Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.996
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jendela Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption in 2020" Jurnal Ius Constituendum Jambe Law Journal Journal of Dedicators Community MAGISTRA Law Review JURNAL USM LAW REVIEW KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat SASI Journal Juridisch
Sudarmanto, Kukuh
Universitas Semarang
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 60 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 60 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pertanggungjawaban Korporasi atas Kelalaian Karyawan Bank di Indonesia Purnomo Purnomo; Kadi Sukarna; Muhammad Junaidi; Kukuh Sudarmanto; Miftah Arifin
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 3 (2026): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i3.12709

Abstract

This study aims to analyze corporate legal liability for customer losses caused by bank employees’ negligence and the legal consequences imposed on employees within the Indonesian legal system. The central issue lies in the lack of legal certainty due to the absence of explicit regulation on corporate liability in the Banking Law regarding employee negligence that harms customers, despite modern banking operations involving institutional risk exposure. This condition creates an imbalance between customer legal protection and institutional accountability in the banking sector. This research employs a normative juridical approach using qualitative analysis of statutory regulations, corporate liability doctrines, and relevant legal practices. The findings reveal that Indonesian positive law does not explicitly regulate corporate liability for employee negligence, resulting in law enforcement that primarily targets individual fault rather than institutional responsibility. The novelty of this study lies in proposing a hybrid liability model that proportionally allocates responsibility between individuals and corporations based on the relationship between personal negligence and institutional supervisory failure. These findings highlight the urgency of reformulating corporate liability regulation in banking law to strengthen customer protection, enhance legal certainty, and promote more accountable banking governance.     Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum bank sebagai korporasi terhadap kerugian nasabah yang disebabkan oleh kelalaian karyawan serta akibat hukum yang timbul bagi karyawan dalam sistem hukum Indonesia. Permasalahan utama terletak pada lemahnya kepastian hukum akibat belum diaturnya secara eksplisit pertanggungjawaban bank sebagai korporasi dalam UU Perbankan terhadap kelalaian karyawan yang merugikan nasabah, meskipun praktik perbankan modern menunjukkan adanya risiko operasional yang bersifat institusional. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan antara perlindungan hukum nasabah dan akuntabilitas lembaga perbankan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin pertanggungjawaban korporasi, dan praktik penerapan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia belum mengatur secara tegas pertanggungjawaban bank sebagai korporasi atas kelalaian karyawan, sehingga penegakan hukum masih berorientasi pada kesalahan individual dan belum sepenuhnya mencerminkan tanggung jawab institusional. Kebaruan penelitian terletak pada perumusan model pertanggungjawaban hibrida yang menempatkan tanggung jawab individu dan korporasi secara proporsional berdasarkan hubungan antara kelalaian personal dan kegagalan pengawasan institusional. Temuan ini menegaskan urgensi reformulasi pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum perbankan guna memperkuat perlindungan hukum nasabah, meningkatkan kepastian hukum, dan mendorong tata kelola perbankan yang lebih akuntabel.
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Peraturan Daerah Muhamad Chabib Faturrohman; Kukuh Sudarmanto; Muhammad Junaidi; Sukimin Sukimin
Journal Juridisch Vol. 1 No. 1 (2023): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v1i1.6763

Abstract

The purpose of this writing is to review and know the supervisory function of the DPRD, to determine the answer and problem solving to obstacles or obstacles in the supervision of the DPRD, in the implementation of regional regulations and mayoral regulations in the city of Semarang. Functions, duties, authority of the DPRD of Semarang city play less optimally or less maximally carry out the function of supervision on the implementation of local regulations and mayoral regulations. So that the supervisory function carried out by the DPRD has not been or is not felt by the community which raises the assumption that dprd supervision is less effective and not in accordance with the expectations of the community. The results showed that there is still weak supervision by the DPRD, against local regulations or mayoral regulations, indicated there are still local regulations or regulations that conflict with the regulations above, Then the constraints in the supervisory function of the number of members of the Semarang city DPRD have not understood the supervisory function of the implementation of regional regulations and mayoral regulations due to their educational background and still attach importance to political groups or parties. Maximize or improve in carrying out the supervisory function of the Semarang city DPRD against local regulations and mayoral regulations, in accordance with Law number 23 of 2014 concerning local government. Tujuan penulisan ini untuk mengkaji dan mengetahui fungsi pengawasan DPRD, untuk menentukan jawaban dan pemecahan masalah terhadap kendala atau hambatan dalam pengawasan DPRD, dalam pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota di Kota Semarang.Fungsi, tugas, wewenang DPRD kota Semarang kurang berperan secara optimal atau kurang maksimal mengemban fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan walikota. Sehingga fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD belum atau tidak dirasakan oleh masyarakat yang menimbulkan anggapan bahwa pengawasan DPRD kurang efektif dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih Lemahnya pengawasan oleh DPRD, terhadap peraturan daerah atau peraturan walikota, diindikasi masih ada peraturan daerah atau perwal yang bertentangan dengan peraturan diatasnya, Kemudian kendala dalam fungsi pengawasan banyaknya Anggota DPRD kota Semarang belum memahami fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dikarenakan oleh latar belakang Pendidikan dan masih mementingkang kelompok atau partai politik. Maksimalkan atau tingkatkan dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD kota Semarang terhadap peraturan daerah dan peraturan walikota, sesuai dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
Reposisi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjaga Kedisiplinan Dan Kinerja Ika Widyasari Rifki; Kukuh Sudarmanto; Zaenal Arifin
Journal Juridisch Vol. 1 No. 1 (2023): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v1i1.6787

Abstract

TThe purpose of this study is to examine how the Ethics Council as a complement to the DPRD in order to maintain dignity and honor in accordance with the DPRD's code of ethics. In fact, the Ethics Council is expected to play a role not only as a guardian of the morale and integrity of DPRD members, but also as an internal mechanism for enforcing the code of ethics and maintaining discipline, ethics and board performance. In this study using the type of empirical research. Because the title raised refers to the Reposition of the Honorary Board of the Regional People's Legislative Assembly of the Temanggung Regency in Maintaining Discipline, Ethics and Council Performance in the Regional DPRD of Temanggung Regency. The renewal of this research has not yet examined the repositioning of the Honorary Board of the Temanggung Regency People's Representative Council in maintaining discipline and performance of the council. The importance of the legal system and subsystem in taking action and maintaining the discipline of DPRD members is an important tool in monitoring and prosecuting violations of the code of ethics. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD. Padahal, Badan Kehormatan diharapkan berperan tidak hanya sekedar menjadi penjaga moral dan integritas anggota DPRD, melainkan juga menjadi mekanisme internal untuk menegakkan kode etik serta menjaga Kedisiplinan, Etika Dan Kinerja Legislatif. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Sebab dari judul yang diangkat mengacu kepada Reposisi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Dalam Menjaga Kedisiplinan, Etika Dan Kinerja Legislatif di Wilayah DPRD Kabupaten Temanggung. Kebaharuan penelitian ini belum ada yang meneliti tentang Reposisi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Temanggung dalam menjaga kedisiplinan dan kinerja legislatif. Pentingnya sistem dan subsistem hukum dalam suatu penindakan serta menjaga kedisiplinan anggota DPRD merupakan suatu perangkat yang penting dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran kode etik.
Analisis Hukum Islam Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tangkapan Ikan Muhammad Satria Hilmi; Kukuh Sudarmanto; Dian Septiandani; Soegianto Soegianto
Journal Juridisch Vol. 1 No. 1 (2023): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v1i1.6795

Abstract

The purpose of this research is to understand and analyze Islamic Law the practice of profit sharing agreement for fish catch between skipper fisherman and jurah fisherman in Wedung Village. In Wedung Village, Wedung District, Demak Regency, profit-sharing system for marine catch isnot based on the provisions of the law Number 16 of 1964 concerning Fishery Profit Sharing. In the fishery profit sharing agreement in Wedung fishing community, the average Jurah fisherman gets 25- 30%, whereas the should have received at least 40 for using a motorized boat as stated in Article 3 paragraph (1) of the Law Number 16 of 1964. This research uses empirical juridical research methods. As a result, the practice of sharing agreements for fish catch in the fishermen’s Village Of Wedung Village are still carried out by way Of Verbal agreement without any written evidence. In the implementation of profit sharing fpr catch, 25-30% is for the skipper fisherman and 70-75% is for jurah fisherman. Profis sharing agreement for fishery between skipper fishermen and jurah fishermen are not in accordance with the Islamic Law. Based on the theory of Syirkah Mudharabah, all expenses to go fishing in the sea should be borne by skipper fisherman, but in practice, in addition to the energy and mind thay they have put into, juragan fisherman must also bear the cost of fishing in the sea. Judging from the Islamic Law’s justice theory, profit sharing agreement for fish catch between skipper fishermen and jurah fishermen in Wedung Village is Very detrimental to jurah fishermen because the receive an unfair share and these are far from thr values f juctice Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap praktik perjanjian bagi hasil tangkapan ikan yang terjadi antara nelayan juragan dengan nelayan jurah di Desa Wedung. Di Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sistem bagi hasil tangkapan laut tidak mendasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan. Dalam perjanjian bagi hasil perikanan di masyarakat nelayan Wedung rata-rata nelayan Jurah mendapat 25-30 %, yang seharusnya minimal mendapat 40% karena menggunakan kapal motor sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasilnya, praktik perjanjian bagi hasil tangkapan ikan yang terjadi di Perkampungan Nelayan Desa Wedung masih dilakukan dengan perjanjian secara lisan tanpa ada bukti tertulis. Dalam pelaksanaan bagi hasi tangkapan ikan, 25-30% untuk nelayan juragan dan 70-75% untuk nelayan jurah. Perjanjian bagi hasil perikanan antara nelayan juragan dengan nelayan jurah belum sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan teori Syirkah Mudharabah seharusnya seluruh biaya melaut di tanggung nelayan juragan, namun dalam prakteknya, nelayan jurah selain mengerahkan tenaga, dan pikiran, nelayan jurah juga ikut menanggung biaya melaut. Ditinjau dari teori keadilan Hukum Islam perjanjian bagi hasil tangkapan ikan antara nelayan juragan dengan nelayan jurah di Desa Wedung sangat merugikan nelayan jurah karena mendapatkan bagian yang tidak sebagaimana mestinya dan jauh dari nilai-nilai keadilan.
Pelaksanaan Pengadaan Tanah Terhadap Kepentingan Umum Dalam Perlindungan Lahan Pertanian Mat Dadi; Zaenal Arifin; Kukuh Sudarmanto; Amri Panahatan Sihotang
Journal Juridisch Vol. 1 No. 1 (2023): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v1i1.6797

Abstract

The purpose of this research was to find out and analyze the implementation of land acquisition for toll road construction and legal protection of agricultural land in relation to the construction of the Semarang-Demak toll road, Dukun Village, Karangtengah District, Demak Regency. This study uses empirical juridical legal research, with descriptive analytical research specifications. The results of the study can be concluded that the implementation of land acquisition for the construction of the Semarang-Demak toll road in Demak Regency in general is in accordance with the Land Acquisition Regulations for the Implementation of Development in the Public Interest and the deliberation stage for determining compensation has not been carried out, so that the implementation of Law Number 41 of 2009 regarding the Protection of Sustainable Food Agricultural Land, the implementation cannot be known. In the initial deliberation process there was no compensation in the form of replacement land for the agricultural land used. The temporary agreed form of compensation is cash. Future implementation should have implemented the law in the deliberation stage. Tujuan dalam penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol dan perlindungan hukum lahan pertanian dalam hubungannya dengan adanya pembangunan jalan tol Semarang-Demak Desa Dukun, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Demak di Kabupaten Demak secara umum telah sesuai dengan Peraturan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan tahap musyawarah penentuan ganti rugi belum dilaksanakan, sehingga implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum bisa diketahui pelaksanaannya. Pada proses musyawarah awal belum ada ganti rugi berupa lahan pengganti bagi lahan pertanian yang digunakan. Bentuk ganti rugi yang disepakati sementara adalah uang tunai. Pelaksanaan yang akan datang seharusnya telah mengimplementasikan undang-undang tersebut dalam tahap musyawarah.
Reposisi Rekomendasi Camat Dalam Proses Pengisian Perangkat Desa Kukuh Sudarmanto; Supriyanto Supriyanto; Zaenal Arifin
Journal Juridisch Vol. 1 No. 2 (2023): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v1i2.6811

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami kedudukan rekomendasi Camat dalam proses pengisian perangkat desa dan reposisi rekomendasi Camat dalam proses pengisian perangkat desa. Pengangkatan perangkat desa merupakan salah satu dari kewenangan kepala desa, akan tetapi, adanya persyaratan rekomendasi yang dikeluarkan oleh camat membuat kewenangan kepala desa seolah dibatasi, selain itu tidak adanya aturan yang jelas terkait rekomendasi tersebut, bisa menimbulkan ketidak pastian hukum . Urgensi dalam artikel ini untuk mengembalikan kedudukan rekmendasi Camat dalam sudut pandang tujuan dari regulasi hukum yang seharusnya.Metode penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan terhadap kajian permasalahan hukum dari aspek peraturan hukum yang berlaku. Kebaruan penelitian ini terletak pada reposisi rekomendasi camat sebagai pengawasan dan kontrol dalam setiap tahapan pengisian perangkat desa. Hasil penelitian ini adalah Camat sebagai perangkat daerah mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi kegiatan desa sebagaimana diatur dalam PP NO 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mempunyai peran penting terkait proses pengangkatan perangkat desa. Berdasarkan aturan yang ada kedudukan rekomendasi camat dalam proses pengangkatan perangkat desa merupakan mutlak harus ada karena merupakan peraturan yang diperintahkan oleh undang-undang dan di bentuk berdasarkan kewenangan. Namun legalitas aturan-aturan tersebut belum ada penjelasan yang pasti terkait rekomendasi Camat tersebut, sehingga aturan-aturan tersebut ada celah untuk menimbulkan ketidak pastian hukum. Maka reposisi kewenangan Camat mengenai rekomendasi tersebut adalah bahwa rekomendasi Camat tersebut adalah bersifat pengawasan dan kontrol maka harus diperjelas kembali jangan sampai mendistorsi kewenangan kepala desa
Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Sarkanto Sarkanto; Amri Panahatan Sihotang; Kukuh Sudarmanto
Journal Juridisch Vol. 1 No. 2 (2023): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v1i2.6833

Abstract

The purpose of writing is to find out and analyze the role of the Village Consultative Body (BPD) in drafting village regulations. This study uses a normative juridical approach supported by interviews, with analytical descriptive specifications. This study provides information about the role of the BPD in Muncar village in the preparation of village regulations and the constraints. The results of the study can be concluded that the role of BPD in preparing village regulations in Muncar Village is the role in discussing and determining, the role in accommodating and exploring aspirations, and the role in supervising the performance of the village head. Then the constraint factors influence the role of BPD in the preparation of village regulations, namely internal and external factors. Tujuan dalam penulisan yang dilakukan untuk mengetahui dan manganalisa peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan peraturan desa. Penelitian ini mengunakan metode pendekatan yuiridis normatif di dukung dengan wawancara, dengan spesifikasi diskriptif analitif. Penelitian ini memberikan informasi tentang peranan BPD di Desa Muncar dalam penyusunan peraturan desa dan faktor kendalanya. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan BPD dalam penyusunan peraturan desa di Desa Muncar yaitu peranan dalam pembahasan dan penetapan, peranan dalam menampung dan menggali aspirasi, dan peranan dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Kemudian faktor kendala mempengaruhi peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di dalam penyusunan peraturan desa yaitu faktor internal dan ekternal.
Perlindungan Hukum Bagi Pengasuh Yang Melakukan Tindakan Disiplin Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Zulfa Amalia Rachim; Kukuh Sudarmanto; Safran Sofyan
Journal Juridisch Vol. 1 No. 2 (2023): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v1i2.6841

Abstract

The purpose of this study was to find out the legal basis for the protection of caregivers and the forms of legal protection of caregivers in taking disciplinary action against cadets of the Police Academy and the forms of disciplinary action by caregivers against cadets of the Police Academy who commit disciplinary violations. The police in creating prospective leaders must be specially educated at a Police Education Institution, namely the Police Academy. The Police Academy or often abbreviated as Akpol is an educational institution to produce Polri officers. The Police Academy is an element implementing the education for the formation of Polri Officers who are under Kalemdikpol. In educating police leaders, professional caregivers are needed in educating them. The research method used is normative juridical, namely legal research conducted by examining literature or secondary data as the basis for research by conducting a search of regulations and literature related to the problem under study. The results of this study indicate that the legal basis for the protection of caregivers in carrying out disciplinary actions against Police Academy Cadets is the 1945 Constitution, Law No. 23 of 2003 concerning the National Education System, Law No. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers, Government Regulation No. 74 of 2008 Concerning Teachers, PGRI MoU with POLRI No B/53/XII/2012 and 1003/UM/PB/XX/2012 Concerning the Protection of the Teacher Profession, Supreme Court Decision No 1554 K/Pid/2013 Concerning Reasons for Penalizing Teachers Who Commit Disciplinary Actions , Regulation of the Head of the Police Education and Training Institute No. 1 of 2021 Concerning the Life of Students at the Police Academy, Regulation of the Head of the Police Education and Training Institute No. 3 of 2021 concerning Assessment of Educational Outcomes of Police Academy Cadets, Regulation of the Head of the Police Education and Training Institute No. 2 of 2021 Concerning the Academy Council at the Police Academy, reasons for abolishing crimes that are outside the law (KUHP). The form of legal protection for caregivers in carrying out disciplinary actions against Police Academy Cadets is that there are reasons for eliminating crimes that are outside the law (KUHP), namely the rights of parents and teachers to discipline their children or students (tuchtrecht). Thus caregivers who take disciplinary action against Police Academy cadets cannot be punished. Forms of disciplinary action by caregivers against Police Academy Cadets who commit disciplinary violations, namely direct reprimand, giving special educational assignments, other physical actions that are coaching in nature. In taking action against the offenders, the role of Urgakplin (Disciplinary Enforcement Affairs) is needed because URGAPLIN is an element of discipline for cadets as well as security and cleanliness of flats, including violations of Perkalemdikpol, as an element of prosecution for violations committed by cadets, carrying out analysis and evaluation of cadets who commit violations .
Maladministrasi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Ragil Wahyuningsih; Kukuh Sudarmanto; Soegianto Soegianto
Journal Juridisch Vol. 1 No. 2 (2023): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v1i2.7908

Abstract

The purpose of this research is to find out what are the factors in the writing of birth certificates in the service and civil registration that fall into the category of maladministration, and to find out the implementation of changes to birth certificates that have been determined by the District Court. Good public service is a right and also the hope of every citizen and resident. Especially to apply the concept of good governance in Indonesia, one of the strategic choices is through the provision of public services in order to form good governance. A birth certificate is a legal proof of birth and is recognized by the state for a child who has just been born, therefore the registration must comply with the notes given earlier by the midwife because of the impact experienced if an error occurs in recording a birth certificate it can reduce the rights of a child. The method used in this research is the Juridical Sociological legal research method, which is an approach by looking at a legal reality in society. The data presented in this study are legal material data in the form of primary and secondary legal materials. The conclusion of this study is caused by typos or human errors that affect the child in the future, these factors are the most dominant and often occur by employees. Implementation of changes to birth certificates can be carried out, but only those that are editorial in nature, errors in recording such as name, date and year only, changes to birth certificates can be made directly if it has not reached a year, if the certificate is already many years old and changes are to be made, a decision from district court and meet the conditions that must be set Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor dalam penulisan akta lahir di dinas dan pecatatan sipil yang termasuk kedalam kategori maladministrasi, serta untuk mengetahu implementasi perubahan akta lahir yang telah di tetapkan oleh Pengadilan Negeri.Pelayanan publik yang baik adalah hak dan juga harapan setiap warga negara dan penduduk. Terutama untuk menerapkan konsep good governance di Indonesia maka salah satu pilihan strategis adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik guna membentuk tata kelola pemerintahan yang baikAkta kelahiran merupakan tanda bukti kelahiran secara sah dan diakui oleh negara kepada seorang anak yang baru saja dilahirkan maka sebab itu dalam pencatatan harus sesuai dengan catatan yang diberikan awal oleh bidan karena dampak yang dialamai jika terjadi kesalahan pencatatan akta kelahiran dapat menggurangi hak kepada seorang anak faktor kesalahan dalam pencatatan akta kelahiran sering kita jumpai biasanya faktor kesalahan dalam pengetikan yang sering terjadi. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data bahan hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan sekuder. Kesimpulan dari penelitian ini disebabkan oleh salah ketik atau human error yang berdampak kepada sang anak dikemudian hari, faktor-faktor tersebut paling dominan dan sering terjadi yang dilakukan oleh pegawai. Implementasi perubahan akta kelahiran dapat dilakukan namun hanya yang bersifat redaksional saja kesalahan dalam pencatatan seperti nama, tanggal dan tahun saja, perubahan akata kelahiran dapat dilakukan secara langsung bila belum mencapai setahun jika akta tersebut sudah bertahun-tahun dan akan dilakukan perubahan maka harus adanya keputusan dari pengadilan negeri dan memenuhi syarat yang harus di tetapkan. Kata kunci:
Penyelesaian Kredit Macet di Badan Usaha Milik Desa Bersama Melalui Non Litigasi Muhammad Sofi; Kukuh Sudarmanto; Syafran Sofyan; Miftah Arifin
Journal Juridisch Vol. 1 No. 3 (2023): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v1i3.7909

Abstract

This study aims to analyze the settlement of bad loans with a non-litigation process and to analyze the effectiveness of the settlement of non-litigation bad loans. Litigation. The legal research method used is juridical empirical, which examines the application of law to the working of law by conducting studies through approaches namely the statutory approach or statute approach, case approach or cash approach, historical approach or historical approach, comparative approach or comparative approach, and conceptual approach or conceptual approach. The results of this study reveal that in practice resolving bad loans through non-litigation methods at Bumdesma Sayung Mulyo by rescheduling, loan restructuring, reducing liabilities, compensation, legal/litigation aspects (specifically for misuse of funds). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian kredit macet dengan non litigasi dan untuk menganalisis efektivitas penyelesaian kredit macet non litigasi. Urgensi penelitian ini adalah Sebagai acuhan referensi yang mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama terutama tentang penyelesaian kredit macet non litigasi Adapun metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris, yang meneliti penerapan hukum bekerjanya hukum dengan melakukan kajian melalui pendekatan yaitu pendekatan undang-undang atau statute approach, pendekatan kasus atau cash approach, pendekatan historis atau historical approach, pendekatan perbandingan atau comparative approach, dan pendekatan konseptual atau conseptual offroach. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Dalam praktek penyelesaian kredit macet melalui non litigasi di Bumdesma Sayung Mulyo dengan cara Penjadwalan Ulang, Restrukturisasi Pinjaman, Pengurangan Kewajiban, Kompensasi, Aspek hukum/litigasi (khusus untuk penyalahgunaan dana).
Co-Authors Abidin Abidin Abraham, Feri Ade Irawan Agung Kristyanto Nababan Albertus Heru Nuswanto Ambar Adi Widyantara Widyantara Amri Panahatan Sihotang Angreinni Angreinni Ani Triwati Aprillia Endah Puspita Sari Apul Oloan Sipahutar Atok Dadyo Utomo Aulia Uyun Asalina Bambang Sadono Budi Suryanto Casnoyo Casnoyo Christina Diah Wijayanti Cita Tsaabiethah Agustria Sasti Diah Sulistiyani R S Diah Sulistyani Ratna Sediati Djuhandhani Rahadjo Puro Edi Pranoto, Edi Endah Pujiastuti Fahroni Nur Fanesya Rahma Praditiska Gunarto Gunarto Ika Widyasari Rifki Indra Ashoka Mahendrayana Izzudin Arsalan Jain, Vaibhav Jawade Hafidz Junaidi, Muhammad Kusudarmanto, Ayu Melati Ratuningnagari Anisa Lesha Hardiyanti Lestari, Rohmini Indah Mahbub Fajril Qolby Mangaraja Manurung Mangaraja Manurung Margono Margono Maruf Rian Ardiansyah Massayu Dian Widuri Mat Dadi Miftah Arifin Mochamad Said Moh Harir Moh Thamsir Muchammad Choirihi Muhamad Chabib Faturrohman Muhammad Alvin Cyzentio Chairilian Muhammad Anam Muhammad Fakhrul Haq Muhammad Junaidi Muhammad Nahdhodin Muhammad Nawir Muhammad Satria Hilmi Muhammad Sofi Mukhlis Ridwan Nadya Dhea Fristianti Niken Astuti Nur Ekowati Nuswanto, A Heru Panjaitan, Bahmid Paulus Sirait Purnomo Purnomo Putri Haliza Yuniar Raden Soeko Agung Prasetyo Ragil Wahyuningsih Rahajeng Wulandari Rati Riana Risqiana Sunaryo Putri Rudi Prasetiyo Sabar Sabar Safran Sofyan Saiful Amar Sarkanto Sarkanto Septiandani, Dian Soegianto Soegianto sukarna, kadi Sukimin Sukimin Supriyanto Supriyanto Suryani Angraini Fahmi Syafran Sofyan Urip Giyono Wahyu Nugroho Widhie Kurniawan Wijayono Hadi Sukrisno Wijayono Hadi Sukrisno Yogi Prasetiono Zaenal Arifin Zaenal Arifin Zulfa Amalia Rachim