Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.285
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jendela Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jambe Law Journal Journal of Dedicators Community MAGISTRA Law Review JURNAL USM LAW REVIEW KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat SASI Journal Juridisch
Sudarmanto, Kukuh
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA KEPOLISIAN ATAS STATUS PERKAWINAN Ekowati, Nur; Sudarmanto, Kukuh; Junaidi, Muhammad; Sukimin, Sukimin
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2020): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v3i2.2867

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana penanganan pelanggaran kode etik anggota kepolisian   di wilayah hukum Polda Jawa Tengah atas status perkawinan   dan bagaimana penanganan ideal atas reposisi pelanggaran kode etik anggota kepolisian di wilayah hukum Polda Jawa Tengah     atas status perkawinannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan undang-undang perkawinan nasional yang menganut asas monogami, begitu juga dengan seorang anggota kepolisian hanya boleh mempunyai istri satu. Namun demikian boleh memiliki istri lebih dari satu apabila memenuhi syarat-syarat.Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah : Penanganan terhadap anggota Polisi yang melakukan pelanggaran kode etik anggota Kepolisian Indonesia atas status perkawinan di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, misalnya oknum anggota melakukan kawin siri yaitu pertama adanya laporan, terus dilakukan penyelidikan, dan penyidikan untuk mengungkap kebenaran kasus tersebut, setelah kabar itu benar, maka   dilakukan pemeriksaan perkara yang menghadirkan barang bukti dan para saksi   maupun korban, setelah dikumpulkan bukti-bukti dan keterangan dari para saksi maupun korban, maka dibuat berita acara pemeriksaan dan dibuat berita acara pemeriksaaan (BAP) dan dilakukan persidangan terhadap terduga pelanggar dan para saksi maupun korban, serta dijatuhi hukuman kalau benar bersalah sesuai aturan yang berlaku. Perkap No 6 Tahun 2018 sebagai aturan yang ideal dalam penanganan tentang perkawinan bagi anggota Polri,   Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin anggota Polri dan merujuk pada Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.  Adapun tahap penanganan yang ideal terhadap anggota polisi yang melakukan pelanggaran kode etik profesi tentang status perkawianan adalah: anggota yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar kode etik maka dilakukan pennyelidikan, dan penyidikan, setelah itu dilakukan pemeriksaan perkara yang menghadirkan barang bukti dan para saksi   maupun korban, setelah dikumpulkan bukti-bukti dan keterangan dari para saksi maupun korban, maka dibuat berita acara pemeriksaan dan dibuat berita acara pemeriksaaan (BAP),Berita acara pemeriksaan (BAP) ini kemudian disampaikan kepada Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) untuk ditindaklanjuti, dilakukan persidangan terhadap terduga pelanggar dan para saksi maupun korban,Setelah dilakukan persidangan maka Komisi Kode Etik Profesi memutuskan perkara dengan memberikan sanksi,Setelah diputuskan maka tersangka/terpidana menerima dan menjalani sanksi putusan dengan hukuman terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH)  
Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi Prasetiono, Yogi; Arifin, Zaenal; Sudarmanto, Kukuh
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5241

Abstract

This scientific article aims to discuss the implementation, obstacles and solutions for criminalizing the perpetrators of corruption in the Semarang District Court No. 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg. This type of research is normative juridical with a case approach, descriptive analytical specifications. The data used is secondary data, which is taken by means of literature study and study documentation which is then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that in imposing the severity of the punishment for the perpetrators of participating (deelneming) in the corruption., the Panel of Judges has not fully considered who the main perpetrators or participants. Meanwhile, the obstacles faced regarding the understanding and interpretation of the Panel of Judges in qualifying the actors and doing so only limited to stating the existence of a collective cooperative relationship, resulting in the invisible role, position and pattern of the relationship of the actors. Again, by not withdrawing the relevant parties in the incident due to the lack of complete and clear accusations/Public Prosecutors in adding additional, so that the difficulty in revealing the value of state financial losses in the central procurement of Operating Room Systems at RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro, Sragen Regency, which was caused by corruption crimes committed by the. Against these obstacles, the Panel of Judges must be able to make breakthroughs through quality decisions and reflect a sense of justice for the community in order to achieve justice, certainty and legal benefit. Artikel ini bertujuan mengkaji implementasi, kendala dan solusi pemidanaan pelaku penyertaan (deelneming) tindak pidana korupsi atas putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan berat ringannya pemidanaan pelaku penyertaan (deelneming) perkara tindak pidana korupsi, Majelis Hakim belum mempertimbangkan secara lengkap mengenai siapa pelaku utama maupun turut sertaSedangkan kendala yang dihadapi mengenai pemahaman dan penfsiran Majelis Hakim dalam mengkualifikasikan pelaku turut serta melakukan hanya sebatas menyatakan adanya hubungan kerjasama secara kolektif,   mengakibatkan tidak terlihatnya peran, kedudukan maupun pola hubungan para pelaku. Ditambah lagi dengan tidak ditariknya pihak terkait dalam peristiwa tersebut akibat kurang cermat, lengkap dan jelas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan, sehingga kesulitan dalam mengungkap kepastian pengembalian nilai kerugian keuangan negara pada kegiatan Pengadaan Sentral OK/Room Operation System pada RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa. Terhadap kendala-kendala tersebut, Majelis Hakim harus mampu membuat terobosan hukum melalui putusan yang berkualitas dan mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat demi tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.    
Keabsahan Pengenaan Pajak Karbon Dalam Peraturan Perpajakan Margono, Margono; Sudarmanto, Kukuh; Sulistiyani, Diah; Sihotang, Amri Panahatan
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5918

Abstract

The purpose of this study was to find out and explain legality of carbon tax from philosophical, juridical, and sociological perspective and carbon tax imposition according to Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. This research is very important because das sein is not always in line with das sollen is need for application of carbon tax where up to now carbon tax has not been implemented because implementation guidelines are not yet available or not ready. Many studies, scholars, and national organizations recommend carbon taxes to reduce Greenhouse Gas (GHG) emissions. This research type was descriptive normative qualitative. Research specification was descriptive analytical. Results were carbon tax legality in terms of philosophical basis, namely climate control instrument in achieving sustainable economic growth according to polluter pays principle. Juridical basis was that there is no regulation regarding carbon tax. Sociological basis was that Government of Indonesia is committed to reducing carbon emissions by 29% independently by 2030. The imposition of carbon tax is imposed on carbon emissions that have negative impact on the environment. Subject of carbon tax was an individual taxpayer or corporate taxpayer who buys goods containing carbon and/or carries out activities that produce carbon emissions. Object of the carbon tax was fossil fuels and emissions. Carbon tax rate was set at minimum Rp. 30.00 (thirty rupiah) per kilogram of carbon dioxide equivalent (CO2e) or its equivalent unit.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan keabsahan pajak karbon ditinjau dari landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dan pengenaan pajak karbon menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.Penelitian ini sangat penting karena das sein tidak selalu sejalan dengan das sollen adalah perlunya penerapan pajak karbon  dimana sampai dengan saat ini pajak karbon belum bisa diterapkan karena peraturan petunjuk pelaksanaan (juklak)-nya belum ada atau belum siap. Banyak penelitian, cendekiawan, dan organisasi nasional merekomendasikan pajak karbon untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Jenis penelitian ini adalah kualitatif normatif deskriptif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian yaitu keabsahan pajak karbon ditinjau dari landasan filosofis yaitu instrumen pengendalian iklim dalam mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sesuai prinsip pencemar membayar (polluter pays principle). Landasan yuridis yaitu belum adanya pengaturan mengenai pajak karbon. Landasan sosiologis yaitu Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29% secara mandiri tahun 2030. Pengenaan pajak karbon yaitu pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Subjek pajak karbon adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Objek  pajak karbon   adalah bahan bakar fosil dan emisi yang dikeluarkan. Tarif pajak karbon ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 30,00 (tiga puluh rupiah) per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara.        
Tindak Pidana Korupsi Bidang Pertanahan Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sudarmanto, Kukuh; Arifin, Zaenal; Tatara, Tirsa
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i1.6400

Abstract

The purpose of the research conducted is to find out and analyze the juridical study of corruption crimes in the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program and the ideal concept pursued by the government as an anti-corruption effort to be applied in the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program in the future. This research uses sociological juridical legal researc.The results of the study can be concluded that corruption crimes in PTSL begin with the identification of the causes of corruption crimes. In terms of law enforcement, it is related to efforts to prevent and eradicate corruption, whether or not law enforcement is successful depends on the components of the legal structure, legal substance, and legal culture.Law enforcement is described in several stages including pre-adjudication with the cooperation of the Pungli Saber Team which continues the process of investigating and investigating suspected perpetrators of corruption crimes by the police by including at least 2 (two) pieces of evidence, after the minutes of the results of the complete investigation (P21) then proceed to the prosecutor's office.The ideal concept pursued by the government in the future as an effort to implement an anti-corruption program consists of external and internal concepts, in addition to that government steps are needed to evaluate, update, and/or change.The suggestion this research is that it is hoped that the first land registration program based on PTSL which is carried out en masse which is intended for all economic groups can be carried out smoothly for the orderly order of national land law to ensure legal certainty and legal protection for owners of rights to a plot of land. Tujuan dalam penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa kajian yuridis tindak pidana korupsi) dan penanganan pencegahan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dalam PTSL dimulai dengan  adanya identifikasi penyebab terjadi tindak pidana korupsi. Pelaksanaan PTSL sendri banyak dtemukan unsur tindak pidana koruspi seperti adanya pungutan liar dan gratifikasi.  Salah satu upaya pencegahan tindak pidan korupsi dalam PTSL melalui kerja sama dengan Tim Saber Pungli. Konsep ideal yang ditempuh pemerintah pada masa yang akan datang sebagai upaya program anti korupsi terdiri dari konsep eksternal dan internal, selain itu diperlukan langkah pemerintah untuk melakukan evaluasi, pembaharuan, dan/atau perubahan. Saran yang digunakan oleh penlitian ini adalah diharapkan progam pendaftaran tanah pertama kali berdasarkan PTSL yang dilakukan secara massal yang diperuntukkan kepada semua golongan ekonomi dapat terlaksana dengan lancar demi tertibnya hukum pertanahan nasional guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik hak atas suatu bidang tanah.  
Pertimbangan Hakim Terhadap Keabsahan Ijazah Pondok Pesantren Sebagai Syarat Peserta Pemilihan Kepala Desa Sihotang, Amri Panahatan; Arifin, Zaenal; Sudarmanto, Kukuh; Fristianti, Nadya Dhea
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i1.6579

Abstract

The purpose of this study was to find out the Judge’s consideration of the Decision Number 40/G/2020/PTUN.Smg on the validity of the islamic boarding school diploma as a requirement for participation in the Village Head election and to find out the Judge’s application of the law on the validity of the islamic boarding school diploma as a requirement for participation in the village head election in the analysis on Decision Number 40/G/2020/PTUN.Smg. This study was normative juridical research using a qualitative analytical method based on a literature review. Based on the results of this study, it can be concluded that in his legal consideration, the Judge stated that the Plaintiff’s interest was not harmed. The Plaintiff did not have the legal standing to file a lawsuit in the State Administrative Court. The issue of determining the diploma validity as a requirement for nomination to the village head election was not addressed further in the decision. Judges should not only decide in a procedural manner, but also prioritize the resolution of the dispute substance. The application of law to be considered by the Judge must include the three fundamental values of legal objectives, namely legal justice, benefit, and certainty. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Hakim atas putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.Smg terhadap keabsahan ijazah pondok pesantren sebagai syarat keikutsertaan pemilihan kepala desa dan penerapan hukum yang seharusnya diterapkan Hakim atas keabsahan ijazah Pondok Pesantren sebagai syarat keikutsertaan Pilkades dalam kajian putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.Smg. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode analitis kualitatif berdasarkan studi pustaka. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan sehingga penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Terhadap pokok permasalahan penentuan keabsahan ijazah sebagai syarat pencalonan pemilihan kepala desa tidak dipertimbangkan lebih lanjut di dalam putusan. Hakim seharusnya tidak sekedar memutus secara prosedural saja, namun harus mengedepankan penyelesaian subtansi pokok sengketa. Penerapan hukum yang seharusnya diterapkan dalam pertimbangan Hakim harus memuat ketiga nilai dasar tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.   Abstract   
Rekonstruksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara Sudarmanto, Kukuh; Cyzentio Chairilian, Muhammad Alvin; Sukarna, Kadi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i2.7224

Abstract

 The purpose of this study is to examine the system of recovering state financial losses in the criminal justice system for corruption in Indonesia and the reconstruction of state financial losses as an alternative to imprisonment. This research is included in non-doctrinal research, using normative-empirical research methods. The results of the research describe, the recovery of state financial losses carried out by the Prosecutor's Office through asset tracing and the implementation of Judge's decisions, does not indicate the existence of an optimal law enforcement system for efforts to save state assets. Only an average of 12.3%. It is necessary to reconstruct the recovery of state financial losses by reconstructing Article 4 Jo Article 18 Paragraph (1) letter b of Law no. 20 of 2001 concerning the Second Amendment to Law Number 31 of 1991 and the reconstruction of Article 5 paragraph (1) letter b Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia No. 15 of 2020, namely the return of state finances can be realized in the settlement of cases through a restorative justice approach at the High Court as an alternative to imprisonment. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji mengenai sistem pengembalian kerugian keuangan negara dalam sistem pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia dan rekonstruksi pengembalian kerugian keuangan negara sebagai alternatif pengganti pidana penjara. Penelitian ini masuk dalam penelitian non-doktrinal, dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris, Hasil penelitian menjabarkan, pengembalian kerugian keuangan negara yang dilaksanakan oleh Kejaksaan melalui aset tracing dan pelaksanaan putusan Hakim, tidak menunjukan adanya suatu sistem penegakan hukum yang optimal terhadap upaya penyelamatan kekayaan negara. Hanya rata-rata sebesar 12,3%. Perlu adanya rekonstruksi pengembalian kerugian keuangan negara dengan melakukan rekonstruksi Pasal 4 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 dan rekonstruksi Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Jaksa Agung RI No. 15 Tahun 2020, yakni pengembalian keuangan negara dapat diwujudkan dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice di Kejaksaan Tinggi sebagai alternatif pengganti pidana penjara. 
Pencabutan Putusan Pailit Dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan Sirait, Paulus; Junaidi, Muhammad; Sudarmanto, Kukuh; Sofyan, Syafran
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.7911

Abstract

The purpose of this research is to learn about the revocation of bankruptcy judgments in the event that bankruptcy assets are not sufficient to pay bankruptcy costs. If, in the management of bankruptcy assets, the curator considers that the bankruptcy assets are insufficient to pay the bankruptcy costs, the curator may apply for revocation of the bankruptcy statement submitted to the supervisory judge. Based on the proposal of the supervisory judge to revoke the debtor's bankruptcy statement, the commercial court may decide to revoke the debtor's bankruptcy statement. The problems that occur over the revocation and the problems and solutions to the revocation of the bankruptcy judgment in the event that the bankruptcy assets are not enough to pay the bankruptcy costs. The research method used is a legal research method that prioritizes how to research library materials and laws and regulations. The results of this study indicate that the revocation of the bankruptcy decision prioritizes legal certainty for debtors but does not provide certainty of payment of creditors' bills. Second, the revocation of the bankruptcy declaration decision by the Commercial Court has caused problems where the bankruptcy assets are only used to pay bankruptcy costs; the bankruptcy revocation decision is not accompanied by an order for the receivership to liquidate the company's debtors; and actio pauliana in bankruptcy is only valid while the bankruptcy process is still running. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pencabutan putusan pailit jika harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Jika kurator dalam pengurusan harta pailit percaya bahwa harta pailit tidak mencukupi untuk membayar biaya kepailitan, kurator dapat mengajukan permohonan pencabutan pernyataan pailit yang disampaikan kepada Hakim Pengawas. Jika Hakim Pengawas merekomendasikan untuk mencabut pernyataan pailit debitur, maka Pengadilan Niaga dapat memutuskan untuk mencabut pernyataan pailit debitur. Permasalahan yang terjadi atas pencabutan serta problematika dan solusi pencabutan putusan pailit dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penetian yuridis normatif yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan adalah pencabutan putusan pailit lebih mengutamakan kepastian hukum bagi debitur namum tidak memberikan kepastian pembayaran atas tagihan kreditur. Kedua, pencabutan putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga telah menimbulkan problematika dimana harta pailit hanya dipergunakan untuk membayar biaya kepailitan, putusan pencabutan pailit tidak disertai dengan perintah bagi kurator untuk melakukan likudasi terhadap debitur perseroan, actio pauliana dalam kepailitan hanya berlaku selama proses kepailitan masih berjalan.   
Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Rahadjo Puro, Djuhandhani; Sudarmanto, Kukuh; Arifin, Zaenal
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.7945

Abstract

The purpose of this research is to examine the implementation of the death penalty and the commutation of death sentences for premeditated murder cases. The urgency of this research lies in how the application of the death penalty in proven premeditated murder cases may fail to ensure legal justice for the victims. This type of research adopts a socio-legal research approach. The legal framework for the application of the death penalty in Indonesia is governed by Article 10 and Article 11 of the Criminal Code (KUH Pidana). In the case of premeditated murder of S and her child MF, the defendant D was ultimately sentenced to life imprisonment. Defendant D was charged under Article 340 of the KUHP (Criminal Code), Article 80 in conjunction with 76c of Law Number 35 of 2014 concerning child protection in Indonesia. The imposition of the death penalty for premeditated murder cases is rarely decided by judges. In their judgments, judges often opt for life imprisonment or a 20-year prison sentence. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan pelaksanaan hukuman mati dan pemutusan hukuman mati terhadap pembunuhan berencana. Urgensi penelitian ini adalah bagaimana penerapan hukuman mati pada kasus pembunuhan berencana terbukti kurang mampu menjamin keadilan hukum bagi korban. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Kerangka hukum penerapan hukuman mati di Indonesia diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 KUH Pidana. Untuk kasus pembunuhan berencana terhadap S dan anaknya MF pada akhirnya terdakwa D dijatuhi hukumam pidana seumur hidup. Terdakwa D dikenai Pasal 340 KUHP, Pasal 80 juncto 76c UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Penerapan hukuman mati pada tindak pidana pembunuhan berencana jarang diputuskan oleh hakim. Dalam putusannya Hakim menggunakan pidana seumur hidup atau hukuman penjara 20 tahun.    
Kedudukan Hukum Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Yang Belum Ditanda Tangani Salah Satu Pihak Wulandari, Rahajeng; Sudarmanto, Kukuh; Junaidi, Muhammad; Arifin, Zaenal
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.8000

Abstract

The purpose of this research is to analyze the legal position of the contract of procurement of goods and services that has not been signed by one of the parties by raising a case study based on the cooperation agreement between PT TJB Power Services PLTU Unit 1-2 and PT PLN (Persero) Unit of Manufacture of Tanjung Jati B. This research uses a method of normative jurisprudence approach. The result of this study is an agreement on the procurement of goods and services that has not been signed by one of the parties in PT TJB Power Services has not yet been able to provide legal certainty and justice for the parties. The agreement between PT TjB Power Service and PT PLN (Persero) Unit of Mother Manufacturing Tanjung Jati B must be signed as a form of agreement of the sides. The urgency of this research is that in any agreement must be agreed by the parties, it becomes one of the legal conditions of the agreement as regulated in Article 1320 of the Covenant. The contract of procurement of goods and services between PT TJB Power Services and PT PLN (Persero) Master Unit of Manufacture of Tanjung Jati B must be signed as a form of agreement between the parties. The agreement of proceeding of Goods and Services which has not been signed by one of the parties must be made on the basis of the agreement with the parties with the existence of the legal basis and agreed by the parties in writing as an executable form of the contract for the provision of good and services and legally binding to the party. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kedudukan hukum perjanjian pengadaan barang/jasa yang belum ditandatangani salah satu pihak dengan mengangkat studi kasus berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT TJB Power Services PLTU Unit 1-2 dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Urgensi penelitian ini adalah dalam setiap perjanjian harus disepakati oleh para pihak, hal tersebut menjadi salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHP. Hasil dari penelitian ini adalah perjanjian pengadaan barang/jasa yang belum ditandatangani salah satu pihak di PT TJB Power Services belum dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum bagi para pihak. Perjanjian pengadaan barang/jasa antara PT TJB Power Services dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B harus ditandatangani sebagai bentuk kesepakatan para pihak.  Perjanjian pengadaan barang/jasa yang belum ditandatangani salah satu pihak harus dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak dengan adanya dasar hukum dan disepakati para pihak secara tertulis sebagai bentuk dapat dilaksanakannya perjanjian pengadaan barang/jasa dan mengikat secara sah kepada para pihak.    
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Kriminologi Nahdhodin, Muhammad; Sudarmanto, Kukuh; Triwati, Ani; Arifin, Zaenal
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i1.8791

Abstract

The study aims to examine attempts to counter-terrorism from a criminological perspective. This research is important given that terrorist crime is a global threat that affects countries and communities, with potentially negative effects, both physically and psychologically. The novelty of this research is in an attempt to counteract terrorist crime with a criminological perspective that uses local "jogo tonggo" wisdom. This research is a sociological jurisprudence.  The results of the research showed efforts to combat terrorist crime from a criminological perspective: character identification and funding, national preparedness, counter-radicalization, deradicalization, and radical anticipation of terrorism in Lapas. Control the fight against terrorism in Java Among other things, there is still a radical Napiter, the rise of gotong royong values, society tolerant of terrorists, legal sanctions of educational institutions, and charity of weak terrorist groups. Overcome the obstacles in combating terrorist crime requires a structured and adaptive strategy to strengthen intelligence networks by improving surveillance technology and enhancing cross-country cooperation for the exchange of information, training, and monitoring of former Napiter through a religious building, tolerance, national insight involving Islamic religious figures, implementation of jogo tonggo programs, acceleration of regional action plans for prevention and combating extremism leading to violence, and economic empowerment..Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya penanggulangan tindak pidana terorisme perspektif kriminologi.  Penelitian ini penting mengingat tindak pidana terorisme merupakan ancaman global yang merambah berbagai negara dan masyarakat, dengan potensi dampak yang sangat merugikan, baik secara fisik maupun psikologis. Penelitian ini penting mengingat tindak pidana terorisme merupakan ancaman global yang merambah berbagai negara dan masyarakat, dengan potensi dampak yang sangat merugikan, baik secara fisik maupun psikologis. Kebaruan penelitian ini adalah dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme dengan perspektif kriminologi yang menggunakan kearifan lokal "jogo tonggo". Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan upaya penanggulangan tindak pidana terorisme perspektif kriminologi: identifikasi karakter dan pendanaan, kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, deradikalisasi, antisipasi radikal terorisme di Lapas. Kendalah penanggulangan terorisme di Jawa Tengan antara lain masih adanya Napiter yang radikal, lunturnya nilai gotong royong, masyarakat permisif kepada teroris, sanksi hukum lembaga pendidikan dan amal kelompok teroris lemah. Dalam mengatasi kendala dalam penanggulangan tindak pidana terorisme membutuhkan strategi yang terstruktur dan adaptif memperkuat jaringan intelijen dengan memperbaiki teknologi pengawasan dan meningkatkan kerjasama lintas negara untuk pertukaran informasi, pembinaan dan monitoring mantan Napiter melalui pembinaan agama, toleransi, wawasan kebangsaan melibatkan tokoh agama Islam, implementasi program jogo tonggo, percepatan rencana aksi daerah pencegahan dan penanggulangan ekstremisme yang mengarah pada kekerasan, dan pemberdayaan ekonomi.  
Co-Authors Abidin Abidin Abraham, Feri Akbar Panggabean, Windro Alwan Hadiyanto Amalia Rachim, Zulfa Amri Panahatan Sihotang Chabib Faturrohman, Muhamad Cyzentio Chairilian, Muhammad Alvin Dadi, Mat Diah Sulistyani Ratna Sediati, Diah Sulistyani Edi Pranoto, Edi Ekowati, Nur Fristianti, Nadya Dhea Gunawan, Febrianto Hardiyanti, Lesha Jain, Vaibhav Kurniawan, Widhie Kusudarmanto, Ayu Melati Ratuningnagari Anisa Lestari, Rohmini Indah Mahendrayana, Indra Ashoka Manurung, Mangaraja Margono Margono Ma’arif, Samsul Miftah Arifin Muhammad Faizin Muhammad Junaidi Muhammad Junaidi Muhammad Nawir Mukhlis Ridwan Nababan, Agung Kristyanto Nahdhodin, Muhammad Nur, Fahroni Nursalam Nursalam Panahatan Sihotang, Amri Prasetiono, Yogi PRASETIYO, RUDI Prasetyorini, Theresia Eni Putri, Risqiana Sunaryo Rahadjo Puro, Djuhandhani Ratuningnagari, Ayu Melati Rian Ardiansyah, Maruf Said, Mochamad Saputra, Dimas Almeida Sarkanto, Sarkanto Satria Hilmi, Muhammad Septiandani, Dian Setyawati, Dewi Sihotang, Amri Panahatan Sipahutar, Apul Oloan Sirait, Paulus Siyogo, Siyogo Soegianto Soegianto Soegianto, Soegianto Sofi, Muhammad Sofyan, Safran Sofyan, Syafran Subiadi, Rilda sukarna, kadi Sukimin Sukrisno, Wijayono Hadi Sulistiyani, Diah Supriyanto Supriyanto Tanggono, Claustantianus Wibisono Tarantung, Yosep Tatara, Tirsa Triwati, Ani Triwiraputra, Ega Laksmana Urip Giyono Wahyu Nugroho Wahyuningsih, Ragil Wibisono, Dedi Indra Widyantara, Ambar Adi Widyantara Widyasari Rifki, Ika Wulandari, Rahajeng Zaenal Arifin Zaenal Arifin