Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
12.79
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal Pendidikan Indonesia Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Komunikasi Hukum Ganesha Law Review Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Komunitas Yustisia Jurnal Pacta Sunt Servanda Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Jurnal SUTASOMA
M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka .
Universitas Pendidikan Ganesha
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 151 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 151 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
REALISASI ISI KEPUTUSAN PESAMUAN AGUNG III MUDP BALI NO. 01/KEP/PSM-3 MDP BALI/X/2010 TERKAIT DENGAN ANAK PEREMPUAN TERMASUK BERHAK MEWARIS (STUDI KASUS DI KABUPATEN BULELENG) Sudiatmaka, Ketut
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 5, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish-undiksha.v5i1.8286

Abstract

Abstrak Latar belakang penelitian ini adalah kajian terhadap status hukum perempuan Bali lemah dari segi pewarisan, karena menurut Hukum Adat Bali yang berhak mewaris hanyalah keturunan pria dan pihak keluarga pria dan anak angkat lelaki.. Wanita di dalam Hukum Adat Masyarakat Bali masih mengalami diskriminasi dari segi ketentuan hukum. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk mengetahui bentuk pengambilan kebijakan dalam proses pengambilan keputusan adat perihal waris di kabupaten Buleleng; (2) untuk mengetahui realisasi isi keputusan MUDP Provinsi Bali No.01/Kep/PsM-3/MDP BALI/X/2010, 15 Oktober 2010 tentang perempuan Bali menerima 1/2 dari hak waris purusa setelah dipotong 30% untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. (3) Untuk mengetahui pandangan dan keberterimaan perempuan di Kabupaten Buleleng terhadap implementasipsamuan agung III MUDP Bali; (4) untuk mengetahui pengaruh dari penetapan SK MUDP Provinsi Bali No.01/Kep/PsM-3/MDP BALI/X/2010, dan daya ikat bagi masyarakat adat di kabupaten Buleleng. Penelitian ini akan dilakukan selama 2 tahun, yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Luaran penelitian dijabarkan sebagai berikut: (1) luaran tahun I: perancangan dan pengembangan kebijakan tentang ketentuan adat yang lebih menjamin hak-hak perempuan secara hukum, dan Buku Ajar. (2) luaran tahun II: artikel ilmiah di jurnal nasional terakreditasi/internasional seperti jurnal Hukum Pandecta, dan rekomendasi yang berkaitan dengan rujukan draft naskah akademik yang dirancang oleh peneliti untuk diusulkan ke instansi terkait sebagai rujukan dalam penetapan hukum. Hasil penelitian Bentuk pengambilan keputusan di wilayah adat sudah menyesuaikan dengan uger-uger adat yang berlaku di masing-masing daerah di Kabupaten Buleleng tempat penelitian dilaksanakan. Untuk dapat dilaksanakan isi Pesamuan Agung III itu, dirasakan sangat perlu adanya perarem-perarem di masing-masing desa adat guna adanya pengenjuh awig yaitu penambahan atau perubahan awig-awig yang telah dimiliki dan berlaku. Dalam aplikasi putusan Pesamuan Agung III MUDP Bali, mendapat respon negarif dari anak laki-laki yang kurang memahami asas komunalitas di antara anak laki-laki maupun perempuan, tetapi jika dilihat pemberi waris dalam bentuk paweweh tampaknya anak laki-laki pun tidak keberatan. Tanggapan positif masyarakat Buleleng menghormati hak perempuan Bali dalam bidang kehidupan sosial dan ekonomi dengan kebijaksanaan memberikan kesempatan sebagai pewaris di dalam keluarga. Kata Kunci: Decision Tree, Diskriminasi Perlakuan, Hukum Adat, Kebijakan, Keputusan, Kontradiktif , Mewaris, Perempuan Bali. Abstract The background of this research is the study of the legal status of women Bali weak in terms of inheritance, because according to the Customary Law Bali rightful heir only male offspring and the families of men and male foster child. Women in the Indigenous people of Bali are still suffering discrimination in terms of provision law. In general, this study aims to (1) to determine the form of policy making in the traditional decision-making process regarding inheritance in Buleleng district; (2) to determine the actual contents of Bali Province MUDP decision No.01/Kep/PSM-3/ MDP BALI/X/2010, October 15, 2010 on Bali receives 1/2 of the women's inheritance rights purusa after the deduction of 30% for inheritance and conservation purposes. (3) To know the views and acceptance of women in Buleleng against the great implementasion pesamuan III MUDP Bali; (4) to determine the effect of fixing SK MUDP Bali Province No.01/ Kep/PSM-3/MDP BALI/X/2010, and the holding capacity for indigenous peoples in Buleleng regency. This study will be conducted over two years, ie from 2015 to 2016. The output of the study described as follows: (1) the outcome of the first: the design and development of a policy on customary provisions that guarantee the rights of women in law, and Textbook , (2) the outcome of II: scientific articles in journals accredited national / international as Pandects law journal, and recommendations with regard to the referral draft academic paper designed by the researchers to be proposed to the relevant institutions as a reference in determining the law. The form of the decision-making research results in the area of indigenous adjust with uger-uger custom prevailing in each region in Buleleng where research is conducted. To be able to browse the congregation carried Agung III, perceived necessary for perarem-perarem in each indigenous village to the pengenjuh awig that additions or changes awig awig which has been owned and is valid. In applications congregation Court ruling III MUDP Bali, getting a response negarif of boys who do not understand the principle of commonality among boys and girls, but when seen in the form of inheritance giver paweweh boy apparently did not mind. Positive response community Bali Buleleng respect women's rights in the areas of social and economic life with the wisdom of giving a chance as heir in the family. Keywords: Decision Tree, Discrimination treatment, Customary Law, Policy, Decisions, Contradictory, heir, Women Bali.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN KEMASAN YANG KEDALUARSA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS KOTA SINGARAJA KABUPATEN BULELENG) Putra, G. Aditya Nugraha; Sudiatmaka, Ketut; Adnyani, Ni Ketut Sari
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.43082

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa terkait perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran makanan kemasan kadaluarsa di Kota Singaraja serta bagaimana bentuk upaya perlindungan konsumen dan penanganan terhadap peredaran makanan kemasan Kadaluarsa di Kota Singaraja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif.  Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subyeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan yang didapat oleh konsumen di Kabupaten Buleleng yang merasa dirugikan belum mendapatkan ganti kerugian oleh pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terahadap konsumen hal ini dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat hukum terkait perlindungan konsumen. Upaya perlindungan dan penanganan terkait dengan perlindungan konsumen dikabupaten Buleleng telah dilakukan berbagai upaya oleh dinas koperasi dan perdagangan dengan melakukan pengawasan terhadap pengusaha modern dan tradisional terkait dengan kelayakan, kadaluarsa prodak yang diperjual belikan, kemudian peran penting dari Loka POM kabupaten Buleleng yang sudah melakukan berbagai upaya  baik ikut serta melakukan pengawasan baik secara langsung dan digital, memfasilitasi UMKM dalam memperoleh  ijin usaha.
MODEL PARAREM DESA ADAT DALAM MENCIPTAKAN TATANAN KEHIDUPAN BARU DI DESA UMEANYAR, KECAMATAN SERIRIT, KABUPATEN BULELENG Sudiatmaka, Ketut; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43878

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistematika dalam bentuk konstruksi hukum pararem yang ideal bagi Desa Adat sebagai upaya menciptakan tatanan kehidupan baru (new normal) dan sekaligus pengintegrasian maupun penegakan hukum yang berlaku di Desa Adat Umeanyar, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan mengumpulkan data penelitian berupa wawancara yang melibatkan Bendesa Adat Desa Umeanyar sebagai informan dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan Pararem No. 060/DA.Um/PRRM/VI/2020 memiliki konstruksi yang telah sesuai sebagaimana ketentuan menurut Peraturan Gubernur Bali No. 4 Tahun 2020 bahwa pararem disusun dalam bahasa Bali dan Bahasa Indonesia serta harus disosialisasikan kepada masyarakat desa adat. Selain itu dalam rangka pengintegrasian dan penegakan hukum pararem ini juga memuat sanksi dengan tingkat pembinaan, peringatan, hingga pamidanda seperti  sanksi akilo beras, dasa kilo beras hingga selae kilo beras. Upaya pengintegrasian pararem hendaknya melibatkan segenap pihak mulai dari Bendesa Adat, Perbekel, Satgas Covid di wewidangan desa adat setempat.
PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM WARIS ADAT TERHADAP ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (Studi kasus Pada Masyarakat Di Desa Barang, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai) Jima, Selviana; Sudiatmaka, Ketut; Adnyani, Ni Ketut Sari
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45937

Abstract

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan, hukum waris adat erat kaitanya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami kematian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam sistem pembagian warisan pada masyarakat adat di Desa Barang Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai dan mengetahui apakah ada keberterimaan kaum perempuan terhadap sistem pembagian warisan di Desa Barang Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai.Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan cara mengambil sampel menggunakan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Barang Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam sistem pembagian harta warisan pada masyarakat adat di desa Barang dillihat pada saat proses kelahiran. Anak laki-laki (ata one) adalah berstatus sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan (ata pe’ang) sejak dilahirkan dia sama sekali bukan berstatus sebagai ahli waris dan ternyata anak perempuan itu ketika sudah menikah sering diberikan sesuatu oleh orang tuanya “Widang”.
KEDUDUKAN HAK WARIS ANAKLUAR KAWIN DITINJAU DARI PASAL 863 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPERDATA) (STUDI KASUS DESA BATUAGUNG JEMBRANA) Pratiwi, I Gusti Ayu Priyanthi Pratiwi Ayu Priyanthi; Sudiatmaka, Ketut; Sanjaya, Dewa Bagus
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45931

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui mengenai upaya perlindungan hak sipil dan prosedur pencatatan anak luar kawin di Desa Batuagung Kabupaten Jembrana, serta (2) mengetahui dan menganalisa kedudukan hak waris anak luar kawin ditinjau dari perspektif KUHPerdata. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan mengunakan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara empiris upaya perlindungan hak sipil anak adalah Hak untuk mempertahankan identitas, Hak Kebebasan berkespresi atau menyampaikan pendapat. Prosedur pencatatan anak tidak ada yang membedakan antara anak sah dengan anak kawin semua tetap mendapatkan hak pelayanan dalam pembuatan akta kelahiran dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pencatatan terhadap anak sebagai identitas dan status kewarganegaraan, maka setiap anak berhak atas suatu nama dan identitas diri dan harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta kelahiran.  Kedudukan hukum dan hak waris anak luar kawin ditinjau dari pespektif KUHPerdata bahwa anak luar kawin berhak memperoleh warisan sesuai dengan pasal 863 KUHPerdata.
IMPLEMENTASI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN SEDARAH (STUDI KASUS DI DESA PELAPUAN, BUSUNGBIU, KABUPATEN BULELENG) Mahendra, I Dewa Ketut Indra; Sudiatmaka, Ketut; Sanjaya, Dewa Bagus
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45932

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya budaya perkawinan sedarah di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, serta (2) mengetahui dan menganalisa upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya perkawinan sedarah yang terjadi di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu.  Jenis penelirian yang digunakan dalam penelirian ini adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan sedarah di Desa Pelapuan adalah adanya adat istiadat yang kental dari masyarakat hindu yang tidak menginginkan keturunannya untuk melaksanakan perkawinan dengan orang lain karena masalah kasta. Serta, (2) Upaya yang telah dilakukan desa adat dalam mencegah terjadinya perkawinan sedarah yang dalam hal ini adalah pemerintahan desa telah berusaha melakukan penyuluhan kepada pemangku kepentingan atau ketua kelompok masyarakat yang ada di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng tetap tidak berhasil karena masyarakat sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang mereka percaya.
POTENSI DAN PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP PRODUK GARAM KHAS PEMUTERAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 Sastrawan, Gede; Ardhya, Si Ngurah; Sudiatmaka, Ketut
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45933

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui potensi produk Garam khas Pemuteran dengan Merek “Bali Salt Artisanal” untuk didaftarkan dan dilindungi secara hukum sebagai suatu Indikasi Geografis, (2) mengetahui mekanisme pendaftaran dan akibat hukum yang terjadi setelah produk Garam khas Pemuteran dengan merek “Bali Salt Artisanal” mendapat perlidungan hukum sebagai suatu Indikasi Geografis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan (1) pendekatan perundang-undangan dan (2) pendekatan sejarah. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi arsip atau catatan hukum. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah analisis yang bersifat kualitatif dan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) produk Garam khas Pemuteran harus memenuhi syarat menurut Buku Indikasi Geografis dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 untuk dapat dikatakan memiliki potensi sebagai suatu Indikasi Geografis. (2) Mekanisme pendaftaran produk Garam khas Pemuteran berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 melalui 7 (tujuh) tahapan yang harus dilalui dan ditaati.
IMPLEMENTASI PASAL 43 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN ( STUDI KASUS DI DESA ADAT SEPANG Ritama, Komang Okta; Sudiatmaka, Ketut; Setianto, Muhamad Jodi
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45946

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa mengenai Hak Waris Anak Luar Kawin di Desa Adat Sepang, serta (2) mengetahui dan menganalisa implementasi Pasal 43 ayat 1  Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang hak waris anak luar kawin di Desa Sepang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, dengan 2 (dua) jenis pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Adat Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan menggunakan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik non probability sampling dengan bentuk penerapan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan bentuk penerapan menggunakan model analisa hermeneutika hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) hak waris anak luar kawain Di Desa Adat Sepang menunjukan bahwa anak yang dilahirkan dari luar kawin tidak mendapatkan waris apapum. (2) implementasi Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019  tentang hak waris anak luar kawin, belum terlaksana dengan baik dan memang di Desa Adat Sepang anak yang dilahirkan dari luar kawin tidak mendapat waris dari ibu maupun keluarga ibunya
PELARANGAN PENJUALAN MINDOIN TANAH KARANG DESA DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK AGRARIA (Studi Kasus Di Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali) Kesawa, I Nyoman Widi Gita; Sudiatmaka, Ketut; Sanjaya, Dewa Bagus
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45935

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjualan tanah di Desa  Tista, kecamatan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) penjualan tanah di Desa  Tista, kecamatan abang, kabupaten Karangasem, Bali, (2) penjualan mindoin di Desa Tista di tinjau dari prespektif Undang – Undang No. 5 tahun 1960 dan juga (3) kendala dalam penjualan Mindoin di Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali. objek penelitian berpusat di Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali. Adapun jenis penelitian yang digunakan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta – fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi. Dsedangkan instrument penelitiannya menggunakan studi dokumen, observasi dan wawancara. Data yang telah terkumpul kemudian di olah secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan Pelarangan Penjualan Mindoin bertujuan untuk mengontrol penjualan tanah di desa adat tista. Dimana dalam halini penjualan tanah karang desa yang ada di desa adat tista hanya dapat di jual 1 (satu) kalisehingga jika masyarakat ingin memembeli tanah untuk membuat pekarangan haruslah membeli tanah yang belum pernah di jual
PERAN DESA PAKRAMAN PENGLIPURAN DALAM PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2014 Gusti Ayu Sri Martini .; Drs. Dewa Bagus Sanjaya,M.Si .; Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si .
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 2 No. 3 (2014): September
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v2i3.4700

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui peran Desa Pakraman Penglipuran dalam pelaksanaan pemilu tahun 2014, (2) Mengetahui bentuk sanksi yang terkandung di dalam pararem yang mengatur tentang pemasangan alat peraga kampanye (3) Menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pararem tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Penelitian ini mempergunakan teknik purposive sampling dalam menentukan subjek penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah prajuru desa pakraman penglipuran, krama (warga), teruna-teruni dan lurah kubu. Teknik yang diterapkan dalam pengumpulan data adalah observasi, pencatatan dokumen dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peran Desa Pakraman Penglipuran dalam pelaksanaan pemilu tahun 2014 adalah mengatur, mengawasi, memfasilitasi dan membina pemasangan alat peraga kampanye dalam pelaksanaan demokrasi. Hal ini tertuang dalam pararem tentang pemasangan alat peraga kampanye. Pararem tersebut merupakan sarana pengendalian dan pengintegrasian sosial bagi seluruh kegiatan politik, yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan. Setiap pelanggaran yang terjadi akan dikenakan sanksi dalam bentuk mengadakan ritual “mecaru panca sata” pada empat tempat suci yaitu Pura Kahyangan Tiga dan Catuspata.. Kendala yang dihadapi adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat, dibuktikan dengan masih adanya pemasangan alat peraga kampanye oleh sebagian kecil masyarakat di daerah pemukiman. Upaya preventif dan represif ditempuh untuk mengatasi kendala dalam penerapan pararem tersebut Kata Kunci : Kata Kunci: Desa Pakraman, Eksistensi Pararem ABSTRACT The aims of this research are : (1) to determine the role of penglipuran’s traditional society in the process of placing the props or things that used in the election campaign in 2014, (2) to determine the form of sanctions contained in the traditional govermental law of placing the campaign props, (3) to analyze the problems in facing the implementation of this govermental traditional law. The research is a qualitative descriptive study with a phenomenological approach. The study used purposive sampling technique in determining the subject of research. The subject of research is the people who hold the position in penglipuran’s traditional structure of society, the society of penglipuran it self, youth and the head of kubu village. The methode which is applied in collecting the data is the method of observation and listing the documents. The research showed that, the role of penglipuran’s traditional society in the election of 2014 was to set up, supervise, facilitate and encourage the campaign props in the implementation of democracy. This was stated in the traditional law about placing the campaign props. This traditional law is the way in controlling and also social integrating for all political activity, it has purpose to create harmonization of life. Every collision that happened will be penalized of sanction in the form of a traditional ritual “mecaru panca sata” in the four holy places, namely pura kahyangan tiga and catus pata. Preventive and repressive effort taken to overcome the obstacles in the implementation of the traditional law. The obstacle or problems to be faced is the low level of awareness of the society, it is evidenced by presence of small percentage in placing the props by the peolpe in recidential areas. keyword : Keyword: Traditional Village, Existence Traditional Law
Co-Authors Adnyani, Ni Sari Agus Sujana, Komang Agus Wibawa, Komang Pendi Aldi Putra, Gede Wahyu Apsari Hadi, I Gusti Ayu Apsari Hadi, I Gusti Ayu Ardhya, Si Ngurah Arthadana, Made Wahyu Asrini, Ni Kadek Putus Ayu Apsari Hadi, I Gusti Bayu Wirayuda, Ketut Dedy Satrawan, Made Deni Kristina, Luh Deni Rosadi Desak Laksmi Brata Devi Selvian, Kadek Dewa Agung Budi Rama Laksana Dewa Ayu Putu Utari Praba Dewa Bagus Sanjaya Dewa Gede Sudika Mangku Dewi Fortuna Aldriyanti Dimas Putu Passadena Vialli Dwi Apriliani Dwipa Yoga Nata, Ida Bagus Ari Efrilius Kantriburi Eswa Pramita, Komang Fadillah, Nazarina G. Aditya Nugraha Putra Gede Adi Puspa Ariawan Gede Agus Wahyu Dana Gede Sastrawan Gede Surya Saputra Gede Wahyu Aldi Putra Gusti Ayu Putu Nia Priyantini Gusti Ayu Sri Martini . Hadi, I Gusti Ayu Apsari Handini, Selli Herry Purnomo, I Made Dwi I Dewa Ketut Indra Mahendra I G A Lokita Purnamika Utami I Gst A.A Sintiana Dewi I Gst Made Oka Sedana Yasa I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Pramita Agastyari I Gusti Ayu Priyanthi Pratiwi Ayu Priyanthi Pratiwi I Gusti Ayu Widiadnyani I Gusti Ketut Arya Sunu I Gusti Ketut Riski Suputra I Gusti Ngurah Bagus Adhiguna I Kadek Krisna Pradipta I Kadek Lelo Adnyana I Kadek Maheni I Kadek Partayasa I Kadek Sukadana Putra I Kadek Yuda Arta Negara I Komang Kawi Arta I Made Angga Sumara Wijaya I Made Dwi Herry Purnomo I Nengah Suastika I Nyoman Natajaya I Nyoman Renaldi Mahardika I Nyoman Widi Gita Kesawa I Putu Agus Yudha Artama I Putu Prana Suta Arsadi I Putu Wiadnyana Putra I Wayan Landrawan I.G.A.Meta Sukma Devi Ida Ayu Gede Mirah Saskarayani Ida Ayu Kade Novi Handayani Ida Bagus Ari Dwipa Yoga Nata Ida Bagus Resta Parasara Jaya Adhi Satria, Kadek Jayanti Ningrat, Kadek Ayuni Jendra, Wayan Jima, Selviana Kadek Ayuni Jayanti Ningrat Kadek Briyan Sky Pinandita Kadek Devi Selvian Kadek Dwiky Nugraha Yoga Trisna Kadek Jaya Adhi Satria Kadek Setiawan Kadek Tia Yuliastari Kesawa, I Nyoman Widi Gita Ketut Andita Pratidina Lestari Ketut Bayu Wirayuda Ketut Lia Padma Dewi Ketut Pastika Jaya Ketut Sari Adnyani Ketut Sinta Suryaningsih Komang Agus Sujana Komang Dewi Suryaningrat Komang Eswa Pramita Komang Febrinayanti Dantes Komang Febrinayanti Dantes Komang Okta Ritama Komang Pendi Agus Wibawa Komang Srishti Pranisa Komang Tria Anggreni Krisna Pradipta, I Kadek Laksmi Brata, Desak Lelo Adnyana, I Kadek Luh Ayu Sri Wahyuni Luh Deni Kristina M. Alvi Azhari Made Dedy Satrawan Made Sugi Hartono Made Wahyu Arthadana Made Wijaya Kusuma Mahendra, I Dewa Ketut Indra Moh. Firman Amrulloh Muhamad Jodi Setianto Nazarina Fadillah Ni Kadek Suci Pratiwi Ni Ketut Sari Adnyani Ni Made Wahyu d . Ni Pt Linda Muliawati . Ni Putu Monika Ventari Kusumawati Ni Putu Rai Yuliartini Ni Sari Adnyani Ni Wayan Sri Eka Lestari Nurul Fazriyah Oka Sedana Yasa, I Gst Made Parwati, Ni Putu Ega Pastika Jaya, Ketut Perjaka Purba Perwira Negara, Putu Bhaskara Prana Suta Arsadi, I Putu Pratiwi, I Gusti Ayu Priyanthi Pratiwi Ayu Priyanthi Purba, Perjaka Puspa Ariawan, Gede Adi Putra, G. Aditya Nugraha Putu Bhaskara Perwira Negara Putu Dipa Satria Dana Putu Utari Praba, Dewa Ayu Rama Laksana, Dewa Agung Budi Ratna Artha Windari Renaldi Mahardika, I Nyoman Resta Parasara, Ida Bagus Ritama, Komang Okta Sari Adnyani, Ni Ketut Ni Sastrawan, Gede Satria Dana, Putu Dipa Selli Handini Selviana Jima Sintiana Dewi, I Gst A.A Sky Pinandita, Kadek Briyan Srishti Pranisa, Komang Suci Pratiwi, Ni Kadek Sukma Devi, I.G.A.Meta Tia Yuliastari, Kadek Tria Anggreni, Komang Ventari Kusumawati, Ni Putu Monika Wahyu Aolia Wahyu Dana, Gede Agus Wayan Jendra Wiadnyana Putra, I Putu