Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

Smart System Augmented Reality For Cultural and Tourism Mapping in North Padang Lawas Rosyid, Januard; Rahayu Putri, Perra Budiarti; Irawan, Feri; Harahap, Hartati
INOVTEK Polbeng - Seri Informatika Vol. 9 No. 2 (2024): November
Publisher : P3M Politeknik Negeri Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35314/8p1bvz90

Abstract

The era of digital technology continues to develop rapidly which opens up new opportunities, including in cultural mapping and tourism. The aim of this research is to develop and evaluate the effectiveness of the Augmented Reality AR system in improving tourism experiences and cultural understanding in North Padang Lawas with innovations in improving tourism experiences through AR. The cultural and tourism potential of North Padang Lawas includes Bahal I Temple, Bahal II Temple, Bahal III Temple, Aek Milas Pangirkiran, Sagayung Lake, Danao Tao, Paya Goti Lake and Siombob Waterfall. The use of AR in cultural and tourism mapping makes it easier for tourists to navigate with additional information presented interactively. The research method stages are: First, Literature Study: collecting information about AR technology, Second, Survey and Interview: interviews with tourists, local communities, tourism stakeholders and cultural experts. Third Prototype Development: Developing an AR application prototype. Fourth Testing and Evaluation: Testing the AR application can run on an Android smartphone and the AR application can scan tourist and cultural barcodes. Next, evaluate the effectiveness of the application in improving tourism experiences and understanding of cultural heritage in North Padang Lawas. Fifth Data Analysis: data obtained from surveys, interviews and application testing to evaluate the success of applying AR technology in cultural and tourism mapping in North Padang Lawas. AR technology in tourism and culture can enrich tourism and culture with different interactive experiences, education, digitalization, tourism and culture preservation and innovation in developing mapping of cultural and tourist objects
Pendampingan Pengendalian Fungi pada Aggur Caru Club Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hasil Panen: Indonesia Sukendar, Niken Sylvia Puspitasari; Etica, Use; Rusli, Latiefa; Rohman, Mohamad Alim; Irawan, Feri; Ahdi, Istaufal
Jurnal Abdimas Madani dan Lestari (JAMALI) Volume 06, Issue 02, September 2024
Publisher : UII

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/jamali.vol6.iss2.art9

Abstract

Diseases in the vine can affect the quality and quantity of grape production. The majority of members of the Caru Wine Club (ACC) still do not know the type of disease in the vine and how to control it. This activity aims to provide assistance in fungal control to ACC partners. The implementation method is through direct assistance to ACC partners in Caru hamlet, Bajang village, Mlarak District, Ponorogo Regency consisting of 22 members. The training stage begins with plant identification, training and practice of making sulfur jaddam fungicides, as well as control by spraying sulfur jaddam fungicides. The results of the training showed that ACC partners were already able to create sulfur jaddam fungicides, identify plants infested with fungi, and spray skills correctly. Spraying is carried out once a week for one month. The impact of this activity proves that grape plants that have been sprayed using the sulfur jaddam fungicide can reduce pests on grape plants. The sulfur jaddam fungicide applied to the vine is able to reduce diseases in the vine so that the vine is quite resistant to disease and thrives. To maximize crop yields, partners need to be disciplined regarding the time of spraying grapes because it will affect the growth of fungi that can damage plants if the spraying of jaddam sulfur fungicide is inconsistent.
2024 Election Reflections: Political Ambition and Legal Defeat Siti Handayani Herdiyanti; Dhea Alfie; Feri Irawan; Gilang Respati; Imas Rosidawati Wiradirja
International Journal of Scientific Multidisciplinary Research Vol. 2 No. 8 (2024): August 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/ijsmr.v2i8.10923

Abstract

The 2024 election in Indonesia faces significant challenges related to political ambitions and legal defeats, which have impacted the integrity and implementation of the election process. Political ambitions from candidates and political parties often lead to violations of election rules, including the spread of misleading information and manipulation of voting results. Legal defeats, such as violations of campaign rules and the inability of law enforcement to handle these cases, undermine public trust in the democratic system and law enforcement institutions. This article examines the impact of these legal defeats and provides recommendations for reforms in election regulations, increased law enforcement, transparency, and political education. Comprehensive reform efforts are needed to ensure fair elections and increase public trust in the democratic process in the future
ANALISIS KEBIJAKAN UU CIPTA KERJA DAN PENGARUH TERHADAP #KABURAJADULU SEBAGAI REAKSI PUBLIK DI MEDIA SOSIAL Ilham Oktora Rahadian; Feri Irawan; Damar Wibisono; Imam Mahmud; Usman Raidar
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 6 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juni
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i6.2131

Abstract

Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020 bertujuan untuk menyederhanakan peraturan dan mendorong investasi, tetapi menuai kontroversi karena dianggap merugikan hak pekerja dan tidak transparan saat prosesnya. Reaksi publik terhadap kebijakan ini salah satunya muncul tagar di media sosial #KaburAjaDulu sebagai bentuk kekecewaan terhadap kesejahteraan pekerja dan keinginan untuk bermigrasi ke luar negeri. Penelitian ini menganalisis dampak UU Cipta Kerja terhadap fenomena #KaburAjaDulu dengan pendekatan teori mobilitas sosial (konsep push and pull). Penelitian menggunakan metode analisis kebijakan dan analisis konten pada platform media sosial seperti Youtube, Instagram, Threads, dan berita online. Penelitian ini menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja menjadi faktor pendorong para pekerja untuk migrasi akibat dari penurunan upah, ketidakpastian status pekerja, dan ketidakpercayaan pada pemangku kebijakan, peluang kerja yang banyak dan lebih baik di Luar Negeri menjadi faktor penariknya. Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan agar lebih pro terhadap rakyat serta transparan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini memberikan perspektif baru akan hubungan antara kebijakan dan reaksi masyarakat di era digital.
OPTIMALISASI PERAN APOTEK HIDUP DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAN KESEHATAN KELUARGA DI DESA GUNUNG TUA JAE Siregar, Hari Penata; Irawan, Feri; Tanjung, Akhir Abadi; Harahap, Khoirinnysa; Overita, Indriati
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2024): Volume 5 No. 3 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i3.29750

Abstract

Desa Gunung Tua Jae merupakan salah satu desa di Indonesia yang menghadapi tantangan dalam menjaga ketahanan pangan dan kesehatan keluarga. Sebagian besar masyarakat desa ini berprofesi sebagai petani. Namun, masih terdapat permasalahan terkait dengan ketahanan pangan dan kesehatan keluarga di desa ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan upaya dalam mendukung ketahanan pangan dan kesehatan keluarga di desa tersebut. Ketahanan pangan menjadi isu penting yang perlu diperhatikan, terutama di daerah pedesaan. Masalah ketahanan pangan di desa Gunung Tua Jae dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan lahan, kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam budidaya tanaman pangan, serta minimnya diversifikasi pangan lokal. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan tanaman obat-obatan lokal, serta terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan peran Apotek hidup di desa Gunung Tua Jae. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Apotek hidup telah berperan signifikan dalam mendukung ketahanan pangan dan kesehatan keluarga di Desa Gunung Tua Jae. Apotek hidup tidak hanya menyediakan akses yang mudah terhadap tanaman obat dan rempah lokal, tetapi juga memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang cara mengelola serta memanfaatkan tanaman obat tersebut. Hal ini telah meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya kesehatan dan nutrisi, serta mengurangi ketergantungan pada obat-obatan modern yang mahal dan sulit dijangkau.
Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Asas Keseimbangan dan Profesionalitas Pelayanan Publik di Kecamatan Naringgul Berdasarkan Pasal 4 Perda Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik Irawan, Feri; Ahmad Saebani, Beni; Alamsyah, Taufiq
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1705

Abstract

This study discusses the review of siyasah dusturiyah on the implementation of the principle of balance of rights and obligations, as well as the professionalism of public services based on Article 4 of Cianjur Regency Regional Regulation Number 6 of 2013 concerning Public Services. The purpose of this study is to determine the implementation of the principle of balance of rights and obligations, as well as the principle of professionalism of public services in Integrated Administrative Services in Naringgul District, to determine government policies in overcoming obstacles to Integrated Administrative Services in Naringgul District, and to determine the review of Siyasah Dusturiyah on the implementation of the principle of balance of rights and obligations, as well as the principle of professionalism of public services in Integrated Administrative Services in Naringgul District based on Article 4 of Cianjur Regency Regional Regulation Number 6 of 2013 concerning Public Services. The method used is qualitative research method with descriptive type. As for the results of this study, the implementation of Integrated Administrative Services in Naringgul District is in accordance with the concept of siyasah dusturiyah, which is to regulate the interests of the people for the achievement of benefits.
The Role of the International Criminal Court (ICC) in Resolving Israeli War Crimes Against Palestinian Civilians Dion Untung Wijaya; Feri Irawan; Gilang Respati
Formosa Journal of Sustainable Research Vol. 3 No. 4 (2024): April, 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjsr.v3i4.8958

Abstract

The Israeli-Palestinian conflict, especially in the context of war crimes that harm Palestinian civilians, has become the focus of world attention. The International Criminal Court (ICC), based on the 1998 Rome Statute, has jurisdiction over crimes of genocide, crimes against humanity, war crimes and crimes of aggression. This research analyzes the role of the ICC in dealing with Israeli war crimes against Palestinian civilians. The ICC, as a permanent international tribunal, can try perpetrators of war crimes regardless of their official capacity in their country of origin. The ICC has the potential to provide justice for Palestinian victims of war crimes, although the challenge is to exercise jurisdiction over non-party states and ensure its decisions comply with international expectations for justice and peace
Alleged Violation of Article 35 Paragraph (1) of Law Number 20 of 2008 Regarding the Implementation of the Partnership between PT Bulungan Citra Agro Persada (PT Bcap) and the Multi-Business Cooperative Mega Buana Decision: 21/KPPU-K/2019 Priyanto, Eka; Mardiansah, Songgi; Respati, Gilang; Irawan, Feri
Formosa Journal of Sustainable Research Vol. 3 No. 5 (2024): May 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjsr.v3i5.9114

Abstract

The partnership between PT BCAP and KSU Mega Buana is an example of collaboration between a large company and a cooperative that has the potential to provide benefits for both parties. This partnership is expected to increase the income and welfare of cooperative members, as well as expand the market reach of the company's products and services. However, there are several things that need to be considered in implementing this partnership to ensure that the partnership is carried out fairly and in accordance with applicable regulations. These things include fair distribution of profits, preventing abuse of dominant position, fulfilling obligations, and monitoring and evaluation. This research aims to analyze the mechanism for implementing the partnership between PT BCAP and KSU Mega Buana, including the division of work, resource allocation, and policies implemented. This research also aims to identify indications or concrete evidence that shows violations of Article 35 Paragraph (1) of Law Number 20 of 2008 in the implementation of this partnership
Implementation of the Criminal Justice System for Employment in Indonesia Wijaya, Dion Untung; Priyanto, Eka; Irawan, Feri; Kurniati, Yeti; RAS, Hernawati
Formosa Journal of Sustainable Research Vol. 3 No. 7 (2024): July 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjsr.v3i7.10505

Abstract

This study explores the effectiveness of the implementation of the labor criminal justice system in Indonesia in providing fair and equitable legal protection for workers, and identifies the obstacles and challenges faced in the process of enforcing labor law. Through qualitative descriptive methods, data were collected from in-depth interviews with various stakeholders and analysis of related documents. The results of the study indicate that limited human resources and budget, corrupt and nepotistic practices, lack of legal understanding, and uneven distribution of labor courts are the main obstacles in enforcing labor law. To overcome these obstacles, strategies are needed that include increasing capacity and budget, strengthening supervision and accountability, legal counseling, and increasing access to labor courts. With the implementation of these strategies, it is hoped that the labor criminal justice system in Indonesia can run more effectively, fairly, and provide maximum protection for workers
PENGEMBANGAN WAKAF BERBASIS SUKUK DALAM PEMBERDAYAAN TANAH TIDAK PRODUKTIF DI INDONESIA PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM Irawan, Feri
Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 3, No 2 (2020): Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/muamalatuna.v3i2.308

Abstract

ABSTRACT Waqf has more flexibility than zakat so that the form of waqf will continue to evolve according to the times. The sukuk-based waqf innovation was launched in early 2017 by the Government in order to maximize the potential of waqf land in Indonesia, it's just that the legal aspects of the sukuk itself are legally still khilafiah. The methodology used is a qualitative research method through literature, with the type of normative juridical research and secondary data sources that are collected by documentary methods and interviews and then analyzed descriptively qualitatively so that the synchronization level and the feasibility of norms are known. The results of this study show that the waqf and sukuk stand from 2 different objectives of the contract, namely the tabarru and tijaroh contracts, which are combined in order to present greater maslahah value. The legal position of this sukuk-based waqf if it is built on a sukuk ijarah agreement which is similar to bai al-wafa according to the number of scholars, is prohibited, except for the Hanafi school of thought that allows it. This is in line with the DSN fatwa on sukuk and Articles 112-113 of KHES regarding bai al-wafa. Statement of opinion in the context of this fiqh, it is necessary to pay attention to the clear regulatory aspects that underlie this sukuk-based waqf, pay attention to the administration of waqf assets both land and building certificates and waqf certificates and it is necessary to pay attention to aspects of sharia legality so that the main purpose of waqf for the benefit of the people can still be achieved without reducing the value or form of the waqf assets. Keywords: waqf, sukuk, Islamic law  ABSTRAKWakaf memiliki fleksibilitas yang lebih dibandingkan zakat sehingga bentuk wakaf akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Inovasi wakaf berbasis sukuk yang diluncurkan di awal 2017 oleh Pemerintah dalam rangka memaximalkan potensi tanah wakaf di Indonesia, hanya saja aspek hukum sukuk itu sendiri secara hukum masih khilafiah. Metodologi yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan, dengan jenis penelitian yuridis normatif dan sumber data sekunder yang dikumpulkan dengan metode dokumenter dan wawancara lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga diketahui taraf sikronisasi dan kelayakan norma. Hasil penelitian ini bahwa wakaf dan sukuk berdiri dari 2 tujuan akad yang berbeda yaitu akad tabarru dan tijaroh, yang digabungkan dalam rangka menghadirkan nilai maslahat yang lebih besar. Kedudukan hukum wakaf berbasis sukuk ini jika dibangun diatas akad sukuk ijarah yang hampir serupa bai al-wafa menurut jumhur ulama diharamkan, kecuali madzhab hanafi yang membolehkannya. Hal ini yang selaras dengan fatwa DSN tentang sukuk dan Pasal 112-113 KHES tentang bai al-wafa. Terlepas dari perbedaan pendapat dalam konteks fiqh ini, perlu diperhatikan aspek regulasi yang jelas yang melandasi wakaf berbasis sukuk ini, memperhatikan perapihan administrasi aset wakaf baik sertifikat tanah dan bangunan maupun sertifikat wakaf dan perlu diperhatikan aspek legalitas syariah agar tujuan utama wakaf untuk kemaslahatan umat tetap dapat tercapai tanpa mengurasi nilai ataupun wujud dari asset wakaf. Kata kunci: Wakaf, sukuk, hukum Islam