Claim Missing Document
Check
Articles

PERANAN KEGIATAN PRAMUKA DALAM PENGEMBANGAN SIKAP DISIPLIN DAN SIKAP SOSIAL PESERTA DIDIK DI SMP NEGERI 3 SINGARAJA Ni Made Wahyu d .; Dr. I Gusti Ketut Arya Sunu, M.Pd. .; Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si .
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 2 No. 3 (2014): September
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v2i3.4704

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan (1) Memahami peranan pendidikan pramuka dalam pengembangan sikap disiplin peserta didik di SMP Negeri 3 Singaraja, (2) Memahami peranan pendidikan dalam pengembangan sikap sosial peserta didik di SMP Negeri 3 Singaraja, (3) Mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam peranan pendidikan Pramuka dalam pengembangan sikap disiplin dan sikap sosial peserta didik di SMP Negeri 3 Singaraja, serta alternatif penyelesaian masalahnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah di SMP Negeri 3 Singaraja Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Subjek penelitian adalah seluruh siswa SMP Negeri 3 Singaraja kelas VII, VIII dan IX. Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan teknik Random Sampling. Teknik pengumpulan Data menggunakan beberapa metode Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Di SMP Negeri 3 Singaraja terdapat kegiatan pramuka yang memiliki peranan untuk pengembangan sikap disiplin peserta didik. (2) Di SMP Negeri 3 Singaraja terdapat kegiatan pramuka yang memiliki peranan untuk pengembangan sikap sosial peserta didik. (3) Kendala – kendala dalam pelaksanaan kegiatan pramuka di SMP Negeri 3 Singaraja anatara lain : kurangnya pembina pramuka yang profesional, siswa masih merasa acuh terhadap kegiatan pramuka dan kegiatan pramuka yang dilakukan setiap hari sabtu sore dan minggu pagi. Alternatif pemecahan kendala tersebut pihak sekolah mencari tenanga pembina sukarela dan memberikan pembinaan akan pentingnya pramuka pagi peserta didik. Kata Kunci : Sikap Disiplin, Sikap Sosial, Praja Muda Karana (PRAMUKA) This research aimed to (1) comprehend the role of scout education in discipline development of student in SMP Negeri 3 Singaraja, (2) comprehend the role of education in social attitude development of student in SMP Negeri 3 Singaraja, (3) some obstacles which involved in the role of education in discipline development and social attitude of student in SMP Negeri 3 Singaraja, and the problem solving. This research was a qualitative research which used descriptive strategy. The location of this research was in SMP Negeri 3 Singaraja, Buleleng Subdistrict, Buleleng Regency. The research subject was all of the students in SMP Negeri 3 Singaraja grade VII, VIII, and IX. The sampling study was conducted by Random Sampling technique. The data collected technique used some methods; observation, interview, and documentation. The data which already collected then it analyzed used descriptive qualitative analysis. The result of research indicated that (1) SMP Negeri 3 Singaraja are the scouts who have a role to the development of the discipline of learners. (2) In the SMP Negeri 3 Singaraja are the scouts who have a role to the development of social attitudes of learners. (3) Constraints - constraints in the implementation of the scouts in SMP Negeri 3 Singaraja among other things: the lack of a professional scout leader, students still feel indifferent to the scouts and scout activities are conducted every Saturday afternoon and Sunday morning. Alternative solutions to the problems the school to recruit volunteer coaches and provide guidance on the importance of early learners scout. keyword : Discipline, Social Attitudes, Scout
STUDI KOMPARATIF HAK ASUH ANAK SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ADAT DI DESA KAMASAN KECAMATAN KLUNGKUNG KABUPATEN KLUNGKUNG Ni Pt Linda Muliawati .; Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si .; Ratna Artha Windari, S.H. .
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 2 No. 3 (2014): September
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v2i3.4705

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) proses perceraian berdasarkan hukum Nasional dan proses perceraian berdasarkan hukum Adat di Desa Kamasan, (2) proses penentuan hak asuh terhadap anak sebagai hasil dari perceraian berdasarkan hukum nasional dan proses penentuan hak asuh terhadap anak sebagai hasil dari perceraian berdasarkan hukum Adat di Desa Kamasan, (3) komparasi hak asuh anak pasca perceraian antara hukum adat di Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan hukum Nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling, dan yang menjadi subjek penelitian yaitu : Kepala Desa, Klian adat, Pakar Hukum, Tokoh masyarakat dan masyarakat yang mengalami permasalahan hak asuh anak. Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa: metode wawancara, metode observasi, metode pencacatan dokumen, metode kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil : 1) Terdapat perbedaan antara proses perceraian dalam Hukum Adat di Desa Kamasan dengan Hukum Nasional yaitu dalam Hukum Adat di Desa Kamasan proses perceraian dilakukan dengan musyawarah, sedangkan proses perceraian dalam Hukum Nasional diselesaikan di Pengadilan Negeri setempat. 2) Dalam proses penentuan hak asuh anak juga terdapat perbedaan antara Hukum Adat di Desa Kamasan dan Hukum Nasional, dimana dalam Hukum Adat di Desa Kamasan diselesaikan dengan musyawarah dan disesuaikan dengan awig-awig yang berlaku, sedangkan proses penentuan hak asuh anak dalam hukum nasional diputuskan dalam sidang perceraian di Pengadilan Negeri. 3) Komparasi hak asuh anak pasca perceraian antara Hukum Adat di Desa Kamasan dengan Hukum nasional, dimana dalam hukum adat di Desa Kamasan hak asuh anak dominan jatuh ke pihak purusa sedangkan dalam Hukum Nasional hak asuh anak dominan jatuh ke pihak ibu karena ibu dianggap memiliki ikatan yang lebih kuat dengan sang anak.Kata Kunci : Hak Asuh Anak, Perceraian, Hukum Adat, Hukum Nasional This reseaech was aimed to knowing (1) process of divorcing based on constitutional law and the process of divorcing based on customary law in Kamasan village (2) process of deciding the right for nurturing children as the result of divorcing based on constitutional law and the process of deciding the right for nurturing children as the result of divorcing based on customary law in Kamasan village. (3) comparation of the right for nurturing the children after divorcing between customary law in Kamasan village and constitutional law. This research was a description qualitative research. Purposive sampling was used in taking the subjects of this study and the subjects of this study were the head of Kamasan village, kelian adat, law experts, elite figures, and people who experienced of having problem in the right of nurturing. Data were collected by using interview method, observation method, document method, and literature method. Data were analyted by using descriptive qualitative approach. The result of this study showed that (1) the process of divorcing based on customary law in Kamasan village was done through deliberate which was attented by prajuru adat, and witness, while the divorcing process based on constitutional law was done through the process in state court in that area. (2) the process of deciding the right for nurturing the children based on customary law in Kamasan village was done through deliberating process of divorcing and accomodated the awig-awig that are implemented in Kamasan village, while the process of deciding the right for nurturing the children basen on constitutional law was done through the process of divorcing in state court. (3) the comporation of the right for nurturing the children after arnorcing between customary law in Kamasan village and constitutional law, based on customary law in Kamasan village, the right for nurturing the children was given to purusa, meanwhile based on constitutional law, the right for nurturing the children was given to the mother since mother was assumed having stronger bond with the childrenkeyword : Custody, divorce, customary law, constitutional law
PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA KASTA DI BANJAR DAUHWARU, KECAMATAN JEMBRANA, KABUPATEN JEMBRANA I Made Dwi Herry Purnomo; I Nyoman Natajaya; Ketut Sudiatmaka
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 7 No. 2 (2019): Mei
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v7i2.22160

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda kasta di Banjar Dauhwaru, (2) kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam perkawinan beda kasta di Banjar Dauhwaru, serta (3) dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan beda kasta di Banjar Dauhwaru. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode yaitu : 1) Observasi, 2) Wawancara, 3) Pencatatan Dokumen, 4) Kepustakaan. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Banjar Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Subjek penelitian ini adalah 1) Orang yang melakukan perkawinan beda kasta, 2) Lurah Dauhwaru, 3) Kepala Lingkungan, 4) Kelian Adat, 5) Tokoh masyarakat, 6) Tokoh Agama Banjar Dauhwaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Masyarakat yang melakukan perkawinan beda kasta di Banjar Dauhwaru secara umum disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal yang menyangkut tentang pribadi, dan perasaan seseorang dan faktor eksternal yang dimaksud disini adalah lingkungan, dimana baik buruknya pengaruh lingkungan akan mempengaruhi karakter atau kepribadian seseorang, serta perjodohan yang dilakukan oleh kedua pihak orang tua yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda kasta tersebut. 2). Kendala-kendala yang dihadapi pelaku perkawinan beda kasta umumnya ialah kendala restu dari orang tua, sebagaimana diketahui restu orang tua merupakan hal yang paling penting dalam suatu perkawinan dan tanpa restu tersebut suatu perkawinan tidak akan bisa dikatakan sah. 3). Pelaksanaan perkawinan beda kasta di Banjar dauhwaru mengacu pada dua jenis perkawinan yang sering dilakukan di Banjar Dauhwaru yaitu perkawinan perkawinan pepadikan/meminang dan perkawinan ngerorod. Pada dasarnya kedua pelaksanaan perkawinan ini sama saja, terbukti dilakukannya upacara-upacara seperti upacara biakaonan, patiwangi/masepuh, maprayascita, dan pekala-kalaan, namun yang membedakan ialah tahap awal perkawinan tersebut. Bila perkawinan pepadikan diawali dengan meminang atau melamar calon mempelai serta pertemuan kedua belah pihak keluarga, sedangkan perkawinan ngerorod tahap awal yang dilakukan ialah melarikan calon mempelai tanpa sepengetahuan orang tua mempelai wanita. Kata-Kata Kunci : Perkawinan dan Kasta
Domain Multikultur dan Problematika DIDAKTIK Guru dalam Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar Berdasarkan Kurikulum 2006 Ketut Sudiatmaka
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 2 (2014)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish-undiksha.v3i2.4467

Abstract

Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah terwujudnya model pendidikan multikultur sekolah dasar dan perangkat pembelajarannya yang terdiri dari: (1) model pendidikan multikultur SD, dan (2) perangkat pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik Kurikulum 2006. Target khusus penelitian ini adalah untuk menghasilkan model pendidikan multikultur yang cocok untuk anak sekolah dasar, dan perangkat pembelajarannya yang memenuhi kriteria valid, praktis, efektif, dan sesuai dengan karakteristik kurikulum 2006. Pencapaian tujuan tersebut akan dilakukan dengan melakukan penelitian pengembangan tipe prototypical studies, dengan prosedur: (1) front-ended analysis (analisis hulu-hilir), (2) prototyping phase (pengembangan prototife), dan (3) assessment phase (fase penilaian). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: phenomena didaktik yang dihadapi oleh guru dalam membelajarkan IPS kelas I dan II adalah terkait dengan: keterbatasan sarana dan media pembelajaran, sulitnya mengakses sumber belajar, guru sulit membelajarkan materi dalam bentuk bercerita, dan model pembelajaran guru cenderung bersifat searah dan kurang kondusif. Model pendidikan IPS berbasis multikultur dalam penelitian ini ternyata memacu siswa untuk lebih giat dalam mempelajari hal-hal yang bersifat spiritual, dan setelah dilakukan eksperimentasi terbatas, ternyata model pembelajaran IPS berpendekatan multikultur dapat meningkatkan hasil belajar IPS secara signifikan, baik pada siswa dengan sikap spiritual tinggi maupun rendah.
REALISASI ISI KEPUTUSAN PESAMUAN AGUNG III MUDP BALI NO. 01/KEP/PSM-3 MDP BALI/X/2010 TERKAIT DENGAN ANAK PEREMPUAN TERMASUK BERHAK MEWARIS (STUDI KASUS DI KABUPATEN BULELENG) Ketut Sudiatmaka
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2016)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish-undiksha.v5i1.8286

Abstract

Abstrak Latar belakang penelitian ini adalah kajian terhadap status hukum perempuan Bali lemah dari segi pewarisan, karena menurut Hukum Adat Bali yang berhak mewaris hanyalah keturunan pria dan pihak keluarga pria dan anak angkat lelaki.. Wanita di dalam Hukum Adat Masyarakat Bali masih mengalami diskriminasi dari segi ketentuan hukum. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk mengetahui bentuk pengambilan kebijakan dalam proses pengambilan keputusan adat perihal waris di kabupaten Buleleng; (2) untuk mengetahui realisasi isi keputusan MUDP Provinsi Bali No.01/Kep/PsM-3/MDP BALI/X/2010, 15 Oktober 2010 tentang perempuan Bali menerima 1/2 dari hak waris purusa setelah dipotong 30% untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. (3) Untuk mengetahui pandangan dan keberterimaan perempuan di Kabupaten Buleleng terhadap implementasipsamuan agung III MUDP Bali; (4) untuk mengetahui pengaruh dari penetapan SK MUDP Provinsi Bali No.01/Kep/PsM-3/MDP BALI/X/2010, dan daya ikat bagi masyarakat adat di kabupaten Buleleng. Penelitian ini akan dilakukan selama 2 tahun, yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Luaran penelitian dijabarkan sebagai berikut: (1) luaran tahun I: perancangan dan pengembangan kebijakan tentang ketentuan adat yang lebih menjamin hak-hak perempuan secara hukum, dan Buku Ajar. (2) luaran tahun II: artikel ilmiah di jurnal nasional terakreditasi/internasional seperti jurnal Hukum Pandecta, dan rekomendasi yang berkaitan dengan rujukan draft naskah akademik yang dirancang oleh peneliti untuk diusulkan ke instansi terkait sebagai rujukan dalam penetapan hukum. Hasil penelitian Bentuk pengambilan keputusan di wilayah adat sudah menyesuaikan dengan uger-uger adat yang berlaku di masing-masing daerah di Kabupaten Buleleng tempat penelitian dilaksanakan. Untuk dapat dilaksanakan isi Pesamuan Agung III itu, dirasakan sangat perlu adanya perarem-perarem di masing-masing desa adat guna adanya pengenjuh awig yaitu penambahan atau perubahan awig-awig yang telah dimiliki dan berlaku. Dalam aplikasi putusan Pesamuan Agung III MUDP Bali, mendapat respon negarif dari anak laki-laki yang kurang memahami asas komunalitas di antara anak laki-laki maupun perempuan, tetapi jika dilihat pemberi waris dalam bentuk paweweh tampaknya anak laki-laki pun tidak keberatan. Tanggapan positif masyarakat Buleleng menghormati hak perempuan Bali dalam bidang kehidupan sosial dan ekonomi dengan kebijaksanaan memberikan kesempatan sebagai pewaris di dalam keluarga. Kata Kunci: Decision Tree, Diskriminasi Perlakuan, Hukum Adat, Kebijakan, Keputusan, Kontradiktif , Mewaris, Perempuan Bali. Abstract The background of this research is the study of the legal status of women Bali weak in terms of inheritance, because according to the Customary Law Bali rightful heir only male offspring and the families of men and male foster child. Women in the Indigenous people of Bali are still suffering discrimination in terms of provision law. In general, this study aims to (1) to determine the form of policy making in the traditional decision-making process regarding inheritance in Buleleng district; (2) to determine the actual contents of Bali Province MUDP decision No.01/Kep/PSM-3/ MDP BALI/X/2010, October 15, 2010 on Bali receives 1/2 of the women's inheritance rights purusa after the deduction of 30% for inheritance and conservation purposes. (3) To know the views and acceptance of women in Buleleng against the great implementasion pesamuan III MUDP Bali; (4) to determine the effect of fixing SK MUDP Bali Province No.01/ Kep/PSM-3/MDP BALI/X/2010, and the holding capacity for indigenous peoples in Buleleng regency. This study will be conducted over two years, ie from 2015 to 2016. The output of the study described as follows: (1) the outcome of the first: the design and development of a policy on customary provisions that guarantee the rights of women in law, and Textbook , (2) the outcome of II: scientific articles in journals accredited national / international as Pandects law journal, and recommendations with regard to the referral draft academic paper designed by the researchers to be proposed to the relevant institutions as a reference in determining the law. The form of the decision-making research results in the area of indigenous adjust with uger-uger custom prevailing in each region in Buleleng where research is conducted. To be able to browse the congregation carried Agung III, perceived necessary for perarem-perarem in each indigenous village to the pengenjuh awig that additions or changes awig awig which has been owned and is valid. In applications congregation Court ruling III MUDP Bali, getting a response negarif of boys who do not understand the principle of commonality among boys and girls, but when seen in the form of inheritance giver paweweh boy apparently did not mind. Positive response community Bali Buleleng respect women's rights in the areas of social and economic life with the wisdom of giving a chance as heir in the family. Keywords: Decision Tree, Discrimination treatment, Customary Law, Policy, Decisions, Contradictory, heir, Women Bali.
LEGAL PROTECTION AND THE EMPOWERMENT OF THE DISABLED COMMUNITY IN BULELENG REGENCY Ketut Sudiatmaka; Ratna Artha Windari; Made Sugi Hartono; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Ganesha Law Review Vol 2 No 1 (2020): May
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/glr.v2i1.112

Abstract

This study aims to find out about the protection and empowerment of people with disabilities in Buleleng Regency. In Buleleng regency, either government or private buldings including their public places are not built with fully provided accessibility for persons with disabilities. Furthermore, the persons with disabilities still having trouble to obtain their rights due to social and cultural factors, economic factors, weak policies and law enforcement in favor of disabled and also there is no legal umbrella that clearly regulates the protection and empowerment of persons with disabilities. As for this research is the normative legal study with using qualitatively analysis techniques. The fulfillment of social and economic rights is realized by the government of Buleleng Regency in the form of Social Assistance for Persons with Disabilities with giving an amount of money each month. The persons with disabilities are also trained to be given jobs according to their abilities. There are also Regional Regulations on the protection and fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities which is soon be enacted that is include rights and legal protections for persons with disabilities, such as : the right to fullfill equality before the law until intellectual rights are protected.
IMPLEMENTASI UU NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERKAIT PEREDARAN CD MUSIK BAJAKAN DI WILAYAH KABUPATEN BULELENG Gede Agus Wahyu Dana; Dewa Gede Sudika Mangku; Ketut Sudiatmaka
Ganesha Law Review Vol 2 No 2 (2020): November
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/glr.v2i2.203

Abstract

This study aims to find out how the implementation of Law number 28 of 2014 concerning copyright related to the still circulation of pirated music CD (compact disk) in the district of Buleleng and to find out the efforts made by the local government especiallythe police with the discovery of pirated music CD. This research is an empirical research that is descriptive in nature. Data collection using library research, observation, and interviews. Samples were taken from pirated CD sellers and pirated CD consumers and the police using proposive sampling techniques. Data analysis was performed with a qualitative descriptive analysis and presented in a descriptive analysis. Research results show that where Law number 28 of 2014 concerning copyright has not been implemented properly in society, the lack of complaints from creators and the public and the legal culture of society is still relatively weak. The efforts made by the local government are only preventive and repressive (investigative) action if there is chaos in the community.
PERJANJIAN SEWA-MENYEWA RUMAH KOS (INDEKOS) BAGI PARA PIHAK TERKAIT PERJANJIAN LISAN DI KOTA SINGARAJA Dewa Ayu Putu Utari Praba; Ni Ketut Sari Adnyani; Ketut Sudiatmaka
Ganesha Law Review Vol 2 No 2 (2020): November
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/glr.v2i2.205

Abstract

This study aims to (1) find out the mechanism of boarding house rental agreement for the parties related to verbal agreements. (2) find out the implementation of a boarding house rental agreement for the parties related to verbal agreements in Singaraja City. (3) the legal consequences of the boarding house rental agreement for the parties related to the verbal agreements if one of the parties do a default. This research is a kind of empirical juridical research, with descriptive qualitative research, the research subjects are Owners and Tenants of Wijaya Kusuma Boarding House, Wahyu Murti, Baktiseraga, and Putri Lingga. Data collection, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that; The mechanism of boarding house rental agreement for parties related to verbal agreements, namely inform the tenants to give the identity, payment of rent, information of the night- visit provisions, and agreement reached in the specified agreement in accordance with 1320 KUH Perdata; The implementation of the verbal agreement of boarding house rental in Singaraja City by means of the tenant have to come to the boarding house to meet the owner directly.
ANALISIS YURIDIS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 264K/PDT.SUS-HKI/2015) TERHADAP PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK AKIBAT MEREK TIDAK DIPERGUNAKAN DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN Ketut Pastika Jaya; Ketut Sudiatmaka; Ni Ketut Sari Adnyani
Ganesha Law Review Vol 2 No 2 (2020): November
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/glr.v2i2.208

Abstract

This study was conducted in order to know and understand about the cancellation of the brands carried in trading activities in accordance with Act No. 20 of 2016 on the brand and geographical indications. This study is the method of normative research using qualitative descriptive type of approach, the conceptual approach and the approach of the legislation. And then analyzed using the primary legal materials, secondary and tertiary to obtain relevant conclusions to the problems faced. The results showed that the appeal filed by INTER IKEA Systems BV was rejected on the grounds of Law No. 15 of 2001 on the brand, the brand set to be deleted from the list of generic brand if not used for 3 (three) years in a row.
IMPLEMENTASI UPAYA DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI KABUPATEN BULELENG Kadek Devi Selvian; Ni Putu Rai Yuliartini; Ketut Sudiatmaka
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 1 (2018): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v1i1.28654

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, pelaksanaan upaya diversi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di kabupaten Buleleng dan faktor penghambat dan pendukung penerapan upaya diversi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskripif kualitatif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Polres Buleleng. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya diversi dapat berhasil dilakukan dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di kabupaten buleleng bila adanya musyawarah dan komunikasi yang baik atara kedua belah pihak dan akan berhasil bila ada kesepakatan antara dua belah pihak, dan diversi tidak berhasil dilakukan bila pihak korban merasa masih dirugikan terhadap perbuatan yang dilakukan pelaku, dan dari pihak pelaku tidak mau bertanggung jawab. Adapun faktor penghambat upaya diversi di kabupaten Buleleng dikarenakan keterbatasan bentuk dari tindak lanjut penetapan diversi yang diterapkan oleh Kepolisian Resort Buleleng, tindak lanjut yang dilakukan hanya dalam bentuk pengembalian kepada orang tua. Berdasarkan hal tersebut harus adanya faktor pendukung agar pelaksanaan diversi bisa berjalan secara optimal, dengan adanya tindakan lanjutan seperti menyerahkan anak kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja agar anak dapat hidup dengan mandiri tanpa merugikan orang lain.
Co-Authors Adnyani, Ni Sari Agus Sujana, Komang Agus Wibawa, Komang Pendi Aldi Putra, Gede Wahyu Apsari Hadi, I Gusti Ayu Apsari Hadi, I Gusti Ayu Ardhya, Si Ngurah Arthadana, Made Wahyu Asrini, Ni Kadek Putus Ayu Apsari Hadi, I Gusti Bayu Wirayuda, Ketut Dedy Satrawan, Made Deni Kristina, Luh Deni Rosadi Desak Laksmi Brata Devi Selvian, Kadek Dewa Agung Budi Rama Laksana Dewa Ayu Putu Utari Praba Dewa Bagus Sanjaya Dewa Gede Sudika Mangku Dewi Fortuna Aldriyanti Dimas Putu Passadena Vialli Dwi Apriliani Dwipa Yoga Nata, Ida Bagus Ari Efrilius Kantriburi Eswa Pramita, Komang Fadillah, Nazarina G. Aditya Nugraha Putra Gede Adi Puspa Ariawan Gede Agus Wahyu Dana Gede Sastrawan Gede Surya Saputra Gede Wahyu Aldi Putra Gusti Ayu Putu Nia Priyantini Gusti Ayu Sri Martini . Hadi, I Gusti Ayu Apsari Handini, Selli Herry Purnomo, I Made Dwi I Dewa Ketut Indra Mahendra I G A Lokita Purnamika Utami I Gst A.A Sintiana Dewi I Gst Made Oka Sedana Yasa I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Pramita Agastyari I Gusti Ayu Priyanthi Pratiwi Ayu Priyanthi Pratiwi I Gusti Ayu Widiadnyani I Gusti Ketut Arya Sunu I Gusti Ketut Riski Suputra I Gusti Ngurah Bagus Adhiguna I Kadek Krisna Pradipta I Kadek Lelo Adnyana I Kadek Maheni I Kadek Partayasa I Kadek Sukadana Putra I Kadek Yuda Arta Negara I Komang Kawi Arta I Made Angga Sumara Wijaya I Made Dwi Herry Purnomo I Nengah Suastika I Nyoman Natajaya I Nyoman Renaldi Mahardika I Nyoman Widi Gita Kesawa I Putu Agus Yudha Artama I Putu Prana Suta Arsadi I Putu Wiadnyana Putra I Wayan Landrawan I.G.A.Meta Sukma Devi Ida Ayu Gede Mirah Saskarayani Ida Ayu Kade Novi Handayani Ida Bagus Ari Dwipa Yoga Nata Ida Bagus Resta Parasara Jaya Adhi Satria, Kadek Jayanti Ningrat, Kadek Ayuni Jendra, Wayan Jima, Selviana Kadek Ayuni Jayanti Ningrat Kadek Briyan Sky Pinandita Kadek Devi Selvian Kadek Dwiky Nugraha Yoga Trisna Kadek Jaya Adhi Satria Kadek Setiawan Kadek Tia Yuliastari Kesawa, I Nyoman Widi Gita Ketut Andita Pratidina Lestari Ketut Bayu Wirayuda Ketut Lia Padma Dewi Ketut Pastika Jaya Ketut Sari Adnyani Ketut Sinta Suryaningsih Komang Agus Sujana Komang Dewi Suryaningrat Komang Eswa Pramita Komang Febrinayanti Dantes Komang Febrinayanti Dantes Komang Okta Ritama Komang Pendi Agus Wibawa Komang Srishti Pranisa Komang Tria Anggreni Krisna Pradipta, I Kadek Laksmi Brata, Desak Lelo Adnyana, I Kadek Luh Ayu Sri Wahyuni Luh Deni Kristina M. Alvi Azhari Made Dedy Satrawan Made Sugi Hartono Made Wahyu Arthadana Made Wijaya Kusuma Mahendra, I Dewa Ketut Indra Moh. Firman Amrulloh Muhamad Jodi Setianto Nazarina Fadillah Ni Kadek Suci Pratiwi Ni Ketut Sari Adnyani Ni Made Wahyu d . Ni Pt Linda Muliawati . Ni Putu Monika Ventari Kusumawati Ni Putu Rai Yuliartini Ni Sari Adnyani Ni Wayan Sri Eka Lestari Nurul Fazriyah Oka Sedana Yasa, I Gst Made Parwati, Ni Putu Ega Pastika Jaya, Ketut Perjaka Purba Perwira Negara, Putu Bhaskara Prana Suta Arsadi, I Putu Pratiwi, I Gusti Ayu Priyanthi Pratiwi Ayu Priyanthi Purba, Perjaka Puspa Ariawan, Gede Adi Putra, G. Aditya Nugraha Putu Bhaskara Perwira Negara Putu Dipa Satria Dana Putu Utari Praba, Dewa Ayu Rama Laksana, Dewa Agung Budi Ratna Artha Windari Renaldi Mahardika, I Nyoman Resta Parasara, Ida Bagus Ritama, Komang Okta Sari Adnyani, Ni Ketut Ni Sastrawan, Gede Satria Dana, Putu Dipa Selli Handini Selviana Jima Sintiana Dewi, I Gst A.A Sky Pinandita, Kadek Briyan Srishti Pranisa, Komang Suci Pratiwi, Ni Kadek Sukma Devi, I.G.A.Meta Tia Yuliastari, Kadek Tria Anggreni, Komang Ventari Kusumawati, Ni Putu Monika Wahyu Aolia Wahyu Dana, Gede Agus Wayan Jendra Wiadnyana Putra, I Putu