promotes group rather than individual interests. As a result, the government acts by enacting legislation restricting the use of masks and enforcing other health protocols during this COVID-19 pandemic period, using sanctions to educate citizens about the importance of mask use today.
SINKRONISASI HUKUM UTANG PAJAK SEBAGAI KREDITOR PREFEREN DALAM PROSES KEPAILITAN Litari Elisa Putri Litari; St. Laksanto Utomo
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 1 (2021): Edisi Februari 2021
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v2i1.8

Abstract

Hukum Pajak mengatur kedudukan Pajak yang memiliki hak istimewa terhadap utang maupun barang-barang wajib pajak namun dalam proses kepailitan ternyata belum dapat memberikan kepastian hukum terhadap keabsahan pajak sebagai kreditor preferen dalam proses kepailitan dan hak mendahulu atas utang pajak yang diatur dalam pengaturan kepailitan sehingga menimbulkan inkonsistensi beberapa putusan pengadilan yang tidak menempatkan Pajak sebagai Kreditor Preferen. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hak mendahulu negara atas Pajak sebagai Kreditor Preferen terhadap utang debitor yang dinyatakan pailit dan sikronisasi pengaturan hukum pajak sebagai kreditor istimewa dalam ketentuan yang diatur dalam hukum Kepailitan . Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini pertama Negara memiliki hak mendahulu atas utang dan barang penanggung pajak yang dinyatakan pailit berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak. Namun dalam praktiknya kreditor buruh dan kreditor separatis juga memiliki hak mendahulu atas utang debitor pailit. Kedua,  menunjukkan adanya ketidaksinkronan terkait pengaturan hukum pajak dan hukum kepailitan atas utang pajak sebagai kreditor preferen yang mempunyai hak istimewa untuk didahulukan daripada kreditor lainya atas utang debitor pailit.
Sosialisasi PERDA Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat St. Laksanto Utomo; Liza Marina; Setyo Utomo; Yenny AS; Salfius Seko; Lenny Nadriana
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 2 No 4 (2022): JPMI - Agustus 2022
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jpmi.677

Abstract

Sosialisasi pentingnya pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat adat tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) agar dapat dipahami dan dapat menghindari konflik konflik atas ketidak tahuan masyarakat adat akan hak haknya yang telah dilindungi oleh pemerintah daerah setempat. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat pada masyarakat adat Dayak Tobak dengan metode sosialisasi dan diskusi. Pokok materi yang diberikan adalah tentang hak hak masyarakat adat dalam mengelola kearifan lokalnya terkait dengan Perda setempat. Hasil dari kegiatan ini adalah para peserta lebih memahami dan mengetahui hal hak mereka agar dijadikan pegangan dalam berbagai aktifitas yang menyangkut aturan aturan adatnya.  
Optimalisasi Fungsi Lembaga Adat dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Adat Osing Banyuwangi Lenny Nadriana; St. Laksanto Utomo; Purnawan D Negara; Dominikus Rato
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 2 No 6 (2022): JPMI - Desember 2022
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jpmi.785

Abstract

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi lembaga adat dalam pemerintahan desa, desa adat di banyuwangi, Hal ini diharapkan untuk dapat mendorong disusunnya peraturan daerah pengakuan masyarakat adat di Banyuwangi yang pada awalnya bermula dari keinginan masyarakat adat osing yang berkehendak membuat Peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak hak masyarakat adat osing. Kegiatan ini dilaksanakan di desa Kemiren masyarakat adat osing berupa penyuluhan optimalisasi lembaga adat. Hasil dari kegiatan ini dapat menjadi dasar dalam Penguatan penataan desa adat, Percepatan pembangunan desa adat secara terpadu, Pemberdayaan lembaga adat, Pengelolaan sumberdaya pembangunan desa berbasis adat. Selanjutnya aksi yang diharapkan adalah tersusunnya peraturan tentang Perlindungan Hak Hak Masyarakat Desa Adat. Penetapan desa wisata oleh pemerintah daerah yang secara nyata dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri, yang selanjutnya bermuara pada rencana penyusunan Peraturan Daerah tentang Peraturan daerah tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Banyuwangi yang didalamnya berisikan hak hak masyarakat adat dalam pengelolaan dengan kearifan lokalnya, Sehingga peran serta masyarakat adat Osing Banyuwangi dapat terakomodir dan terlindungi dalam berbagai hal peran dalam pembangunan khususnya pengembangan pariwisata daerah.
Converting Mall-Apartments and Hotels Into Covid-19 Emergency Hospitals Hanna Wijaya; St. Laksanto Utomo
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 08 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.738 KB) | DOI: 10.59141/jiss.v2i08.383

Abstract

The outbreak of the Coronavirus Disease 19 (COVID-19) which afterwards became a pandemic, impacted the world. Because of the rapid spread and ongoing research, World Health Organization (WHO) and the government had created regulations that are constantly changing. President Joko Widodo recommended to utilize the unused buildings as emergency hospitals in order to accelerate the handling of the Covid-19 virus in Indonesia. Lippo Group's owner wants to assist the government by converting Plaza Mampang Mall into Siloam Hospital (a Covid-19 emergency hospital), which will be housed in the same building as the Nine Residence Apartments. As a result, the inhabitants of the unit protested regarding the building changing function. The research focuses on the function of apartement to a COVID-19 emergency hospital, as well as the obligations of building owners for the transfer of functions. For COVID-19, not only Nine Residence mall-apartment but also some hotels served as emergency hospitals. This study employs normative juridical research, with the law approach and the case approach as approaches. Secondary data was used as a source of information, and the research material was obtained through a library study. The findings of this study show that the building owner's procedure of transferring function to the mall-apartment must meet administrative and technical requirements in accordance with the building's purpose. If the function transfer of apartement nine residence, had a bad results to the owner of the apartment unit, then the owner of the building must be responsible to the owner of the apartement unit.
Corona Virus Legal Protection For Patients According To Law No. 44 Year 2009 Concerning Hospital Michelle Angelika S; St. Laksanto Utomo
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 08 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (471.249 KB) | DOI: 10.59141/jiss.v2i08.386

Abstract

The COVID-19 epidemic that struck Indonesia has had farreaching consequences for the Indonesian people in terms of health, legal, social issues, and so on. Because of the virus's rapid transmission, patients who are infected are entitled to legal protection under Law No. 44 of 2009. The hospital's responsibility to coronavirus patients is to provide all patient rights as outlined in the applicable laws and regulations. Sanctions will be imposed in accordance with existing rules and regulations if this is not done.
Co-Authors ., Marthin Aartje Tehupeiory, Aartje Ade Putri Lestari Adiasih, Ning Andi Suriyaman Mustari Pide Angelika, Michelle APHA, Journal Manager Ardianto, Yosia Audi, Muhammad Bustami, Simona Diane Prihastuti Diny A Sandrasari, Diny A Dominikus Rato Dominikus Rato Elfrida Ratnawati Gatot R Hastoro Hammar, Robert K.R Hanna Wijaya Hanna Wijaya Hanna Wijaya I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung Joko Saputro Kholil Kholil Kunthi Tridewiyanti Lenny Nadriana Lestari, Ade Putri Litari Elisa Putri Litari Liza Marina Maria T.Geme Michelle Angelika S Michelle Angelika S Michelle Angelika S. Mohammad Jamin Muhammad Audi Nam Rumkel Nur Aida, Nur Nur, Abdul Rahman Purnawan D Negara Rina Yulianti Rosnidar Sembiring Rozikin, Imam Salfius Seko Salsabila, Unik Hanifah Saputro, Joko Sara, Rineke Setyo Utomo Siska Siska Sri Warjiyati Sulastriyono . Sulistyowati Irianto, Sulistyowati Suyanto . Sylvana, Yana Trisia, Marlisa Ayu Wayan P. Windia Wulansari, Chatarina Dewi Yana Sylvana Yana Sylvana Yenny AS Yohanes Firmansyah Yulia .