Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : jurnal niara

Penerapan Lembaga Constitutional Importance Pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Aprilio, Dhuha; Khairul Fahmi; Charles Simabura
Jurnal Niara Vol. 17 No. 3 (2025): Januari
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v17i3.23379

Abstract

Implementation of the concept of constitutional interest institutions in the National Human Rights Commission (Komnas HAM) in Indonesia. This is the response of independent state institutions in response to public confidence in the global trade and Commerce watchdog on human rights issues. The purpose of the study was to analyze the relationship of Komnas HAM as an institution of constitutional interest in the Indonesian Constitutional system. The method used is normative juridical research with data collection techniques through literature studies. Development involves the concept of independent state institutions, guidelines for the development of these institutions, as well as regulations and guidelines of Komnas HAM as an institution that has constitutional importance. The results showed that Komnas HAM has an equal position with other state institutions and plays a role in maintaining the balance of power and protecting human rights in accordance with constitutional principles. This investigation concluded that the authority of Komnas HAM as an institution of constitutional importance affects Indonesia's commitment to human rights protection and helps enforce checks and balances in the constitutional system.
Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Batas Minimal Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Fadila, Fauziah; Khairul Fahmi; Dian Bakti Setiawan
Jurnal Niara Vol. 18 No. 1 (2025): Mei
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v18i1.23665

Abstract

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, sementara sebelumnya Mahkamah Konstitusi secara tegas menolak permohonan perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 terkait pengujian pasal yang sama yaitu Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait pengaturan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang menurutnya pengaturan batas usia merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dari pembentuk undang-undang. Adanya perbedaan dalam pengambilan keputusan, sehingga menunjukkan pergeseran sikap Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini membahas bagaimana pergeseran pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan Putusan mengenai batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dengan alasan permohonan dalam perkara tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy, sedangkan Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan sebagian dari permohonan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 karena Mahkamah Konstitusi menilai dalam perkara tersebut terdapat ketidakadilan yang intolerable, sehingga open legal policy dapat diabaikan, sehingga terlihat adanya pergeseran pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus permasalahan tersebut