Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.223
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Nuansa Kenotariatan YUSTISI Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JOURNAL of LEGAL RESEARCH POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Bisnis Mahasiswa Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Case Law CITIZEN: Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin Indonesia Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Jurnal Sosial dan Sains Jurnal Indonesia Sosial Sains Begawan Abioso Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Binamulia Hukum
Marniati, Felicitas Sri
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 48 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
KEPASTIAN HUKUM AKTA PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERITAH DKI JAKARTA DENGAN PIHAK PENGEMBANG TERKAIT PEMENUHAN KEWAJIBAN FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM YANG TELAH DISETUJUI DALAM SURAT IZIN PENUNJUKAN PENGGUNAAN TANAH (SIPPT). Kurniawan, Iwan; Marniati, Felicitas Sri; Irhamsah, Irhamsah
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 2 (2024): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, February 2024
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v3i2.2301

Abstract

Legal certainty regarding the Deed of Cooperation Agreement between the Regional Government of DKI Jakarta and the Developer regarding providing social and public health obligations in the Land Use Designation Letter (SIPPT), has been regulated in the Civil Code and DKI Jakarta Regional Regulation Number 7 of 2002 concerning Public Infrastructure, Facilities and Utilities, but it has been implemented what happens is not fulfilling its obligations. The formulation of the problem in this research is how the authority of the Regional Government of DKI Jakarta is related to the non-fulfillment of social and social infrastructure obligations in the SIPPT by the floating party, and how is the legal certainty of the deed of cooperation agreement between the Regional Government of DKI Jakarta and the relevant Floating Party containing the social and public welfare obligations in the SIPPT. Legal theories used in this research: Authority Theory according to Bagir Manan and Legal Certainty Theory according to Gustav Radbruch. The method used in this research is a type of normative juridical research, namely legal library research or secondary data with primary, secondary and tertiary sources of legal materials. The research approaches used are the Legislative, Conceptual, Case and Analytical Approaches and techniques for collecting legal materials are carried out by identifying and inventorying positive legal rules, literature books, journals and other sources of legal materials. The analysis technique for legal materials is carried out using Grammatical Interpretation and Systematic Interpretation. The results of this research indicate that the DKI Jakarta Government has the authority to collect, supervise, prohibit, complete maintenance, provide administrative sanctions and criminal sanctions for providing social and public health obligations to developers in accordance with DKI Jakarta Regional Regulation Number 7 of 2002 concerning Public Infrastructure, Facilities and Utilities. The commitment and professionalism of DKI Jakarta Regional Government officials to carry out their authority by providing strict sanctions to developers who do not carry out their obligations. Legal certainty regarding the deed of cooperation agreement between the DKI Jakarta Government and the Developer regarding social and public facilities obligations in accordance with the Land Use Designation Permit (SIPPT), has legal certainty in accordance with the Pacta Sunt Servanda Principle where the agreement is valid as law for the party making it. Changes to the agreement are possible as long as both parties agree to it in the form of an addendum to the agreement, however non-implementation of the agreement is a breach of contract which can be sued in court.
Perlindungan Hukum Wajib Pajak Badan Atas Terbitnya Surat Ketetapan Pajak Tanpa Pemberitahuan Surat Hasil Pemeriksaan (Sphp) Rajagukguk, J Hermanto; Sartono, Sartono; Marniati, Felicitas Sri
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 1 No. 8 (2024): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Agustus 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/nm7y8919

Abstract

Undang-Undang perpajakan menghendaki bahwa dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan mendorong wajib pajak badan agar lebih mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini di antaranya Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan konseptual, Pendekatan analitis dan Pendekatan Kasus. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer, sekunder dan tersier, kemudian teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka dan sumber-sumber bahan hukum yang di analisis dengan cara penafsiran hukum sistematis dan gramatikal. Hal itu dapat diwujudkan dalam tindakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak melalui pemeriksaan pajak.  Bagaimana prosedur penerbitan surat ketetapan pajak yag dihasilkan oleh pemeriksa Pajak tanpa adanya pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP)? dan Bagaimana perlindungan hukum wajib pajak badan atas surat ketetapan pajak yang dihasilkan dari pemeriksaan pajak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan? Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak tidak dilakukan terhadap semua wajib pajak badan, tetapi wajib pajak badan yang tidak patuh dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang diperiksa. Setelah diperiksa, maka Direktorat Jenderal Pajak wajib memberitahukan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan memberikan hak untuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan kemudian menerbitkan produk hukum yang berupa Surat Ketetapan Pajak
Kepastian Hukum Kontrak Kerja Konstruksi terkait Wanprestasi Penyedia Jasa dalam Menyerahkan Bangunan Tidak Tepat Waktukepada Pengguna Jasa Nevianti, Nisma Deli; Marniati, Felicitas Sri; Ismail, Ismail
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 1 No. 9 (2024): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, September 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/e4vfzj85

Abstract

Pembahasan mengenai kepastian hukum kontrak kerja konstruksi terkait wanprestasi penyedia jasa dalam menyerahkan bangunan tidak tepat waktu kepada pengguna jasa. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Kepastian Hukum kontrak kerja konstruksi terkait wanprestasi penyedia jasa dalam menyerahkan bangunan tidak tepat waktu kepada pengguna jasa yaitu adanya isi atau klausula dalam kontrak yang dibuat secara jelas dan kontrak ini berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, karena tidak tercapainya upaya mediasi dan damai tanpa melalui putusan pengadilan sehingga sanksi dalam kasus ini yang diputuskan oleh hakim melalui pengadilan dan keputusannya dilaksanakan oleh kedua belah pihak memberikan kepastian hukum.
Legal Protection for A Bona Fide Buyer of A Certificate of Ownership Acquired Through an Unregistered Sale and Purchase Agreement Anggraini, Fransisca Mayra; Marniati, Felicitas Sri; Putri Syakura, Furcony
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v6i5.1634

Abstract

The sale and purchase of land represent a legally binding relationship as stipulated in Article 1233 of the Indonesian Civil Code, formed through mutual agreement between the seller and the buyer. Despite the existence of clear legal provisions, informal or underhanded land sale practices remain prevalent, particularly in rural regions. These unregistered transactions often lead to complications in the transfer of land ownership, especially when the original landowner is no longer traceable. This study aims to explore the legal mechanisms for transferring land ownership certificates to buyers acting in good faith and to assess the legal protection available in the absence of registered land sale agreements. The research employs a normative juridical method, grounded in legal theories from Satjipto Rahardjo on legal protection and Subekti on agreements. The study analyzes secondary data through statutory, case, and conceptual approaches, supported by legal document identification and inventory techniques. The findings indicate that buyers in good faith must pursue court rulings to validate ownership rights when faced with informal land transactions. Such rulings serve as a legal basis to register the land transfer at the local Land Office. This approach upholds the principle of legal certainty and provides protective mechanisms for individuals affected by non-notarial land transactions, encouraging future land dealings to adhere to formal registration processes to protect ownership rights.  
Pertanggungjawaban Hukum Pengampu dalam Kasus Penguasaan Harta Milik Terampu Tanpa Pengampu Pengawas: Analisis Perlindungan Hukum di Indonesia Annasia, Sofia; Marniati, Felicitas Sri; Ridwan, Refki
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 2 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i2.1231

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum pengampu dalam hal pengampu menguasai harta milik terampu tanpa melibatkan pengampu pengawas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan sejumlah kasus hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengampu yang mengabaikan kewajiban pengawasan berisiko melanggar ketentuan hukum dan menyebabkan kerugian materiil bagi terampu. Berdasarkan temuan ini, pengampu dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum, baik berupa pengembalian aset, ganti rugi, maupun pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan wewenang. Perlindungan hukum bagi terampu diatur oleh KUH Perdata, yang memberikan hak bagi terampu untuk mengajukan gugatan meskipun berada di bawah pengampuan. Temuan lainnya menunjukkan bahwa sistem pengawasan terhadap pengampu oleh lembaga terkait, yaitu Balai Harta Peninggalan (BHP), masih lemah dan memerlukan penguatan. Penelitian ini menyarankan reformasi hukum untuk meningkatkan relevansi pengaturan pengampuan dengan kondisi hukum saat ini, termasuk penguatan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan harta terampu. Penelitian ini juga merekomendasikan harmonisasi prosedur pengampuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Penelitian selanjutnya disarankan untuk membandingkan sistem pengampuan di Indonesia dengan negara lain dan mengembangkan model pengawasan yang lebih efektif.
Kepastian Hukum Pelaksanaan Rups Terkait Gugatan Penggunaan Media Elektronik Dalam Rapat Mashadi, Mashadi; Marniati, Felicitas Sri; Fitrian, Achmad
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 12.D (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan konsep Cyber Notary di Indonesia, yang diperkenalkan pada tahun 1995. Cyber Notary diatur dalam Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dalam penelitian ini peneliti mengangkat dua rumusan masalah anatara lain Bagaimana Penerapan Cyber Notary Dalam Sistem Hukum Nasional dan Bagaimana Kepastian Hukum Pelaksanaan RUPS Terkait Gugatan Penggunaan Media Elektronik Dalam Rapat. Adapun teroi yang digunakan ialah Teori Sistem Hukum dari Lawrence Friedman dan Teori Kepastian hukum Jan M. Otto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal, dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk Teknik Analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran gramatikal dan penafsiran historis. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi seperti tanda tangan elektronik dan video konferensi berpotensi mendukung pembuatan akta autentik secara digital, implementasi Cyber Notary di Indonesia menghadapi sejumlah kendala yang signifikan. Dari sisi substansi hukum, terdapat kekurangan pengaturan mengenai akta elektronik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan ketidakjelasan terkait tanda tangan elektronik oleh Notaris. Struktur hukum juga menghadapi tantangan, seperti ketiadaan mekanisme pengawasan dan lembaga yang dapat memvalidasi akta elektronik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk memastikan penerimaan Cyber Notary yang sah, perlu dilakukan harmonisasi regulasi antar undang-undang terkait serta pengembangan ketentuan yang mengatur integritas, autentisitas, dan keabsahan dokumen elektronik. Regulasi yang lebih jelas dan sistem pengawasan yang efektif sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta autentik secara elektronik di Indonesia.
TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) TERHADAP PENERBITAN AKTA JUAL BELI ATAS HARTA WARISAN BERASAL DARI HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS Riswanti, Gita; Marniati, Felicitas Sri; Lontoh, Rielly
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22653

Abstract

Penelitian ini membahas sengketa peralihan hak atas tanah yang terjadi akibat penjualan harta warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Perkara ini melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang membuat Akta Jual Beli (AJB) tanpa verifikasi menyeluruh terhadap status tanah dan pihak-pihak yang berhak. Tujuan penelitian adalah menganalisis kronologi perkara, prosedur pembuatan AJB, serta keterkaitan antara hukum waris dan tanggung jawab PPAT. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran prosedural, khususnya ketidakhadiran sebagian ahli waris pada proses pembuatan AJB, mengakibatkan akta tersebut cacat hukum. Kelalaian PPAT dalam menerapkan asas kehati-hatian melanggar prinsip legalitas dan berdampak pada pembatalan AJB serta sertifikat yang terbit. Putusan pengadilan memulihkan hak seluruh ahli waris dan menjadi preseden penting dalam praktik peralihan hak atas tanah warisan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan terhadap PPAT, penerapan sistem verifikasi data elektronik yang terintegrasi dengan catatan kependudukan, serta edukasi hukum kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya sengketa serupa. Temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan prosedur dan perlindungan hak keperdataan merupakan kunci dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam peralihan hak atas tanah. Kata Kunci: Sengketa Pertanahan, Akta Jual Beli, Hukum Waris, PPAT
KEPASTIAN HUKUM AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS TERKAIT ADANYA KETERANGAN PALSU PENGHADAP Wijayanti, Mita Anggraini; Marniati, Felicitas Sri; Setiadi, Yuliana
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22654

Abstract

Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan hukum sempurna. Akan tetapi, dalam praktik sering ditemukan adanya keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak kepada notaris ketika pembuatan akta. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai akibat hukum terhadap akta autentik serta kepastian hukum yang melekat padanya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, analitis, dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis dengan penafsiran gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta autentik tetap sah secara formil sepanjang memenuhi syarat pembuatan menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, meskipun mengandung keterangan palsu dari penghadap. Keterangan palsu tersebut dapat menimbulkan akibat hukum secara materiil melalui pembatalan akta di pengadilan. Notaris bertanggung jawab sebatas kebenaran formil, sedangkan kebenaran materiil menjadi tanggung jawab para pihak. Kepastian hukum terwujud melalui kepatuhan prosedural dan mekanisme peradilan dalam menilai serta memutus sengketa. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap notaris tetap terjamin selama ia menjalankan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan. Kata kunci: Akta autentik, Notaris, Keterangan palsu, Kepastian hukum.
KEPASTIAN HUKUM EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS PERJANJIAN KREDIT TERKAIT GUGATAN DEBITUR Zai, Nipa Anugerah; Marniati, Felicitas Sri; Sahril, Iran
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22657

Abstract

Eksekusi hak tanggungan merupakan sarana hukum yang memberikan kepastian bagi kreditur untuk menagih pelunasan utang melalui penjualan objek jaminan. Namun, dalam praktik sering muncul persoalan ketika debitur mengajukan gugatan atas eksekusi tersebut. Gugatan debitur umumnya didasarkan pada klaim cacat prosedural atau pelanggaran asas kepastian hukum. Akibatnya, kreditur tidak dapat secara langsung menikmati hasil dari hak tanggungan meskipun telah terjadi wanprestasi. Permasalahan utama penelitian ini adalah: (1) bagaimana prosedur eksekusi hak tanggungan terkait gugatan debitur, dan (2) bagaimana jaminan kepastian hukum terhadap kreditur dalam konteks perjanjian kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan melalui penafsiran gramatikal, sistematis, serta konstruksi hukum untuk menemukan pemecahan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak tanggungan memiliki sifat aksesoir terhadap perjanjian pokok, sehingga pelaksanaan eksekusi harus tetap menjunjung asas legalitas, keadilan, dan kepastian hukum. Regulasi terkait, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018, serta PMK Nomor 213/PMK.06/2020, menjadi dasar normatif pelaksanaan eksekusi. Dengan demikian, kepastian hukum dapat tercapai apabila pelaksanaan eksekusi dilakukan sesuai prosedur substantif dan prosedural, serta tetap menghormati hak-hak debitur. Kata Kunci: Hak Tanggungan, Eksekusi, Perjanjian Kredit, Gugatan Debitur.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN AKIBAT PERCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN Meliala, Octobita Anggia; Franciska, Wira; Marniati, Felicitas Sri
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22685

Abstract

Kemajuan teknologi dan globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat Indonesia, termasuk dalam hal perkawinan. Salah satu fenomena yang muncul ialah meningkatnya perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Namun, tidak semua perkawinan campuran berjalan harmonis. Perbedaan budaya, hukum, maupun pandangan hidup sering kali menimbulkan permasalahan serius yang berujung pada perceraian. Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kedudukan hukum yang berbeda dibanding anak dari perkawinan non-campuran, khususnya terkait status kewarganegaraan setelah perceraian orang tua mereka. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana status kewarganegaraan anak akibat perceraian dalam perkawinan campuran, dan (2) bagaimana kepastian hukum terhadap status anak dalam kondisi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta penelitian terdahulu. Analisis dilakukan dengan penafsiran gramatikal, sistematis, serta konstruksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum terhadap status anak dalam perkawinan campuran akibat perceraian ditentukan melalui putusan pengadilan. Anak yang masih di bawah umur diberikan kewarganegaraan ganda terbatas hingga berusia 18 tahun, kemudian diberi hak untuk memilih salah satu kewarganegaraan. Sementara itu, hak asuh anak tetap ditentukan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, di mana hakim memberikan pertimbangan utama pada usia, kondisi psikologis, serta kemampuan orang tua dalam memberikan perlindungan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun regulasi telah memberikan kepastian hukum, praktik di lapangan sering kali menghadapi kendala, terutama dalam harmonisasi aturan nasional dengan hukum internasional. Oleh karena itu, dibutuhkan konsistensi penerapan hukum serta pembaruan regulasi untuk memberikan perlindungan optimal terhadap anak hasil perkawinan campuran. Kata Kunci: kepastian hukum, anak, perkawinan campuran, perceraian
Co-Authors Abdul Aziz ahmad yani Aji, Gesang Wani Alfarizky, Arie Alimin, Indra Amaliah Amaliah Amiati, Nimas Roro Anggraini, Fransisca Mayra Annasia, Sofia Azhry, Izmi Latifah Chandra, Tofik Yanuar Dewantara, Govinda Fauzi, Muhammad Amin Fitrian, Achmad Franciska, Wira Haditya, Andi Faizkha Halim, Anriz Nazaruddin Hartawati, Yunita Maria Magdalena Hutomo, Putra Irawan, Wendy Irhamsah, Irhamsah Ismail Ismail Ismed, Mohamad Iwan Kurniawan Kumala, Yudha Cahya Kuspermadi, Raghil Abdul Muqsith Lontoh, Rielly Mashadi Mashadi Meliala, Octobita Anggia Mulyadi Mulyadi Musfitha, Andi Nasseri, Jelly Nevianti, Nisma Deli Pontoh, Sunita Caroline Putri Syakura, Furcony Raharja, Randy Rajagukguk, J Hermanto Ramadhan, Muhammad Ilham Ridwan, Refki Riswanti, Gita Sabila, Zulfia Sahril, Iran Sailellah, Sirajuddin Samosir, Ade Agnesia Santi Santi Sari, Tri Wulan Delima Sartono Sartono, Sartono Shaliza, Siti Sibarani, Christine Martha Rinauly Sirait, Ryanto Subrata, Adi Irama Suryana, Cece Tondi, Cicilia Julyani Turhamun, Slamet Widyanti, Amelia Nur Wijayanti, Mita Anggraini Wulan, Sekar Nawang Yudatama, Swastiko Azhari Yuhelson Yuhelson Yuliana Setiadi Yusuf Ausiandra Zai, Nipa Anugerah