Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

6.23

P-Index

This Author published in this journals

All Journal EGALITA Pandecta Diponegoro Law Review Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Dinamika Sosial Budaya Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Semarang Law Review Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa SASI Journal Juridisch Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia

Amri P Sihotang

Universitas Semarang

Author-ID : 2601701

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 57 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

2 3 4 5 6

Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Oleh Penjual Karena Pembeli Wanprestasi Amri Panahatan Sihotang; Gita Novita Sari; Zaenal Arifin; Muhammad Isro Wahyudin
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.7502

The research aims to find out the process of the seller's implementation cancellation of land because the buyer defaulted, a result of the law seller's cancellation of the land purchase agreement because the buyer defaulted. The research method used in this study is sociological juridical. The results of research on the process of the sale agreement are agreements in which the agreement is valid and has binding power since the agreement between the seller and the buyer has been reached. A buying and selling bond based on contractual validity and other treaty principles. Many of the cases involved promises to pay for the sale, but they were too late. An agreement can be nullified for the sake of the law (van rechtswege neiting) or cancelable (vernietigbaar), if an agreement does not meet the requirements specified in Article 1320 of the Civil Code, if subjective conditions are not met (they agreed to bind themselves, to make a covenant) and objective conditions (a certain thing, a lawful cause). As a result of the law against the buyer when he breaks his promise, the buyer is required to pay for the loss that the seller has suffered, pay the costs of the case when it is brought before the court, and fulfill the agreement if it continues. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pembatalan jual beli tanah oleh penjual karena pembeli wanprestasi, akibat hukum pembatalan perjanjian jual beli tanah oleh penjual karena pembeli wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian proses erjanjian jual beli merupakan perjanjian dimana perjanjian itu sah dan memiliki kekuatan mengikat sejak tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli. Pengikatan jual beli mendasarkan pada keabsahan berkontrak dan asas-asas perjanjian lainnya. Banyak kasus yang terjadi tersebut berisikan janji-janji untuk melakukan pembayaran pembayaran jual beli, akan tetapi terlambat. Suatu perjanjian dapat batal demi hukum (van rechtswege neiting) atau dapat dibatalkan (vernietigbaar), apabila suatu perjanjian tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pada Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu apabila tidak memenuhi syarat subjektif (sepakat mereka mengikat dirinya, cakap untuk berbuat sesuatu perjanjian) dan syarat objektif (suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal). Akibat hukum yang timbul terhadap pembeli apabila wanprestasi, pembeli diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh penjual, membayar biaya perkara apabila diperkarakan di pengadilan, dan memenuhi perjanjian jika masih dilanjutkan.

KEDUDUKAN KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KODE ETIK HAKIM PASCA PUTUSAN MK NO 43/PUU-XIII/2015 Heru Nuswanto; Amri P. Sihotang,
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 6 No. 2 (2016): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Kedudukan komisi yudisial sebagai pengawas system peradilan di Indonesia di rasa sangat penting untuk menjadikan system peradilan di Indonesia professional dan berintegritas. Persoalan kemudian hadir pasca putusan MK No 43/PUU-XIII/2015 dimana dalam putusan menjadikan Komisi Yudisial tidak lagi sebagai pihak yang ikut serta mengawasi perekrutan hakim tingkat pertama. Padahal dalam system ketatanegaraan jika lembaga komisi yudisial peran dan fungsinya dibatasi akan menjadikan mahkamah agung sebagai lembaga absolute dalam kekuasaan yudikatif..Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 43/PUU-XIII/2015 tidaklah menjadi penghambat Komisi Yudisial dalam melakukan penegakan kode etik. Bahkan pada sisi lain Komisi Yudisial harus mampu melakukan penerobosan penafsiran bahwa putusan tersebut semata-mata memberikan ruang dan kedudukan Komisi Yudisial untuk merespon upaya kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang secara mandiri dan merdeka akan tetapi harus sesuai real nilai-nilai pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan menempatkan Komisi Yudisial yang nantinya akan menguji idependensi hakim-hakim yang merupakan hasil seleksi dari Mahkamah Agung secara ketat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar kode etik yang telah telah dicanangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Status of the Judicial Commission as the regulatory system in the sense of justice in Indonesia Sangat system makes for a review of integrity and professional judiciary in Indonesia. Present Problems then after the Constitutional Court ruling No. 43/PUU-XIII/2015 Where hearts Judicial Commission Decision making is NOT Again as parties Yang Participate oversee the recruitment of judges of first instance. Whereas hearts constitutional system if Institution Role and functions of the Judicial Commission shall be limited to make the Supreme Court as the Institute for Judicial power absolute hearts.Post a Constitutional Court decision No. 43/PUU-XIII/2015 does not become an obstacle to the Judicial Commission in enforcing the code of conduct. Even on the other side of the Judicial Commission should be able to make a breakthrough interpretation that the decision merely provides the space and the position of the Judicial Commission to respond to the efforts of the independence of judiciary is independent and free but must be corresponding real values of Pancasila and the Constitution of the Republic Indonesia by placing the Judicial Commission which will examine idependensi judges were selected from the Supreme Court strictly in performing their duties and functions in accordance with the basic principles of the code of conduct that has been implemented in accordance with the legislation in force.

PERLINDUNGAN HUKUMTERHADAP KEDUDUKAN JANDACERAI MATI MENURUT HUKUM ISLAM, UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM NASRANI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN Amri P Sihotang; Doddy Kridasaksana; A.Heru Nuswanto
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 6 No. 2 (2016): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Posisi perempuan di mata hukum saat ini belum mendapatkan tempat yang menguntungkan. Walaupun perempuan sudah mempunyai status sosial yang cukup mulia, tetapi mereka masih perlu mendapatkan pemahaman yang lebih tentang sosial, politik dan hukum.Keadaan ini juga sangat berpengaruh terhadap kaum perempuan yang menuntut pelepasan diri dari nilai-nilai hukum yang bersifat diskriminatif antara, peran, hak, dan kewenangan kaum lelaki dibanding dengan kaum perempuan. Mereka berpendapat bahwa hukum itu tidak memberi peran hak dan derajat yang sama antara pria dengan perempuan dalam kehidupan, sosial budaya, politik,ekonomi dan juga dalam kehidupan rumah tangga serta harta perkawinan dan warisan.Berpijak dari yang telah diuraikan penelitian iniakan mengkaji bagaimanakah Kedudukan Janda Cerai Mati pada masyarakat bagaimanakah Perlindungan HukumTerhadapKedudukanJanda Cerai MatiMenurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, danHukum Nasrani yang BerbasisNilaiKeadilan.TujuanPenelitianUntuk mengetahui bagaimana kedudukan Janda cerai mati pada Masyarakat danUntuk mengetahui bagaimana perlindungan hokum terhadap janda cerai mati menurut hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, danHukum Nasrani yang Berbasis Keadian.Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Kedudukan janda cerai mati disebagian masyarakat masih dipandang cenderung negatif. Budaya Patriarki yang dianut dalam masyarakat seakan mengakibatkan posisi janda ditempatkan dalam posisi rendah dibandingkan dengan mereka yang bersuami. Perlindungan hukum terhadap kedudukan janda memiliki konsep yang berbeda-beda. Position woman in the eyes of the previous law are currently favorable for Places Not to get. Although Women Already have Social Status Sufficient noble, but they Still Need to get a greater understanding of the social, political and singer hukum.Keadaan Also very influential Against Women Yang demanded the Company Company Yourself From Values That law is discriminatory BETWEEN, Role, rights, and authority of men compared to women. They argue that the role of the law WAS NOT Giving equal rights and degrees The man BETWEEN THE Women hearts of life, social, cultural, political, economic and domestic life hearts Also And Marriage And warisan.Berpijak treasure of which has been described iniakan study examines how the Status Widow Divorced dead ON 'community how divorce MatiMenurut HukumTerhadapKedudukanJanda Protection of Islamic Law, Marriage Law, Christian danHukum The BerbasisNilaiKeadilan.TujuanPenelitianUntuk know how to position ON society widow die divorce danUntuk know how legal protection against divorcee die * According to Islamic law, the Marriage Act, The Christian danHukum Keadian.Metode based Research approach The Singer Was used hearts normative method. Position divorcee die disebagian 'society is still seen tend to be negative. The patriarchal culture embraced hearts' As if society resulted POSITION POSITION hearts widow placed more low compared to those who get married. Legal protection against notch widow has different concept.

Implikasi Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Agus Saiful Abib; Efi Yulistyowati; Amri Panahatan Sihotang
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 7 No. 1 (2017): Januari
Publisher : Universitas Semarang

Tahun 2016, pemerintah mengeluarkan kembali kebijakan Tax Amnesty yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek melalui pembayaran uang tebusan, meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka panjang melalui perluasan basis data pemajakan, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, transisi ke sistem perpajakan baru yang lebih kuat dan adil, dan mendorong rekonsiliasi perpajakan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengetahui apakah program Tax Amnesty Indonesia Tahun 2016 berhasil atau tidak, khususnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka perlu dilakukan penelitian tentang : Implikasi Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak . Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana implikasi penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak ? Berdasarkan implikasi tersebut, maka bagaimana sebaiknya pengaturan perpajakan yang akan datang ? Berdasarkan permasalahan tersebut jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang akan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan, spesifikasi penelitiannya diskriptif analitis, data yang dipergunakan data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dan berdasarkan implikasi tersebut SE Dirjen Pajak No. SE - 06/PJ/2017 seharusnya tidak hanya untuk tahun pajak 2017 saja, tetapi juga untuk tahun-tahun yang akan datang. Di samping itu perlu ada peraturan yang mengatur tentang pengawasan terhadap pelaksanaan hak Wajib Pajak.In 2016, the government re-issue the Tax Amnesty policy as outlined in Law Number 11 Year 2016 on Tax Amnesty. The Tax Amnesty is expected to increase tax revenue in the short term through ransom payments, increase tax revenues over the long term through the expansion of taxation databases, increase taxpayer compliance, transition to a stronger and more just tax system, and encourage national tax reconciliation. In relation to this matter, to find out whether the program of Tax Amnesty Indonesia Year 2016 succeed or not, especially in increasing taxpayer compliance, it is necessary to do research on: "Implications Implementation of Law Number 11 Year 2016 on Tax Amnesty in Improving Taxpayer Compliance ". The problem to be discussed is how the implications of the implementation of Law Number 11 Year 2016 on Tax Amendment (Tax Amnesty) in improving taxpayer compliance? Based on these implications, then how should the taxation arrangements to come? Based on the problem, this type of research is normative juridical which will be studied with the approach of legislation, the analytical descriptive research specification, the data used secondary data, which analyzed qualitatively. The result of the research shows that the implication of the implementation of Law Number 11 Year 2016 on Tax Amnesty can improve Taxpayer compliance, and based on the implication of SE Dirjen Pajak No. SE - 06 / PJ / 2017 should not only be for the fiscal year 2017 alone, but also for the years to come. In addition, there should be a regulation that regulates the supervision of the implementation of taxpayers' rights.

Cyber Bullying Pada Anak Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana : Kajian Teoretis Tentang Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Subaidah Ratna Juita; Amri Panahatan Sihotang; Ariyono Ariyono
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 8 No. 2 (2018): November
Publisher : Universitas Semarang

Penelitian ini adalah merupakan pembahasan dan pengkajian secara teoretis normatif mengenai politik hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pada anak berkaitan dengan pembaruan dalam subsistem substansi dari hukum pidana anak, serta merupakan pembangunan dalam sistem hukum Indonesia yang berorientasi pada perlindungan terhadap anak korban cyber bullying. Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan politik hukum pidana dalam terhadap cyber bullying pada Anak. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang dilakukan terhadap data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal ilmiah. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi pustaka. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dikaji berdasarkan obyek kajian hukum pidana pada cyber bullying, kemudian dari obyek penelitian tersebut peneliti menganalisis dengan menggunakan teori politik hukum pidana. Dengan demikian, pendekatan yuridis-normatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan perilaku cyber bullying pada Anak dalam perspektif politik hukum pidana. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa politik hukum pidana dalam terhadap cyber bullying pada anak dapat ditelusuri berdasarkan Pasal 76 C jo. Pasal 80 (1) UU Perlindungan Anak, yaitu dalam hal tindakan cyber bullying yang dilakukan pada anak, maka terhadap pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). This research is a form of action taken in the efforts of legal countermeasures carried out in various processes, and also in the Indonesian legal system that focuses on violence against cyber bullying. Problems in this study relate to legal policies in combating cyber bullying in children. While the method used in this study is a normative juridical approach to secondary data. Secondary data in the form of making regulations, books, and scientific journals. Data collection methods that use literature study. Data analysis method uses descriptive analysis that explores the object of cyber bullying, then from the object of the research the researcher uses political theory of criminal law. Thus, the juridical-normative approach in this study is to analyze the behavior that is happening in children in the perspective of criminal law politics. Based on the results of the study, it can be concluded that legal policy in the context of cyber bullying in children can be traced based on Article 76 C jo. Article 80 (1) of the Child Protection Act, namely in the case of cyber bullying actions carried out on children, it can be subject to a prison sentence of a maximum of 3 (three) years 6 (six) months and / or a maximum fine of Rp. 72,000,000.00 (seventy two million rupiah).

Eksistensi Dalihan Na Tolu Dalam Menangani Covid-19 Pada Masyarakat Batak Toba Di Semarang Amri Panahatan Sihotang
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 2 (2023): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v13i2.8043

Pandemi Covid-19 suatu wabah yang telah merubah kehidupan interaksi manusia di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Wabah ini membawa manusia untuk merubah berbagai macam bidang tidak hanya perilaku akan tetapi kehidupan sosial budaya yang terdapat di masyarakat juga ikut mengalami perubahan. Sampai sekarang wabah pandemi ini mengalami peningkatan yang terus meningkat. Di Kota Semarang masyarakat yang terjangkit Virus Covid-19 menetapkan Kota Semarang masuk dalam kategori Zona Merah. Untuk menanggulangi penyebaran wabah ini masyarakat suku Batak Toba yang hidup di Kota Semarang dengan Falsafah Hidup Dalihan Na Tolunya ikut berpartisipasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi Dalihan NaTolu sebagai falsafah hidup masyarakat Suku Batak dalam menangani Covid-19 pada masyarakat Suku Batak Toba di Kota Semarang dan hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat Suku Batak Toba dalam menangani Covid-19 di Kota Semarang. Jenis Penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara meneliti di lokasi penelitian pada kehidupan masyarakat Suku Batak Toba di Kota Semarang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber dan menyebarkan kuesioner kepada para responden. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif Analitis untuk menjawab permasalahannya. Masyarakat Batak Toba memiliki banyak keunikan seperti sistem perkawinan, sistem kekerabatan, bahasa dan falsafah hidup yang mereka junjung tinggi yaitu Dalihan Na Tolu. Masyarakat Batak Toba di Kota Semarang menjaga dan melestarikan adat budaya Dalihan Na Tolu meskipun mereka berada jauh di perantauan. Aktivitas yang dilakukan Masyarakat Batak Toba di kota Semarang dalam menangani Covid-19 menggunakan falsafah hidup yang mereka miliki yaitu Dalihan Na Tolu. Dalihan Na Tolu adalah sarana pengikat tali kasih antar masyarakat Batak di Kota Semarang dengan mengetahui siapa yang menjadi Hula-hula, Dongan Tubu ataupun Boru memudahkan dalam melakukan aktivitas dalam penanganan Covid-19 pada Masyarakat Batak Toba di Semarang.

Kajian Kerjasama Program Rendah Karbon Dalam Perspektif PP Nomor 22 Tahun 2021 (Mobilitas Bersih Untuk Area Metropolitan Semarang) Helen Intania Surayda; Fajar Prima Julian; Endang Setyowati; Amri Panahatan Sihotang
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 1 (2024): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v14i1.8174

Lingkungan melekat pada kehidupan manusia menyediakan berbagai kebutuhan bagi manusia untuk mempertahankan eksistensi kehidupan dari air, udara dan sinar matahari. Oleh karena itu kelestariannya harus dijaga agar dapat dinikmati dengan baik dan layak. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan melakukan program kerjasama dengan pemerintah Inggris untuk memitigasi dampak perubahan iklim melalui pengembangan transportasi publik perkotaan yang ramah lingkungan sekaligus untuk menjalankan komitmen dari konferensi di Glasgow dalam rangka mewujudkan transisi menuju kendaraan nol emisi (zero emission) di sejumlah provinsi di Indonesia salah satunya Kota Semarang. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Kerjasama Program Rendah Karbon dalam konteks hukum nasional yang terkait adalah UU Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Framework Conwntion On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim), UU 32 tahun 2009 tentang PPLH, UU No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, PP no. 27 tahun 2012 tentang Perizinan Lingkungan, PP Nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3, PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PerMen Lingkungan Hidup no. 13 tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup. Kerjasama Program Rendah Karbon dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan Pasal 196 huruf c, Pasal 199, Pasal 213 ayat (2) huruf n, Pasal 209 melakukan kegiatan lain yang mendukung upaya pengendalian Pencemaran Udara yang melibatkan keterlibatan kelompok rentan seperti anak-anak, disabilitas, perempuan dan lansia.

PENERAPAN PRINSIP INDIVIDUALISASI PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERPAJAKAN Subaidah Ratna Juita; Amri Panahatan Sihotang; Supriyadi Supriyadi
Jurnal Ius Constituendum Vol. 5 No. 2 (2020): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v5i2.1938

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan penerapan prinsip individualisasi pidana melalui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perpajakan dalam putusan hakim. Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dikaji berdasarkan obyek kajian hukum pidana tentang penerapan sanksi pidana dalam putusan hakim yang dikaitkan dengan prinsip individualisasi pidana. Analisis mendalam terhadap Putusan MA No. 938 K/Pid.Sus/2015 yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) difokuskan pada penerapan prinsip individualisasi pidana melalui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perpajakan. Hasil penelitian ini adalah penerapan ide individualisasi pidana yang dituangkan melalui pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan dalam Putusan MA No. 938 K/Pid.Sus/2015 didasarkan pada adanya kesalahan pelaku, dan elastisitas pemidanaan yang didasarkan pada perubahan/perkembangan/perbaikan pada diri pelaku sendiri. Penerapan prinsip individualisasi pidana melalui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perpajakan dalam putusan hakim perlu dilakukan melalui pendekatan humanistik pada pelaku tindak pidana perpajakan, dan tidak hanya harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran pelaku akan nilai-nilai kemanusian dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.

PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT PADA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM HAL TERDAPAT SERTIPIKAT GANDA Supriyadi Supriyadi; Amri Panahatan Sihotang
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2020): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v1i1.2411

Masyarakat RW XIX Kelurahan Sendangmulyo merupakan masyarakat yang homogin terdiri dari berbagai latar belakang ekonomi dan pendidikan yang berbeda beda maka dalam memahami perlindungan hokum terhadap hak milik atas tanah juga berbeda beda terlebih lagi pada permasalahan sertipikat ganda. Berpijak dari hal tersebut fakultas hokum melalui tim pengabdiannya berusaha memberikan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman tersebut dengan harapan masyarakat RW XIX Kelurahan Sendangmulyo menjadi terbuka pola pikirnya dalam memahami permasalahan sertipikat hak milik inilah target dari tim pengabdian Fakultas Hukum Universitas Semarang. Metode yang digunakan melalui penyuluhan dan Tanya jawab yang diperkuat dengan kuisioner pra dan paska Sebagaimana dipahami bersama bahwa tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang paling mendasar sebagai sumber penghidupan dan mata pencaharian, bahkan tanah dan manusia tidak dapat dipisahkan dari semenjak manusia lahir hingga manusia meninggal dunia. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. artinya bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang benar. Sertifikat dobel/ganda adalah surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang diterbitkan oleh lembaga hukum (BPN) yang terbit diatas satu objek hak yang bertindih antara satu objek tanah sebagian atau keseluruhan, yang dapat terjadi suatu akibat hokum Tingkat pemahaman mengenai pentingnya sertipikat dan alur proses terjadinya sertipikat ganda sebelum dilakukan penyuluhan masih sangat minim hal ini diketahui dari kuisioner yang dibagikan, Setelah dilakukan penyuluhan dapat diketahui peningkatan pemahaman masyarakat RW XIX Kelurahan Sendangmulyo mengenai sertipikat hak hal ini dibuktikan dengan hasil kuisioner paska penyuluhan

MEMBERIKAN PEMAHAMAN KEPADA SISWA MA AL ADZKAR TENTANG URGENSI HUKUM DALAM MEMBANGUN RELASI ANTARA MANUSIA DAN LINGKUNGAN MASA PANDEMI COVID-19 Aga Natalis; Amri Panahatan Sihotang; Dewi Tuti Muryati
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v1i2.2866

Covid-19 is a zoonosis, an animal disease that transmits to humans, the emergence of a marker of problems between humans and the environment, therefore it is important to reconcile human relations with the environment that has been damaged for centuries, due to the development of an understanding that is maintained by law due to cultural influences, religion, economic system and so on. The Community Service Team will disseminate the weaknesses of current environmental regulations that are not based on the virtues of all components of life, this is to encourage students who are policy actors to be interested and strive to create justice for all components of life, including during and after the Covid-19 pandemic through changes to existing laws. The activity was carried out at MA Al Azkar, given the lack of understanding of MA Al Adzkar students regarding the urgency of law in building relationships between humans and the environment during the Covid-19 pandemic. This community service activity is carried out through the pre-test, lecture, question and answer method, and post-test. The results of community service activities have a good impact on students because they can increase students' understanding of the urgency of the law in building relationships between humans and the environment during the Covid-19 pandemic or 64.72%.

Co-Authors -, Ariyono -, Sukimin A Heru N A. Heru Nuswanto A. Heru Nuswanto A. Heru Nuswanto A. Heru Nuswanto A.Heru Nuswanto Aan Tawli Abib, Agus Saiful Aenida Fatma Pitaloka Akhmat Marzuki Aldi Saputra , Muhammad Ani Triwati Ariyono Ariyono B. Rini Heryanti Bahrudin Mahmud Bramedika Kris Endira Chansrakaeo, Ruetaitip Corda Lebda Purnama Dewi Tuti Muryati Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Diah Sulistiyani R S Diah Sulistyani Dian Septiandani Doddy Kridasaksana Efi Yulistyowati Efi Yulistyowati Endah P A Endah Pujiastuti Endang Setyowati Erika Safitri Erli Elvina Dzakiyyah Iman Fajar Prima Julian Gita Novita Sari Gunawan Meidianto Hamonangan Sitanggang Heru Nuswanto Iftar Aryaputra , Muhammad Ikhwan Listiyanto Irkham Saputra Izziyana, Wafda Vivid Junaidi, Muhammad Khaidar Alifika El Ula Mac Thi Hoai Thuong Margono Margono Mat Dadi Muhammad Anam Muhammad Isro Wahyudin Muhammad Junaidi Mukharom Mukharom Mukharom Mukharom Mukharom, Mukharom Nadya Dhea Fristianti Natalis, Aga Prio Nugroho Rati Riana Regita Debi Marsanda Regy Pamungkas Retno Widhiastuti Ria Febria Ruetaitip Chansrakaeo Saiful Abib, Agus Sarkanto Sarkanto Septiandani, Dian Soegianto Soegianto Soegianto Soegianto Stefani Dewi Rosaria Subaidah Ratna Juita Subaidah Ratna Juita Sudarmanto, Kukuh sukarna, kadi Supriyadi Supriyadi - Surayda, Helen Intania Tri Mulyani Tri Mulyani Udianto - Udianto ulistyowati, Efi Y Wafda Vivid Izziyana Yefta Damar Galih Atmaja Yosep Tarantung Yuan Yehezkiel Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Yudhitiya Dyah Zaenal Arifin Zaenal Arifin

Title

Found 57 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 57 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 57 Documents
Search