Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Masyarakat Sebagai Hak Asasi Manusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.3/PUU-XXII/2024 Taniya Dinda Agnesya Hutasoit; Hieronymus Soerjatisnata; Agus Triono; Muhtadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1548

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 menegaskan kembali bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak konstitusional yang wajib dipenuhi oleh negara secara adil dan tanpa diskriminasi. Namun, pelaksanaan hak tersebut masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam aspek akses, kualitas, dan keadilan pendanaan pendidikan di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak putusan tersebut terhadap kebijakan pendidikan nasional, mengevaluasi implementasinya di daerah, serta mengkaji strategi pemenuhan hak atas pendidikan yang berkeadilan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan dukungan pendekatan konseptual, serta analisis data sekunder melalui teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah membuka ruang bagi reformasi kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berbasis HAM, terutama dalam hal penghapusan hambatan struktural, penguatan alokasi anggaran, serta peningkatan sinergi pusat-daerah. Implikasi dari temuan ini menuntut negara untuk merumuskan strategi integratif yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen keadilan sosial, dengan memperkuat partisipasi masyarakat dan memastikan efektivitas desentralisasi pendidikan
The Unconstitutionality of the Offence of Insulting the Government in the 2023 Criminal Code: A Critical Review of Freedom of Expression Yanis, Tryan Zaki Aulia; Muhtadi; Ahmad Saleh; M. Yanis, Adam
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 1 (2025): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v5i1.24739

Abstract

The reintroduction of provisions on insulting the government in Articles 240 and 241 of Law No. 1 of 2023 has raised significant constitutional concerns, particularly given that similar provisions were previously annulled by the Constitutional Court in Decisions No. 013-022/PUU-IV/2006 and No. 6/PUU-V/2007. This study aims to analyze the rationale behind the reinstatement of these provisions and assess their constitutionality in light of the 1945 Constitution, especially regarding the right to freedom of expression. This study examines primary legal materials and relevant jurisprudence by employing a normative legal research method with conceptual, statutory, and case approaches. The findings show that the government justifies the provisions as social control tools based on insult as mala in se. However, their vague and subjective wording presents substantial risks of arbitrary interpretation, threatening democratic safeguards on criticism and free speech. The research concludes that despite procedural modifications, such as converting the offense into a complaint-based one, the substance of Articles 240 and 241 still contradicts constitutional guarantees and reflects a regression in legal protection for freedom of expression. This study highlights the urgency for more constitutionally aligned legislation and the role of the Constitutional Court as a guardian of democratic rights
A Decision Support Model for Scholarship Recipient Selection Based on Tsukamoto Fuzzy Logic Muhtadi; Aksa, Muhammad; Naoval, Ahmad; Adiba, Fhatiah; Nasurllah, Asmaul Husna
Media of Computer Science Vol. 2 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Digital Innovation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69616/mcs.v2i1.225

Abstract

This study proposes a decision support model for scholarship recipient selection based on the Tsukamoto fuzzy logic method to overcome the inefficiencies and subjectivity inherent in manual selection processes. The model incorporates three key criteria: Grade Point Average (GPA), parents’ income, and number of dependents. Experiments were conducted using a dataset of 25 students obtained from a public Kaggle repository. The model employs fuzzification, rule formulation, and defuzzification to compute a final decision score for each applicant. The experimental results demonstrate that the proposed model achieves an accuracy rate of 92%, indicating its effectiveness in supporting objective and efficient scholarship selection decisions.
Implementasi Penggunaan Lindung Nilai (Hedging) Syariah untuk Menghadapi Ketidakpastian di Indonesia Muhtadi; Ahmad Rodoni; Erika Amelia
Jurnal Niara Vol. 16 No. 1 (2023): Mei
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v16i1.13932

Abstract

Artikel ini membahas produk lindung nilai (hedging) perbankan syariah mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia (BI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui aturan dan/atau regulasi dalam pelaksanaannya di Indonesia. Namun, pemilihan produk lindung nilai (hedging) sebagai salah satu alternatif pilihan produk derivatif yang ditawarkan oleh perbankan syariah dinilai masih sangat rendah. Penyebab rendahnya penggunaan produk lindung nilai (hedging) perbankan syariah dikarenakan minimnya eksposur yang diberikan kepada produk lindung nilai (hedging) syariah. Dengan memperhatikan beberapa fatwa terkait yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang Lindung Nilai Syariah, penulis melakukan studi literatur dan analisa kualitatif deskriptif atas produk pada tiap-tiap bank di Indonesia yang memasarkan produk lindung nilai syariah. Hal ini sangat krusial dalam melayani kebutuhan publik terhadap produk-produk perbankan syariah. Keterbukaan informasi menjadi faktor penting dalam pemasaran berbagai produk dan layanan ekonomi perbankan syariah, kurangnya keterbukaan informasi mengakibatkan antusiasme konsumen perbankan syariah masih belum terlalu tinggi. Padahal, dengan manfaat yang ditawarkan tentu lindung nilai dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggan perbankan syariah
Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Surrogate Mother: Perbandingan Hukum Indonesia Dan India Amanda, Nuresa Divani; Muhtadi; Nunung Rodliyah; Ade Arif Firmansyah; Sunaryo; Agus Triono
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 8 No 01 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi medis memungkinkan pasangan dengan indikasi medis infertilitas untuk memiliki anak melalui penyewaan rahim wanita lain (surrogate mother). Akan tetapi, prosedur tersebut menimbulkan berbagai problematika seperti eksploitasi wanita dan anak, ketidakpastian hukum, pertentangan norma, hingga pengabaian hak-hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan perbedaan regulasi terkait surrogate mother di Indonesia dan India juga untuk mengatahui bagaimana kedudukan hukum dan hak waris anak yang dilahirkan melalui proses surogasi. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yang  menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan komparatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hukum Indonesia, anak hasil surogasi memiliki hubungan hukum sebagai anak kandung surrogate mother,dan memiliki hak waris terhadapnya. Sebaliknya, menurut hukum India anak tersebut menjadi anak kandung dari intending couple, serta hak keperdataan lainnya seperti waris, nafkah, serta kewarganegaraan. Tidak adanya regulasi khusus terkait surrogate mother di Indonesia menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap status anak dan merugikan hak keperdataan mereka. Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan untuk menyusun regulasi terkait perlindungan hukum anak dari surrogate mother,serta edukasi bagi masyarakat terkait implikasi hukum anak dari surogasi.
Kewirausahaan Sosial pada Sentra Budidaya dan Pengolahan Perikanan Air Tawar Si Pujuk Farm untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Yudi Ariski; Muhtadi; Tantan Hermansah; WG Pramita Ratnasari
Journal of Social Development Studies Vol 4 No 1 (2023)
Publisher : Department of Social Development and Welfare, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jsds.6767

Abstract

Kesulitan dalam mendapatkan hasil yang maksimal seringkali menjadi permasalahan yang dialami para pembudidaya dalam membudidayakan ikan air tawar. Bertolak dari masalah tersebut, Si Pujuk Farm hadir membawa misi untuk menyejahterakan masyarakat terutama pembudidaya perikanan air tawar berbasis kewirausahaan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pemenuhan keriteria kewirausahan sosial, proses dan hasil pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Si Pujuk Farm. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara, observasi, dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Si Pujuk Farm telah memenuhi kelima syarat kewirausahaan sosial. Pada aktivitas pemberdayaan, Si Pujuk Farm melakukannya dengan tiga tahapan, yaitu penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan. Tahapan tersebut telah memberikan dampak signifikan kepada penerima manfaat pada bina manusia, usaha, lingkungan dan kelembagaan. Adapun rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya dukungan pemerintah dan masyarakat untuk keberlanjutan pemberdayaan masyarakat tersebut melalui Si Pujuk Farm.
Intellectual Encounter Between Betawi and Banten Scholars: A Historical Perspective Murodi; Muhtadi
International Journal of Science and Society Vol 6 No 1 (2024): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v6i1.1045

Abstract

This study delves into the intricate connections between the ulama (scholars) of Betawi and Banten, primarily focusing on the dynamics of their relationships as teachers and students or amongst peers who shared the same mentors, particularly during their educational pursuits with the Sheikhs in Makkah. These relationships played a pivotal role in shaping the religious and intellectual landscape of the regions. The research adopts a qualitative approach, emphasizing the depth and complexity of these interpersonal and intellectual connections. Data collection was conducted through a combination of in-depth interviews and thorough documentation studies. Interviews were targeted at experts, historians, and local community leaders with deep insights into the lives and contributions of these scholars. Documentation studies involved an extensive review of historical records, writings of the ulama, and other relevant literature that shed light on the educational and spiritual journeys of these scholars. The findings of this research reveal a rich tapestry of interactions and exchanges among the ulama of Betawi and Banten. It was observed that they shared a close-knit relationship, often forming bonds that transcended the typical teacher-student dynamic, fostering a community of learning and spiritual development. This study underscores the significant role played by these scholars in establishing and advancing Islamic boarding schools and other educational institutions. These establishments not only served as centers for religious and academic learning but also acted as platforms for intellectual encounters and discussions. These interactions and institutions were instrumental in the dissemination of knowledge and the nurturing of future generations of scholars, thereby contributing significantly to the religious and educational landscape in Indonesia. This research provides a nuanced understanding of the socio-religious fabric of Betawi and Banten, highlighting the profound impact of these scholars in shaping the Islamic discourse and education in these regions.
FORMS AND STAGES OF COMMUNITY PARTICIPATION IN THE JOINT BUSINESS GROUP (KUBE) ALKESA LESTARI CIPEDAK JAGAKARSA SOUTH JAKARTA: BENTUK DAN TANGGA PARTISIPASI MASYARAKAT PADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) ALKESA LESTARI CIPEDAK JAGAKARSA JAKARTA SELATAN Lifya Afrianti Hanum; Muhtadi
Progress In Social Development Vol. 5 No. 1 (2024): January 2024
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/psd.v5i1.79

Abstract

Penelitian mengenai partisipasi masyarakat pada Program KUBE di Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Alkesa Lestari Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan ini membahas tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam program KUBE yang merupakan salah satu program kerja Kementerian Sosial, juga membahas tentang bentuk dan tangga partisipasi masyarakat dalam menjalankan program usaha di KUBE Alkesa Lestari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang digambarkan dengan kata-kata tertulis dan angka. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang dipakai menjelaskan tentang bentuk dan tangga partisipasi masyarakat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dari tahap perencanaan anggota belum terlibat. Tahap pelaksanaan masyarakat sudah berkontribusi dengan baik dalam menjalankan program KUBE. Tahap pelembagaan partisipasi anggota sudah terlibat dengan baik. Tahap monitoring dan evaluasi anggota KUBE Alkesa Lestari masih belum dilibatkan namun dapat terlibat dengan memberikan penilaian dan saran terhadap program KUBE.
BUMDes Berbadan Hukum dan Kemandirian Ekonomi Desa: Analisis Yuridis atas Tantangan dan Peluang Implementasi Regulasi Kasmawati; Siswanto, Heni; Muhtadi; Putri, Ria Wierma; Silviana, Ria
Riau Law Journal Vol. 9 No. 2 (2025): Riau Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/qb6e9431

Abstract

This study aims to analyze the role of village-owned enterprises (BUMDes) with legal entity status in driving village economic independence and supporting sustainable national development. The research focuses on identifying challenges faced by BUMDes, including regulatory complexity, administrative constraints, limited legal literacy, and weak governance practices, while exploring opportunities arising from their formal legal recognition. Using a qualitative normative approach, the analysis highlights how legal entity status strengthens institutional legitimacy, facilitates access to financing, encourages business partnerships, and promotes diversification of economic activities at the village level. Findings show that despite significant opportunities, implementation remains suboptimal due to structural, managerial, and technological barriers. The study emphasizes the need for capacity-building programs, harmonization of regulations, and stronger collaboration between government, academia, and local institutions to improve governance quality and maximize BUMDes’ potential. Strengthening BUMDes as legal entities can enhance community participation, create sustainable economic growth, and position villages as strategic actors within the broader national economy.
THE ROLE OF AN ADVOCATE IN PROTECTING THE LEGAL INTERESTS OF A CLIENT Ronaldo; Ahmad Irzal Fardiansyah; Muhtadi
Progressive Law Review Vol. 7 No. 2 (2025): NOVEMBER 2025
Publisher : Faculty of Law-Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/prolev.v7i2.284

Abstract

The legal profession of advocates holds an important role within Indonesia’s legal system. As legal enforcers tasked with providing legal assistance and protecting the legal interests of their clients, advocates serve not only as defenders in judicial proceedings but also as guardians of balance in law enforcement and protectors of human rights. This study aims to analyze the role of advocates in law enforcement, particularly in safeguarding clients’ legal interests based on Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. The research employs a normative legal method with an analytical and statute approach through literature studies of legislation, books, and relevant journals. The results indicate that advocates play a strategic role in ensuring justice, legal certainty, and the protection of clients’ rights at every stage of the legal process—criminal, civil, and administrative. Advocates are also obliged to provide free legal aid to underprivileged communities. In carrying out their profession, advocates are required to uphold the code of ethics, integrity, and independence in order to maintain the dignity of the profession and uphold the rule of law. Thus, advocates serve as a key pillar in realizing a fair, transparent, and socially just judicial system for all citizens.