Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
9.115
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Jurnal El-Riyasah : Jurnal Kepemimpinan dan Administrasi Professional : Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik JURNAL KOLABORASI Journal of Governance and Public Policy Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) JCES (Journal of Character Education Society) Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JPPM: Journal of Public Policy and Management BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Prosiding Seminar Nasional Sisfotek (Sistem Informasi dan Teknologi Informasi) Journal of Management, Accounting, General Finance and International Economic Issues (MARGINAL) Jurnal Peradaban Masyarakat (JPM) Jurnal Ekonomi Kreatif dan Manajemen Bisnis Digital (JEKOMBITAL) Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)
Abdul Mahsyar
Universitas Muhammadiyah Makassar
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 73 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 73 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
KAPABILITAS APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH DI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR Bakri Bakri; Abdul Mahsyar; Ihyani Malik
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 1, No 2 (2019): JPPM: Journal of Public Policy and Management
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v1i2.3581

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diInspektorat Daerah Kabupaten Takalar, dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif bertipe deskriptif. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya peran dan layanan pengawasan intern, pengelolaan sumber daya manusia yang belum optimal dan maksimal, praktik kurang profesional, manajemen dan akuntabilitas kinerja masih tergolong rendah, serta hubungan dan budaya organisasi masih perlu ditingkatkan.
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ORGANISASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN PETANI MISKIN Kahar Saleh; Abdul Mahsyar; Anwar Parawangi; Fatmawati Fatmawati
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 3, No 2 (2021): IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v3i2.5800

Abstract

This research is motivated by the development of Community Empowerment Institution resources which function as a forum for village communities to plan development and foster village communities. The research method aims to describe the development of local government capacity in empowering farming communities in Bulukumba Regency. In this case, this research uses descriptive type to describe the observed behavior. The research focus is based on the grinddle theory which looks at resources, organizational strengthening, and institutional reform. Data collection includes in-depth interviews, observations and documentation. In his research for about 3 months, the data analysis technique in this study was carried out qualitatively. The results of the study indicate that in carrying out its functions, institutional management is not optimal in developing community empowerment of farmers. Flexible and adaptive institutional development in order to optimize the achievement of national development in a synergistic manner between the central government, regional governments, and institutions. and the factors that hinder Community Empowerment Institutions in carrying out their functions are due to the absence of innovation in management so that there are limited collaboration networks or partnerships with other institutions.
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN GOWA 2020 Aan Anugrah; Abdul Mahsyar; Burhanuddin Burhanuddin
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 3, No 1 (2021): PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v3i1.5391

Abstract

This research was conducted to analyze the openness of public information in the management of village funds in Gowa Regency. This research is a research with a qualitative approach. The villages that were the object of the research were Panaikang Village, Maccinibaji Village, North Bontobiraeng Village and Biringala Village. A total of seven principles of public information disclosure were used as research instruments. The informants in this study were the officials of the village head and the village secretary. The data collection technique is done by interview, observation and documentation. The data analysis technique was done by reducing the data, presenting the data and drawing conclusions. The data validity test in qualitative research includes test, credibility, transferability, dependability, and confirmability. The results showed that of the total 7 principles of public information disclosure, only 6 had been implemented properly and 1 principle still needed improvement and improvement in implementing it, as for the constraining factors, namely the quality of human resources that was less effective as an internal factor and information facilities and infrastructure that had not been implemented properly. online system as an external constraint.
RESPONSIVITAS PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT DI PUSKESMAS SARJO KABUPATEN PASANGKAYU Hasriadi Hasriadi; Abdul Mahsyar; Andriana Andriana
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 3, No 2 (2021): IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v3i2.6580

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui aspek responsivitas dan aspek keinginan masyarakat terhadap resposivitas pasien dalam pelayanan unit gawat darurat di puskesmas sarjo kabupaten Pasang Kayu. Jenis penelitian adalah pendekatan kualitatif yang dimana berarti penelitian ini menggambarkan realita yang terjadi secara rinci dan tuntas. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 8 orang.. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, media review dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pengabsahan data yang digunakan adalah perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan peneliti, triagulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responsivitas pelayanan unit gawat darurat di Puskesmas Sarjo Kabupaten Pasangkayu cukup baik melalui pendekatan indikator, yaitu: 1). Kemampuan merespon, 2). Kecepatan melayani, dan 3). Ketepatan melayani. Hal ini dapat dilihat dari pelayanan unit gawat darurat di Puskesmas Sarjo dengan pegawai yang kompeten yang berpegang pada SOP yang telah ditetapkan Kepala Dinas Kesehatan Pasangkayu. Adapun faktor pendukungnya adalah komunikasi yang berjalan baik. Sementara faktor penghambatnya adalah tenaga perawat yang masih kurang, sarana dan prasarana
IMPLEMENTASI PROGRAM USAHA RAKYAT DALAM PENGEMBANGAN PERAJIN PERAHU PINISI DI KECAMATAN BONTOBAHARI KABUPATEN BULUKUMBA Ahmad Taufik; Jaelan Usman; Abdul Mahsyar
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 2, No 1 (2020): JPPM: Journal of Public Policy and Management
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v2i1.3597

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pencapaian tujuan program peningkatan kapasitas dan kemampuan dasar masyarakat dan mengetahui strategi pelaksanaan peningkatan kapasitas dan kapabilitas para perajin perahu Pinisi melalui jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas dan kemampuan dasar masyarakat dalam pengembangan pengetahuan, pelatihan, dan pengembangan kelembagaan sudah terlaksana, namun belum optimal. Pembinaan pengembangan perajin perahu dikontrol dan dikendalikan berdasarkan kebijakan pemerintah daerah. Namun, usaha pembinaan ini tidak banyak berpengaruh pada efektivitas usaha indstri kecil, utamanya jika dilihat dari kemampuan produksi dan kemampuan pengembangan bidang permodalan. Pelaksanaan pembinaan kapasitas dan kapabilitas usaha industri pembuatan perahu Pinisi di Tanah Beru dinilai kurang memadai, perhatian pemerintah dalam mengakomodasi distribusi produksi, pemasaran, dan modal tidak banyak menyentuh harapan pelaku industri kecil.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEHATAN MASYARAKAT DALAM UPAYA MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI (STUDI KASUS DI KABUPATEN BULUKUMBA DAN TAKALAR) Andriani AS; Abdul Mahsyar; Ihyani Malik
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 1, No 1 (2019): JPPM: Journal of Public Policy and Management
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v1i1.2579

Abstract

Kebijakan kesehatan masyarakat dalam menekan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Takalar telah dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengoorganisasian, interpretasi, dan penerapan kebijakan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus, dibantu instrumen observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data melalui reduksi danpenyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Takalar melibatkan unsur dukun beranak dalam proses penanganan ibu melahirkan dengan memberikan batasan wewenang sesuai aturan, sedangkan Pemerintah Kabupaten Bulukumba melibatkan SKPD terkait yang mengkoordinir kepala desa atau lurah bersama bidan dalam penanganan ibu melahirkan di fasilitas kesehatan dan membatasi kewenangan dukun beranak melalui larangan berupa sanksi. Pemerintah Kabupaten Takalar juga memberikan pembinaan bagi para dukun beranak berupa pelatihan tentang kesehatan ibu dan bayi serta membuat nota kesepakatan bersama, sedangkan Pemerintah Kabupaten Bulukumba tidak melakukan hal serupa itu, sehingga masih banyak masyarakat di Kabupaten Bulukumba yang mempercayakan proses melahirkan pada dukun beranak yang didasari aspek pemahaman budaya lokal yang sulit ditinggalkan. 
KOORDINASI DINAS PERHUBUNGAN DENGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENANGGULANGAN KEMACETAN LALU LINTAS DI KOTA MAKASSAR Sitti Sahara Syamel; Abdul Mahsyar; Jaelan Usman
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 2, No 1 (2020): JPPM: Journal of Public Policy and Management
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v2i1.3604

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui peran pemerintah Kota Makassar dalam penanggulangan kemacetan lalu lintas yang disebabkan maraknya pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan yang menggunakan bahu jalan hingga ke badan jalan. Dan juga untuk mengetahui kordinasi yang digunakan dalam penanggulangan kemacetan lalu lintas. Serta mengetahui bagaimana penerapan kebijakan pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima yang menyebabkan kemacetan lalu lintas di Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan menggunakan metode deskriptif dan analisa data kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara informan yang ditentukan dalam penelitian ini adalah staf-staf Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja  (SATPOL PP) dan pedagang kaki lima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kordinasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanggulangan kemacetan lalu lintas di Kota Makassar sangat minim, karena Dinas Perhubungan dalam melakukan kordinasi hanya dalam rapat gabungan, rapat rutin dan dalam rapat forum lalu lintas sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya jarang melakukan komunikasi dengan Dinas Perhubungan selaku leading sektor. Satpol PP sudah mengetahui tugas-tugas kewajibannya dalam menegakkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pedagang kaki lima yang menyebabkan kemacetan lalu lintas di Kota Makassar.  
KOORDINASI ANTAR SKPD DALAM MENANGGULANGI PEDAGANG KAKI LIMA YANG MENGGANGGU LALU LINTAS DI KOTA MAKASSAR Auliya Citra R.; Abdul Mahsyar; Anwar Parawangi
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 2, No 1 (2020): JPPM: Journal of Public Policy and Management
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v2i1.3600

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi antar SKPD dalam menanggulangi pedagang kaki lima (PKL) yang mengganggu arus lalu lintas di Kota Makassar dengan jenis penelitian kualitatif bertipe deskriptif. Metode yang digunakan adalah pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarSKPD di Kota Makassar dalam menanggulangi PKL yang menganggu arus lalu lintas adalah dengan mengadakan pemantapan konfirmasi, pembentukan tim terpadu, sinergitas tiap instansi, rutin mengadakan sosialisasi diskusi umum, pengecekan petugas di lapangan, dan melakukan pembinaan secara intens. Proses penertiban dilakukan secara teknis melalui pemberian surat peringatan, pendekatan secara persuasif, dan langkah alternatif terakhir adalah dengan penertiban paksa.
PENGARUH PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN Enny Agustina; Abdul Mahsyar; Nuryanti Mustari
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 3, No 1 (2021): PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v3i1.5135

Abstract

AbstrakPendayagunaan aparatur pemerintah diarahkan untuk menciptakan aparatur yang lebih efisien, efektif, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian pada masyarakat, bangsa dan negara. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan masih sering terlihat adanya pegawai yang melaksanakan tugas kurang sesuai dengan standar kinerja yang diharapkan organisasi, baik terhadap penggunaan waktu kerja maupun terhadap prosedur-prosedur kerja yang ada, seperti datang terlambat dan pulang lebih cepat serta menyimpn dari prosedur-prosedur kerja yang ada. Data yang didapatkan di lapangan dianalisis secara deskriptif dan didukung oleh data kuantitatif, menggunakan nilai persentase dan analisis rata-rata. Hasil penelitian yaitu 1) Pengawasan preventif di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan indicator pada disiplin kerja oleh pegawai, berjalan baik, yaitu umumnya menggunakan jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Terdapat usaha-usaha yang cukup signifikan dari pegawai negeri untuk mentaati jam kerjanya; 2) Tindakan pengawasan represif, maka berbagai tindakan yang dilakukan untuk mendisiplinkan pegawai dalam mentaati prosedur dan mekanisme kerja adalah meminta pegawai yang bersangkutan untuk menghadap langsung ke atasan, dan memberikan teguran peringatan dan bilamana itu belum ditaati, maka dilimpahkan ke pejabat Pembina kepegawaian melalui identifikasi masalah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan evaluasi laporan disiplin pegawai.
Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik Abdul Mahsyar
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2011): (October 2011)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (504.943 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v1i2.22

Abstract

Public always demanded quality public services from the bureaucrats, even though these demands are not in line with expectations because the empirically public services that occurred during this still characterized by such things asconvoluted, slow, expensive, exhausting, uncertainty. Under such circumstances occur because people are still positioned as the party to “serve” is not being served. If considered public service issues in Indonesia, the main problems of public service today is associated with improved quality of service itself. According to Albrecht and Zemke (1990) the quality of public services is the result of interaction of various aspects, the system of care, human resources service provider, strategy, and customers. While Mohammad (2003) states that quality service is dependent on aspects such as how the pattern of its implementation, support human resources, and institutional management . New Perspectives for Public Service and Good Governance is considered most appropriate for the conditions present in addressing issues of public services in Indonesia, using a model like the model citizen’s charter, model KYC (Know Your Customer), and m-Government model.Publik selalu menuntut kualitas pelayanan publik dari birokrat, meskipun tuntutan ini tidak sesuai dengan harapan karena pelayanan publik secara empiris yang terjadi selama ini masih ditandai dengan hal-hal seperti berbelit-belit, lambat, mahal, ketidakpastian melelahkan,. Dalam keadaan seperti itu terjadi karena orang masih diposisikan sebagai pihak yang "melayani" tidak dilayani. Jika dianggap isu-isu pelayanan publik di Indonesia, masalah utama dari pelayanan publik saat ini dikaitkan dengan peningkatan kualitas layanan itu sendiri. Menurut Albrecht dan Zemke (1990) kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, sistem pelayanan, sumber daya manusia penyedia layanan, strategi, dan pelanggan. Sementara Mohammad (2003) menyatakan bahwa kualitas pelayanan tergantung pada aspek- aspek seperti bagaimana pola pelaksanaannya, dukungan sumber daya manusia, dan manajemen kelembagaan. Perspektif Baru untuk Layanan Publik dan Pemerintahan yang Baik dianggap paling tepat untuk kondisi saat ini dalam menangani isu-isu pelayanan publik di Indonesia, dengan menggunakan model seperti piagam warga teladan, model KYC (Know Your Customer), dan m-Government model.
Co-Authors ., Haerana A. Mappasere, Fatmawati Aan Anugrah Abd Khair Ihsan Abd Rahman AGUS PRIYANTO Ahmad Ahmad Ahmad Taufik Akbar, Muhammad Randhy Akramila, Nurul alfin, alfin Ali, Nur Annisa Alimuddin Said, Alimuddin Amal, Suci Amir Muhiddin, Amir Amir, Marsya Nabila Andi Ahmad Malikul Afdal Andriana Andriana Andriani AS Anwar Parawangi Apriyadi, Ari Arfah, Sitti Rahmawati Arif Budiman Auliya Citra R. Awlia Aslim, Ahmad Difa Azikin, Ruskin Azis, Asriyanti Bakri Bakri Basri, Andi Umrah Burhanuddin Burhanuddin Burhanuddin Burhanuddin Enny Agustina Fahira, Jihan Faradilla, Latifa Fatimah, Putri Fatmawati Fatmawati Fatmawati, Fatmawati Fauzan, Muh Nur Fitriani Fitriani Fitriany S. Hamia, Hamia Hamrana, Hamrana Hasriadi Hasriadi Hawing, Hardianto Heriwati, Heriwati Ihyani Malik Ikmawati, Ikmawati Iman, Nurul Ihwanul Imanuddin Imanuddin, Imanuddin inriana, Alikha Irfan Z, Muh Jaelan Usman Jaelan Usman, Jaelan Jusman Jusman Jusman Jusman Kahar Saleh Kamaluddin Kamaluddin Kartini, Nur Malitasari Kasmad, Rulinawati Lukman Hakim Ma'ruf, Adnan Mahadin Moh. Astari Maharani, Dian Putri Mahka, Muh Fachrur Razy Mangontan, Albertin Barung Mappiwali, Hermawati Maria Ulfa Merlitriaswati, Merlitriaswati Muhammad Basir Muhammad Tahir Muhammad Yahya Muhammad Yusuf Naldi, Muh Nasrulhaq Nasrulhaq, Nasrulhaq Nilawati Nilawati Normaisa, Normaisa Nur Azizah Nurdin Khaliq Sadewa Nurlina Nurlina Nurmayanti, Nurmayanti Nursalim Nuryanti Mustari Nuryanti Mustari, Nuryanti Parawu, Hafiz Elfiansya Parawu, Hafiz Elfiansyah Pardamean Daulay Rahim, Samsir Rahmat, Nur Anita Rahmatullah, Madani Ramadani, Riski Rasdiana Sina Rasdiana, Rasdiana Riskasari Riskasari, Riskasari Rislan, Muh Samsir Rahim Setiawan, A.M Ian Sitti Sahara Syamel Sitti Sahara Syamel Sri Wahyuni Subhan Djaya Sudarmi Sudarmi Syamel, Sitti Sahara Tahir, Nurbiah Toding, Lukas Ulhaq. F, Diyah Wardah Wardah Wulan, Wulan Yanty, Norma Yustin Paisal