Articles
<![CDATA[Tindak Pidana Cyber dan Dampak Penggunaan Media Sosial ]]>
<![CDATA[Yuhandra, Erga]]>;
<![CDATA[Akhmaddhian, Suwari]]>;
<![CDATA[Fathanudien, Anthon]]>
<![CDATA[ Empowerment Vol. 4 No. 02 (2021): Empowerment ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25134/empowerment.v4i02.4659
<![CDATA[Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional, bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pengabdian ini lebih menitik beratkan kepada para remaja baik itu laki-laki maupun perempuan, adapun sasaran lain yang menjadi tujuan dari diadakannnya penyuluhan ini yaitu para orang tua yang mana memiliki anak yang harus dijaga dan dilindungi. Metode pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode pendekatan workshop, ceramah kemudian diakhir acara diadakan tanya jawab, dengan tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan. Manfaat diselenggarakannya penyuluhan hukum di Desa Purwasari Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap angggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta dapat memahami akan dampak positif dan negatif dari penggunaan gadget dan media sosial diera digital seperti sekarang ini.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum tentang Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Gadget dan Media Sosial ]]>
<![CDATA[Yuhandra, Erga]]>;
<![CDATA[Akhmaddhian, Suwari]]>;
<![CDATA[Fathanudien, Anthon]]>;
<![CDATA[Tendiyanto, Teten]]>
<![CDATA[ Empowerment Vol. 4 No. 01 (2021): Empowerment ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25134/empowerment.v4i01.4028
<![CDATA[Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional, bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pengabdian ini lebih menitik beratkan kepada para remaja baik itu laki-laki maupun perempuan, adapun sasaran lain yang menjadi tujuan dari diadakannnya penyuluhan ini yaitu para orang tua yang mana memiliki anak yang harus dijaga dan dilindungi. Metode pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode pendekatan workshop, ceramah kemudian diakhir acara diadakan tanya jawab, dengan tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan. Manfaat diselenggarakannya penyuluhan hukum di Desa Mekarjaya Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap angggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta dapat memahami akan dampak positif dan negatif dari penggunaan gadget dan media sosial diera digital seperti sekarang ini.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Desa Kertaungaran, Kuningan ]]>
<![CDATA[Akhmaddhian, Suwari]]>;
<![CDATA[Yuhandra, Erga]]>;
<![CDATA[Budiman, Haris]]>
<![CDATA[ Empowerment Vol. 5 No. 02 (2022): Empowerment ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25134/empowerment.v5i02.5804
<![CDATA[Every citizen has the right in law and justice, because of that the government made Law number 16 of 2011 concerning Legal Aid to protect its citizens in the event of a disaster that befalls the community. The purpose of community service is more focused on the people or villagers, while the other objectives of this counseling are the parents who can add information related to the process of handling criminal acts and how to follow up in the event of a crime. The method used is by way of lectures and discussions then ends with questions and answers. The results obtained from this community service are that the community is more sensitive and knows how criminal law and the process of resolving criminal acts, starting from the investigation and investigation, prosecution and court decision. defendant.]]>
<![CDATA[REFORMASI BIROKRASI BIDANG PERIZINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK (STUDI DI KABUPATEN BOGOR) ]]>
<![CDATA[Suwari Akhmaddhian]]>
<![CDATA[ Sosiohumaniora Vol 16, No 2 (2014): SOSIIOHUMANIORA, JULI 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (208.963 KB)
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v16i2.5734
<![CDATA[Keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi yang pada hakikatnyamerupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraanpemerintahaan sehingga tercapai tujuan reformasi birokrasi yaitu untuk mempercepat tercapainya tata kelolapemerintahan yang baik dan upaya memperbaiki dukungan terhadap pemerintah daerah dalam meningkatakankinerjanya. Reformasi birokrasi berjalan terdiri dari reformasi kelembagaan, sumber daya manusia dan reformasimanajemen dukungan teknologi informasi. Reformasi birokrasi perizinan penanaman modal di kabupaten Bogorsudah dan sedang berjalan dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sehingga tata kelolaperizinann yang baik di rasakan oleh masyarakat luas. Reformasi manajemen dukungan teknologi informasidalam proses perizinan yaitu meningkatkan keterbukaan informasi melalui keterbukaan manajemen dalammempublikasikan hal-hal yang berkaitan dengan proses perizinan mulai dari syarat, proses tahapan dan biayadengan dukungan teknologi informasi.Kata kunci : Birokrasi , Informasi, Keterbukaan, Perizinan, Reformasi..]]>
<![CDATA[PARTISIPASI APARATUR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN DALAM KONSERVASI SUMBER DAYA AIR ]]>
<![CDATA[Suwari Akhmaddhian]]>
<![CDATA[ Sosiohumaniora Vol 19, No 3 (2017): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (471.863 KB)
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v19i3.11453
<![CDATA[Konservasi sumber daya air memerlukan partisipasi dari masyarakat khusunya aparatur pemerintah sehingga terciptanya lingkungan yang asri dan sehat. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaturan partisipasi masyarakat dalam konservasi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah kabupaten kuningan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam konservasi sumber daya air. Metode pendekatan penelitian adalah yuridis empiris dan alat pengumpul data yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian yaitu:Pertama, Pengaturan partisipasi masyarakat menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, partisipasi masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Konservasi Tanah dan Air Pasal 2 huruf a yaitu “asas partisipatif”. Mengenai rincian bentuk partisipasinya diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 52 berisi tentang Peran Masyarakat dan Hak Gugat Masyarakat apabila mengalami kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan fungsi tanah dan lahan;Kedua, Kebijakan pemerintah daerah kabupaten kuningan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam konservasi sumber daya air, partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup di kabupaten Kuningan khususnya Aparatur Peduli Lingkungan adalah kegiatan wajib penanaman pohon oleh aparatur pemerintah daerah kabupaten kuningan yang akan diangkat menjadi pns, kenaikan pangkat, promosi. Aparatur Peduli Lingkungan kegiatan berdasarkan kebijakan pemerintah daerah kabupaten kuningan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Air dan Instruksi Bupati Kuningan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Program Aparatur Peduli Lingkungan Kabupaten Kuningan. Kesimpulan adalah kebijakan pemerintah daerah kabupaten kuningan dalam konservasi sumber daya air sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan aparatur pemerintah daerah memberikan contoh kepada masyarakat melalui program aparatur peduli lingkungan.]]>
<![CDATA[THE EFFECTIVENESS OF KUNINGAN GOVERNMENT POLICY IN WATER CONSERVATION ]]>
<![CDATA[Suwari Akhmaddhian]]>
<![CDATA[ Jurnal Dinamika Hukum Vol 17, No 3 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.jdh.2017.17.3.835
<![CDATA[Preserving environmental functions particularly water resources conservation is a shared task between government and public to achieve environmental sustainability. The purpose of this paper is to examine the effectiveness of Kuningan government policy in conserving water resources. This study uses empirical juridical method with descriptive analysis. The data collection of primary data is done by observation, interviews with related institutions while secondary data are in the form of legislation and legal theories. This research takes place in Kuningan regency, West Java province. The data are analyzed to examine the effectiveness of Kuningan Government policies in water resource conservation. The results reveal that District Regulation Number 12 Year 2007 on Water Resources Conservation and Kuningan District Regulation Number 12 Year 2011 on the Implementation of Kuningan Botanical Gardens along with other related Regulations and Government policies in Kuningan Regency have been effectively implemented. It can be seen from the sufficiently given regulations as well as community participation.Keywords: effectiveness, policy, water conservation]]>
<![CDATA[PENGARUH REFORMASI BIROKRASI TERHADAP PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH (Studi Kasus Di Pemerintahan Kota Bekasi) ]]>
<![CDATA[Suwari Akhmaddhian]]>
<![CDATA[ Jurnal Dinamika Hukum Vol 12, No 3 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.jdh.2012.12.3.120
<![CDATA[Bureaucratic reform is essentially an attempt to reform and fundamental changes to the system of governance in order to reach the goal of bureaucratic reform to accelerate achievement of good governance and efforts to improve support for local government in increasing performance. Bureaucracy reform program runs which is principally consisted of institusional reform, human resources reform and management information technology support in the licensing process. Institutional reform is by estabilishing a new agency that handles the licensing process in the past, licensing process has to go through the different agencies and with the reform of the bureaucracy in the licensing process united in one body that is unified, improve human resources through training and increase the transparency of information through the management information technology support. Bureaucratic reform in investment licensing in the area is already under way in an effort to improve the service to the community, so good governance is not just a dream and soon will become a reality. Key words: licensing, service, bureaucratic reform. ]]>
<![CDATA[Citarum Authority Agency as the Commitment of the Government in the Conservation of Water Resources to Realize the System of Environmental-Based Water Management ]]>
<![CDATA[Suwari Akhmaddhian]]>
<![CDATA[ Jurnal Dinamika Hukum Vol 19, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.jdh.2019.19.1.2272
<![CDATA[Water resources management requires the support of all parties involved in the commitment to jointly maintain sustainable and beneficial water resources and requires a focused and comprehensive institution so that the benefits of water availability are felt by the community. The goal is to analyze the Institutional Management of the Citarum Watershed; and Effectiveness of Government Policy in Conservation of Water Resources to Realize the System of Environmental-Based Water Management. The results of the study are that government policies in Citarum must be equipped with more comprehensive regulations, especially strengthening the permits for housing development must pay attention to the concept of conservation of water resources; Government commitment is strengthened, namely 1 (one) policy in the management of the Citarum River, namely the Citarum Authority Agency that replaces the function and role of agencies that have been managing the Citarum River, then with 1 (one) water resource management.Keywords: government; citarum authority agency; conservation of water resources.]]>
<![CDATA[Discourse on Creating a Special Environmental Court in Indonesia to Resolve Environmental Disputes ]]>
<![CDATA[Suwari Akhmaddhian]]>
<![CDATA[ BESTUUR Vol 8, No 2 (2020): Bestuur ]]>
Publisher : <![CDATA[Administrative Law Departement Faculty of Law Universitas Sebelas Mare ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (196.614 KB)
|
DOI: 10.20961/bestuur.v8i2.42774
<![CDATA[The purpose of this study is to determine the regulation of laws and regulations regarding environmental justice in Indonesia and how the concept of building environmental justice in the justice system in Indonesia. This research can be useful both practically and theoretically, practically. The research method used by researchers is the evaluative analysis method, which is a method of gathering and presenting data obtained to analyze the actual situation and then rational analysis is carried out based on juridical references through library research. The results of the research Regulations on the environment are already available namely Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and building an environmental justice system starting from improving human resources namely the Supreme Court by consistently educating and training judges with knowledge of aspects of environmental law life that will later handle environmental cases; The Supreme Court makes a special assembly that handles environmental cases; The Supreme Court creates a special chamber that is integrated with the general court that handles environmental cases; The government is amending the 1945 Constitution specifically Article 24 by adding the judicial environment to the environmental court. The conclusion of the legislation is already available and must be used as well as possible and amend the laws and regulations so that bias can be created specifically for environmental justice. Keywords: Building; Environmental; Justice System.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoplos Tabung Gas LPG Bersubsidi ]]>
<![CDATA[Ratna Sayyida]]>;
<![CDATA[Suwari Akhmaddhian]]>
<![CDATA[ LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 13 No 01 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kuningan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25134/logika.v13i01.2558
<![CDATA[LPG is produced to meet the needs of domestic, industrial and transportation gas fuels. As time goes by, many LPG sales agents commit fraud in order to get double profits through games on the selling price of LPG and the volume of LPG gas, one of which happened in East Jakarta. This paper aims to find out how the Law Enforcement Against Perpetrators of Pengoplos Subsidized LPG Gas Cylinders in East Jakarta. The method used in this research is the normative juridical method using qualitative analysis with the data obtained in the form of secondary data obtained from the results of previous research, legislation and other legal sources. The results of this study are that the transfer and injection of 3 Kg LPG gas into 12 Kg LPG gas cylinders is a prohibited job because it does not comply with the specified standards, with threats as referred to in Article 62 paragraph 1 of Law Number 8 of 1999 Regarding Consumer Protection, the punishment is a maximum imprisonment of 5 (five) years or a maximum fine of Rp. 2,000,000,000.00 (two billion rupiah).]]>
