Articles
<![CDATA[Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Berdasarkan Penerapan Aksesi Apostille Convention ]]>
<![CDATA[Sabila, Zulfia]]>;
<![CDATA[Yuhelson, Yuhelson]]>;
<![CDATA[Marniati, Felicitas Sri]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 5, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v4i6.29281
<![CDATA[Konvensi Apostille digunakan untuk melakukan penghapusan terhadap syarat legalisasi pada dokumen publik untuk memfasilitasi penggunaan dokumen publik di luar negeri. Indonesia telah menjadi Negara Pihak (State party) pada Konvensi Apostille tersebut, maka setiap negara dapat mempersingkat proses legalisasi tanpa perlu melibatkan kanal diplomatik, melainkan langsung melalui Otoritas Kompeten masing-masing Negara Pihak. Pada saat ini proses legalisasi di Indonesia, yang membutuhkan legalisasi dokumen publik untuk digunakan di negara lain membutuhkan pengesahan oleh kantor publik lokal atau Notaris, maka diperlukan legalisasi lain dari Kemenkumham. Setelah, dokumen yang telah disahkan oleh Kemenkumham, setempat, kemudian akan dilegalisasi lagi oleh Kementerian Luar Negeri Negara masing-masing. Selanjutnya, sebelum dokumen yang akan digunakan di Negara tujuan, dokumen perlu dilegalisasi ulang oleh Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal masing-masing ke negara yang akan dituju. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis normative. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah mengenai 1) Bagaimana Urgensi Indonesia dalam Mengaksesi Legalisasi Dokumen Publik berdasarkan Konvensi Apostille? 2) Bagaimana Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Proses Legalisasi Dokumen berdasarkan Konvensi Apostille di Indonesia?. hasil dari penelitian ini adalah penulis ingin menjelaskan mengenai bahwa notaris memiliki peran dan tanggungjawab terhadap proses legalisasi dokumen ini dan tentu saja hal-hal seperti ini sangat penting dan sudah di atur dalam undang-undang dan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Pembebanan Hak Tanggungan Terkait Boedel Warisan Atas Harta Bersama Yang Belum Dibagi ]]>
<![CDATA[Fauzi, Muhammad Amin]]>;
<![CDATA[Ausiandra, Yusuf]]>;
<![CDATA[Marniati, Felicitas Sri]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 5, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v4i6.30495
<![CDATA[Dalam pasal 833 ayat (1) KUHPerdata ditentukan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari si pewaris. Fenomena dalam masyarakat banyak terjadi harta warisan (boedel warisan) yang belum dibagi tetapi telah dipergunakan sebagai jaminan dalam fasilitas kredit dari bank, tanpa persetujuan ahli waris yang lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum pembebanan hak tanggungan atas boedel warisan harta bersama yang belum dibagi yaitu tetap sah apabila dalam pelaksaan pembebanan hak tanggungan tersebut melalui persetujuan dari seluruh ahli waris. Namun apabila tanpa persetujuan seluruh ahli waris, maka pembebanan hak tanggungan tersebut batal demi hukum, tidak sah, serta tidak berkekuatan hukum karena dalam pembebanan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena pemberi hak tanggungan tidak mempunyai kewenangan yang mutlak atas objek hak tanggugan yang dijaminkan. Adapun perlindungan hukum bagi ahli waris terhadap pembebanan hak tanggungan atas boedel warisan harta bersama yang belum dibagi yaitu dilakukan pemisahan dan pembagian terlebih dahulu, namun apabila pemisahan dan pembagian belum dapat dilakukan, maka sebelum melakukan pembebanan hak tanggungan terlebih dahulu meminta persetujuan dari seluruh ahli waris. Sedangkan apabila pembebanan hak tanggungan atas boedel warisanyang belum dibagi tanpa adanya persetujuan ahli waris, maka ahli waris berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dengan dalih bahwa ia tidak pernah memberikan persetujuannya untuk menjaminkan boedel warisan tersebut, sehingga hak ahli waris dikembalikan seperti semula.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pemohon Akibat Tidak Diterapkannya Asas Contradictoire Delimitatie Dalam Pendaftaran Tanah Pertama Kali Guna Pensertipikatan Tanah ]]>
<![CDATA[Musfitha, Andi]]>;
<![CDATA[Marniati, Felicitas Sri]]>;
<![CDATA[Widyanti, Amelia Nur]]>
<![CDATA[ Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 2 (2025): CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[DAS Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53866/jimi.v5i2.715
<![CDATA[This study analyzes the legal consequences of not applying the contradictory delimitation principle in the initial land registration process for land certification. This principle is essential to ensure clear land boundaries and prevent future disputes. The absence of this principle can lead to legal uncertainty, defects in land certificates, and boundary disputes, such as overlapping or duplicate certificates. This research employs a normative juridical approach with case analysis. The findings indicate that consistent application of the contradictory delimitation principle can protect land applicants, prevent disputes, and ensure legal certainty. As a form of legal protection, the National Land Agency (BPN) is responsible for re-measuring, restoring land boundaries, and compensating affected parties. The study recommends implementing the contradictory delimitation principle in all stages of land registration to minimize future conflicts.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Penyewa Yang Telah Membayar Lunas Terkait Pengakhiran Perjanjian Sewa Akibat Keadaan Kahar ]]>
<![CDATA[Pontoh, Sunita Caroline]]>;
<![CDATA[Sahril, Iran]]>;
<![CDATA[Marniati, Felicitas Sri]]>
<![CDATA[ Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 2 (2025): CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[DAS Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53866/jimi.v5i2.716
<![CDATA[This research aims to analyze the legal consequences of terminating a lease agreement due to force majeure concerning payments that have been entirely made by the lessee, as well as legal protection for the lessee regarding the leased object that cannot be enjoyed due to force majeure. This study uses a normative legal research method to examine relevant laws and regulations, court decisions (Case Approach), and relevant legal concepts. The study results indicate that in a force majeure situation, the lessee generally cannot claim compensation based on the Civil Code. However, applying the concept of The Law of Restitution can provide fairer legal protection, requiring the lessor to return the value of benefits received if the leased object cannot be enjoyed. This research concludes that further regulation regarding force majeure in the Civil Code is necessary to provide legal certainty and justice for the parties in a lease agreement.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) AKIBAT KELALAIAN DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH ATAS PERALIHAN HAK ATAS TANAH. ]]>
<![CDATA[Samosir, Ade Agnesia]]>;
<![CDATA[Marniati, Felicitas Sri]]>;
<![CDATA[Kumala, Yudha Cahya]]>
<![CDATA[ SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 4 (2024): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55681/sentri.v3i4.2554
<![CDATA[An agreement concluded by agreement between the policyholder and the insurance company as an insurer and providing benefits to third parties, is valid as law. However, the provision of disbursement of insurance claim funds can only be made if the insured dies. So there is often a misunderstanding among family members who think that life insurance claims funds are considered an inheritance and must automatically be handed over to their heirs. Beneficiaries in life insurance do not refer to heirs but to those whose names are listed in the life insurance agreement. How is the legal provision of the rights of beneficiaries of life insurance on the claim of heirs ab intestato in Civil Law and how is the legal certainty of the life insurance agreement that regulates the beneficiaries in the life insurance policy? The theory used in this study is the theory of legal certainty from Jan Michael Otto and Mulhadi insurance theory The method used in this study is the normative juridical method, namely legal research conducted by researching library materials or secondary data only. The research approach used is the approach of legislation, case approach, analytical approach and conceptual approach. The technique of collecting legal materials is carried out by identifying and inventorying positive legal rules, researching library materials (books, scientific journals, research reports) and other sources of legal materials that are relevant to the legal issues under study. For technical analysis of legal material is done by systematic and grammatical interpretation. Based on the results of research conducted by the author, the life insurance agreement is not based on the provisions of inheritance law, so that the disbursement of insurance claim funds is given to beneficiaries as the contents of the agreement in the policy. ]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM AKTA PERJANJIAN TERKAIT PINJAM NAMA (NOMINEE) OLEH WARGA NEGARA ASING (WNA) DALAM JUAL BELI TANAH MENURUT UNDANGUNDANG POKOK AGRARIA. ]]>
<![CDATA[Irawan, Wendy]]>;
<![CDATA[Nasseri, Jelly]]>;
<![CDATA[Marniati, Felicitas Sri]]>
<![CDATA[ SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 6 (2024): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Juni 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55681/sentri.v3i6.2883
<![CDATA[Nominee agreements in buying and selling freehold land are prohibited according to applicable law. The phenomenon that occurs in society is that nominee agreements are still used by foreign citizens in buying and selling land. The formulation of the problem in this research is the legal consequences of a deed of agreement to borrow a name in the sale and purchase of land by a foreign citizen and what is the legal certainty of the deed of agreement regarding the borrowing of a name (nominee) by a foreign citizen (WNA) in the sale and purchase of land according to the Basic Agrarian Law. The legal theory used in this research is the theory of legal certainty by Jan Michiel Otto, the theory of legal consequences according to Soeroso. The method used in this research is a type of normative juridical research, namely legal library research or secondary and tertiary sources of legal materials. The research approaches used are the statutory approach, conceptual approach, case approach and analytical approach, and legal material collection techniques are carried out by identifying ang inventorying positive legal rules, book literature, journals and order sources of legal material. The analysis out using legal interpretation, including Grammatical Interpretation and Historical Interpretation ang analogy legal construction methods. From the results results can be obtained that the the legal implication on the nominee agreement to the land agreement by WNA are null and void because it does not meet the requirements to the Article 1320 Number 4 of the KUH Perdata and conflicted with the principle of Nationalism as emphasized in Article 26 Paragraph (2) UUPA so that parties related to the land agreement based on a nominee agreement shall be subject to civil liability. The legal certainty about the nominee agreement by the WNA to the land agreement based on the UUPA is carried out in a preventive manner by establishing statutory regulations that prohibit nominee agreements in relation to land rights so as to protect foreign nationals from possible losses and fraud that could threaten the security of foreign investment in Indonesia]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah Waris yang Dijual oleh Ahli Waris Lainnya Ditinjau dalam Perspektif KUHPerdata ]]>
<![CDATA[Santi, Santi]]>;
<![CDATA[Marniati, Felicitas Sri]]>;
<![CDATA[Widyanti, Amelia Nur]]>
<![CDATA[ CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 2 No. 6 (2025): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Juni 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62335/cendekia.v2i6.1385
<![CDATA[Pembahasan mengenai perlindungan hukum anak luar kawin terkait kepemilikan hak atas tanah waris yang dijual oleh ahli waris lainnya ditinjau dalam perspektif kuhperdata. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Perlindungan hukum bagi anak luar kawin terkait kepemilikan tanah waris yang dijual oleh ahli waris lainnya bahwa perlindungan hukum bagi anak luar kawin terkait kepemilikan tanah waris yang dijual oleh ahli waris lainnya mempunyai perlindungan hukum bagi anak luar kawin untuk memperoleh hak pewarisan jika seorang ayah dari anak diluar kawin yang memenuhi Pasal 272 KUHPerdata membuat wasiat untuk memberikan harta peninggalannya kepada anak diluar kawin, maka anak di liar kawin dan ayahnya tersebut harus datang ke kantor Notaris untuk membuat Surat Wasiat untuk membuat wasiat ataupun untuk menyimpan wasiat tersebut agar diterima oleh anak diluar kawin nantinya.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin yang Diakui Terkait Hibah Wasiat yang Tidak Dapat Dilaksanakan ]]>
<![CDATA[Amiati, Nimas Roro]]>;
<![CDATA[Hutomo, Putra]]>;
<![CDATA[Marniati, Felicitas Sri]]>
<![CDATA[ Begawan Abioso Vol. 14 No. 1 (2023): Begawan Abioso ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/abioso.v14i1.692
<![CDATA[Dalam KUH Perdata disebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi didahului dengan adanya kematian dan pewaris meninggalkan harta warisan yang akan jatuh kepada ahli waris menurut undang-undang sejauh tidak ditentukan lain dengan suatu surat wasiat. Aturan hak mewaris dari anak luar kawin, diatur tersendiri dalam KUH Perdata. Permasalahan penelitian ini, bagaimana hibah wasiat yang tidak dapat dilaksanakan anak luar kawin yang diakui? dan bagaimana perlindungan hukum anak luar kawin yang diakui terkait tidak dapat dilaksanakannya hibah wasiat? Metode yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis, dan pendekatan konseptual. Anak luar kawin yang diakui terkait hibah wasiat yang tidak dapat dilaksanakan dapat melakukan gugatan ke pengadilan berdasarkan akta hibah wasiat yang dibuat di hadapan notaris dengan memenuhi syarat-syarat dari pewarisan serta tidak menyimpang dari batasan-batasan yang ditetapkan, hal ini sejalan dengan asas yang ada di dalam KUH Perdata yaitu hak saisine dan hak heriditas petition bahwa bukti perlindungan hukum yang dimiliki anak luar kawin mempunyai hak mewaris. Dengan demikian pelaksanaan wasiat tersebut memiliki kekuatan hukum yang harus dan wajib dilaksanakan oleh para ahli waris. Notaris dalam membuat akta wasiat harus memberikan penyuluhan hukum kepada pewaris mengenai aturan mewaris menurut undang-undang untuk menghindari sengketa dikemudian hari.]]>
<![CDATA[Legal Protection for A Bona Fide Buyer of A Certificate of Ownership Acquired Through an Unregistered Sale and Purchase Agreement ]]>
<![CDATA[Anggraini, Fransisca Mayra]]>;
<![CDATA[Marniati, Felicitas Sri]]>;
<![CDATA[Putri Syakura, Furcony]]>
<![CDATA[ Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/jiss.v6i5.1634
<![CDATA[The sale and purchase of land represent a legally binding relationship as stipulated in Article 1233 of the Indonesian Civil Code, formed through mutual agreement between the seller and the buyer. Despite the existence of clear legal provisions, informal or underhanded land sale practices remain prevalent, particularly in rural regions. These unregistered transactions often lead to complications in the transfer of land ownership, especially when the original landowner is no longer traceable. This study aims to explore the legal mechanisms for transferring land ownership certificates to buyers acting in good faith and to assess the legal protection available in the absence of registered land sale agreements. The research employs a normative juridical method, grounded in legal theories from Satjipto Rahardjo on legal protection and Subekti on agreements. The study analyzes secondary data through statutory, case, and conceptual approaches, supported by legal document identification and inventory techniques. The findings indicate that buyers in good faith must pursue court rulings to validate ownership rights when faced with informal land transactions. Such rulings serve as a legal basis to register the land transfer at the local Land Office. This approach upholds the principle of legal certainty and provides protective mechanisms for individuals affected by non-notarial land transactions, encouraging future land dealings to adhere to formal registration processes to protect ownership rights. ]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS PERJANJIAN YANG DIUBAH MINUTA AKTA TANPA PERSETUJUAN PARA PENGHADAP ]]>
<![CDATA[Wulan, Sekar Nawang]]>;
<![CDATA[Halim, Anriz Nazaruddin]]>;
<![CDATA[Marniati, Felicitas Sri]]>
<![CDATA[ Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2 Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jrpp.v8i2.43825
<![CDATA[Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) memberikan kewenangan kepada Notaris untuk memperbaiki kesalahan penulisan pada minuta akta yang telah dibacakan dan ditandatangani, apabila kesalahan tersebut diketahui sebelum penandatanganan. Namun, dalam praktiknya, banyak Notaris yang melakukan perbaikan secara sepihak tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum terhadap perjanjian serta tanggung jawab hukum Notaris atas perubahan minuta akta tanpa sepengetahuan para penghadap. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, dan kasus. Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan penafsiran gramatikal, sistematis, dan metode konstruksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap perjanjian yang minuta akta diubah tanpa sepengetahuan para penghadap adalah akta menjadi terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Tanggung jawab hukum Notaris tergantung pada kondisi masalah yang terjadi, baik secara etika profesi, pidana, maupun perdata.]]>
