Articles
<![CDATA[The Role of Government Institutions in Rehabilitation of Handling Victims of Narcotic Abuse ]]>
<![CDATA[Enggartiasto Adipradana]]>;
<![CDATA[Suwari Akhmaddhian]]>;
<![CDATA[Diding Rahmat]]>;
<![CDATA[Yunusrul Zen]]>
<![CDATA[ UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kuningan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25134/unifikasi.v7i1.2149
<![CDATA[The purpose of this study is to find out the regulations of rehabilitation for victims of narcotics abuse carried out by rehabilitation institutions as well as to analyze the role of Rehabilitation Institution in handling victims of narcotics abuse in Kuningan District. This study employed an evaluative method of analysis which is a method of collecting and presenting data to analyze actual situation and then rational analysis was carried out based on juridical references through library research and field research. The results indicated that the rehabilitation is regulated in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, Government Regulation No. 25 of 2011 concerning Implementation of Mandatory Self-Reporting of Narcotics Addicts, Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia No. 08 of 2014 concerning Guidelines for Social Rehabilitation of Narcotics Addicts and Victims of Narcotics Abuse Confronting the Law in Social Rehabilitation Institutions, and Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia No. 03 of 2012 concerning the Standard of Social Rehabilitation Institutions for Victims of Narcotics, Psychotropic, and other Addictive Substances. Meanwhile, the role of rehabilitation institution, such as Mandatory Report Recipient Institution (IPWL), is to carry out social rehabilitation programs for victims of narcotics abuse by applying therapeutic community and counseling methods. Peran Lembaga Pemerintah dalam Rehabilitasi Penanganan Korban Penyalahgunaan NarkotikaTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan rehabilitasi bagi para korban penyalahgunaan narkotika oleh lembaga rehabilitasi dan untuk menganalisis bagaimana peran Lembaga Rehabilitasi dalam penanganan korban penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Kuningan. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam pembahasan penelitian ini adalah metode evaluatif analisis, yaitu suatu metode mengumpulkan dan menyajikan data yang diperoleh untuk menganalisis keadaan yang sebenarnya dan selanjutnya dilakukan analisa rasional berdasarkan acuan yuridis melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian yaitu bahwa pengaturan mengenai rehabiliasu diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya. Peran lembaga rehabilitasi sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) adalah melaksanakan program rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan metode terapi komunitas, dan konseling.]]>
<![CDATA[The Government Policy in Realizing the Sustainability of Labeobarbus Douronensis "Dewa Fish" ]]>
<![CDATA[Suwari Akhmaddhian]]>;
<![CDATA[Erga Yuhandra]]>;
<![CDATA[Ressa Siti Nurhasanah]]>
<![CDATA[ UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kuningan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25134/unifikasi.v8i2.3277
<![CDATA[The present study aims to identify the regulations on the conservation of natural resources and their impact on community welfare. This study applied an empirical juridical approach. The primary and secondary data used in this study were collected through interviews, observation, and literature study. As results, it can be identified that fish conservation in Indonesia is regulated by various laws and regulations, including Law on Fisheries, Law on Environmental Protection and Management, Government Regulation on Conservation of Fishery Resources, Government Regulation on Fish Farming, Regulation of the Minister of Environment and Forestry on Recognition and Protection of Local Wisdom in the Management of Natural Resources and Environment, Regional Regulation on Implementation of Tourism, Regional Regulation on Preservation of Local Culture, as well as Regional Regulation on Conservation of Birds and Fish which give the authority to Kuningan District Regional Government in the conservation of ‘god fish’. The conservation of ‘god fish’ based on local wisdom of ‘pamali’ is in the form of prohibition on damaging the spring in Cibulan Tourist Attraction and prohibition on disturbing ‘god fish’. To conclude with, the conservation of natural resources, especially ‘god fish’, through water-based tourism management has positive implications for community welfare.]]>
<![CDATA[The Legal Protection of House Ownership Credits ]]>
<![CDATA[Bias Lintang Dialog]]>;
<![CDATA[Gita Ayu Pramesti]]>;
<![CDATA[Haris Budiman]]>;
<![CDATA[Dikha Anugrah]]>;
<![CDATA[Suwari Akhmaddhian]]>
<![CDATA[ UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kuningan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25134/unifikasi.v7i2.3266
<![CDATA[The purpose of this study is to analyze the arrangement and the application of House Ownership Credits known as KPR based on the prevailing laws and regulations. This study employed a juridical-empirical approach. The juridical approach was used to analyze various laws and regulations. Meanwhile, the empirical approach was used to analyze the law which was viewed as a patterned community behavior in people’s lives that continually interacts and relates to social aspects. Reffering to the state regulation of public housing number 6 of 2011, the findings revealed the procurement of housing and settlements was supported by housing and financial aid in the form of housing subsidies through credits/home ownership financing. In addition, it is also required to submit a collateral in each application of a mortgage agreement with the bank. This collateral provides an assurance to the bank that the credit granted to the customers returns according to mutually agreed terms and minimizes the possible risk involved and arise in any credit disbursement. Meanwhile, in terms of providing credits to prospective debtors, the bank must have a confidence in the debtors’ ability or capability to repay the loan. In conclusion, credit is a loan-borrowing agreement between the bank and the other party that requires the borrower to pay off his debt with the amount of interest, compensation or profit sharing within a certain period of time. Besides, in the implementation of legal aspects for credit applicants, a general home ownership credit applicant is an individual or human who is not a legal entity. Humans who are not legally incorporated are legal subjects. Thus, a credit analyst and an authorized officer who work in a credit unit must be able to fully understand the ins and outs of the credit applicant’s legal aspects.Tujuan penelitian yaitu menganalisis Pengaturan dan Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakat. Hasil penelitian yaitu peraturan menteri negara perumahan rakyat nomor 6 tahun 2011 tentang perumahan rakyat menyebutkan bahwa pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan bantuan pembiayaan perumahan dalam bentuk subsidi perumahan melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah. Setiap pelaksanaan perjanjian kredit pemilikan rumah pada bank, disyaratkan untuk menyerahkan jaminan. Fungsi jaminan ini adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah dapat diterima kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama, dan itu juga untuk meminimalisir resiko yang terkandung dan senantiasa dimungkinan dapat timbul dalam setiap pelepasan kredit.Berkaitan dengan pemberian kredit kepada calon debitur, maka pihak bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan atau kesanggupan pengembalian pinjaman kredit oleh debitur. Simpulan bahwa kredit adalah persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Pelaksanaannya aspek hukum bagi pemohon-pemohon kredit. Pada umumnya pemohon kredit pemilikan rumah adalah perorangan atau manusia dan tidak berbadan hukum. Manusia yang tidak berbadan hukum adalah subyek hukum. Seorang analisis kredit dan pejabat yang bertugas di unit kerja perkreditan harus mampu memahami seluk beluk aspek-aspek hukum pemohon kredit]]>
<![CDATA[Analisis Pertanggungjawaban Tenaga Medis yang melakukan Tindak Pidana Malpraktek menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ]]>
<![CDATA[Suwari Akhmaddhian]]>
<![CDATA[ UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kuningan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25134/unifikasi.v1i1.33
<![CDATA[A defense against criminal liability of a health worker who commit criminal acts of malpractice can be argued that the criminal liability lies in the form of omission errors or omissions when power kesehatantersebut their profession . As a result of mistakes resulting in death or injury , an element of health personnel mistakes made in this case is the gross negligence or culpa lata which will be requested a defense response of the consequences of his actions . In the application of the criminal law against the perpetrators of malpractice , the application of positive law for perpetrators of malpractice contained in Article 361 and Article 359 of the Code of Criminal Law and Law no . 36 of 2009 on Health . But in the application of these articles dilemma arises in understanding the elements of negligence which measures whether the health worker negligence or not in terms of their profession , to the order of the Book  of the  Law is  being revised  Criminal Law should  regulate the issue of negligence is regulated in detail and.clear.Keywords : Health , Criminal , Malpractice.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015) ]]>
<![CDATA[Suwari Akhmaddhian]]>
<![CDATA[ UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kuningan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25134/unifikasi.v3i1.404
<![CDATA[Kepastian hukum dan jaminan stabilitas ekonomi sangat penting dilakukan untuk menjaga pergerakan roda perekonomian suatu negara. Adapun rumusan masalah yang dirumuskan menjadi tititk permasalahan adalah bagaimana penegakan hukum lingkungan di Indonesia pada studi kasus kebakaran hutan di Indonesia dan Bagaimana pengaruh penegakan hukum lingkungan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum lingkungan di Indonesia pada studi kasus kebakaran hutan di Indonesia dan Bagaimana pengaruh penegakan hukum lingkungan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini dapat berguna secara praktis dan teoritis. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana yaitu terkait Subtansi Hukum pada Pasal 69 ayat (1) huruf H Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat tentang larangan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan tindakan terhadap pelaku untuk menegakan hukum dan Penegakan hukum lingkungan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia terpengaruhi oleh 3 (tiga) Aspek yaitu Produk hukum, Sistem Hukum dan Resiko politik yang selalu berubah. Kesimpulan penegakan hukum dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang sangat perlu di perhatikan adalah komitmen pejabat tertinggi yang bertangung jawab terhadap maju mundurnya suatu negara. Rekomendasi penegakan hukum harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan tanpa melihat latar belakang perusahaan atau individu sehingga kepastian hukum untuk berinvestasi terjamin dan reformulasi Pasal 69 ayat (1) huruf H Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Kata kunci : Penegakan Hukum, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengaruhnya.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PADA SEKTOR PERTAMBANGAN DI KABUPATEN KUNINGAN ]]>
<![CDATA[Suwari Akhmaddhian]]>
<![CDATA[ UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kuningan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25134/unifikasi.v4i1.505
<![CDATA[AbstractLaw enforcement is an interesting issue to be studied because it deals with the implementation of applicable laws and regulations, enforcement of environmental law is closely related to all aspects of human life because the environment is a buffer of life on this earth. The formulation of the research that the researcher formulated is how to regulate the law enforcing environmental law enforcement in mining sector in kuningan Regency and Implementation of environmental law enforcement in mining sector in kuningan regency. The purpose of this study is to find out the legislation regulating the enforcement of environmental law in the mining sector in Kuningan Regency and To know? Implementation of environmental law enforcement in mining sector in Kuningan regency. The research approach method is empirical juridical. The result of the research is the Regional Regulation of Kuningan Regency Number 7 Year 2014 on the Management and Protection of the Regional Environment and Implementation of environmental law enforcement in mining sector in Kuningan Regency through the making of regulation related to environment and mining, law enforcement through repressive and persuasive Increasing the role of the community in accordance with the mandate of the law. The conclusion of this research is that law enforcement in mining sector is done through persuasive and repressive approach.Keywords: Implemetation, Enforcement, Law, Environment, Mining. Abstrak Penegakan hukum merupakan isu yang menarik untuk diteliti karena berkaitan dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, penegakan hukum lingkungan sangat berkaitan dengan semua aspek kehidupan manusia karena lingkungan merupakan penyangga kehidupan mahluk hidup di bumi ini. Rumusan penelitian yang peneliti dirumuskan adalah Bagimana pengaturan perundang-undangan yang mengatur penegakan hukum lingkungan pada sektor pertambangan di Kabupaten Kuningan dan  Implementasi penegakan hukum lingkungan pada sektor pertambangan di Kabupaten Kuningan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan perundang-undangan yang mengatur penegakan hukum lingkungan pada sektor pertambangan di Kabupaten Kuningan dan Untuk mengetahui ? Implementasi penegakan hukum lingkungan pada sektor pertambangan di Kabupaten Kuningan. Metode pendekatan penelitian adalah yuridis empiris. Hasil penelitian yaitu adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Daerah dan Implementasi penegakan hukum lingkungan pada sektor pertambangan di Kabupaten Kuningan yaitu  melalui pembuatan peraturan perundangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan pertambangan, penegakan hukum melalui represif dan persuasif serta peningkatan peran masyarakat sesuai dengan amanat peraturan perundangan. Kesimpulan penelitain ini adalah penegakan hukum pada sektor pertambangan dilakukan melalui pendekatan persuasif dan represif.Kata kunci : Implemetasi, Penegakan, Hukum, Lingkungan, Pertambangan.]]>
<![CDATA[Recruitment of Village Apparatus in the Regions and Implementation ]]>
<![CDATA[Suwari Akhmaddhian]]>
<![CDATA[ Susbtantive Justice International Journal of Law Vol 2 No 2 (2019): Substantive Justice International Journal of Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (360.156 KB)
|
DOI: 10.33096/substantivejustice.v2i2.48
<![CDATA[The purpose of this article is to find out how the rules for the appointment of a village apparatus in the area and to know the implementation of the appointment at every level of village apparatus in the area. The research method used is empirical normative data collection through literature study, observation and interviews. The research location is Kuningan Regency, West Java. The results of the study are that the regulation on the selection of village apparatus is regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages while the implementation of the local government issued Regional Regulation of Kuningan Regency Number 13 of 2015 concerning Village Apparatus and Kuningan Regent Regulation Number 73 of 2015 concerning Procedure for Appointment, Dismissal and Transfer of Position of Village Apparatus. Factors that predominantly influence the implementation of the appointment of the village apparatus are the lack of community knowledge related to regulations related to the selection of village apparatus so that there is a need for educational activities to the community related to regulations at the regional level.]]>
<![CDATA[Law Enforcement Factors in Waste Management to Achieve Environmental Sustainability and Community Welfare ]]>
<![CDATA[Suwari Akhmaddhian]]>;
<![CDATA[Ria Virigianti]]>;
<![CDATA[Erga Yuhandra]]>
<![CDATA[ Susbtantive Justice International Journal of Law Vol 4 No 1 (2021): Substantive Justice International Journal of Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33096/substantivejustice.v4i1.109
<![CDATA[Environmental issues are interesting subjects that are related to the earth’s sustainability. While Garbage is basically an obstacle, it also has the potential to prevent environmental damage and increase the community's economy if it is well managed. This research aims to analyze local government policies in waste management based on the value of ecological justice to achieve natural preservation. The research method used is qualitative with primary data from interviews and observations supported by laws and regulations related to waste management. The research was conducted in Kuningan Regency and Ciamis Regency. The results showed that the Ciamis local government policy in waste management was equipped with local regulations, government officials, infrastructure, community participation, and program innovation, namely waste sorting, waste bank, maggot, and garbage alms. The conclusion is that local government policies, especially in Kuningan, still need improvement related to optimizing the role of the local government in institutional and funding of waste management and increasing public education regarding waste management. Good waste management can create environmental sustainability and community welfare.]]>
<![CDATA[The Legal Protection of Jeniper Product Brand Rights Associated with Brands and Geographical Indications ]]>
<![CDATA[Anthon Fathanudien]]>;
<![CDATA[Suwari Akhmaddhian]]>;
<![CDATA[Irfan Mochammad Firmansyah]]>
<![CDATA[ UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kuningan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25134/unifikasi.v9i1.3456
<![CDATA[This study aims to discover the legal protection of trademark rights from its law and geographical indications. In addition, this study also determines the implementation of the trademark law on Jeniper products. This study employed empirical legal approach involving interviews, observations, and literature studies. This study revealed that the legal protection regulation of trademark right is governed by several laws and regulations. This includes trademark and geographical indications Act, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 22 of 2018─International trademark Registration─Protocols Related to the Madrid Agreement on International trademark Registration, and Ministry of Law and Human Rights Regulation Number 67 of 2016─Trademark Registration and Regional Regulation of West Java Province Number 10 of 2018─Intellectual Property Management. Furthermore, the implementation of legal protection, trademark rights of Jeniper products, have been registered at the Directorate General of Intellectual Property Rights of the Republic of Indonesia. Thus, they are legally by the State. In conclusion, the Regional Government of Kuningan Regency lacks a specific Regional Regulation, governing Trademark Rights in Kuningan Regency ]]>
<![CDATA[Regional Government Authority in the Implementation of Natural Disaster Management ]]>
<![CDATA[Suwari Akhmaddhian]]>;
<![CDATA[Teten Tendiyanto]]>;
<![CDATA[Roni Nursyamsu]]>;
<![CDATA[Alif Faisal Abdilah]]>;
<![CDATA[Azmy Sabila Gustianitami]]>
<![CDATA[ UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kuningan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25134/unifikasi.v9i1.6127
<![CDATA[Natural disasters certainly have negative impact on the environment and society in community health, comfort, and economic conditions. This study aims to asertain and analyze the regulation─regional government service authority in organizing natural disaster management in Indonesia. This study employed empirical legal method involving primary and secondary data and was conducted in Kuningan Regency. The data were collected through interviews, observations and literature studies. The finding revealed the regional government service authority is governed in Article 9 of Law Number 24 of 2007─Disaster Management, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 21 of 2008─the Implementation of Disaster Management, and Regional Regulation Number 6 of 2011─ the Implementation of Disaster Management. Finally, their authority is mostly defined clearly in Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management. This law establishes apparent rules that each duty and function is already appropriate.]]>
