Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

Perlindungan Batasan Kebebasan Berwasiat: Analisis Legitieme Portie dalam Hukum Perdata Indonesia Amaliah, Amaliah; Marniati, Felicitas Sri; Lontoh, Rielly
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 12 No 1 (2025): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v12i1.12490

Abstract

Article 875 of the Civil Code stipulates that a will expresses the testator’s wishes regarding beneficiaries and becomes effective after death. However, such provisions must not contravene Article 913, which guarantees the absolute rights (legitieme portie) of heirs. This study examines two issues: the legal consequences of a will addressed to a specific legitimary and the legal protection afforded to a legitimary when a will favors another beneficiary. The research employs a normative juridical method, using statutory, conceptual, analytical, and case study approaches, with data drawn from legal literature and legislation. Analysis was conducted through grammatical interpretation, analogical construction, and legal refinement. The findings show that a will directed to a particular legitimary has no unique legal consequences, since a will may designate any person as beneficiary. Nonetheless, the legitieme portie must not be impaired, as it constitutes a protected right under Articles 913 and 914 of the Civil Code. This protection applies from the opening of inheritance. The study underscores that while testamentary freedom is recognized, it is limited by the inviolable rights of legitimaries, ensuring fairness and legal certainty in inheritance law.
Jual Beli Harta Bersama Tanpa Persetujuan Istri Sah: Analisis Sanksi Hukum dalam Perspektif Teori Akibat Hukum Hartawati, Yunita Maria Magdalena; Marniati, Felicitas Sri; Setiadi, Yuliana
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 12 No 1 (2025): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v12i1.12498

Abstract

Property acquired during marriage constitutes joint property and may only be transferred with the consent of both husband and wife as regulated in Law Number 1 of 1974. However, in practice, there are still cases of land sales as joint property conducted before the Land Deed Official (PPAT) without the wife’s consent. This research aims to analyze the legal consequences and legal certainty of such sale and purchase deeds. This study employs normative legal research with statutory, conceptual, analytical, and case approaches. Legal materials are obtained from legislation, literature, and court decisions, and analyzed using interpretative and constructive techniques. The results indicate that a sale and purchase deed made without the wife’s consent has no legal effect, as it is null and void by court decision. Such cancellation ensures legal certainty and protects the wife as the aggrieved party. The implication is that PPAT practices must pay greater attention to the subjective requirements of agreements to ensure that transactions involving joint property comply with the law and avoid disputes.
Non-Litigatory Dispute Resolution Regarding Medical Device Procurement Contracts by Medical Device Distributors Related to its Implementation that Does Not Conform to the Agreement Subrata, Adi Irama; Marniati, Felicitas Sri; Mulyadi, Mulyadi
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 4 No. 3 (2025): August 2025
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v4i3.15351

Abstract

This legal research examines the legal consequences and non-litigation dispute resolution for non-conforming medical device procurement contracts between distributors and buyers in Indonesia. Based on contract law, specifically Articles 1320 and 1338 of the Indonesian Civil Code, it applies Dean G. Pruitt's Dispute Resolution Theory and R. Soeroso's Legal Consequence Theory. Using a normative juridical methodology, the study combines statutory, conceptual, analytical, and case approaches. Data from primary, secondary, and tertiary sources were analyzed grammatically, systematically, and analogically. Findings indicate non-conforming contracts create new obligations, alter relationships due to breaches, and trigger legal sanctions. Disputes can be resolved through problem-solving, yielding mutually beneficial solutions, such as replacing goods to meet agreed quality and quantity.
Legal Protection for Buyers for the Purchase of Inheritance Land Which the Master Certificate Has Not Been Split Suryana, Cece; Marniati, Felicitas Sri; Chandra, Tofik Yanuar
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 4 No. 3 (2025): August 2025
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v4i3.15354

Abstract

Land is a significant asset with economic, social, and legal value. This study examines the purchase of inherited land whose parent certificate has not been subdivided and the legal protection available to buyers. The research applies a normative legal method with a qualitative juridical approach, using literature studies, case analysis, and interviews with relevant parties such as land deed officials, notaries, and buyers. The study highlights that such transactions carry legal risks due to unclear object definitions under Article 1320 of the Civil Code. Legal protection for buyers is possible if conducted in good faith, administrative obligations are fulfilled afterward, and officials perform professionally. Proper legal procedures are strongly recommended to ensure legal certainty.
Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Berdasarkan Penerapan Aksesi Apostille Convention Sabila, Zulfia; Yuhelson, Yuhelson; Marniati, Felicitas Sri
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v4i6.29281

Abstract

Konvensi Apostille digunakan untuk melakukan penghapusan terhadap syarat legalisasi pada dokumen publik untuk memfasilitasi penggunaan dokumen publik di luar negeri. Indonesia telah menjadi Negara Pihak (State party) pada Konvensi Apostille tersebut, maka setiap negara dapat mempersingkat proses legalisasi tanpa perlu melibatkan kanal diplomatik, melainkan langsung melalui Otoritas Kompeten masing-masing Negara Pihak. Pada saat ini proses legalisasi di Indonesia, yang membutuhkan legalisasi dokumen publik untuk digunakan di negara lain membutuhkan pengesahan oleh kantor publik lokal atau Notaris, maka diperlukan legalisasi lain dari Kemenkumham. Setelah, dokumen yang telah disahkan oleh Kemenkumham, setempat, kemudian akan dilegalisasi lagi oleh Kementerian Luar Negeri Negara masing-masing. Selanjutnya, sebelum dokumen yang akan digunakan di Negara tujuan, dokumen perlu dilegalisasi ulang oleh Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal masing-masing ke negara yang akan dituju. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis normative. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah mengenai 1) Bagaimana Urgensi Indonesia dalam Mengaksesi Legalisasi Dokumen Publik berdasarkan Konvensi Apostille? 2) Bagaimana Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Proses Legalisasi Dokumen berdasarkan Konvensi Apostille di Indonesia?. hasil dari penelitian ini adalah penulis ingin menjelaskan mengenai bahwa notaris memiliki peran dan tanggungjawab terhadap proses legalisasi dokumen ini dan tentu saja hal-hal seperti ini sangat penting dan sudah di atur dalam undang-undang dan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia.
Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Pembebanan Hak Tanggungan Terkait Boedel Warisan Atas Harta Bersama Yang Belum Dibagi Fauzi, Muhammad Amin; Ausiandra, Yusuf; Marniati, Felicitas Sri
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v4i6.30495

Abstract

Dalam pasal 833 ayat (1) KUHPerdata ditentukan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari si pewaris. Fenomena dalam masyarakat banyak terjadi harta warisan (boedel warisan) yang belum dibagi tetapi telah dipergunakan sebagai jaminan dalam fasilitas kredit dari bank, tanpa persetujuan ahli waris yang lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum pembebanan hak tanggungan atas boedel warisan harta bersama yang belum dibagi yaitu tetap sah apabila dalam pelaksaan pembebanan hak tanggungan tersebut melalui persetujuan dari seluruh ahli waris. Namun apabila tanpa persetujuan seluruh ahli waris, maka pembebanan hak tanggungan tersebut batal demi hukum, tidak sah, serta tidak berkekuatan hukum karena dalam pembebanan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena pemberi hak tanggungan tidak mempunyai kewenangan yang mutlak atas objek hak tanggugan yang dijaminkan. Adapun perlindungan hukum bagi ahli waris terhadap pembebanan hak tanggungan atas boedel warisan harta bersama yang belum dibagi yaitu dilakukan pemisahan dan pembagian terlebih dahulu, namun apabila pemisahan dan pembagian belum dapat dilakukan, maka sebelum melakukan pembebanan hak tanggungan terlebih dahulu meminta persetujuan dari seluruh ahli waris. Sedangkan apabila pembebanan hak tanggungan atas boedel warisanyang belum dibagi tanpa adanya persetujuan ahli waris, maka ahli waris berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dengan dalih bahwa ia tidak pernah memberikan persetujuannya untuk menjaminkan boedel warisan tersebut, sehingga hak ahli waris dikembalikan seperti semula.
Kepastian Hukum Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Terkait Hutang Piutang Yang Obyeknya Sedang Dalam Jaminan Sirait, Ryanto; Franciska, Wira; Marniati, Felicitas Sri
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v5i1.31946

Abstract

Campur tangan hukum dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat semakin luas. Efektivitas penerapan hukum menjadi semakin penting untuk dipertimbangkan. Teori penyelesaian sengketa dalam penelitian ini merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini adalah bagaimana mengetahui tentang penyelesaian sengketa peralihan hak atas tanah secara sepihak oleh kreditur yang sedang dalam jaminan dan juga mengetahui tentang kepastian hukum terkait peralihan hak atas tanah yang didasari perjanjian hutang piutang.Kata Kunci: Peralihan Hak Atas Tanah, Hutang Piutang, Obyek Sedang Dalam Jaminan
Kepastian Hukum Dana Hibah Yayasan Yang Dialihfungsikan Oleh Pengurus Yayasan Ramadhan, Muhammad Ilham; Hutomo, Putra; Marniati, Felicitas Sri
Jurnal Nuansa Kenotariatan Vol 9, No 1 (2023)
Publisher : Postgraduate of Jayabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31479/jnk.v9i1.267

Abstract

Grants to social organizations that are Indonesian legal entities as intended in Article 3 paragraph (1) letter d are given to social organizations or foundation that legitimately have legal entities or social organizations that are association legal entities that have received legal entity approval from science in the field of law and human rights following legislation. However, a phenomenon that occurs in society is that grants received by foundations are not used for activities or foundation interests, but are used by foundations for personal interests. What are the legal consequences of foundation grants being diverted by foundation administrators for personal interests? And what is the legal certainty about foundation grant funds being diverted by foundation administrators for personal interests? The theories used are Soeroso’s Law Consequences Theory and Jan Michiel Otto’s Legal Certainty.