Articles
<![CDATA[PERMASALAHAN OUTSOURCING DALAM SISTEM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[St. Laksanto Utomo]]>
<![CDATA[ Lex Publica Vol. 1 No. 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[APPTHI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (399.853 KB)
<![CDATA[Pola perjanjian kerja dalam bentuk outsourcing secara umum adalah ada beberapa pekerjaan kemu- dian diserahkan ke perusahaan lain yang telah berbadan hukum, dimana perusahaan yang satu tidak berhubungan secara langsung dengan pekerja tetapi hanya kepada perusahaan penyalur atau penge- rah tenaga kerja. Model outsourcing dapat dibandingkan dengan bentuk perjanjian pemborongan bangunan walaupun sesungguhnya tidak sama. Perjanjian pemborongan bangunan dapat disamakan dengan sistem kontrak biasa sedangkan outsourcing sendiri bukanlah suatu kontrak. Permasalahan dalan sistem outsourcing secara garis besar terbagi atas beberapa masalah inti. Pertama, masalah terdapat dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia. Kedua, permasalahan terdapat dalam pelaksanaan pemberian hak pekerja. Ketiga, permasalahan dalam jenis pekerjaan yang dapat dioutsourcingkan. Keempat, permasalahan yang terdapat dalam hubungan kontrak kerja antara perusahaan outsourcing dengan pengguna jasa outsourcing. Kelima, permasalahan yang terdapat pada tenaga kerja outsourcing itu sendiri.]]>
<![CDATA[UPAYA MENDORONG PENANAMAN MODAL DENGAN PENATAAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG EKONOMI ]]>
<![CDATA[St. Laksanto Utomo]]>
<![CDATA[ Lex Publica Vol. 2 No. 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[APPTHI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penanaman modal sangatlah signifikan dengan kebutuhan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dan segi manfaat ada dua akibat utama dari penanaman modal yang menguntungkan Indonesia. Penataan hukum investasi dalam upaya menciptakan iklim investasi tersebut, telah dimulai dengan kehadiran Undang-Undang Penanaman Modal yang secara normatif telah mengakomodir berbagai kepentingan para penanam modal asing. Indonesia, bahwa salah satu upaya untuk menggerakkan kembali perekonomian Nasional adalah bagaimana menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif. Dengan penataan hukum ekonomi khususnya hukum investasi diharapkan mendorong investasi di Indonesia, baik penanaman modal dalam negeri maupun asing. Kebijakan-kebijakan yang diru- muskan haruslah yang mampu membuat Indonesia bersaing dengan negara-negara di ASEAN khu- susnya, dalam menarik investasi asing. Secara spesifik, tujuan utama pembentukan UUPM adalah sebagai berikut; “memberikan kepastian hukum dan kejelasan mengenai kebijakan penanaman mo- dal dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional sehingga dapat meningkatkan jumlah dan kualitas investasi yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, peningkatan ekspor dan penghasilan devisa, peningkatan kemampuan teknologi, peningkatan kemampuan daya saing nasional, dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT ADAT WAEREBO DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL ]]>
<![CDATA[St. Laksanto Utomo]]>;
<![CDATA[Lenny Nadriana]]>;
<![CDATA[Gatot R Hastoro]]>
<![CDATA[ Abdi Implementasi Pancasila:Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 3 No 1 (2023): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35814/abdi.v3i1.4887
<![CDATA[Seperti telah diketahui bersama bahwa Desa adat Wae Rebo merupakan desa yang berada di provinsi manggarai NTT yang masih mempertahankan kearifan lokalnya dari segi cara hidup dan tatanan tatanan kehidupannya, Desa Adat Wae Rebo pernah mendapat penghargaan UNESCO Asia Pasific Award Heritage Conservation, yang merupakan penghargaan tertinggi dalam bidang konservasi warisan budaya pada tahun 2012, Seiring dengan perkembangan informasi, waerebo menjadi salah satu destinasi wisata dunia, untuk itu masyarakat waerebo perlu upaya peningkatan kapasitas dalam pengelolaan pariwisata yang berbasis kearifan lokalnya. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman atas hak layat dan pengelolaannya terkait dengan semakin banyaknya kegiatan pariwisata di desa waerebo, yang rentan akan terjadi konflik atas lahan. Metode yang digunakan adalah penyuluhan terhadap tokoh adat serta masyarakat adat waerebo Hasil dari kegiatan ini menjadikan Masyarakat adat Waerebo menyadari akan pentingnya pemahaman arti dan manfaat Hak Ulayat bagi kelangsungan hidup selanjutnya, menyadari pentingnya pelayanan yang baik terhadap wisatawan, serta pentingnya pendaftarkan ciptaan mereka agar tidak diakui oleh pihak lain]]>
<![CDATA[MEDIASI PERBANKAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA NASABAH DAN BANK ]]>
<![CDATA[Audi, Muhammad]]>;
<![CDATA[Utomo, St. Laksanto]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2019): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/supremasi.v2i2.114
<![CDATA[Sektor perbankan memiliki posisi yang strategis sebagai lembaga intermediasi. Dalam menjalakan kegiatannya, bank membutuhkan kepercayaan dari masyarakat. Oleh karenanya sudah seharusnya bank memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat khususnya nasabah. Bank sebagai suatu lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dapat menimbulkan suatu hubungan hukum yang berpotensi mengakibatkan terjadinya sengketa antara nasabah dan bank. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan PBI No 10/1/PBI/2008. Mediasi Perbankan merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa antara nasabah dan bank. Alternatif lain yaitu dengan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sejumlah pertanyaan yakni, bagaimana Mediasi Perbankan dalam penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank? Dan bagaimana perbandingan mekanisme penyelesaian sengketa antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan Mediasi Perbankan oleh Bank Indonesia (BI)?. Untuk meneliti hal-hal tersebut digunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yang bersifat kualitatif.]]>
<![CDATA[KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Lestari, Ade Putri]]>;
<![CDATA[Utomo, St. Laksanto]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/supremasi.v3i1.124
<![CDATA[Pesatnya kemajuan teknologi informasi menjadikan perkembangan yang dinamis dalam bidang ekonomi bisnis salah satunya adalah transaksi bisnis secara online. Adanya pinjam meminjam uang secara online atau financial technology mempermudah masyarakat memperoleh pinjaman dana secara cepat dan mudah dibandingkan lembaga pembiayaan lainnya. Layanan pinjam meminjam secara online didasari dengan perjanjian yang dibuat secara elektronik oleh salah satu pihak yang biasa disebut dengan perjanjian baku, tidak selamanya perjanjian baku menguntungkan para pihak perjanjian lebih banyak dibebankan kepada konsumen. Masalah dari penelitian ini: (1)Bagaimana kepastian perlindungan hukum bagi penerima pinjaman dalam transaksi pinjaman online? (2)Bagaimana akibat hukum dan penanganan pemerintah terhadap klausula baku dalam pinjaman online?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau bahan hukum sekunder.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB KOMISI PENYIARAN INDONESIA TERHADAP KONTEN PORNOGRAFI DAN KEKERASAN DALAM MEDIA NETFLIX ]]>
<![CDATA[Saputro, Joko]]>;
<![CDATA[Utomo, Laksanto]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 3 No 1 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/supremasi.v3i2.160
<![CDATA[Setiap lembaga penyiaran yang melakukan penyiaran di Indonesia tentu harus patuh terhadap regulasi di Indonesia. Termasuk Netflix yang merupakan lembaga televisi berbayar. Banyaknya konten yang memuat adegan pornografi dan kekerasan pada Netflix membuat Komisi Penyiaran Indonesia berkeinginan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran tersebut karena tidak seusai undangundang. Namun keinginan Komisi Penyiaran Indonesia masih belum dapat dilaksanakan karena perbedaan pendapat dari pemerintah. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana kewenangan KPI dalam membatasi penyiaran konten pornografi dan tindak kekerasan dalam media televisi berbayar Netflix? (2) Bagaimana penghentian penyiaran konten pornografi dan tindak kekerasan dalam media televisi berbayar Netflix yang dilakukan oleh KPI? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah (1) Kewenangan KPI untuk membatasi penyiaran konten pornografi dan kekerasan Netflix sesuai dengan undang-undang penyiaran belum dapat dilakukan karena tidak mendapat izin dari kemkominfo. (2) Prosedur tata cara penghentian program siaran televisi dalam pasal 55 undang-undang penyiaran tidak dapat diterapkan pada Netflix mesktipun Netflix melanggar undang-undang penyiaran dan ITE karena kemkominfo tidak sepemahaman dengan KPI terkait dengan pengawasan penyiaran.]]>
<![CDATA[KAJIAN PENGEMBANGAN INDUSTRI RUMAHAN IKAN ASAP DI KABUPATEN KENDAL MELALUI PENERAPAN GMP (Good Manufacturing Practice) ]]>
<![CDATA[Sandrasari, Diny A]]>;
<![CDATA[Kholil, Kholil]]>;
<![CDATA[Utomo, Laksanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan Vol 1 No 2 (2018): Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan DECEMBER 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/kewirausahaan.v1i2.130
<![CDATA[Kabupaten Kendal merupakan salah satu daerah yang mempunyai industry rumah tangga ikan asap. Ikan asap yang dihasilkan mempunyai kualitas yang rendah sehingga belum mampu bersaing dengan produk sejenis yang dihasilkan dari daerah lain. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses produksi ikan asap dan mengkaji penerapan GMP (Good Manufacturing Practice) pada industri rumahan ikan asap tersebut. Metode yang dilakukan adalah metode survey pada industri rumahan ikan asap di desa Tambak Sari, Kabupaten Kendal dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses pengolahan ikan asap masih bersifat tradisonal dengan peralatan sederhana, teknologi masih bersifat turun temurun, mutu bahan baku rendah, serta kurang memperhatikan aspek sanitasi dan hygienis sehingga berpeluang terjadinya kontaminasi. Selain itu, infrastruktur yang dimiliki sangat minim, keamanan produk yang tidak terjamin, dan pengelolaan usaha masih bersifat kekeluargaan dengan tingkat kemampuan manajemen yang kurang baik. Penerapan GMP perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk ikan asap agar mampu bersaing di pasaran dan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat daerah Kabupaten Kendal.]]>
<![CDATA[Urgensi dan Dinamika Proses Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat di Indonesia ]]>
<![CDATA[Siska, Siska]]>;
<![CDATA[Utomo, Laksanto]]>;
<![CDATA[Sara, Rineke]]>;
<![CDATA[Rozikin, Imam]]>
<![CDATA[ Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 5 No. 1 (2025): April 2025, JGPI ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/jgpi.v5i1.759
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan dinamika proses Rancangan Undang-Undang (RUU) masyarakat hukum adat di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis isi. Sumber data utama yang digunakan meliputi dokumen RUU, naskah akademik, laporan hasil pembahasan DPR, serta literatur ilmiah relevan lainnya. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penelaahan mendalam terhadap dinamika panjang yang terjadi dalam pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat, serta bagaimana urgensinya, sehingga menjembatani kekosongan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menemukan bahwa pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat sangat penting untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, terutama terkait dengan tanah dan sumber daya alam yang mereka kelola. RUU ini dapat mengatasi konflik antara hukum adat dan hukum negara, memberikan kepastian hukum, serta mendukung keberlanjutan budaya dan ekosistem melalui pengakuan kearifan lokal. Meskipun telah ada upaya dari berbagai pihak, proses legislasi RUU ini terhambat oleh kurangnya koordinasi dan hambatan politik, seperti keterlambatan pengajuan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara DPR, pemerintah, dan masyarakat adat untuk mempercepat pengesahan dan memastikan perlindungan hak-hak masyarakat adat secara optimal.]]>
<![CDATA[Pengaruh Karantina Di Era Pandemi Covid-19 Terhadap Aspek Psiko-Sosial Masyarakat ]]>
<![CDATA[Angelika, Michelle]]>;
<![CDATA[Utomo, Laksanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i2.39200
<![CDATA[The COVID-19 pandemic in Indonesia has had a huge impact on Indonesian society from health, legal, social, and other perspectives. With the rapid spread of the virus, the government is close to preventing and controlling the COVID-19 pandemic as early as possible. One of the measures taken is the Indonesian Government Regulation Number 21 of 2020. This is in line with the concept of Utilitarianism, which emphasizes benefits. But on the other hand, people are also social creatures who are accustomed to socializing with other communities. When facing the COVID-19 pandemic, people are ordered to isolate themselves for a prolonged period, impacting psychosocial changes. The Indonesian government determines the status of a community emergency through Presidential Decree No. 11 of 2020]]>
<![CDATA[Converting Mall-Apartments and Hotels Into Covid-19 Emergency Hospitals ]]>
<![CDATA[Hanna Wijaya]]>;
<![CDATA[St. Laksanto Utomo]]>
<![CDATA[ Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 08 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/jiss.v2i08.383
<![CDATA[The outbreak of the Coronavirus Disease 19 (COVID-19) which afterwards became a pandemic, impacted the world. Because of the rapid spread and ongoing research, World Health Organization (WHO) and the government had created regulations that are constantly changing. President Joko Widodo recommended to utilize the unused buildings as emergency hospitals in order to accelerate the handling of the Covid-19 virus in Indonesia. Lippo Group's owner wants to assist the government by converting Plaza Mampang Mall into Siloam Hospital (a Covid-19 emergency hospital), which will be housed in the same building as the Nine Residence Apartments. As a result, the inhabitants of the unit protested regarding the building changing function. The research focuses on the function of apartement to a COVID-19 emergency hospital, as well as the obligations of building owners for the transfer of functions. For COVID-19, not only Nine Residence mall-apartment but also some hotels served as emergency hospitals. This study employs normative juridical research, with the law approach and the case approach as approaches. Secondary data was used as a source of information, and the research material was obtained through a library study. The findings of this study show that the building owner's procedure of transferring function to the mall-apartment must meet administrative and technical requirements in accordance with the building's purpose. If the function transfer of apartement nine residence, had a bad results to the owner of the apartment unit, then the owner of the building must be responsible to the owner of the apartement unit.]]>
