Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.522
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Indonesian Research Journal on Education
Hikmawati, Elok
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Chemistry Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
EVALUASI FILOSOFIS DAN ETIS SISTEM PEMASYARAKATAN PADA LAPAS PEREMPUAN & LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LKPA) TANGERANG Judge, Zulfikar; Subiyanto, Achmad Edi; Suprajogi, Agus; Nurhayani, Nurhayani; Siswanto, Ade Hari; Hikmawati, Elok; Aziz, Rizka Amelia; Widarto, Joko; Widiatno, Men Wih; Triningsih, Anna; Susetio, Wasis; Muliawan, Anatomi; Wiraguna, Sidi Ahyar; Feriza, Gousta; Juanda, Juanda; Thaher, Irmanjaya; Alfiana, Rita; Harahap, Pardamean; Kurniawan, I Gede Hartadi; Fitria, Annisa
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 11, No 5 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v11i5.9522

Abstract

AbstractThis community service activity aimed to critically evaluate the implementation of legal philosophy and professional ethics principles in Indonesia's correctional system, focusing on vulnerable groups (women and children). The study was conducted through site visits to the Tangerang Class II A Women's Correctional Facility and the Special Development Institution for Children (LKPA) Tangerang. Using a combination of direct observation, semi-structured interviews, and document analysis, the study assessed how rehabilitation programs align with restorative justice values and the ethical standards expected of modern correctional institutions. These values include equality of capabilities, the non-degradation principle, and agency recognition. The institutions were evaluated for their gender-responsive and child-centered innovations, such as trauma-informed care, arts-based therapy, adaptive education programs, and family mediation initiatives. However, structural issues like overcrowding, insufficient staff-to-inmate ratios, and infrastructure limitations were found to be significant barriers that hinder the realization of human dignity restoration, as mandated by Article 3 of Law No. 12 of 1995. The paper proposes strategic solutions, including institutional collaborations, programmatic innovations, and systemic reforms, to bridge the gap between normative ideals and the current realities of the correctional system. Ultimately, the findings contribute academic insight to support the advancement of a humane, just, and rehabilitative correctional framework in Indonesia. Keywords: restorative justice, vulnerable groups, human dignity. AbstrakKegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengevaluasi secara kritis implementasi prinsip filsafat hukum dan etika profesi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, dengan fokus pada kelompok rentan (perempuan dan anak). Studi dilakukan melalui kunjungan lapangan ke Lapas Perempuan Kelas II A Tangerang dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) Tangerang. Dengan metode observasi, wawancara, dan analisis dokumen, kegiatan ini menilai kesesuaian program pembinaan dengan nilai-nilai keadilan restoratif. Evaluasi ini berfokus pada tiga pilar utama dalam etika pemasyarakatan modern, yaitu kesetaraan akses rehabilitasi, perlindungan integritas psikologis, dan pengakuan partisipasi aktif warga binaan. Temuan menunjukkan adanya inovasi yang responsif terhadap gender dan usia, termasuk program berbasis potensi lokal, kurikulum edukatif adaptif, serta mediasi keluarga sebagai bagian dari proses restoratif. Meski demikian, keterbatasan struktural seperti kepadatan penghuni, rasio petugas yang rendah, dan minimnya fasilitas fisik menjadi hambatan dalam pencapaian restorasi martabat manusia sebagaimana amanat Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1995. Rekomendasi strategis diajukan, antara lain kolaborasi lintas lembaga, pengembangan program non-residensial, serta integrasi pendekatan psikososial dalam pembinaan. Kegiatan ini memberikan kontribusi penting untuk memperkuat sistem pemasyarakatan yang lebih adil dan manusiawi di Indonesia. Kata kunci: keadilan restoratif, kelompok rentan, martabat manusia.
STATUS HUBUNGAN HUKUM OJEK DARING DENGAN PERUSAHAAN JASA TRANSPORTASI DI ERA GIG ECONOMY DITINJAU DARI PERMENHUB NOMOR 12 TAHUN 2019 Akbar, Sachril; Hikmawati, Elok; Nurhayani, Nurhayani
Lex Jurnalica Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i2.9500

Abstract

ABSTRACTThis research focuses on an in-depth analysis of the unique legal relationship between online motorcycle taxi drivers and transportation service providers in the context of the gig economy. In the increasingly dominant digital era, app-based business models have revolutionized the way we work, including in the transportation sector. Ministerial Regulation Number 12 of 2019 serves as a relevant legal basis for examining this employment relationship, particularly regarding the employment status of drivers. The aim of this research is to determine how the legal status of online motorcycle taxi drivers compares between Ministerial Regulation Number 12 of 2019 and Law Number 13 of 2003 on Manpower and how legal protection is provided for the status of online motorcycle taxi drivers in carrying out cooperative work relationships with application companies. This research uses a normative juridical method (Legal Research) with a conceptual approach because there are no existing legal rules for the problems faced. Using a qualitative approach, it is hoped that the complex dynamics occurring in digital platforms can be revealed, ranging from daily work mechanisms to their impact on the welfare of drivers. The results of the research show that Ministerial Regulation No. 12 of 2019 offers high flexibility but provides insufficient legal protection for online motorcycle taxi drivers, while the Manpower Law provides stronger protection but is less flexible to technological developments. Legal protection for online motorcycle taxi drivers is still complex and many drivers feel unprotected despite the existence of Ministerial Regulation No. 12/2019. A fair solution requires cooperation between the government, companies, labor unions, and academicsKeywords: Legal relationship; Online motorcycle taxi drivers; Transportation service companies; Gig economy; partners. ABSTRAKPenelitian ini berfokus pada analisis mendalam mengenai hubungan hukum yang unik antara pengemudi ojek daring dan perusahaan penyedia jasa transportasi dalam konteks ekonomi gig. Dalam era digital yang kian mendominasi, model bisnis berbasis aplikasi telah merevolusi cara kita bekerja, termasuk dalam sektor transportasi. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 menjadi landasan hukum yang relevan untuk mengkaji hubungan kerja ini, khususnya dalam hal status kepegawaian pengemudi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perbandingan status hubungan hukum ojek daring antara Peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 tahun 2019 dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap status pengemudi ojek daring dalam pelaksanaan hubungan kerja sama dengan perusahaan aplikasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (Legal Research) dengan menggunakan pendekatan konseptual karena belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, diharapkan dapat terungkap dinamika kompleks yang terjadi dalam platform digital, mulai dari mekanisme kerja sehari-hari, hingga pengaruhnya terhadap kesejahteraan pengemudi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Permenhub No.12 Tahun 2019 menawarkan fleksibilitas tinggi namun kurang memberikan perlindungan hukum bagi pengemudi ojek daring, sementara UU Ketenagakerjaan memberikan perlindungan lebih kuat tetapi kurang fleksibel terhadap perkembangan teknologi. Perlindungan hukum untuk pengemudi ojek daring masih kompleks dan banyak pengemudi merasa tidak terlindungi meskipun ada Permenhub No. 12/2019. Solusi yang adil memerlukan kerja sama antara pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, dan akademisi. Kata Kunci : Hubungan hukum; Pengemudi ojek daring; Perusahaan jasa transportasi; Gig economy; mitra.
Analisis Yuridis Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 285/Pdt.G/2025/PA.Sby Arimi, Medila Sisca; Hikmawati, Elok
Indonesian Research Journal on Education Vol. 5 No. 5 (2025): Irje 2025
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v5i5.3332

Abstract

Hukum positif Indonesia tidak secara spesifik menetapkan jumlah maupun batas nafkah anak setelah perceraian orang tuanya, sehingga jumlahnya ditentukan berdasarkan putusan hakim. Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hukum hakim serta implementasi hak nafkah anak pasca perceraian pada putusan tersebut ditinjau dari Teori Keadilan dan Teori Kepentingan Terbaik Bagi Anak. Penelitian ini berfokus pada analisis Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 285/Pdt.G/2025/PA.Sby secara yuridis normatif. Hasil penelitian ini, diketahui bahwa nafkah anak pada putusan tersebut dibebeankan kepada ayah kandungnya dengan dasar pertimbangan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dengan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan ayah kandung dengan merujuk pada rata-rata biaya rumah tangga dan upah minimum kota Surabaya. Hakim memutuskan nafkah ini tidak termasuk biaya pendidikan dan biaya Kesehatan serta bertambah 10% setiap tahun menyesuaikan laju inflasi serta fluktuasi kebutuhan anak berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Putusan tersebut sejalan dengan Teori Keadilan Gustav Radburch, dimana telah memenuhi keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum dengan didasarkan pada hukum positif dan cita-cita hukum; juga sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak untuk mendukung anak melangsungkan hidup serta untuk bertumbuh dan berkembang.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG GERAKAN NASIONAL ANTI NARKOBA DAN BAHAYA SOSIAL DI KANTOR MAJELIS ULAMA JAKARTA UTARA “Problematika Narkoba dan Solusi Terpadu dari Perspektif Hukum” Azis, Rizka Amelia; Afif, Ahmad Sururi; Susetio, Wasis; Olivia, Fitria; Judge, Zulfikar; Nurhayani, Nurhayani; Hikmawati, Elok; Saragih, Horadin; Arianto, Henry; Hartadi, I Gede
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 12, No 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v12i2.10387

Abstract

AbstractThe abuse of narcotics in Indonesia has shown a significant increase, accompanied by broad social impacts, particularly on young people and vulnerable groups. This Community Service Program (PkM) was conducted by lecturers of the Faculty of Law at Universitas Esa Unggul in collaboration with the Indonesian Ulema Council (MUI) of North Jakarta through the National Anti-Narcotics Movement on 26 October 2025. The program aimed to provide legal education, enhance understanding of the social consequences of narcotics, and promote integrated prevention strategies grounded in legal norms and religious values. The methods employed included legal counseling, lectures, interactive discussions, and case analysis based on Law No. 35 of 2009 on Narcotics, Law No. 5 of 1997 on Psychotropics, and the National Criminal Code (Law No. 1 of 2023). The findings show that narcotics abuse is not solely a criminal matter but also a complex issue involving health, social conditions, morality, and institutional governance. This activity strengthened collaboration between universities, communities, and religious institutions in building an effective prevention ecosystem. Ultimately, accurate legal education has proven to improve public literacy on rehabilitation, criminal liability, and the role of families in preventing narcotics abuse. Keywords: narcotics, criminal law, rehabilitation, prevention, social harm. AbstrakPenyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dengan dampak sosial yang meluas, khususnya pada generasi muda dan kelompok rentan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilakukan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta Utara melalui program Gerakan Nasional Anti Narkoba pada 26 Oktober 2025. Tujuan kegiatan adalah memberikan edukasi hukum, pemahaman dampak sosial narkoba, serta strategi pencegahan terpadu berbasis hukum dan nilai keagamaan. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum, ceramah, diskusi interaktif, serta analisis kasus berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, serta KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak hanya persoalan kriminal, tetapi juga persoalan kesehatan, sosial, moral, dan kelembagaan. Kegiatan ini memperkuat kolaborasi kampus–masyarakat–institusi keagamaan dalam membangun ekosistem pencegahan yang efektif. Pada akhirnya, edukasi hukum yang tepat terbukti meningkatkan literasi masyarakat mengenai rehabilitasi, pertanggungjawaban pidana, serta peran keluarga dalam pencegahan narkoba. Kata kunci: narkotika, hukum pidana, rehabilitasi, pencegahan, bahaya sosial.
PENGUATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KDRT, PEMAHAMAN E-SERTIPIKAT TANAH, SENGKETA TANAH, DAN HUKUM BISNIS UMKM & KOPERASI DISELENGGARAKAN DI KELURAHAN DURI KEPA Fitria, Annisa; Kanthika, I Made; Wiraguna, Sidi Ahyar; Harahap, Pardamean; Susetio, Wasis; Azis, Rizka Amelia; Nurhayani, Nurhayani; Hikmawati, Elok; Irdanuraprida, Irdanuraprida; Darman, Melani
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 12, No 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v12i2.10390

Abstract

AbstrakKesadaran hukum merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang tertib, adil, dan berdaya. Namun, dalam praktiknya banyak warga yang masih menghadapi persoalan serius, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), konflik pertanahan, lemahnya tata kelola usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi, hingga rendahnya literasi hukum digital. Kondisi ini mendorong Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan Duri Kepa, Jakarta Barat, pada 12 Agustus 2025. Tujuan kegiatan adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam empat aspek krusial, yaitu pencegahan KDRT, pemahaman pendaftaran tanah dan e-Sertipikat untuk mencegah sengketa pertanahan, pemahaman hukum bisnis UMKM dan koperasi, serta perlindungan data pribadi di era digital. Metode yang digunakan mencakup penyuluhan, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum, hak atas tanah yang sah, penyelesaian sengketa secara legal dan damai, serta tata kelola bisnis yang sesuai hukum. Selain itu, warga lebih memahami hak dan kewajiban terkait perlindungan data pribadi. Kegiatan ini memberikan manfaat strategis dalam memperkuat fondasi masyarakat yang sadar hukum, melindungi hak-haknya, serta mampu berdaya secara ekonomi di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks.Kata Kunci: Kesadaran hukum, KDRT, e-Sertipikat, UMKM, koperasi, data pribadi AbstractLegal awareness is an important foundation for building an orderly, just, and empowered society. However, in practice, many citizens still face serious problems, ranging from domestic violence (DV), land conflicts, weak governance of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and cooperatives, to low digital legal literacy. This condition prompted the Faculty of Law at Esa Unggul University to conduct community service activities in Duri Kepa Village, West Jakarta, on August 12, 2025. The purpose of the activity is to increase public legal awareness in four crucial aspects: preventing domestic violence, understanding land registration and e-certificates to prevent land disputes, understanding business law for MSMEs and cooperatives, and protecting personal data in the digital age. The methods used include counselling, interactive discussions, case studies, and simulations. The results of the activity show an increase in the community's understanding of the importance of legal awareness, legitimate land rights, legal and peaceful dispute resolution, and lawful business governance. Additionally, citizens have a better understanding of their rights and obligations regarding personal data protection. This activity provides strategic benefits in strengthening the foundation of a law-abiding society, protecting its rights, and enabling economic empowerment amidst increasingly complex social dynamics. Keywords: Legal awareness, domestic violence, e-certificates, MSMEs, cooperatives, personal data
PEMBENTUKAN DESA SADAR LINGKUNGAN MELALUI SOSIALISASI REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK DAN PENGUATAN PERAN RT/RW DI DESA TUGU JAYA, KECAMATAN CIGOMBONG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT Judge, Zulfikar; Yustika, Luthy; Thaher, Irmanjaya; Nurhayani, Nurhayani; Hikmawati, Elok; Siswanto, Ade Hari; Widiatno, Men Wih; Darman, Melani; Citra, Lanna Fadilla; Bertha, Anna; Widyawati, Sri; Widarto, Joko; Idris, Irdanuraprida
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 12, No 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v12i3.10564

Abstract

AbstractPlastic waste has become one of the most serious environmental problems in Indonesia, particularly in rural areas that face limitations in waste management systems. Uncontrolled plastic waste management has caused adverse impacts on the environment, public health, and ecosystem sustainability. Low levels of public awareness and legal understanding of environmental regulations further exacerbate this condition. Therefore, strengthening community participation and local governance structures has become an urgent necessity. This Community Service Program (PkM) was conducted by lecturers of the Faculty of Law, Universitas Esa Unggul, in Tugu Jaya Village, Cigombong District, Bogor Regency, West Java, on 6–7 December 2025. The program aimed to establish an Environmentally Aware Village through the socialization of plastic waste management regulations and the strengthening of the role of neighborhood and community associations (RT/RW) as the frontline actors in environmental management. The methods employed included lectures and regulatory socialization, discussions and question-and-answer sessions, as well as educational games and the distribution of incentives, with reference to Law Number 18 of 2008 on Waste Management, Government Regulation Number 81 of 2012, and Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. The results of the program indicate an increase in public legal awareness regarding rights and obligations in plastic waste management. The strengthening of the role of RT/RW proved effective in encouraging collective community participation and compliance with environmental regulations. Accordingly, community-based legal education serves as a strategic instrument in realizing sustainable environmental governance at the village level. Keywords: plastic waste, environmental law, community service, RT/RW, sustainable village. ABSTRAKSampah plastik telah menjadi salah satu persoalan lingkungan paling serius di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan sistem pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah plastik yang tidak terkendali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan ekosistem. Rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat terhadap regulasi lingkungan memperburuk kondisi tersebut. Oleh karena itu, penguatan peran masyarakat dan struktur pemerintahan lokal menjadi kebutuhan mendesak. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul di Desa Tugu Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 6–7 Desember 2025. Tujuan kegiatan adalah membentuk Desa Sadar Lingkungan melalui sosialisasi regulasi pengelolaan sampah plastik dan penguatan peran RT/RW sebagai garda terdepan pengelolaan lingkungan. Metode yang digunakan meliputi paparan berikut sosialisasi, diskusi dan tanya jawab serta permainan edukatif dan pemberian hadiah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat terkait hak dan kewajiban dalam pengelolaan sampah plastik. Penguatan peran RT/RW terbukti efektif dalam mendorong partisipasi kolektif masyarakat dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Dengan demikian, pendidikan hukum berbasis komunitas menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan di tingkat desa. Kata kunci: sampah plastik, hukum lingkungan, pengabdian masyarakat, RT/RW, desa berkelanjutan.
Co-Authors Achmad Edi Subiyanto Ade Hari Siswanto Afif, Ahmad Sururi Agus Suprayogi Akbar, Sachril Alfiana, Rita Anatomi Muliawan Anna Triningsih Annisa Fitria Arimi, Medila Sisca Azis, Riska Amelia Azis, Rizka Amelia Aziz, Rizka Amelia Bertha, Anna Budiman Budiman Citra, Lana Fadila Citra, Lanna Fadilla Darman, Melani Elistia, Elistia Ernawati Ernawati Feriza, Gousta Fitria Olivia Hartadi, I Gede Henry Arianto Horadin Saragih I Gede Hartadi Kurniawan I Made Kanthika Indirarini, Indirarini Irdanuraprida Idris Irdanuraprida, Irdanuraprida Irmanjaya Thaher Ishak, Muhamad Juanda Juanda LIA AMALIA Nazah, Farida Nurun Nurhayani nurhayani Nurlinda, R.A. Pardamean Harahap Rahmadani, Adhining Prabawati Rojuaniah Rojuaniah SATRIYAS ILYAS Sri Redjeki Slamet Sri Widyawati Suprajogi, Agus Veithzal Rivai Zainal Wardhani, Sri Pramudya Wasis Susetio Widiatno, Men Wih Wiraguna, Sidi Ahyar Yustika, Luthy Zulfikar Judge