Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.316
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Unes Law Review Puteri Hijau : Jurnal Pendidikan Sejarah Jurnal Entitas Sosiologi Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat NOMOI Law Review Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien Journal of Indonesian Scholars for Social Research Journal of Law, Poliitic and Humanities CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi
Elyani, Elyani
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Implikasi Etika dalam Penegakan Hukum Tantangan dan Solusi Elyani, Elyani
Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi Vol. 1 No. 1 (2023): Edisi Oktober
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum merupakan pilar utama dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam suatu masyarakat. Namun, dalam konteks kompleksitas kriminalitas modern, praktik penegakan hukum sering kali dihadapkan pada tantangan etika yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan solusi terhadap implikasi etika dalam penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur dan analisis studi kasus untuk memahami permasalahan etika yang muncul dalam berbagai konteks penegakan hukum. Hasil penelitian menyoroti beberapa tantangan utama, termasuk penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi rasial, dan ketidakadilan sistemik dalam proses hukum. Di tengah tantangan tersebut, solusi-solusi yang diajukan meliputi penguatan pelatihan etika bagi aparat penegak hukum, penerapan sistem pengawasan yang transparan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum. Selain itu, implementasi teknologi dan kebijakan yang berbasis bukti juga menjadi bagian dari solusi untuk mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan akuntabilitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya untuk mengatasi implikasi etika dalam penegakan hukum memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hanya dengan menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam praktik penegakan hukum, masyarakat dapat memperoleh kepercayaan yang diperlukan terhadap lembaga hukum dan mencapai tujuan keadilan sosial yang diharapkan.
The Consequences of a Breach in The Store Lease Agreement at The Stage II Petisah Market Medan Siregar, Dahris; Simanjuntak, Fitria Syahputri; Elyani, Elyani; Na’im, Khairun
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9375

Abstract

PUD. Pasar dapat mencapai kesepakatan atau musyawarah untuk menyelesaikan sengketa sewa toko yang dilakukan terhadap tindakan wanprestasi pedagang. Perjanjian antara pedagang dan PUD di Pasar Kota Medan di Pasar Petisah Tahap II tentang sewa tempat usaha toko perlindungan hukum untuk para pedagang, hak dan kewajiban setiap pihak, tanggung jawab dan tugas PUD. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa penyewa melakukan kesalahan dalam perjanjian sewa menyewa toko di Pasar Petisah Tahap II dan akibat hukum dari kesalahan penyewa tersebut. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, di mana hukum dianggap baik sebagai apa yang tertulis dalam undang-undang (law in books) atau sebagai kaidah atau standar yang dianggap sesuai untuk berperilaku manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan teori-teori hukum. dan praktik hukum positif terkait perjanjian sewa menyewa menurut KUHPerdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan penyewa gagal memenuhi perjanjian sewa toko di Pasar Petisah Tahap II termasuk faktor kelalaian penyewa seperti keterlambatan, masalah keuangan dan masalah lokasi. Hukum harus memberikan peringatan awal tentang konsekuensi pelanggaran perjanjian sewa menyewa tempat berjualan, terutama di Pasar Petisah Tahap II, selanjutnya, jika pedagang tidak berperilaku baik setelah surat peringatan diberikan Dengan demikian, PUD Pasar Kota Medan, yang mengelola Pasar Petisah Tahap II, memiliki otoritas untuk secara sepihak membatalkan kontrak sewa-menyewa tersebut.
The Role of Binjai Resort Police in Preventing Crime Motorcycle Gangs in Binjai City Maharrani, Siti; Elyani, Elyani; Na’im, Khairun; Darma, Mospa
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10504

Abstract

Public concern about the increasing cases of motorcycle gangs in Binjai City. A motorcycle gang is a group of teenagers who like to ride motorcycles together, such as convoys or touring. In fact, motorcycle gangs are the same hobby of several people, but lately it has been increasingly unsettling the people of Binjai City. This study examines the reasons why motorcycle gangs commit crimes in the Binjai Police Resort Police area, and how the Binjai Resort Police handle motorcycle gang crimes in Binjai City. In this study, empirical juridical was used. This study aims to clarify the variables that allow motorcycle gangs to operate inside the Binjai Resort Police Police jurisdiction and commit crimes and how the Binjai Resort Police handle motorcycle gang crimes. Primary, secondary, and qualitative data analysis were all employed in this study. The results showed that several factors contributed to the crimes committed by the Motorcycle Gang in Binjai City., at first, the members of the Motorcycle Gang only sought identity and eventually committed the crime; economic factors, where motorcycle gang perpetrators get money to buy firearms and drugs. The efforts of the Binjai Resort Police to combat crimes committed by Motorcycle Gangs include criminal efforts, known as penal efforts, and non-penalty efforts, namely preventive efforts, namely conducting patrols and raids on the road, and pre-emtip efforts, namely providing socialization and counseling to the public about the dangers of crimes caused by the actions of Motorcycle Gang members.
Penerapan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.21 Tahun 2020 (Studi Di Kantor BPN Medan) Mendrofa, Sepkris Mawarni; Darma, Mospa; Sitepu, Karolina; Elyani, Elyani
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.13874

Abstract

ABSTRAK Masalah pertanahan sering kali menjadi sumber ketegangan dalam masyarakat.Sengketa terjadi ketika ada pertentangan atau konflik antara dua pihak atau kelompok yangdisebabkan oleh perbedaan pandangan, kepentingan, atau hak milik. Setiap sengketapertanahan memerlukan cara penyelesaian yang tepat. Pemerintah, melalui KementerianAgraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, telah menunjukkan komitmennyadalam menangani sengketa ini dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agraria Dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganandan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran BadanPertanahan Nasional dalam menyelesaikan sengketa tanah melalui mediasi sertapenerapan Peraturan tersebut dalam proses penyelesaian sengketa. Skripsi inimenggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris dengan metode analisis kualitatif.Metode ini digunakan untuk menyelidiki, menemukan, mendeskripsikan, dan menjelaskandata yang telah dikumpulkan, sehingga memberikan gambaran umum tentangpermasalahan yang sedang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BadanPertanahan Nasional berfungsi sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan,membantu para pihak untuk mengidentifikasi permasalahan, dan merumuskan berbagaiopsi penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Jika dalam proses mediasitercapai kesepakatan, maka hal tersebut dituangkan dalam perjanjian damai. Namun, jikatidak tercapai kesepakatan, para pihak memiliki hak untuk membawa masalah tersebut kepengadilan.
Perlindungan Konsumen Atas Produk Makana Dan Minuman Yang Sudah Kadaluwarsa Di Alfamart Kapten Muslim Di Tinjau Dari UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Zai, Cut Rana Wati; Elyani, Elyani; Sitepu, Karolina; Darma, Mospa; Hajatina, Hajatina
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.14327

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan konsumen terhadap makanan dan minuman kadaluwarsa, serta tanggung jawab pelaku usaha di Alfamart Kapten Muslim, sesuai UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif/empiris, dengan menggambarkan secara kualitatif objek yang diteliti berdasarkan kenyataan di masyarakat. Data yang digunakan berasal dari sumber primer dan sekunder, mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan Pasal 19 UUPK, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen akibat mengonsumsi barang yang diperdagangkan, yang dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang setara nilainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Alfamart Kapten Muslim, perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran makanan dan minuman kadaluwarsa telah diterapkan sesuai UUPK. Pengawasan terhadap produk kadaluwarsa menjadi tanggung jawab setiap karyawan Alfamart Kapten Muslim untuk memeriksa barang yang dijual setiap harinya, guna memastikan keamanan dan kepuasan konsumen.
Penerapan Hak Asasi Manusia Menurut Uu Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Laia, Teti Krisdayanti; arma, Mospa D; Elyani, Elyani; Sitepu, Karolina; Hajatina, Hajatina
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.14550

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang inheren pada setiap individu sejak lahir, diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan HAM di Indonesia tercermin dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Dasar 1945. HAM tidak hanya melindungi martabat individu tetapi juga menjadi landasan negara hukum yang demokratis. Meskipun demikian, pelaksanaan HAM di Indonesia sering kali menemui kendala, terutama selama masa Orde Baru, di mana banyak terjadi pelanggaran HAM. Pasca reformasi, upaya penegakan HAM diperkuat melalui Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menangani pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Penelitian ini mengkaji penerapan HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang menegaskan bahwa HAM adalah hak kodrati yang tidak dapat dicabut. Dalam kerangka negara hukum Indonesia, HAM bertujuan untuk mengatur dan menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban. Negara bertanggung jawab melindungi dan menjamin HAM untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab.
Analisis Hukum Terhadap Penjualan Jaminan Gadai Akibat Debitur Wanprestasi (Study: PT. Gadai Ogan Baru VI Cabang Medan Barat) Halawa, Polius; Elyani, Elyani; Sitepu, Karolina; Hajatina, Hajatina
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.14595

Abstract

Kredit yang menggunakan jaminan gadai sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan merupakan pilihan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan, baik sebagai tambahan modal usaha maupun untuk kebutuhan sehari-hari. Faktor penting bagi kreditur adalah mendapatkan kepastian bahwa utang akan dilunasi oleh debitur adalah jaminan. Apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjaman pokok serta bunga sesuai dengan jadwal yang disepakati dalam perjanjian, maka kreditur berhak untuk mengambil tindakan hukum atau prosedur yang telah disepakati, termasuk namun tidak terbatas pada penyitaan atau pelelangan jaminan yang diberikan. menjual barang jaminan tersebut sebagai pelunasan hutang oleh debiturnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana perlindungan hukum diterapkan terhadap [sebutkan subjek atau aspek yang relevan, misalnya: "terhadap hak-hak debitur dalam perjanjian kredit" atau "terhadap kepentingan kreditur dalam kasus gagal bayar" penjualan jaminan gadai akibat debitur wanprestasi (Studi : PT. Gadai Ogan Baru VI Cabang Medan Barat). Metode penelitian yang diterapkan adalah normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa dalam pelaksanaan [sebutkan kegiatan atau proses yang relevan], terdapat [sebutkan temuan atau kesimpulan utama dari penelitian eksekusi gadai, PT. Gadai Ogan Baru VI Cabang Medan Barat menjual barang jaminan milik debitur Menurut metode dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat PT. Gadai Ogan Baru. Kata Kunci : Jaminan, Gadai, Wanprestasi
Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus Di Kantor Kementerian Agraria D Gea, Herti; Darma, Mospa; Elyani, Elyani; Sitepu, Karolina
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.15044

Abstract

Tanah memiliki peran vital bagi manusia, karena hampir semua aktivitas manusia berhubungan dengan tanah. Dalam menjalankan perintah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Di Kota Medan, implementasi PTSL menghadapi berbagai faktor penghambat dan pendukung. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor tersebut serta menilai implementasi PTSL berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan realitas di lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Kantor Pertanahan Kota Medan telah melaksanakan PTSL sesuai ketentuan yang ada. Pada tahun 2023, program ini menargetkan pendaftaran 7.000 bidang tanah di sepuluh kecamatan dalam waktu sepuluh bulan. Pencapaian target ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan mengurangi konflik pertanahan di Kota Medan.
Negligence Of Public Transport Drivers As a Result Of The Train Accident (Case Study of the Decision of the Medan District Court Class I-A Number 905/Pid.B/2022/PN.Mdn tanggal 28 Juni 2022) Dengah, Febby Ananda; Elyani, Elyani; Na’im, Khairun
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16439

Abstract

Traffic and road transport have a strategic duty to promote national growth and integration as part of initiatives to enhance public welfare, as stipulated by the Republic of Indonesia's 1945 Constitution. In order to support economic growth, the advancement of science and technology, regional autonomy, and state administration accountability, road traffic and transportation which are components of the national transportation system must be developed in all of its potential and roles to ensure safety, welfare, traffic order, and road transportation. The normative juridical method used is a case approach. In research that uses a case approach that needs to be understood, one must understand the legal reasons that the judge uses to make a decision. This study uses qualitative analysis. Logical reasoning, analysis, logic, induction, deduction, analogy, comparison, and so forth are often used in qualitative analysis. The author will discuss the criminal liability of negligent public transportation drivers who cause train accidents in the city of Medan.
Legal Measures to Ensure the Safety of Loading and Unloading Workers at PT. Belawan Indah (TKBM) Dina Rizka Yusra; Darma, Mospa; Sitepu, Karolina; Elyani, Elyani
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.17157

Abstract

Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Joint Decree of the Director General of Manpower Supervision Development, Director General of Sea Transportation, and Deputy Institutional Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number: UM.008/41/2/DJPL-11, Number: 93/DJPPK/XII/20111, and Number: 96/SKB/DEP.1/XII/2011 concerning Employment Protection is the government's mandate to protect workers' rights. Workers who load and unload goods to and from ships at the port are known as Loading and Unloading Workers (TKBM) and are a vital component of port human resources. Due to its more specialized role in loading and unloading machinery, TKBM is an important component of human resources which is very important for all activities in the port. Primary and secondary data from relevant literature and laws and regulations are used in this study, which are descriptive analysis and use empirical legal methods in the research. Based on the findings of the research, workers at PT. Belawan Belawan Indah Port is legally protected when loading and unloading cargo, such as protection of wages, working hours, occupational safety, and welfare, and factors that hinder legal protection, such as ships, weather, ports, equipment, are still not properly implemented.
Co-Authors apriyanto, rio arma, Mospa D Ayunda , Ayunda Fatmasari Azhar, Ade Wahyudi Bunda, Yola Permata Cindy , Cindy Yolanda Dahris Siregar Darma, Mospa Dengah, Febby Ananda Dharma, Mospa Dina Rizka Yusra Fatmasari, Ayunda Ganefo, Akhmad Gea, Herti Hajatina, Hajatina Halawa, Agung Arifman Halawa, Polius Ida Nadirah Karyono Karyono Khamo, Khamo Waruwu Laia, Teti Krisdayanti Lubis, Hilman Maharrani, Siti Maria Rosalina Mendrofa, Sepkris Mawarni Muhammad Fadlan Siregar Murad Daulay, M. Safii Na'im, Khairun Nasril, Nasril Nazruddin Safaat H Na’im, Khairun Nurdin, Jefri Oppie, Oppie Meisya Tanjung Ramadanty, Alvi Sahara Rismayanti Rismayanti Rosalina, Maria Rovanita Rama Saragih, Noviyanti Simanjuntak, Fitria Syahputri Simanjuntak, Riki Rikardo Sitepu, Karolina Syahputra, Mhd Anggi Tanjung, Oppie Meisya WARUWU, KHAMO YUNITA, MELLA Zai, Cut Rana Wati Zega, Yamolala