Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

IJTIHAD HAKIM DALAM MENENTUKAN BESAR NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN Junida Sari Hasibuan; Muhammad Ichsan
Jurnal Nirta : Inovasi Multidisiplin Vol 5 No 2 (2026): Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Publisher : Nirta Learning Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61412/jnsi.v5i2.387

Abstract

Child support after divorce is a fundamental right that must be ensured and maintained. Since the law does not always clearly stipulate the amount of child support, judges exercise ijtihad by considering the father’s financial capacity, the child’s needs, and principles of justice. This article employs a normative juridical method with a literature study of the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, the Civil Code, and the Child Protection Law. The results show that judicial ijtihad is crucial in bridging formal legal provisions with the real conditions of families, ensuring that children’s rights are fulfilled fairly, proportionally, and sustainably.   Hak nafkah anak pasca perceraian adalah hak dasar yang harus dijamin keberlanjutannya. Karena aturan hukum tidak selalu menetapkan besaran nafkah secara jelas, hakim melakukan ijtihad dengan mempertimbangkan kemampuan finansial ayah, kebutuhan anak, dan prinsip keadilan. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan terhadap Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, KUHPerdata, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hasilnya menunjukkan bahwa ijtihad hakim penting untuk menjembatani hukum formal dengan kondisi nyata keluarga, sehingga hak anak terpenuhi secara adil, proporsional, dan berkelanjutan.
PENCATATAN NIKAH SEBAGAI BENTENG MASLAHAH: MENCEGAH MUDARAT DALAM PERLINDUNGAN HAK KELUARGA Nur Sa’adah Harahap; Muhammad Ichsan
Jurnal Nirta : Inovasi Multidisiplin Vol 5 No 2 (2026): Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Publisher : Nirta Learning Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61412/jnsi.v5i2.403

Abstract

Fenomena nikah siri masih menjadi persoalan serius dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Meskipun sah secara agama, ketiadaan pencatatan menyebabkan berbagai kerugian hukum, terutama bagi perempuan dan anak, seperti hilangnya kepastian status, sulitnya menuntut nafkah dan harta bersama, serta hambatan dalam memperoleh akta kelahiran dan hak perdata. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pencatatan nikah sebagai instrumen maslahah mursalah yang berfungsi mencegah mudarat dalam perlindungan hak keluarga. Penelitian ini menggunakan metode menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis kritis. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode pustaka (library reseach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara berwenang mewajibkan pencatatan nikah berdasarkan prinsip taqyid al mubah dan kemaslahatan umum. Pencatatan nikah terbukti mendukung perlindungan keturunan (hifz al nasl), harta (hifz al mal), dan kehormatan (hifz al irdh), serta menjadi alat bukti autentik yang menjamin kepastian hukum bagi istri dan anak. Dengan demikian, pencatatan nikah bukan hanya prosedur administratif, tetapi merupakan benteng maslahah yang esensial untuk menghilangkan mudarat akibat nikah siri dan memastikan terpenuhinya hak-hak keperdataan dalam keluarga.