Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.723
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Bestuur Jurnal Dinamika Hukum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Degraded and Mining Lands Management Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Jurnal Ius Constituendum Substantive Justice International Journal of Law JURNAL ILMIAH LIVING LAW TAHKIM Jurnal Ilmiah Galuh Justisi ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Legal Reasoning Journal of Morality and Legal Culture Jurnal Bedah Hukum Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Pintar Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Suwari Akhmaddhian
Universitas Kuningan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 100 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 100 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
The Legal Protection of Jeniper Product Brand Rights Associated with Brands and Geographical Indications Anthon Fathanudien; Suwari Akhmaddhian; Irfan Mochammad Firmansyah
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v9i1.3456

Abstract

This study aims to discover the legal protection of trademark rights from its law and geographical indications. In addition, this study also determines the implementation of the trademark law on Jeniper products. This study employed empirical legal approach involving interviews, observations, and literature studies. This study revealed that the legal protection regulation of trademark right is governed by several laws and regulations. This includes trademark and geographical indications Act, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 22 of 2018─International trademark Registration─Protocols Related to the Madrid Agreement on International trademark Registration, and Ministry of Law and Human Rights Regulation Number 67 of 2016─Trademark Registration and Regional Regulation of West Java Province Number 10 of 2018─Intellectual Property Management. Furthermore, the implementation of legal protection, trademark rights of Jeniper products, have been registered at the Directorate General of Intellectual Property Rights of the Republic of Indonesia. Thus, they are legally by the State. In conclusion, the Regional Government of Kuningan Regency lacks a specific Regional Regulation, governing Trademark Rights in Kuningan Regency 
Regional Government Authority in the Implementation of Natural Disaster Management Suwari Akhmaddhian; Teten Tendiyanto; Roni Nursyamsu; Alif Faisal Abdilah; Azmy Sabila Gustianitami
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v9i1.6127

Abstract

Natural disasters certainly have negative impact on the environment and society in community health, comfort, and economic conditions. This study aims to asertain and analyze the regulation─regional government service authority in organizing natural disaster management in Indonesia. This study employed empirical legal method involving primary and secondary data and was conducted in Kuningan Regency. The data were collected through interviews, observations and literature studies. The finding revealed the regional government service authority is governed in Article 9 of Law Number 24 of 2007─Disaster Management, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 21 of 2008─the Implementation of Disaster Management, and Regional Regulation Number 6 of 2011─ the Implementation of Disaster Management. Finally, their authority is mostly defined clearly in Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management. This law establishes apparent rules that each duty and function is already appropriate.
KEWENANGAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG UNDANG PEMERINTAH DAERAH (Studi di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat) Lilis Supriatin; Suwari Akhmaddhian
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v4i2.730

Abstract

The natural resource management should aim to prosper society in accordance with the purpose of nation and state. This study aims to find out how the authority of mining business licensing in Kuningan district based on Law No. 23 year 2014 on Regional Government and Implementation of authority in the management of mining business licenses based on Law No. 23 year 2014 on Regional Government in Kuningan district. This research method used empirical juridical with data collecting tool through interviews and observation. The result of this research is the mining arrangements based on Law No. 23 of 2014, the matters of energy and resources in the districts / cities are entirely handed over to the provincial government, while the affected areas are in the districts / cities there is no segregation of community authority or criteria that provides regulatory opportunities to districts / cities. In implementation of mining management in districts Kuningan based on Law No 4 Year 2009 is correct, with the division of authority between the central government, provincial government, and district governments, and not apart from the control and control factor. In the Law Number 23 Year 2014 is only divided between the Central Government and Provincial Region. Licensing becomes the authority of the central provincial government, uncontrolled supervision and control, constraints, long distances, complicated process procedures. The conclusion is that the regulation of mining authority based on law No 23 year 2014 is contradictory to the theory of Regional Autonomy for the licensing of mining management of provincial government authority.Keywords: Authority, Local Government, Mining Management. AbstrakPenelitian ini dengan latar belakang yaitu untuk mengetahui bagaimana kewenangan pengelolaan pertambangan di Kabupaten Kuningan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Derah. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Kewenangan Pengelolaan pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kewenangan Pengelolaan pertambangan berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Metode penelitian yuridis-empirik dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan pertambangan berdasarkan Undang Undang-Nomor 23 Tahun 2014, urusan energi dan sumberdaya mineral yang ada di kabupaten / kota diserahkan seluruhnya kepada pemerintah provinsi, sedangkan daerah terkena dampak berada di kabupaten/kota, tidak ada pemilahan kewenangan baik secara komoditas maupun kriteria yang memberikan peluang melakukan pengaturan kepada pihak kabupaten/kota. Implementasi pengelolaan pertambangan di Kabupaten Kuningan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sudah benar dengan adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah kabupaten. tetapi tidak melupakan faktor pengawasan dan pengendalian. sedangkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Perizinan menjadi kewenangan pemerintah propinsi menjadi tidak sederhana, jarak yang jauh dengan tata cara proses rumit, pengawasan dan pengendalian tidak terkendali karena menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kesimpulan yaitu pengaturan kewenangan pertambangan berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 bertentangan dengan teori Otonomi Daerah. Undang Undang 23 Tahun 2014 memiliki kelemahan secara teori sistem hukum dengan tidak memberikan kewenangan pada pemerintah daerah kabupaten sebagai wilayah kegiatan pertambangan.
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI DAERAH (STUDI DI KABUPATEN KUNINGAN) Suwari Akhmaddhian; Gios Adhyaksa
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v3i1.406

Abstract

Penelitian yang berjudul Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan di Daerah (Studi di Kabupaten Kuningan). Lokasi penelitian yaitu dilakukan di Kabupaten Kuningan, Rumusan penelitian yang peneliti dirumuskan adalah Bagimana Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan di Kabupaten Kuningan.? Bagaimana Pengaruh Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Perlestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Kuningan? Tujuan penelitian  ini adalah untuk mengetahui Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan di Kabupaten Kuningan. dan Untuk mengetahui Pengaruh Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Perlestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Kuningan. Penelitian ini dapat dapat berguna antara lain yaitu Penelitian ini secara praktis adalah dapat di gunakan dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan pengaturan dalam penegakahn hukum dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup dan konservasi khususnya di Kabupaten Kuningan dan umumnya di Indonesia, Penelitian ini mencoba memberikan gambaran tentang penegakah hukum lingkungan di daerah khususnya di Kabupaten Kuningan, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan khasanah keilmuan terutama yang bekenaan dengan hukum lingkunggan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam pembahasan penelitian ini adalah metode evaluatif analisis, yaitu suatu metode mengumpulkan dan menyajikan data yang diperoleh untuk menganalisis keadaan yang sebenarnya dan selanjutnya dilakukan analisa rasional berdasarkan acuan yuridis melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa penegakan hukum di daerah khususnya kabupaten kuningan yaitu melalui pembuatan peraturan perundangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, penegakan hukum melalui represif dan persuasif serta peningkatan peran masyarakat sesuai dengan amanat peraturan perundangan.Kata kunci : Implemetasi, Penegakan, Hukum, Lingkungan.
Authority of the Environmental Service in Disaster Management Based on the Law on Environmental Protection and Management Suwari Akhmaddhian; Haris Budiman; Erga Yuhandra; Dikha Anugrah; Frisca Meilan Dwi Lestary; Wina Puspasari; Teti Mardiani
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v9i2.2469

Abstract

The environment can be a resource or even a hazard when a disaster occurs. Natural disasters as natural phenomena that can occur at any time regardless of day or night with the risk of loss of property to the psyche must be anticipated with disaster management activities in accordance with the Disaster Law in Indonesia. The purpose of this research is to find out and analyze the regulations made by the government in efforts to deal with disasters in Indonesia, especially in Kuningan Regency. The method used in this study is an empirical juridical approach using primary data and secondary data as well as data collection tools used in the form of interviews, observation and literature studies. The results of this study are the implementation of work programs and activities from the Department of the Environment in disaster management based on Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management. The conclusion of this writing is that the arrangements related to disaster management are adequate from the central to the regional level with the Implementation of the Environmental Service in the basic efforts of disaster management that have been carried out but must be further improved. Suggestions for implementing the implementation of the Environmental Service are to cooperate with students to carry out counseling and outreach about environmental preservation in disaster management efforts based on the Disaster Law in Kuningan Regency.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK DI INDONESIA Suwari Akhmaddhian; Asri Agustiwi
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v3i2.409

Abstract

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik di Indonesia adalah hal yang sangat penting untuk berkembangnya ekonomi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana KeabsahanPerjanjian Jual Beli Elektronik di Indonesia dan Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik di Indonesia. Metode penelitian adalah yuridis normatif, pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Hasil penelitian yaitu: Pertama, KeabsahanPerjanjian Jual Beli Elektronik di Indonesia diatur Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; Kedua, Perlindungan hukum bagi masyarakat terdapat dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik di Indonesia diatur secara tegas baik dari sisi pidana maupun perdata. Kata kunci : konsumen, perlindungan hukum, transaksi jual beli elektronik.
PENGELOLAAN DANA OTONOMI BERDASARKAN UNDANG UNDANG DAERAH ISTIMEWA PROVINSI ACEH DAN UNDANG UNDANG OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA Gios Adhyaksa; Suwari Akhmaddhian
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v2i2.413

Abstract

Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang terdiri dari lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam arti sempit pemerintahan adalah segala kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Di samping itu dari segi struktural fungsional pemerintahan dapat didefinisikan pula sebagai suatu sistem struktur dan organisasi dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mewujudkan tujuan Negara. Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (1), dinyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Sejalan dengan pasal tersebut keutuhan suatu negara atau yang disebut juga integritas negara adalah suatu hal yang paling penting  yang menjadi dasar eksistensi setiap negara. Ketika negara bebas dari ancaman disintegrasi, maka sesungguhnya eksistensi negara tersebut telah kuat tak tergoyahkan. Hal yang sama berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Integritas Indonesia, yang disebut dengan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keutuhan NKRI adalah fungsi dari pengertian dan tujuan negara, sebagaimana termaktub di dalam penjelasan Pembukaan UUD 1945. Itulah sebabnya sejak awal NKRI didirikan pemerintah dan berbagai elemen rakyat terus menerus berupaya mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional. Setiap negara menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan dasar negara dan Undang-Undang Dasar yang dimilikinya. Indonesia memiliki dasar negara, yaitu Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Indonesia menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan dasar negara, yaitu Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Kata kunci : Dana, Otonomi, Kebijakan.
Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi (Studi di Kabupaten Kuningan) Suwari Akhmaddhian; Anthon Fathanudien
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v2i1.26

Abstract

Public Participation in realizing Kuningan as a research location Conservation District is performed in Kuningan District. The purpose of this study was to determine the Implementation Regulations Kuningan District No. 12 of 2007 on the Conservation of Water Resources. and to find out what people's participation in realizing Kuningan as Conservation District. This research can be useful, among others, the study has been practically is can be used in policy-making related to the environment and settings to improve community participation in supporting the preservation of the environment and conservation, especially in the District Kuningan and generally in Indonesia. The method used by the researchers in this study is a discussion of evaluative method of analysis, which is a method of collecting and presenting data obtained to analyze the actual situation and then performed a rational analysis based reference juridical through library research and field research. The results of research that community participation in realizing the Kuningan as a conservation district is a step forward because it participates in government programs to help the protection and preservation of the environment that will create a beautiful and healthy environment. Forms of community participation brass districts namely through bridal care environment (pepeling), students are concerned about the environment (seruling) and officials concerned.about.the.environment (apel). Keywords: Participation, Community, Conservation, Environment
Implementasi Reformasi Birokrasi Bidang Perizinan Pananaman Modal di Kabupaten Kuningan Haris Budiman; Suwari Akhmaddhian
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v1i1.28

Abstract

Bureaucratic reform is essentially an attempt to reform and fundamental changes to the systems of governance in order to reach the goal of bureaucratic reform to accelerate achievement of good governance and efforts to improve support for local government in Increasing performance. Bureaucracy reform program running which consisted principally of institutional reform, human resources management reform and information technology support in the licensing process. Institutional reform is to establish a new agency that handles the licensing process in the past, integrated licensing process to go through the different agencies and with the reform of the bureaucracy in the licensing process united in one body that is unified, improve human resources through training and increase the transparency of information through the management information technology support. Bureaucratic reform in investment licensing and the area is already under way in an effort to improve service to the community that good governance is not just adream and soon became a reality.Keywords: Licensing, Service, Bureaucratic Reform.
Penegakan Hukum terhadap Jaksa yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Suwari Akhmaddhian; Wisnu Gita Prapanca
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 10 No 01 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.083 KB) | DOI: 10.25134/logika.v10i01.2182

Abstract

The purpose of this study is to find out how is the code of conduct for prosecutors in Indonesia? settlement of cases of violation of the Code of Ethics of the Prosecutor conducting Narcotics distribution? The research method used is normative juridical, which is an approach method by studying the law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society, and serves as a reference for everyone's behavior. data collection tool through library research. ata used secondary, that is data obtained through the study of documentation by reading scientific books, magazines, internet, newspapers and other readings related to research. The results of the study are the setting of a prosecutor's code of ethics contained in Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia and Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia number: PER-067 / A / JA / 07/2007 concerning the Attorney Code of Ethics. Completion of cases of violations of the Code of Ethics for Prosecutors who commit violations of ethical conduct, namely examinations by the prosecuting supervisor and the type of severe punishment may be imposed on prosecutors in the form of dismissal with respect or vice versa with respect. In addition, the release from functional or structural positions.Keywords: sanctions; code of Ethics; prosecutor; case; judicial mafia.AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bagaimana pengaturan kode etik bagi Jaksa di Indonesia? penyelesaian kasus pelanggaran  Kode Etik Jaksa yang melakukan pengedaran Narkotika? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dengan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. alat pengumpul data melalui studi kepustakaan. ata yang digunakan sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dengan cara membaca buku-buku ilmiah, majalah, internet, surat kabar dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian yaitu pengaturan kode etik jaksa terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor : PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Etik Jaksa. Penyelesaian kasus pelanggaran  Kode Etik Jaksa yang melakukan pelanggaran kose etik yaitu pemeriksaan oleh jaksa pengawas dan jenis hukuman berat dapat dikenakan terhadap jaksa berupa pemberhentian dengan tidak hormat atau sebaliknya dengan hormat. Selain itu pembebasan dari jabatan fungsional ataupun struktural.Kata Kunci : sanksi; kode etik; jaksa; perkara; mafia peradilan.
Co-Authors Adzkari, Feby Agustian, Agung Gumelar Agustin, Dela Agustina, Vinda Ahmad Rayhan Aini, Zahro Qurrotul Al Ghifari, Muhammad Ghifar Alfi, Muhamad Alif Faisal Abdilah Amrullah, Dzikri Anik Andini Khoirunnisa Anditya, Ariesta Wibisono Andriyani, Yani Anggit Anggiatna Arief Rahman Asri Agustiwi Azmy Sabila Gustianitami Bachtiar, Beben Muhammad Bahtiar, Muhammad Beben Bhandari, Rahul Bias Lintang Dialog Bilhaq, Rhejan Gema Mahardika Budiman, H. Haris Budiman, Haris Dede Suhendar Dede Yusuf Dela Agustin Dela Agustin Dewi Kusumawati, Dewi Dewi Setiawati Diding Rahmat Dikha Anugrah Dikha Anugrah Diky Hikmatul Fittra Ela Nurlaela Elvany, Virgin Enggartiasto Adipradana Erga Yuhandra Erga Yuhandra Fadilah, Dikri Alpan Fathanudien, Anthon Fera Ardilawati Fernanda, Adam Banyu Frisca Meilan Dwi Lestary Furqon, Eki Gios Adhyaksa Gios Adhyaksa Gita Ayu Pramesti Gumilar , Doni Cakra Gustianitami, Azmy Sabila Haris Budiman Harjadi, Dikdik Hermansyah, Dadan Idit Vikriandi Iman Jalaludin Rifai Iman Jalaludin Rifa’i Indah Maulani Putri Indah Permata Sari Intan Fandini Intan Tiaranita Irfan Mochammad Firmansyah Jalaludin Rifa'i, Iman Kiki Rizki Febrian Krisna Monita Sari Kusumah, Fathan Arya Wijaya Lilis Supriatin Lintang Dialog, Bias M. Rizal Mardiani, Teti Maulana, Pani Mochammad Imron Awalludin Ms. Sineenat Suasungnern Muhammad Hatta Nabila, Dila Nadia Fauziah Anugrah Nurpajar, Shefiyana Okolie, Ugo Chuks Peny Hanipah Rahmatwati, Suci Rahul Bhandari Rahul Bhandari Ramadhan, Mahendra Utama Cahya Ramliki, Ramliki Ratna Sayyida Ressa Siti Nurhasanah Ria Virigianti Rifai, Iman Jalaludin Roni Nursyamsu Royvaldo, Royvaldo Sari Aprilianti Sarip Hidayat Sarip Hidayat Sarip Hidayat Sarip Hidayat, Sarip Septian Apriditiya Simanjorang, Ruben Sundari, Pipi Supartono, Toto Teten Tendiyanto Teti Mardiani Tiaranita, Intan Titan Triatna Kurniawan Toto Supartono Triatna Kurniawan, Titan Ugo Chuks Okolie Virigianti, Ria Wahdan Ahnaf Al-azizi Wawan Setiawan Wina Puspasari Wisnu Gita Prapanca Yani Andriyani Yudhistira, Donny Yudistira, Dony Yuhandra, Erga