Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.199
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan UIR LAW REVIEW Nagari Law Review Bina Hukum Lingkungan Recital Review Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Ensiklopedia of Journal Unes Law Review Madani Legal Review MOTIVECTION : Journal of Mechanical, Electrical and Industrial Engineering Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam Jurnal Teknik Industri Terintegrasi (JUTIN) Science and Environmental Journals for Postgraduate Zaaken: Journal of Civil and Business Law JPASDEV:Journal of Public Administration and Sociology of Development International Journal on Social Science, Economics and Art UNES Journal of Swara Justisia Interdisciplinary Social Studies Bina Hukum Lingkungan Innovative: Journal Of Social Science Research Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Jurnal Agro Estate Journal of Civil Engineering and Vocational Education
Rembrandt, Rembrandt
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pelaksanaan Audit Kepatuhan Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau Terhadap Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Di Kabupaten Kampar Pardede, Sudarto; Rembrandt, Rembrandt; Adelina Mannas, Yussy
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), diatur pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, yang dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017. Berdasarkan peraturan perundang-undang tersebut di atas, Notaris merupakan salah satu Pihak Pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan berkewajiban untuk menerapkan PMPJ bagi pengguna jasa Notaris. Penelitian ini akan mengkaji penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris di Kabupaten Kampar dan tindak lanjut dari hasil audit kepatuhan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau terhadap penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris di Kabupaten Kampar. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa Ppnerapan PMPJ oleh Notaris Kabupaten Kampar terhadap pengguna jasa belum terlaksana secara maksimal. Hal ini terlihat dari 119 jumlah Notaris Kabupaten Kampar, 15 orang Notaris terindikasi berisiko tinggi karena tidak menerapkan PMPJ sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terhadap Notaris tersebut dilakukan audit kepatuhan langsung (on-site) oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkerjasam dengan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Kampar. Tindak lanjut hasil audit kepatuhan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau terhadap Penerapan PMPJ oleh Notaris di Kabupaten Kampar, yaitu Notaris Kabupaten Kampar harus melaksanakan komitmen untuk menerapkan PMPJ sebagaimana yang telah disepakati bersama. Selain itu, juga disampaikan informasi hasil pengawasan kepatuhan dan surat pembinaan kepada Notaris terkait serta informasi hasil pengawasan kepada PPATK, dan PPATK akan melakukan pemantauan terhadap Notaris terkait.
KEDUDUKAN HAK ULAYAT DALAM STATUS KAWASAN LINDUNG DI SUMATERA BARAT Rembrandt, Rembrandt
Bina Hukum Lingkungan Vol. 1 No. 2 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 2, April 2017
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (429.581 KB)

Abstract

Dalam hukum adat Minangkabau, ruang lingkup hak adat tidak dapat dipisahkan Antara tanah, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Bukan hal yang aneh, ketika isu tanah komunal menjadi sumber perselisihan dan penyumbang terbesar kasus pada sistem hukum di Sumatera Barat. Di sisi lain menurut tanah publik adalah undang-undang kontrol masyarakat adat bawaan yang benar, sedangkan sisi lain dengan segala bentuk teknologi pembuatan kebijakan dan kebijakan yang dimiliki lahan/lahan masyarakat yang dikategorikan sebagai Hutan Lindung. Saat ini keberadaan lahan hutan dikuasai oleh masyarakat adat dari generasi ke generasi. Masalahnya adalah bagaimana status hak adat masyarakat hutan yang dikategorikan sebagai kawasan lindung. Kawasan lindung sering dieksploitasi dalam skala besar untuk keuntungan cepat tanpa memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dapat disimpulkan bahwa warga masyarakat yang tidak menjadi warga hukum adat pada umumnya tidak boleh turut menggarap tanah yang merupakan wilayah kekuasaan perekutuan. Kemudian, pengelolaan kawasan lindung di Indonesia umumnya masih dalam konteks pengamanan hutan/kawasan lindung semata, sementara manajemen secara intensif belum berkembang, termasuk dalam hal pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan sharing manfaatnya.
Public Policy in Managing Palm Oil Industry Environmental Waste: A Qualitative Study in Kampar Regency, Indonesia Veronika, Nina; Frinaldi, Aldri; Rembrandt, Rembrandt; Lanin, Dasman; Umar, Genius
Jurnal Teknik Industri Terintegrasi (JUTIN) Vol. 7 No. 2 (2024): April
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jutin.v7i2.29872

Abstract

Kampar Regency currently has the largest number of palm oil mills in Riau Province, which has led to an increase in environmental pollution due to the by-products of these industrial activities. The objective of this research is to identify the issues associated with waste management in palm oil mills. The research employs a descriptive-qualitative method to systematically, factually, and accurately represent the data contained in the news text. The results indicated that rubber and oil palm plantations (1.8 and 1.5 hectares) were inundated with waste. It is recommended that palm oil mills implement waste treatment in accordance with quality standards before disposal. Furthermore, the application of the law as the basis for sanctions from this waste must be accompanied by an appeal to the public to monitor the level of environmental pollution. In addition, the role of public policy actors in monitoring and determining legal sanctions for environmental pollution is of great importance.
Pembuatan papan blockboard menggunakan limbah batang kelapa sawit sebagai upaya pelestarian lingkungan Romiyadi, Romiyadi; Frinaldi, Aldri; Lanin, Dasman; Rembrandt, Rembrandt
Jurnal Teknik Industri Terintegrasi (JUTIN) Vol. 7 No. 4 (2024): October
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jutin.v7i4.36802

Abstract

This study was conducted to make blockboard using oil palm trunk waste as raw material. The purpose of this study was to determine the physical and mechanical properties of blockboard made from oil palm trunk raw materials and compared with the physical and mechanical properties of blockboard available on the market. The mechanical properties tested were tensile strength, flexural strength and air absorption. The oil palm trunk used was waste from rejuvenation that was 25-30 years old. The results showed that blockboard made from oil palm trunk waste had higher tensile strength and flexural strength values ??than market blockboard. Meanwhile, the water absorption capacity of market blockboard is better than the water absorption capacity of blockboard made from oil palm trunk waste. This study was conducted to implement one of the government policies in the context of utilizing oil palm waste, especially oil palm trunk waste as an effort to preserve the environment.
SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH SECARA SPORADIK YANG AKAN DIJADIKAN SEBAGAI DASAR PEMBERIAN PEMBIAYAAN PADA BANK BSI KCP PASAMAN BARAT Sofiani, Suci; Rembrandt, Rembrandt; Hasbi, M.
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.483

Abstract

Tujuan pendaftaran tanah menurut Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, Surat Penyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) merupakan gerbang awal dari pihak yang mendaftarkan tanahnya secara sporadik. Kegunaan dari surat ini ialah sebagai bentuk penegasan bahwa yang bersangkutan telah menguasai sebidang tanah tersebut secara sah sebelum memohon pengajuan hak atas tanah tersebut. Di sebagian besar Daerah Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat masih sangat banyak tanah-tanah yang belum terdaftar atau belum bersertipikat. Dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa 1) Bank Bsi KCP Pasaman Barat menerima agunan berupa Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah secara sporadic untuk dijaminkan sebagai anggunan untuk pinjaman KUR dibawah 100 juta 2). pihak Bank Bsi KCP Pasaman Barat hanya menjadikan surat sporadik tersebut sebagai pegangan untuk menjadi jaminan pada kredit KUR karena sporadik tidak bisa diikat hak tanggungannya dan tidak dibunyikan dalam akad kredit KUR tersebut.
OPERASI PENINDAKAN OBAT TRADISIONAL TANPA IZIN EDAR OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Taufiqurrahman, Taufiqurrahman; Azheri, Busyra; Rembrandt, Rembrandt
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.670

Abstract

Rapid economic development has created various goods and/or services that can be used and consumed. With the increasing variety of goods and/or services in circulation, and supported by advances in information technology, the distribution is increasingly expanding across national boundaries. So this is also a new demand for the government to oversee the distribution of products that are widely circulated in the market, especially in the health sector. One of the important human needs and cannot be left behind in daily activities is medicine. People's fear of the negative stigma of using modern medicine increases people's desire to seek alternatives to traditional medicine. However, there are many distributions of traditional medicines without a Distribution Permit (TIE) from the Center for Drug and Food Control (BBPOM) in Pekanbaru. Based on this, the researcher examines 1) What is BPOM's responsibility for the circulation of medicinal products without distribution permits in the community. 2) What is the legal protection for consumers who use medicinal products without a Distribution Permit from BPOM. Writing this thesis using the approach empirical juridical. From the results of the study, it was found that the most cases were found at Licensed Drug Stores (TOB) facilities. There are 2 (two) responsibilities of BPOM in conducting supervision, namely: pre-market andpost-market, both are supported by the Drug and Food Control System (SisPOM). The form of legal protection by BPOM is preventive and repressive efforts. Establishing a distribution permit is a preventive action taken by BPOM in carrying out aspects of security, comfort and safety for consumers. Repressive protection, namely by carrying out enforcement operations or spot checks on various drug distribution facilities. Furthermore, if a dispute occurs, it will be resolved through the courts and out of court.
KEPASTIAN HUKUM PRINSIP PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNERSHIP) SERTA PERANAN NOTARIS BERDASARKAN PERMENKUMHAM NOMOR 15 TAHUN 2019 Razi, Fatrul; Rembrandt, Rembrandt; Mannas, Yussy Adelina
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.807

Abstract

Notaries as public officials have an obligation to apply the principle of recognizing beneficial owners in a corporation where this obligation is not regulated in UUJN. On the one hand, a notary does play an important role in disclosing beneficial ownership of a corporation, but on the other hand, the transparency of beneficial ownership disclosure must be based on honest and clear information from parties representing the corporation. This is due to the existence of beneficial ownership which cannot be fully detected by a notary. The problems are what are the legal consequences if the principle of recognizing beneficial owners (BO) is not implemented and what is the urgency of applying the principle of recognizing beneficial owners (BO) in carrying out notary duties. This legal research uses normative legal research, namely library research, which is a data collection method by studying books, laws and regulations, and writings related to this research. While the nature of the research is analytical descriptive, that is, it gives a clear and detailed description of an event that occurred. The results of research on legal consequences if the principle of recognizing beneficial owners (BO) is not implemented are given administrative sanctions, namely revoking the notary's license if violations are found, supervision in the implementation of the application of the BO principle is carried out by the Minister of Law and Human Rights through the Director General of General Legal Administration. Meanwhile, the notary's responsibility for the deed he made is that in civil terms the notary is only responsible for the head of the deed, meaning that it contains the authority of the appearers in signing the deed, then for the closing deed which contains the authority of the witnesses then the appearers are confronted with signing the deed, whereas against contents of the deed the notary is only responsible that the deed he made does not violate the clauses prohibited by law and the provisions stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Criminally, a notary can be prosecuted in court if at a later date, the competent authorities can prove that the notary has consciously entered information that benefits one party and harms the other party. And the urgency of applying the principle of recognizing beneficial owners (BO) in carrying out notary duties is that basically the obligation to disclose beneficial ownership is carried out by parties who wish to use the services of a notary. The role and position of a notary is as a supporting system in disclosing beneficial ownership of a corporation, namely in this case during the process of inputting data related to the establishment or changes to the corporate statutes/bylaws. Thus the obligation related to disclosure of beneficial ownership cannot be borne by the notary but the service user.
Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pembuatan Dokumen Amdal oleh PT Alas Sanggoro Yasa Consultans dengan Pemerintah Kota Pariaman dalam Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Dr. Sadikin Imran, Siti Lauriyanti; Rembrandt, Rembrandt; Mannas, Yussy Adelina
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.852

Abstract

One of the many constructions undertaken by the Government is in the City of Pariaman, which is the public infrastructure of a hospital called the Regional General Hospital (RSUD). The authority in this case is the government party that holds goods/services with both parties as the executor of procurement of goods /servicing government is PT. Sanggoro Yasa Consultans, where the cooperation between the two sides is then merged into a Cooperation Agreement (PKS). The objective of cooperation is related to the creation of environmental documentation namely environmental impact analysis (AMDAL) as one of the conditions that must be met for the Government of Pariaman to build RSUD dr. In accordance with the provisions in force. Implementation of the agreement of cooperation in the creation of documents AMDAL by PT Alas Sanggoro Yasa Consultans with the Government of the City of Pariaman in its implementation there are some problems and obstacles faced The agreement is made under the hands so that if made authentically then can provide legal certainty to both parties, and can be a powerful tool of evidence if there is a disadvantage. In its implementation, the factor affecting the failure to perform the agreement is its payment without advance, and Its implementation starts on September 8, 2020 and ends on December 18, 2020. However, at the time of performance by the debtor suffered payment delay until May 3, 2021. The authority in the implementation of the agreement is that there is a delay in payment due to APBD that has not fallen or has closed the book in 2020 so that APBD funds can not be disbursed by the Government of Pariaman City.
Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah dengan Dasar Penerbitan Surat Palsu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk) Nugraha, Yodi; Rembrandt, Rembrandt; Sofyan, Syofirman
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.968

Abstract

The case of a land dispute with the object of the dispute being a certificate of land rights issued using a fake document is the Decision of the Class II Batusangkar District Court Number 67/Pid.B/2021/PN Bsk which has obtained permanent legal force. The dispute in this case is located in Jorong Baruah, Nagari Padang Magek, Rangkat District, Tanah Datar Regency. The research method used is normative juridical with a case approach. The findings in this research, namely that certificates of land rights issued using fake documents, certainly do not provide legal certainty. This certificate can be categorized as a genuine but fake certificate. This kind of certificate must of course be canceled and declared invalid and withdrawn from circulation after being proven through a process in the District Court. To prevent the occurrence of genuine but fake certificates, this is by increasing the accuracy of the authorities who process the creation and issuance of land title certificates. The consideration of the Panel of Judges in the Decision of the Batusangkar District Court Number 67/Pid.B/2021/PN Bsk is that the Defendant was legally and convincingly proven at trial to fulfill the criminal elements charged by the Public Prosecutor, namely Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code. So the Panel of Judges sentenced the Defendant to imprisonment for 1 (one) year and 6 (six) months.
Upaya Pemerintah Daerah Menertibkan Usaha Tambak Udang yang Belum Berwawasan Lingkungan (Studi kasus Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman) Yati, Lisa Medika; Rembrandt, Rembrandt; Syofiarti, Syofiarti
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1489

Abstract

This research is motivated by the development of shrimp farming businesses, which are always growing in Batang Anai District, Padang Pariaman Regency. However, most of the shrimp ponds were built without complying with environmental legal instruments. The research method used is qualitative descriptive analysis with an empirical juridical approach in addition to a normative approach, as well as data collection techniques such as interviews, observation, literature study, and documentation. Analyzed using four components of analysis, namely data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the research obtained by the author are: Firstly, most of the shrimp farming businesses in Batang Anai sub-district are not environmentally friendly due to the difficulties of entrepreneurs in processing Amdal documents. Second, the government has made efforts to regulate shrimp farming businesses that are not yet environmentally friendly in Batang Anai District, but the efforts made by the government have not been effective. It would be better for the Regional Government of Padang Pariaman Regency to form a regional Amdal to make it easier for entrepreneurs to process business permits.
Co-Authors Abdi Iswahyudi Yasril Ageng Triganda Sayuti Ahmad Juanda Ahmad Julian, Yoga Aldri Frinaldi Alwi Nofriandi Amini, Aisyah Aprilliani, Cici Arif Rahman Hakim Arlius, Apriwandi Audia, Washilla Batubara, Fanny Yuliana Busyra Azheri Dasman Lanin Donny Fernandez Elda, Edita Elwi Danil Fahrur Rozi Febrina, Cory Febrina, Suci Fenty Kurnia Oktorina Frinaldri, Aldri Harmedi Yulian Saputra hendrita, juli Herlambang, Fahreza Hidayah, Syaiful Imran, Siti Lauriyanti Indang Dewata Insani, Munadia Irvanda, Rico Islami, Syaifuddin Iswahyudi, Abdi Jefri Kurniawan, Jefri Jelibseda, Jelibseda Kiki Amelia, Kiki Luchia Saldi, Sindi M. Hasbi Madani, Ahmad Meuraksa, Irawati Muhayatul, Muhayatul Nawir, Iin Hidayah Ningsih, Dwi Elvia Nugraha, Yodi Nurdin , Zefrizal Pardede, Sudarto Perdani, Agung Sandi Putra, Yozarwardi Usama Rahayu, Youngky Gerre Razi, Fatrul Rindi Genesa Hatika Romiyadi Saputra, Harmedi Yulian Sari, Indri Gus Permata Sati’at, Nur Anisa Siregar, Dewi Rahmadani Siti Aisyah Sofiani, Suci Sofyan, Syofirman Sukanda Husin Syafarman, Syafarman Syafri, Rifki Randa Syam, Misnar Syofiarti Taufiqurrahman Taufiqurrahman Umar, Genius Umar, Iswandi Washilla Audia Wetria Fauzi Wulandary, Siti Zulaika Yasniwati, Yasniwati Yati, Lisa Medika Yaumal Arbi Yofirsta, Rova Yulkifli Yulkifli Zuldani, Irwan