Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal EGALITA Pandecta Diponegoro Law Review Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Dinamika Sosial Budaya Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Semarang Law Review Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa SASI Journal Juridisch Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia
Amri P Sihotang
Universitas Semarang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 57 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 57 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA AKHIR PEKAN DAN MALAM HARI OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK Prio Nugroho; Tri Mulyani; Amri Panahatan Sihotang
Semarang Law Review (SLR) Vol. 3 No. 2 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v3i2.5672

Abstract

Instansi pelaksana pelayanan publik dalam urusan administrasi kependudukan di Kota Semarang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan terbagi atas 2 ( dua ) jenis pelayanan, yaitu, Pertama ; Pelayanan terhadap peristiwa kependudukan yang berkaitan dengan penerbitan dokumen kependudukan yang meliputi penerbitan biodata penduduk, Kartu Keluarga ( KK ) , Kartu Tanda Penduduk elektronik ( KTP- el ); Kedua ; Pelayanan terhadap peristiwa penting yang berkaitan dengan penerbitan akta pencatatan sipil. Dalam memberikan pelayanan publik bidang administrasi kependudukan kepada masyarakat Kota Semarang maka diperlukan sebuah inovasi pelayanan administrasi kependudukan, yaitu pelayanan akhir pekan dan malam hari. Di dalam penelitian ini akan membahas dua pokok permasalahan, yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan pelayanan akhir pekan dan malam hari, serta kendala dan upaya untuk mengatasinya. Metode penelitian ini yaitu kualitatif, dengan lokus dari pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dengan jenis penelitian yuridis empiris. Fokus penelitian ini adalah pelayanan administrasi kependudukan pada akhir pekan dan malam hari oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dengan mengimplementasikan asas asas, tujuan, dan standar pelayanan publik berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
IMPLEMENTASI PENERBITAN E-KTP BAGI WARGA NEGARA ASING DI KABUPATEN KENDAL Regita Debi Marsanda; Tri Mulyani; Amri Panahatan Sihotang
Semarang Law Review (SLR) Vol. 4 No. 1 (2023): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v4i1.7004

Abstract

Artikel ini membahas tentang implementasi penerbitan E-KTP bagi warga negara asing di Kabupaten Kendal, kendala dan upaya mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan yaitu: jenis penelitian yuridis sosiologis, spesifikasi deskriptif analitis. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder dengan analisa kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penerbitan E-KTP bagi warga negara asing di Kabupaten Kendal pada bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober tahun 2022 tercatat ada 11 warga negara asing yang membuat E-KTP didasarkan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Adapun kendalanya meliputi 4 hal yaitu: Pertama, jaringan pada komputer sering eror, hal ini dapat diupayakan dengan cara Dispendukcapil Kabupaten Kendal terus mengupayakan yang terbaik dengan tetap berusaha melayani warga negara asing yang ingin melakukan pembuatan E-KTP; Kedua, kurangnya pemahaman bahasa asing dari para staf, dapat diupayakan dengan cara para warga negara asing yang ingin melakukan proses pengurusan E-KTP haruslah didampingi oleh sponsor atau penjamin agar saat proses pengisian data tidak terjadi miscommunication dengan petugas; Ketiga, warga negara asing yang belum melaporkan ke pihak Dispendukcapil Kendal, hal ini dapat diupayakan dengan melakukan sosialisasi kepada warga negara asing terkait pentingnya pelaporan penduduk baru; Keempat, belum pahamnya pihak RT/RW terkait cara pelaporan adanya warga negara asing, dalam hal ini dapat diupayakan dengan pemberian sosialisasi rutin dan pembinaan kepada ketua RT/RW setempat agar mengetahui terkait bagaimana cara pelaporan adanya orang asing yang ingin menetap di daerahnya.
IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN MELALUI POSBAKUM DI PENGADILAN AGAMA DEMAK KELAS IB Erika Safitri; Efi Yulistyowati; Amri Panahatan Sihotang
Semarang Law Review (SLR) Vol. 4 No. 2 (2023): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v4i2.7394

Abstract

Posbakum merupakan layanan pemberian bantuan hukum yang dilakukan secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin di dalam mencari keadilan di pengadilan. Dengan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma diharapkan dapat memberikan jaminan dan kesamaan terhadap masyarakat miskin untuk mendapatkan perlindungan hukum dari perbuatan yang tidak adil. Penelitian ini akan mengkaji implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB, kendala yang dihadapi  dalam implementasi pemberian bantuan hukum tersebut, dan upaya mengatasinya. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Sebagai sampel dalam penelitian ini adalah implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB tahun 2014 sampai 2022. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder yang diambil dengan cara wawancara, studi pustaka, dan studi dokumentasi. Data tersebut dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB terdiri dari pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, dan pembuatan dokumen hukum. Bantuan hukum tersebut diberikan dalam penyelesaian kasus perceraian, itsbat nikah, permohonan wali afdhol, hibah, waris, perwalian anak, dan harta bersama. Kendala yang dihadapi  dalam implementasi pemberian bantuan hukum tersebut adalah : (1) kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bantuan hukum di Posbakum, (2) Masyarakat saat meminta bantuan hukum di Posbakum merasa takut, sehingga kurang terbuka dalam memberikan keterangan, berbelit-belit dan kadang-kadang tidak jujur mengenai duduk perkara yang sedang dialami. Kendala tersebut diatasi dengan cara (1) melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat mengenai bantuan hukum di Posbakum, (2) melakukan pendekatan kepada masyarakat agar tidak takut, sehingga petugas dapat menggali lebih dalam terhadap kasus yang dihadapinya.
KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT MASYARAKAT BATAK TOBA DI KOTA SEMARANG Yuan Yehezkiel; Amri Panahatan Sihotang; B. Rini Heryanti
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i1.8775

Abstract

Culture is a habit of a society that is steady (performed continuously), defended by his supporters. Habits are a reflection of the personality of a nation, he is the embodiment of the soul of the nation which continues to evolve in evolution from century to century. Some developments are fast and some are slow. No matter how fast the development, however, it is not revolutionary, it is always based on basic values that guide those who change, renew or eliminate some of these habits if the habits are no longer functional. This research wants to examine the position of girls in the Toba Batak culture. With this the researcher has a problem formulation, namely, what is the position of women in the Toba Batak customary inheritance law and what are the factors that influence the position of women in the Toba Batak customary inheritance law, this research method uses a descriptive analysis method which describes the results of the research according to the problems and objectives to be achieved and analyze it based on theory/expert opinion and applicable regulations Which has the result that daughters in the Batak Toba tradition do not get the right to inheritance because in the future the daughter will join her husband's family and will receive inheritance from her husband's family. But basically, daughters still get gifts or beautiful arians that parents give to their daughters, but what is given to girls is not as big as what boys get. AbstrakAdat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat ajeg (dilakukan terus-menerus), diper-tahankan oleh pendukungnya. Kebiasaan merupa-kan cerminan kepribadian sesuatu bangsa, ia adalah penjelmaan jiwa bangsa itu yang terus- menerus berkembang secara evolusi dari abad ke abad. Perkembangannya ada yang cepat dan ada yang lambat. Secepat apapun perkembangannya, namun tidak bersifat revolusioner, selalu dilandasi oleh nilai dasar yang menjadi pedoman mereka yang mengubah, memperbaharui atau meng- hilangkan sebagian dari kebiasaan itu jika kebiasaan itu sudah tidak fungsional lagi. Penelitian ini ingin meneliti tentang kedudukan anak Perempuan pada adat Batak Toba. Dengan ini peneliti memiliki rumusan masalah yaitu, bagaimana kedudukan Perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba dan apa saja faktor yang mempengaruhi kedudukan Perempuan dalam hukum waris adat batak toba, metode penelitian ini menggunkan metode deskriptif analisis yang menguraikan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang akan dicapai serta menanalisisnya berdasarkan teori/ pendapat para ahli dan peraturan yang berlaku. Yang memiliki hasil bahawa anak Perempuan dalam adat Batak Toba tidak mendapatkan Hak atas warisan karena kedepannya anak peremmpuan akan ikut dengan keluarga suaminya dan akan mendapatkan warisan dari keluarga suaminya. Tetapi pada dasarnya anak Perempuan tetap mendapatkan hibah atau indah arian yang diberikan orang tua kepada anak perempuannya, tetapi apa yang diberikan kepada anak Perempuan ini jumlahnya tidak sebesar denga napa ang di dapatkan oleh anak laki – laki.
PERLUASAN KOMPETENSI PTUN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Regy Pamungkas; Tri Mulyani; Amri Panahatan Sihotang
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i2.10089

Abstract

This artikel discusses the absolute competence of the State Administrative Court in positive fictitious cases after the enactment of the Job Creation Law, and its impacts. The approach method used in this research is normative jurisdiction, analytical descriptive specifications. The data collection method used was literature study, the data was then analyzed using qualitative analysis methods. The results of the author's research conclude that the absolute competence of the State Administrative Court in fictitious cases is positive after the enactment of the Job Creation Law, PTUN no longer has the authority to grant legal approval and will be further regulated in a presidential regulation, but to date a presidential regulation has not been issued. The event had an impact on legal uncertainty, because people did not submit positive fictitious requests which were legally granted. And legal certainty is one of the conditions for law enforcement. If the authority for positive fictitious applications is no longer under the authority of the PTUN, then there will be legal decline because it will eliminate the power of the judiciary, and will strengthen the executive's power to adjudicate a case and result in the executive power acting arbitrarily in adjudicating positive fictitious applications.AbstrakArtikel ilmiah ini membahas tentang kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara fiktif positif pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, beserta dampaknya. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridsi normatif, spesifikasi deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, data tersebut kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian penulis menyimpulkan bahwa Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara fiktif positif pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, PTUN tidak lagi memiliki kewenangan mengabulkan secara hukum dan akan diatur lebih lanjut pada peraturan presiden, namun hingga saat ini peraturan presiden tidak dikeluarkan. Adanya peristiwa berdampak pada ketidakpastian hukum, karena masyarakat tidak mengajukan permohonan fiktif positif yang dikabulkan secara hukum. Dan kepastian hukum ini merupakan salah satu syarat untuk penegakan hukum. Kewenangan permohonan fiktif positif jika tidak lagi menjadi kewenangan PTUN, maka akan terjadinya kemunduran hukum karena telah menghilangkan kekuasaan yudikatif, dan akan memperkuat kekuasaan eksekutif untuk mengadili sebuah perkara dan mengakibatkan kekuasaan eksekutif bertindak sewenang-wenangnya dalam mengadili permohonan fiktif positif.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PTUN NOMOR 83/G/2023/PTUN. SMG TERKAIT DENGAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH  YANG OVERLAPPING Corda Lebda Purnama; Supriyadi; Tri Mulyani; Amri Panahatan Sihotang
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i2.12851

Abstract

The problem of overlapping land certificates is a crucial issue in the Indonesian land system because it threatens legal certainty, land rights protection, and the stability of agrarian transactions. Inconsistencies in land administration procedures by the National Land Agency (BPN) often trigger disputes that result in certificate cancellation through court decisions. This study aims to analyze the judge's legal considerations and the legal implications of the cancellation of overlapping land certificates in Decision Number 83/G/2023/PTUN.Smg. This study uses a normative juridical approach supported by a case approach, which emphasizes the analysis of laws and regulations, legal doctrine, and the study of related court decisions. The type of data used is secondary data analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the judge canceled the certificates issued by the BPN because procedural flaws were found in the issuance process that resulted in overlapping ownership. This step was taken to restore legal certainty and prevent protracted conflicts in the future. However, the cancellation has legal consequences, especially for parties who have obtained certificates through a sale or a gift in good faith. Therefore, more comprehensive verification of ownership evidence and inter-agency coordination are needed to prevent similar conflicts in the future. It is recommended that the National Land Agency (BPN) improve the accuracy, transparency, and oversight of the land certification process and strengthen mechanisms for prompt and fair dispute resolution.   Abstrak Permasalahan tumpang tindih (overlapping) sertifikat hak atas tanah merupakan isu krusial dalam sistem pertanahan Indonesia karena mengancam kepastian hukum, perlindungan hak atas tanah, dan kestabilan transaksi agraria. Ketidaksesuaian prosedur administrasi pertanahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) seringkali menjadi pemicu sengketa yang berujung pada pembatalan sertifikat melalui putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim serta implikasi yuridis dari pembatalan sertifikat tanah yang tumpang tindih dalam Putusan Nomor 83/G/2023/PTUN.Smg. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan case approach, yang menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi terhadap putusan pengadilan terkait. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim membatalkan sertifikat yang diterbitkan BPN karena ditemukan cacat prosedural dalam proses penerbitan yang mengakibatkan tumpang tindih kepemilikan. Langkah tersebut diambil guna memulihkan kepastian hukum dan mencegah konflik berlarut-larut di kemudian hari. Namun demikian, pembatalan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum, khususnya bagi pihak yang telah memperoleh sertifikat melalui jual beli atau hibah secara itikad baik. Oleh karena itu, dibutuhkan verifikasi bukti kepemilikan yang lebih menyeluruh dan koordinasi antarlembaga untuk mencegah konflik serupa di masa mendatang. Disarankan agar BPN meningkatkan akurasi, keterbukaan, serta pengawasan dalam proses sertifikasi tanah dan memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan adil.
Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam Pengentasan Kemiskinan melalui Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni: Optimizing Village Government Role in Poverty Alleviation through Uninhabitable Housing Rehabilitation Program Implementation in Indonesia Irkham Saputra; Sukimin Sukimin; Amri Panahatan Sihotang; A. Heru Nuswanto
Semarang Law Review (SLR) Vol. 7 No. 1 (2026): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v7i1.14024

Abstract

This study addresses the issue of the suboptimal implementation of the Uninhabitable House Rehabilitation Program (RTLH) in poverty alleviation, caused by limited budget allocation, bureaucratic complexity, and low community participation at the village level. The research aims to analyze the role of the Jatiharjo Village Government in implementing the RTLH program based on Grobogan Regent Regulation Number 44 of 2021, as well as to identify the obstacles and the efforts to overcome them. This study employs an empirical juridical method with a descriptive-analytical approach, utilizing primary data obtained through interviews and secondary data derived from statutory regulations and relevant literature, analyzed qualitatively. The findings reveal that the Jatiharjo Village Government has effectively performed its administrative, coordinative, and technical functions in data collection, verification, prioritization, and program supervision, resulting in a positive impact on improving housing quality and community welfare. However, the program implementation remains suboptimal due to budget constraints, lengthy fund disbursement procedures, and intergovernmental bureaucratic barriers. Efforts to address these challenges include strengthening coordination with regional authorities, optimizing village fund utilization, and enhancing community participation through collective action. The novelty of this research lies in reinforcing the conceptual role of village government as the primary actor in housing-based social policy implementation, as well as integrating legal and empirical approaches to assess program effectiveness, leading to the conclusion that the success of poverty alleviation through this program depends on institutional synergy and good governance practices.   AbstrakPermasalahan dalam penelitian ini terletak pada belum optimalnya pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam pengentasan kemiskinan akibat keterbatasan anggaran, kompleksitas birokrasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa Jatiharjo dalam pelaksanaan program RTLH berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2021 serta mengidentifikasi kendala dan upaya penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, menggunakan data primer melalui wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta literatur relevan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Jatiharjo telah menjalankan fungsi administratif, koordinatif, dan teknis secara efektif dalam pendataan, verifikasi, penetapan prioritas, serta pengawasan program, sehingga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan program belum optimal karena keterbatasan anggaran, panjangnya prosedur pencairan dana, serta hambatan birokrasi lintas pemerintahan. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah, optimalisasi pemanfaatan dana desa, serta penguatan partisipasi masyarakat melalui gotong royong. Kebaruan penelitian ini terletak pada penguatan konstruksi peran pemerintah desa sebagai aktor utama dalam implementasi kebijakan sosial berbasis perumahan serta integrasi pendekatan hukum dan empiris dalam menilai efektivitas program RTLH, yang menghasilkan kesimpulan bahwa keberhasilan pengentasan kemiskinan melalui program ini sangat bergantung pada sinergi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Co-Authors -, Ariyono -, Sukimin A Heru N A. Heru Nuswanto A. Heru Nuswanto A. Heru Nuswanto A. Heru Nuswanto A.Heru Nuswanto Aan Tawli Abib, Agus Saiful Aenida Fatma Pitaloka Akhmat Marzuki Aldi Saputra , Muhammad Ani Triwati Ariyono Ariyono B. Rini Heryanti Bahrudin Mahmud Bramedika Kris Endira Chansrakaeo, Ruetaitip Corda Lebda Purnama Dewi Tuti Muryati Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Diah Sulistiyani R S Diah Sulistyani Dian Septiandani Doddy Kridasaksana Efi Yulistyowati Efi Yulistyowati Endah P A Endah Pujiastuti Endang Setyowati Erika Safitri Erli Elvina Dzakiyyah Iman Fajar Prima Julian Gita Novita Sari Gunawan Meidianto Hamonangan Sitanggang Heru Nuswanto Iftar Aryaputra , Muhammad Ikhwan Listiyanto Irkham Saputra Izziyana, Wafda Vivid Junaidi, Muhammad Khaidar Alifika El Ula Mac Thi Hoai Thuong Margono Margono Mat Dadi Muhammad Anam Muhammad Isro Wahyudin Muhammad Junaidi Mukharom Mukharom Mukharom Mukharom Mukharom, Mukharom Nadya Dhea Fristianti Natalis, Aga Prio Nugroho Rati Riana Regita Debi Marsanda Regy Pamungkas Retno Widhiastuti Ria Febria Ruetaitip Chansrakaeo Saiful Abib, Agus Sarkanto Sarkanto Septiandani, Dian Soegianto Soegianto Soegianto Soegianto Stefani Dewi Rosaria Subaidah Ratna Juita Subaidah Ratna Juita Sudarmanto, Kukuh sukarna, kadi Supriyadi Supriyadi - Surayda, Helen Intania Tri Mulyani Tri Mulyani Udianto - Udianto ulistyowati, Efi Y Wafda Vivid Izziyana Yefta Damar Galih Atmaja Yosep Tarantung Yuan Yehezkiel Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Yudhitiya Dyah Zaenal Arifin Zaenal Arifin