Articles
<![CDATA[ANALYSIS OF FAMILY PLANNING DROPOUTS IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE ]]>
<![CDATA[Putra Apriadi Siregar]]>;
<![CDATA[Nurhayati Nurhayati]]>;
<![CDATA[Desty Adinda]]>;
<![CDATA[Muhammad Ancha Sitorus]]>;
<![CDATA[Robani Catursaptanie]]>;
<![CDATA[Evalina Franciska Hutasoit]]>
<![CDATA[ Jurnal Riset Kesehatan Vol 11, No 1 (2022): MAY 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Poltekkes Kemenkes Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31983/jrk.v11i1.8449
<![CDATA[The Family Planning Program (FPP) is one of the strategies carried out by the government to suppress the increase in population growth. Unfortunately, women of reproductive age (WRA) often stop participating in FPP or drop it out, unaware of increasing the risk of conception. This study uses secondary data from the 2017 IDHS for 945 WRAs who have used modern FPP methods. It uses cross-tabulation to determine the distribution of husbands' approval regarding the FPP method, wanting more children, side effects of family planning, the role of family planning service providers, and the incidence of dropping out of FPP in North Sumatra Province. The results indicated that 238 out of 707 WRAs (25.8%) dropped out of FPP. The FPP dropping out in North Sumatra Province mostly occurred to WRAs who experienced side effects of FPP methods (238 WRAs) and who changed their minds to want more children (67 WRAs). The BKKBN of North Sumatra Province must provide training to FPP service providers on the side effects of the methods to improve their counseling skills, which must be used properly to serve the WRAs before they decide to use contraceptives.]]>
<![CDATA[Strategi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Korban Trafficking di Kota Medan ]]>
<![CDATA[Nurhayati Nurhayati]]>;
<![CDATA[Khairuddin Khairuddin]]>;
<![CDATA[Fitri Hayati]]>;
<![CDATA[Reni Ria Armayani Hasibuan]]>
<![CDATA[ HUMANISMA : Journal of Gender Studies Vol 4, No 2 (2020): Juli - Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30983/humanisme.v4i2.3227
<![CDATA[The victims where the majority are women do not only experience physical trauma but also psychic trauma. Therefore the victim does not only need mental and spiritual strength, but also they have to be empowered economically to be able to overcome their life problem. This research is qualitative research with PAR approach (Participatory Action Research) that involves all active stakeholders to address and overcome the problem in order there is significant change to the life of the victim. This research finds that economic empowerment is one of ways to increase the spirit, creativity and motivation of the survivors to increase their family income so stimulating entrepreneur spirit to be able to compete economically. The economic empowerment strategy of the survivor of human trafficking is done in some phases. First, cognitive delivery by encouraging the survivor think in order they can come up with the solution about the problem at hand. Second, giving the training of flower bouquet, bridal bale, creating wall and door decoration by recycling used bottle and plastic. Through this empowerment is expected the survivors have ability to survive and find new things to live. Korban yang mayoritas perempuan tidak hanya mengalami trauma fisik tetapi juga psikis. Korban trafficking tidak hanya membutuhkan kekuatan mental dan spiritual tetapi juga harus diberdayakan secara ekonomi untuk mampu menghadapi problema kehidupan. Penelitian ini memakai metode kualitatif melalui pendekatan PAR (Participatory Action Research) menggunakan melibatkan berbagai pihak yang relevan secara aktif untuk menyelesaikan dilema beserta sebagai akibatnya terjadi perubahan yang signifikan dalam kehidupan para korban. Melalui penelitian ini diperoleh hasil bahwa pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu metode meningkatkan semangat, kreatifitas dan motivasi para korban untuk memperkuat ekonomi keluarga sehingga memunculkan semangat wirausaha untuk bisa bersaing secara ekonomi. Strategi pemberdayaan ekonomi korban trafficking dilakukan dengan beberapa tahap. Pertama, pemberian kognitif dengan mengajak berpikir agar mereka bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Kedua, dengan pelatihan merangkai bunga dan bale pernikahan serta pembuatan hiasan dinding dan pintu dengan memanfaatkan plastik dan botol bekas. Dengan pemberdayaan ini diharapkan para korban memiliki kemampuan untuk survive dan menemukan hal-hal baru untuk bertahan hidup. ]]>
<![CDATA[Kebijakan Pemberdayaan UMKM Dalam Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi dan Keberlangsungan Kegiatan Perusahaan di Wilayah Kantor Walikota Medan ]]>
<![CDATA[Yunus Sofian]]>;
<![CDATA[Nurhayati Nurhayati]]>
<![CDATA[ JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen Vol 2 No 1 (2022): JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Enrekang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemberdayaan UMKM dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keberlangsungan kegiatan perusahaan di wilayah Kantor Walikota Medan. Dan dalam hal ini Kantor Walikota Medan menerapkan pencairan anggaran yang tidak dapat dibayarkan secara langsung (cash), namun menerapkan sistem pembayaran tagihan yang dapat dibayarkan dalam beberapa bulan sekali dan kebijakan itu diambil saat pergantian kepala daerah yang baru, karena Bapak Walikota Medan mencanangkan kebijakan bahwasanya pemenuhan bidang konsumsi disegala kegiatan melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diharapkan agar dapat mengangkat roda perekonomian masyarakat di wilayah kota Medan. Adapun hasil yang diambil dari wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pembayaran dari pemesanan konsumsi di Kantor Walikota Medan tidak dibayarkan secara langsung, dan ada beberapa proses pemberkasan sebelum pencairan dana.]]>
<![CDATA[Analisis Penggunaan E-Catalog Sebagai Penunjang Aktivitas UMKM di Kantor Walikota Medan ]]>
<![CDATA[Anisah Salsabila Nasution]]>;
<![CDATA[Nurhayati Nurhayati]]>
<![CDATA[ JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen Vol 2 No 1 (2022): JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Enrekang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistematika/penggunaan dan manfaat e-catalog bagi UMKM di Kantor Walikota Medan sebagai instansi pemerintahan dan ketepatan sasaran yang berlaku terhadap kebijakan yang baru serta untuk sama-sama belajar bagaimana pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat bertahan dengan sistem yang demikian. Metode kajian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami kekhasan yang dialami subjek, termasuk wawasan, cara berperilaku, inspirasi, dan aktivitas umum seperti kata-kata atau bahasa. Penelitian field research dilakukan dengan mengungkap informasi yang diperoleh dari bidang penelitian atau bidang yang terkait dengan metodologi kejam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Adapun hasil yang dapat diambil dari wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penggunaan e-catalog ini benar adanya menjadikan penunjang aktivitas UMKM di Kantor Walikota Medan. Dengan adanya e-catalog memudahkan pemesanan barang dan rekapitulasi jualan para UMKM dan instansi pemerintahan (Kantor Walikota Medan). Penggunaan e-catalog ini juga bersifat transparan dan bisa meminimalisirkan terjadinya penyalahgunaan dana.]]>
<![CDATA[Strategi Walikota Medan dalam Meningkatkan UMKM di Kota Medan pada Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Devi Nadya Hasibuan]]>;
<![CDATA[Nurhayati Nurhayati]]>
<![CDATA[ JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen Vol 2 No 1 (2022): JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Enrekang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyedia konsumsi di Kantor Walikota, lalu melihat sistem yang dilakukan Walikota Medan dalam meningkatkan UMKM yang masuk di wilayah Kantor Walikota Medan, serta mengetahui tanggapan UMKM yang diberikan kesempatan mengenai kebijakan Walikota Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Library Research) dengan metodologi menarik yang penting untuk teknik subjektif, selain itu eksplorasi ini juga menggunakan strategi pertemuan. Adapun hasil yang diambil dari wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa strategi bapak Walikota Medan dengan menciptakan sistem E-Catalog sudah berjalan efektif dan strategi bapak Walikota dalam meningkatkan UMKM juga dapat dikatakan sudah cukup berhasil dimasa pandemi Covid-19 dengan memperkenalkan UMKM di Kantor Walikota serta Instansi-Instansi di bawah naungan pemko Medan.]]>
<![CDATA[Pengaruh Jam Kerja dan Tanggung Jawab Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Honorer Di Kantor Walikota Medan ]]>
<![CDATA[Windi Mayani Dalimunthe]]>;
<![CDATA[Nurhayati Nurhayati]]>
<![CDATA[ JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen Vol 2 No 1 (2022): JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Enrekang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan kajian ini untuk mengetahui bagaimaina pengaruh jam kerja dan tanggung jawab kerja terhadap kinerja karyawan honorer di Kantor Walikota Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualititatif dan data di dapatkan dari hasil wawancara dengan karyawan honorer di Kantor Walikota Medan sehingga dalam hal ini dapat diambil atau diputuskan peneliti bahwa waktu dan tanggung jawab secara tidak langsung berpengaruh kepada para karyawan. Dengan adanya tanggung jawab kerja tambahan maka diperlukannya juga waktu dalam penyelesaian tugas tersebut. Selain waktu yang sesuai dengan tanggung jawab diberikan, juga diperlukan kekompakkan antar para karyawan dan juga atasan yang mendukung baik dari bantuan secara jasa ataupun memberikan apresiasi atau bonus.]]>
<![CDATA[Pengaruh Kebijakan E-Katalog dan Pemko Medan Terhadap Kesejahteraan ]]>
<![CDATA[Sultan Rasy Nasyaa]]>;
<![CDATA[Nurhayati Nurhayati]]>
<![CDATA[ JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen Vol 2 No 1 (2022): JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Enrekang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sebelum E-katalog diterapkan pada Kantor Walikota untuk mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Medan, UMKM biasanya melakukan pemesanan melalui via telefon secara langsung, Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk memahami serta mengetahui tentang pengaruh kebijakan E-katalog dan pemko medan terhadap kesejahteraan UMKM Kota Medan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskripsi, dengan metode wawancara. kualitatif deskripsi merupakan serangkaian kegiatan penelitian dengan menjelaskan seluruh isi materi secara detail. Hal tersebut tentunya berlandaskan langsung pada hasil wawancara yang dilakukan. Sehingga dapat menarik kesimpulan. Namun semenjak pemerintahan baru dilantik, walikota medan menerapkan E-katalog untuk mempermudah pemesanan konsumsi.]]>
<![CDATA[Analisis Tagihan Rekening Air dan Pelayanan Pelanggan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sari Kota Binjai ]]>
<![CDATA[Hanifah Ramadhani]]>;
<![CDATA[Nurhayati Nurhayati]]>
<![CDATA[ JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen Vol 2 No 1 (2022): JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Enrekang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Water has an important role for society and is also a basic human need in daily life. The availability of clean water is an option in the community. Therefore, the government established a Regional Drinking Water Company (PDAM) to manage water and provide clean water to the community. The Regional Drinking Water Company (PDAM) Tirta Sari Binjai City is a business entity owned by the Binjai City Government which was established based on the Binjai Municipal Regulation number 12 (twelve) of 1976 on April 28, 1976 which aims to provide and cover clean water needs for residents Binjai City is broadcast and sustainable and looks at the company's principles to increase Regional Original Income (PAD) and does not ignore social, cultural and community aspects/points of view. This study aims to determine the bill of water and customer service at PDAM Tirta Sari, Binjai City. And the method of presentation uses qualitative data analysis where the form of presentation can be presented in the form of interviews, documentation, and literature studies. Air memiliki peran penting bagi masyarakat dan juga merupakan kebutuhan manusia yang mendasar di kehidupan sehari-harinya. Ketersediaan air bersih menjadi tuntutan di masyarakat. Maka dari itu, pemerintah mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk mengelola air dan menyalurkan air bersih kepada masyarakat. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sari Kota Binjai ialah badan usaha yang di miliki oleh Pemerintah Kota Binjai yang didirikan berlandaskan Peraturan Daerah Kotamadya Binjai nomor 12 (dua belas) Tahun 1976 pada 28 April 1976 yang bertujuan untuk menyediakan dan menangkup keperluan air bersih untuk penduduk Kota Binjai secara tersiar dan berkelanjutan beserta tetap melihat prinsip-prinsip perusahaan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta tidak menampik aspek/sudut pandang sosial, budaya dan keadaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tagihan rekening air dan pelayanan pelanggan di PDAM Tirta Sari Kota Binjai. Dan metode penyajiannya menggunakan analisis data kualitatif dimana bentuk penyajiannya dapat disajikan dalam bentuk wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.]]>
<![CDATA[The Current Development of Marriage Age Provisions in Indonesia and Malaysia: A Socio-Historical Approach ]]>
<![CDATA[Ibnu Radwan Siddik]]>;
<![CDATA[Ibnu Radwan Siddik Turnip]]>;
<![CDATA[Zainul Fuad]]>;
<![CDATA[Nurhayati Nurhayati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 20, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30984/jis.v20i1.1813
<![CDATA[This paper discusses how the current social history of Islamic law in the Southeast Asian region relates to the minimum age of marriage. Then also, it will be examined how socio-cultural and socio-political influences surround the change in the provisions of the minimum age of marriage in the two countries. This normative legal research focused on studying legal history using the social history approach of Islamic law. Data is analyzed with qualitative methods. The results showed a change in the age of marriage in Indonesia, from 19 years for men and 16 years for women to 19 years for both men and women. While in Malaysia, most states have not changed the minimum age of marriage, remaining at 18 years old for men and 16 years for women. The change in the age of marriage occurs in the state of Selangor alone, which determines the marriage age limit is 18 years for men and women. The difference in terms of the marriage age limit in these two countries is strongly influenced by the socio-cultural and socio-political dynamics in society. The aspirations of some groups of people towa rds changing the marriage age limit in both countries have also strengthened due to the growing number of cases of child marriage, extramarital pregnancy, and the practice of abortion in both countries.]]>
<![CDATA[Coastal Nutrition Status of the Country Reviewed from Social Culture and Islamic Perspective ]]>
<![CDATA[Eliska Eliska]]>;
<![CDATA[Nurhayati Nurhayati]]>;
<![CDATA[Petti Sitti Fatimah]]>
<![CDATA[ J-Kesmas: Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat (The Indonesian Journal of Public Health) Vol 7, No 2 (2020): October 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Teuku Umar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35308/j-kesmas.v7i2.1732
<![CDATA[Coastal communities are people who live and carry out socio-economic activities that depend on coastal resources, one of which is fishermen. The cultural identity of coastal communities as a whole is formed from the culture of fishermen who are directly related to the management of coastal and marine resources. Nutritional problems arise not only from health problems but also influenced by social culture and religion. The design of this study uses quantitative research with a Cross Sectional.The sample is the total population selected by the purposive sampling method, which is 71 students from five schools. The instrument in this study used a questionnaire. Techniques and data processing are carried out by using a computer program to present data in the form of frequency and then the results are presented in the table. It is known that there is a relationship between nutritional status and socio-culture in coastal communities because the nutritional status of school-age children is below the threshold of 25.4%, and 12.7% is very thin. This happens because most parents of students have daily work as fishermen so that the lack of income from parents causes children's nutritional intake to decrease, while seen from the cultural tribes of the coastal community there are more Javanese tribes which result in low nutritional status due to lack of variety in food intake.]]>
