Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

11.163

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL HUKUM Sosiohumaniora Bestuur Jurnal Dinamika Hukum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Degraded and Mining Lands Management Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Jurnal Ius Constituendum Substantive Justice International Journal of Law JURNAL ILMIAH LIVING LAW TAHKIM Jurnal Ilmiah Galuh Justisi ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Legal Reasoning Risalah Hukum Jurnal Bedah Hukum Jurnal Hukum Pelita Uniku Law Review Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Pintar Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum

Suwari Akhmaddhian

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia

Author-ID : 223499

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 125 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Tindak Pidana Cyber dan Dampak Penggunaan Media Sosial Yuhandra, Erga; Akhmaddhian, Suwari; Fathanudien, Anthon
Empowerment Vol. 4 No. 02 (2021): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v4i02.4659

Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional, bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pengabdian ini lebih menitik beratkan kepada para remaja baik itu laki-laki maupun perempuan, adapun sasaran lain yang menjadi tujuan dari diadakannnya penyuluhan ini yaitu para orang tua yang mana memiliki anak yang harus dijaga dan dilindungi. Metode pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode pendekatan workshop, ceramah kemudian diakhir acara diadakan tanya jawab, dengan tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan. Manfaat diselenggarakannya penyuluhan hukum di Desa Purwasari Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap angggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta dapat memahami akan dampak positif dan negatif dari penggunaan gadget dan media sosial diera digital seperti sekarang ini.

Penyuluhan Hukum tentang Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Gadget dan Media Sosial Yuhandra, Erga; Akhmaddhian, Suwari; Fathanudien, Anthon; Tendiyanto, Teten
Empowerment Vol. 4 No. 01 (2021): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v4i01.4028

Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional, bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pengabdian ini lebih menitik beratkan kepada para remaja baik itu laki-laki maupun perempuan, adapun sasaran lain yang menjadi tujuan dari diadakannnya penyuluhan ini yaitu para orang tua yang mana memiliki anak yang harus dijaga dan dilindungi. Metode pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode pendekatan workshop, ceramah kemudian diakhir acara diadakan tanya jawab, dengan tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan. Manfaat diselenggarakannya penyuluhan hukum di Desa Mekarjaya Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap angggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta dapat memahami akan dampak positif dan negatif dari penggunaan gadget dan media sosial diera digital seperti sekarang ini.

Penyuluhan Hukum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Desa Kertaungaran, Kuningan Akhmaddhian, Suwari; Yuhandra, Erga; Budiman, Haris
Empowerment Vol. 5 No. 02 (2022): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v5i02.5804

Every citizen has the right in law and justice, because of that the government made Law number 16 of 2011 concerning Legal Aid to protect its citizens in the event of a disaster that befalls the community. The purpose of community service is more focused on the people or villagers, while the other objectives of this counseling are the parents who can add information related to the process of handling criminal acts and how to follow up in the event of a crime. The method used is by way of lectures and discussions then ends with questions and answers. The results obtained from this community service are that the community is more sensitive and knows how criminal law and the process of resolving criminal acts, starting from the investigation and investigation, prosecution and court decision. defendant.

REFORMASI BIROKRASI BIDANG PERIZINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK (STUDI DI KABUPATEN BOGOR) Suwari Akhmaddhian
Sosiohumaniora Vol 16, No 2 (2014): SOSIIOHUMANIORA, JULI 2014
Publisher : Universitas Padjadjaran

Keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi yang pada hakikatnyamerupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraanpemerintahaan sehingga tercapai tujuan reformasi birokrasi yaitu untuk mempercepat tercapainya tata kelolapemerintahan yang baik dan upaya memperbaiki dukungan terhadap pemerintah daerah dalam meningkatakankinerjanya. Reformasi birokrasi berjalan terdiri dari reformasi kelembagaan, sumber daya manusia dan reformasimanajemen dukungan teknologi informasi. Reformasi birokrasi perizinan penanaman modal di kabupaten Bogorsudah dan sedang berjalan dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sehingga tata kelolaperizinann yang baik di rasakan oleh masyarakat luas. Reformasi manajemen dukungan teknologi informasidalam proses perizinan yaitu meningkatkan keterbukaan informasi melalui keterbukaan manajemen dalammempublikasikan hal-hal yang berkaitan dengan proses perizinan mulai dari syarat, proses tahapan dan biayadengan dukungan teknologi informasi.Kata kunci : Birokrasi , Informasi, Keterbukaan, Perizinan, Reformasi..

PARTISIPASI APARATUR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN DALAM KONSERVASI SUMBER DAYA AIR Suwari Akhmaddhian
Sosiohumaniora Vol 19, No 3 (2017): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2017
Publisher : Universitas Padjadjaran

Konservasi sumber daya air memerlukan partisipasi dari masyarakat khusunya aparatur pemerintah sehingga terciptanya lingkungan yang asri dan sehat. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaturan partisipasi masyarakat dalam konservasi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah kabupaten kuningan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam konservasi sumber daya air. Metode pendekatan penelitian adalah yuridis empiris dan alat pengumpul data yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian yaitu:Pertama, Pengaturan partisipasi masyarakat menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, partisipasi masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Konservasi Tanah dan Air Pasal 2 huruf a yaitu “asas partisipatif”. Mengenai rincian bentuk partisipasinya diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 52 berisi tentang Peran Masyarakat dan Hak Gugat Masyarakat apabila mengalami kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan fungsi tanah dan lahan;Kedua, Kebijakan pemerintah daerah kabupaten kuningan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam konservasi sumber daya air, partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup di kabupaten Kuningan khususnya Aparatur Peduli Lingkungan adalah kegiatan wajib penanaman pohon oleh aparatur pemerintah daerah kabupaten kuningan yang akan diangkat menjadi pns, kenaikan pangkat, promosi. Aparatur Peduli Lingkungan kegiatan berdasarkan kebijakan pemerintah daerah kabupaten kuningan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Air dan Instruksi Bupati Kuningan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Program Aparatur Peduli Lingkungan Kabupaten Kuningan. Kesimpulan adalah kebijakan pemerintah daerah kabupaten kuningan dalam konservasi sumber daya air sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan aparatur pemerintah daerah memberikan contoh kepada masyarakat melalui program aparatur peduli lingkungan.

THE EFFECTIVENESS OF KUNINGAN GOVERNMENT POLICY IN WATER CONSERVATION Suwari Akhmaddhian
Jurnal Dinamika Hukum Vol 17, No 3 (2017)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2017.17.3.835

Preserving environmental functions particularly water resources conservation is a shared task between government and public to achieve environmental sustainability. The purpose of this paper is to examine the effectiveness of Kuningan government policy in conserving water resources. This study uses empirical juridical method with descriptive analysis. The data collection of primary data is done by observation, interviews with related institutions while secondary data are in the form of legislation and legal theories. This research takes place in Kuningan regency, West Java province. The data are analyzed to examine the effectiveness of Kuningan Government policies in water resource conservation. The results reveal that District Regulation Number 12 Year 2007 on Water Resources Conservation and Kuningan District Regulation Number 12 Year 2011 on the Implementation of Kuningan Botanical Gardens along with other related Regulations and Government policies in Kuningan Regency have been effectively implemented. It can be seen from the sufficiently given regulations as well as community participation.Keywords: effectiveness, policy, water conservation

PENGARUH REFORMASI BIROKRASI TERHADAP PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH (Studi Kasus Di Pemerintahan Kota Bekasi) Suwari Akhmaddhian
Jurnal Dinamika Hukum Vol 12, No 3 (2012)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2012.12.3.120

Bureaucratic reform is essentially an attempt to reform and fundamental changes to the system of governance in order to reach the goal of bureaucratic reform to accelerate achievement of good governance and efforts to improve support for local government in increasing performance. Bureaucracy reform program runs which is principally consisted of institusional reform, human resources reform and management information technology support in the licensing process. Institutional reform is by estabilishing a new agency that handles the licensing process in the past, licensing process has to go through the different agencies and with the reform of the bureaucracy in the licensing process united in one body that is unified, improve human resources through training and increase the transparency of information through the management information technology support. Bureaucratic reform in investment licensing in the area is already under way in an effort to improve the service to the community, so good governance is not just a dream and soon will become a reality. Key words: licensing, service, bureaucratic reform.

Citarum Authority Agency as the Commitment of the Government in the Conservation of Water Resources to Realize the System of Environmental-Based Water Management Suwari Akhmaddhian
Jurnal Dinamika Hukum Vol 19, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2019.19.1.2272

Water resources management requires the support of all parties involved in the commitment to jointly maintain sustainable and beneficial water resources and requires a focused and comprehensive institution so that the benefits of water availability are felt by the community. The goal is to analyze the Institutional Management of the Citarum Watershed; and Effectiveness of Government Policy in Conservation of Water Resources to Realize the System of Environmental-Based Water Management. The results of the study are that government policies in Citarum must be equipped with more comprehensive regulations, especially strengthening the permits for housing development must pay attention to the concept of conservation of water resources; Government commitment is strengthened, namely 1 (one) policy in the management of the Citarum River, namely the Citarum Authority Agency that replaces the function and role of agencies that have been managing the Citarum River, then with 1 (one) water resource management.Keywords: government; citarum authority agency; conservation of water resources.

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoplos Tabung Gas LPG Bersubsidi Ratna Sayyida; Suwari Akhmaddhian
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 13 No 01 (2022)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v13i01.2558

LPG is produced to meet the needs of domestic, industrial and transportation gas fuels. As time goes by, many LPG sales agents commit fraud in order to get double profits through games on the selling price of LPG and the volume of LPG gas, one of which happened in East Jakarta. This paper aims to find out how the Law Enforcement Against Perpetrators of Pengoplos Subsidized LPG Gas Cylinders in East Jakarta. The method used in this research is the normative juridical method using qualitative analysis with the data obtained in the form of secondary data obtained from the results of previous research, legislation and other legal sources. The results of this study are that the transfer and injection of 3 Kg LPG gas into 12 Kg LPG gas cylinders is a prohibited job because it does not comply with the specified standards, with threats as referred to in Article 62 paragraph 1 of Law Number 8 of 1999 Regarding Consumer Protection, the punishment is a maximum imprisonment of 5 (five) years or a maximum fine of Rp. 2,000,000,000.00 (two billion rupiah).

Sanksi Kode Etik bagi Notaris yang tidak Menjalankan Kewajiban Jabatannya Nadia Fauziah Anugrah; Suwari Akhmaddhian
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 11 No 02 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v11i02.2857

The purpose of this paper is to analyze the meaning of certain reasons in the Notary Ethics Code, related to the obligation to carry out positions in his office and the consequences of violating these provisions on the authenticity of the deed. The method used is a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that the meaning of "certain reasons" referred to in Article 3 number 15 of the Notary Ethics Code is the reasoning allowed by the Law, namely related to the making of a deed that is not possible to be carried out in a notary's office. If the notary public violates the provisions of Article 3 Number 15 in making an authentic deed, but in making it does not violate any or even all of the terms of authenticity of the deed, then the deed remains an authentic deed. This article aims to determine the background of this type of research that is normative legal research using literature and interviews to obtain data in this study. The method used in the literature approach is used to analyze various laws and regulations related to the Regional Supervisory Assembly in exercising its authority. The results of this study state that the authority of the Supervisory Council based on the Law of Notary Position only covers violations of the UUJN itself, when there is a violation of the notary code of ethics,Keywords: Supervision; Notary Public; Code of Ethics, Obligations; Position AbstrakTujuan penulisan ini adalah menganalisis makna alasan-alasan tertentu dalam Kode Etik Notaris, terkait kewajiban untuk menjalankan jabatan di kantornya dan konsekuensi pelanggaran ketentuan tersebut terhadap otentisitas akta. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukan bahwa makna “alasan-alasan tertentu” yang dimaksud dalam Pasal 3 angka 15 Kode Etik Notaris adalah alasanalasan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang, yakni terkait pembuatan akta relaas yang tidak dimungkinkan dilaksanakan di kantor notaris. Apabila notaris melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 Angka 15 dalam pembuatan akta otentik, namun dalam pembuatannya tidak melanggar salah satu ataupun beberapa bahkan semua syarat otentisitas akta, maka akta tersebut tetap merupakan suatu akta otentik. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi pustaka dan wawancara guna mendapatkan data dalam penelitian ini. Metode yang digunakan pendekatan secara pustaka digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundangundangan terkait dengan Majelis Pengawsas Daerah dalam menjalankan kewenangannya. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kewenangan Majelis Pengawas berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris hanya meliputi pelanggaran terhadap UUJN itu sendiri, ketika terjadi pelanggaran terhadap kode etik notaris,Kata kunci: Pengawasan; Notaris; Kode Etik , Kewajiban; Jabatan

Co-Authors Abi Wisnu Rahmatullah Ade Ramli Adzkari, Feby Agus Susanto Agustian, Agung Gumelar Agustin, Dela Agustina, Vinda Ahmad Jalaludin Arrodli Ahmad Rayhan Aini, Zahro Qurrotul Al Ghifari, Muhammad Ghifar Alfi, Muhamad Alif Faisal Abdilah Amrullah, Dzikri Anik Andini Khoirunnisa Anditya, Ariesta Wibisono Andri Hendriawan Andri Hendriawan Andri Hendriawan Andriyani, Yani Anggit Anggiatna Ardiansah, Ardiansah Arief Rahman Asri Agustiwi Asri Apriliani Azmy Sabila Gustianitami Bachtiar, Beben Muhammad Bahtiar, Muhammad Beben Bakrie Mandela Bhandari, Rahul Bias Lintang Dialog Bilal Abdurrahman Bilhaq, Rhejan Gema Mahardika Cucun Cundaya Fitria Sari Dadan Hermansyah Dede Suhendar Dede Yusuf Dela Agustin Dela Agustin Dewi Kusumawati, Dewi Dewi Setiawati Diding Rahmat Dikha Anugrah Dikri Alpan Fadilah Diky Hikmatul Fittra Dila Nabila Ega Fahril Fadilah Ela Nurlaela Elvany, Virgin Enggartiasto Adipradana Erga Yuhandra Fadilah, Dikri Alpan Fajar Octavian Nugraha Fathanudien, Anthon Fauzan Alkautsar Feby Adzkari Fera Ardilawati Fernanda, Adam Banyu Fitria Sari, Cucun Cundaya Frisca Meilan Dwi Lestary Furqon, Eki Ganjar Sapta Bayu Perkasa Gios Adhyaksa Gios Adhyaksa Gita Ayu Pramesti Gladystia Nirwana Mulyaputri Gumilar , Doni Cakra Gustianitami, Azmy Sabila Haris Budiman Harjadi, Dikdik Hendriawan, Andri Heri Ramdani Hermansyah, Dadan Hidayat, Sarip Holillah Romdhona Idit Vikriandi Ikbal Maolana Iman Jalaludin Rifai Iman Jalaludin Rifai Iman Jalaludin Rifa’i Indah Maulani Putri Indah Permata Sari Indah Tri Utami Ine Tustinaningsih Intan Fandini Intan Tiaranita Ira Ghina Salsabila Irfan Mochammad Firmansyah ISMAIL, AGUS YADI Jalaludin Rifa'i, Iman Karolina Maulida Kayla Vania Gita Putri Kiki Rizki Febrian Komm Pechinthorn Krisna Monita Sari Kusumah, Fathan Arya Wijaya Lam Thanh Danh Lilis Supriatin Lintang Dialog, Bias M Hanifan Bagus P M. Rizal Mardiani, Teti Maulana, Pani Mochamad Riski Maulana Mochammad Imron Awalludin Ms. Sineenat Suasungnern Muhamad Alfi Muhamad Rizal Muhammad Beben Bahtiar Muhammad Hatta Muhammad Luthfi Saputra Muhammad Raihan Pratama Nabila, Dila Nadia Fauziah Anugrah Nirma Sri Asyfa Novia Andini Nur Aisyah Sintawati Nurpajar, Shefiyana Okolie, Ugo Chuks Pani Maulana Peny Hanipah Pina, Pina Pipin Apriani Rahmatwati, Suci Rahul Bhandari Ramadhan, Mahendra Utama Cahya Ramliki, Ramliki Ratna Sayyida Ratu Sheebakayla Ressa Siti Nurhasanah Rhejan Gema Mahardika Bilhaq Ria Virigianti Rian Juliansyah Pratama Rifai, Iman Jalaludin Rifky Sunandi Rina Susanti Rivan Maulana Roehan Akbar Roni Nursyamsu Royvaldo Royvaldo, Royvaldo Sari Aprilianti Sarip Hidayat Sarip Hidayat Sarip Hidayat Sarip Hidayat Sarip Hidayat, Sarip Septian Apriditiya Shinta Putri Sanjaya Simanjorang, Ruben Sopia Rahma Sri Ayu Andayani Sukron Aminudin Sundari, Pipi Supartono, Toto Susi Anjas Astuti Susi Sopiani Taupik Hidayat, Taupik Tedi Setiadi Teten Tendiyanto Teti Mardiani Tiaranita, Intan Titan Triatna Kurniawan Triatna Kurniawan, Titan Ugo Chuks Okolie Veggy Juniwati Vinda Agustina Virgin Elvany Virigianti, Ria Wahdan Ahnaf Al-azizi Wawan Setiawan Wina Puspasari Wisnu Gita Prapanca Wulan Cahyaningsih Yani Andriyani Yogeta, Yogeta Yudhistira, Donny Yudistira, Dony Yuhandra, Erga

Title

Found 125 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 125 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 125 Documents
Search