Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.541
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Nuansa Kenotariatan Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) JOURNAL of LEGAL RESEARCH POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Jurnal Bisnis Mahasiswa Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Case Law CITIZEN: Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin Indonesia Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Jurnal Sosial dan Sains Jurnal Indonesia Sosial Sains Begawan Abioso Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Binamulia Hukum
Marniati, Felicitas Sri
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
KEPASTIAN HUKUM AKTA PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERITAH DKI JAKARTA DENGAN PIHAK PENGEMBANG TERKAIT PEMENUHAN KEWAJIBAN FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM YANG TELAH DISETUJUI DALAM SURAT IZIN PENUNJUKAN PENGGUNAAN TANAH (SIPPT). Kurniawan, Iwan; Marniati, Felicitas Sri; Irhamsah, Irhamsah
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 2 (2024): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, February 2024
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v3i2.2301

Abstract

Legal certainty regarding the Deed of Cooperation Agreement between the Regional Government of DKI Jakarta and the Developer regarding providing social and public health obligations in the Land Use Designation Letter (SIPPT), has been regulated in the Civil Code and DKI Jakarta Regional Regulation Number 7 of 2002 concerning Public Infrastructure, Facilities and Utilities, but it has been implemented what happens is not fulfilling its obligations. The formulation of the problem in this research is how the authority of the Regional Government of DKI Jakarta is related to the non-fulfillment of social and social infrastructure obligations in the SIPPT by the floating party, and how is the legal certainty of the deed of cooperation agreement between the Regional Government of DKI Jakarta and the relevant Floating Party containing the social and public welfare obligations in the SIPPT. Legal theories used in this research: Authority Theory according to Bagir Manan and Legal Certainty Theory according to Gustav Radbruch. The method used in this research is a type of normative juridical research, namely legal library research or secondary data with primary, secondary and tertiary sources of legal materials. The research approaches used are the Legislative, Conceptual, Case and Analytical Approaches and techniques for collecting legal materials are carried out by identifying and inventorying positive legal rules, literature books, journals and other sources of legal materials. The analysis technique for legal materials is carried out using Grammatical Interpretation and Systematic Interpretation. The results of this research indicate that the DKI Jakarta Government has the authority to collect, supervise, prohibit, complete maintenance, provide administrative sanctions and criminal sanctions for providing social and public health obligations to developers in accordance with DKI Jakarta Regional Regulation Number 7 of 2002 concerning Public Infrastructure, Facilities and Utilities. The commitment and professionalism of DKI Jakarta Regional Government officials to carry out their authority by providing strict sanctions to developers who do not carry out their obligations. Legal certainty regarding the deed of cooperation agreement between the DKI Jakarta Government and the Developer regarding social and public facilities obligations in accordance with the Land Use Designation Permit (SIPPT), has legal certainty in accordance with the Pacta Sunt Servanda Principle where the agreement is valid as law for the party making it. Changes to the agreement are possible as long as both parties agree to it in the form of an addendum to the agreement, however non-implementation of the agreement is a breach of contract which can be sued in court.
Perlindungan Hukum Wajib Pajak Badan Atas Terbitnya Surat Ketetapan Pajak Tanpa Pemberitahuan Surat Hasil Pemeriksaan (Sphp) Rajagukguk, J Hermanto; Sartono, Sartono; Marniati, Felicitas Sri
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 1 No. 8 (2024): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Agustus 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/nm7y8919

Abstract

Undang-Undang perpajakan menghendaki bahwa dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan mendorong wajib pajak badan agar lebih mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini di antaranya Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan konseptual, Pendekatan analitis dan Pendekatan Kasus. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer, sekunder dan tersier, kemudian teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka dan sumber-sumber bahan hukum yang di analisis dengan cara penafsiran hukum sistematis dan gramatikal. Hal itu dapat diwujudkan dalam tindakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak melalui pemeriksaan pajak.  Bagaimana prosedur penerbitan surat ketetapan pajak yag dihasilkan oleh pemeriksa Pajak tanpa adanya pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP)? dan Bagaimana perlindungan hukum wajib pajak badan atas surat ketetapan pajak yang dihasilkan dari pemeriksaan pajak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan? Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak tidak dilakukan terhadap semua wajib pajak badan, tetapi wajib pajak badan yang tidak patuh dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang diperiksa. Setelah diperiksa, maka Direktorat Jenderal Pajak wajib memberitahukan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan memberikan hak untuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan kemudian menerbitkan produk hukum yang berupa Surat Ketetapan Pajak
Kepastian Hukum Kontrak Kerja Konstruksi terkait Wanprestasi Penyedia Jasa dalam Menyerahkan Bangunan Tidak Tepat Waktukepada Pengguna Jasa Nevianti, Nisma Deli; Marniati, Felicitas Sri; Ismail, Ismail
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 1 No. 9 (2024): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, September 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/e4vfzj85

Abstract

Pembahasan mengenai kepastian hukum kontrak kerja konstruksi terkait wanprestasi penyedia jasa dalam menyerahkan bangunan tidak tepat waktu kepada pengguna jasa. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Kepastian Hukum kontrak kerja konstruksi terkait wanprestasi penyedia jasa dalam menyerahkan bangunan tidak tepat waktu kepada pengguna jasa yaitu adanya isi atau klausula dalam kontrak yang dibuat secara jelas dan kontrak ini berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, karena tidak tercapainya upaya mediasi dan damai tanpa melalui putusan pengadilan sehingga sanksi dalam kasus ini yang diputuskan oleh hakim melalui pengadilan dan keputusannya dilaksanakan oleh kedua belah pihak memberikan kepastian hukum.
Legal Protection for A Bona Fide Buyer of A Certificate of Ownership Acquired Through an Unregistered Sale and Purchase Agreement Anggraini, Fransisca Mayra; Marniati, Felicitas Sri; Putri Syakura, Furcony
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v6i5.1634

Abstract

The sale and purchase of land represent a legally binding relationship as stipulated in Article 1233 of the Indonesian Civil Code, formed through mutual agreement between the seller and the buyer. Despite the existence of clear legal provisions, informal or underhanded land sale practices remain prevalent, particularly in rural regions. These unregistered transactions often lead to complications in the transfer of land ownership, especially when the original landowner is no longer traceable. This study aims to explore the legal mechanisms for transferring land ownership certificates to buyers acting in good faith and to assess the legal protection available in the absence of registered land sale agreements. The research employs a normative juridical method, grounded in legal theories from Satjipto Rahardjo on legal protection and Subekti on agreements. The study analyzes secondary data through statutory, case, and conceptual approaches, supported by legal document identification and inventory techniques. The findings indicate that buyers in good faith must pursue court rulings to validate ownership rights when faced with informal land transactions. Such rulings serve as a legal basis to register the land transfer at the local Land Office. This approach upholds the principle of legal certainty and provides protective mechanisms for individuals affected by non-notarial land transactions, encouraging future land dealings to adhere to formal registration processes to protect ownership rights.  
Pertanggungjawaban Hukum Pengampu dalam Kasus Penguasaan Harta Milik Terampu Tanpa Pengampu Pengawas: Analisis Perlindungan Hukum di Indonesia Annasia, Sofia; Marniati, Felicitas Sri; Ridwan, Refki
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 2 (2025): Binamulia Hukum (article in press)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i2.1231

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum pengampu dalam hal pengampu menguasai harta milik terampu tanpa melibatkan pengampu pengawas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan sejumlah kasus hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengampu yang mengabaikan kewajiban pengawasan berisiko melanggar ketentuan hukum dan menyebabkan kerugian materiil bagi terampu. Berdasarkan temuan ini, pengampu dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum, baik berupa pengembalian aset, ganti rugi, maupun pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan wewenang. Perlindungan hukum bagi terampu diatur oleh KUH Perdata, yang memberikan hak bagi terampu untuk mengajukan gugatan meskipun berada di bawah pengampuan. Temuan lainnya menunjukkan bahwa sistem pengawasan terhadap pengampu oleh lembaga terkait, yaitu Balai Harta Peninggalan (BHP), masih lemah dan memerlukan penguatan. Penelitian ini menyarankan reformasi hukum untuk meningkatkan relevansi pengaturan pengampuan dengan kondisi hukum saat ini, termasuk penguatan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan harta terampu. Penelitian ini juga merekomendasikan harmonisasi prosedur pengampuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Penelitian selanjutnya disarankan untuk membandingkan sistem pengampuan di Indonesia dengan negara lain dan mengembangkan model pengawasan yang lebih efektif.
Co-Authors Abdul Aziz ahmad yani Alfarizky, Arie Alimin, Indra Amaliah Amaliah Amiati, Nimas Roro Anggraini, Fransisca Mayra Annasia, Sofia Azhry, Izmi Latifah Chandra, Tofik Yanuar Dewantara, Govinda Fauzi, Muhammad Amin Franciska, Wira Haditya, Andi Faizkha Halim, Anriz Nazaruddin Hartawati, Yunita Maria Magdalena Hutomo, Putra Irawan, Wendy Irhamsah, Irhamsah Ismail Ismail Ismed, Mohamad Iwan Kurniawan Kumala, Yudha Cahya Kuspermadi, Raghil Abdul Muqsith Lontoh, Rielly Mulyadi Mulyadi Musfitha, Andi Nasseri, Jelly Nevianti, Nisma Deli Pontoh, Sunita Caroline Putri Syakura, Furcony Raharja, Randy Rajagukguk, J Hermanto Ramadhan, Muhammad Ilham Ridwan, Refki Sabila, Zulfia Sahril, Iran Sailellah, Sirajuddin Samosir, Ade Agnesia Santi Santi Sari, Tri Wulan Delima Sartono Sartono, Sartono Sibarani, Christine Martha Rinauly Sirait, Ryanto Subrata, Adi Irama Suryana, Cece Tondi, Cicilia Julyani Turhamun, Slamet Widyanti, Amelia Nur Wulan, Sekar Nawang Yudatama, Swastiko Azhari Yuhelson Yuhelson Yuliana Setiadi Yusuf Ausiandra