Claim Missing Document
Check
Articles

Penguatan Pemahaman Masyarakat Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang Mengenai Pembagian Waris Islam Agus Saiful Abib; Ani Triwati; Amri Panahatan Sihotang
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v5i1.10297

Abstract

The distribution of Islamic inheritance is currently regulated by Article 171-191 of Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law with the consideration that it is in order to resolve problems that exist in society regarding marriage, inheritance and waqf. These disputes and quarrels often result in the breaking of ties of friendship between them, sometimes even resulting in physical attacks or even murder due to disputes over inheritance. Based on data, inheritance disputes rank second in religious courts after divorce cases. So far, many people do not know about the distribution of Islamic inheritance, therefore it is necessary to provide community service in the form of strengthening the understanding of the Penggaron Lor Genuk Semarang community regarding the distribution of Islamic inheritance. This service is carried out by means of lectures and direct question and answer and evaluation by distributing questionnaires before and after the activity is carried out. This service is carried out by an implementing team consisting of 1 (one) chairman and 2 (two) members. The implementing team is lecturers from the Faculty of Law, University of Semarang who are competent in mastering material regarding the distribution of Islamic inheritance. The results of the service which took the theme of the rights of people with disabilities have increased by an average of 67.3%.
Peningkatan Pemahaman Siswa SMK N 2 Semarang Sebagai Pemilih Pemula Menjadi Pemilih Yang Cerdas Pada Pilkada 2024 Sukimin Sukimin; Amri Panahatan Sihotang; Tri Mulyani
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v6i1.11988

Abstract

The political participation of the younger generation, particularly first-time voters, plays a strategic role in shaping the direction of democracy in Indonesia. Through a community service program conducted at SMK N 2 Semarang, efforts were made to enhance students' understanding as first-time voters in preparation for the 2024 Regional Elections (Pilkada). This activity aimed to equip students with knowledge about the electoral process, the importance of their role as first-time voters, and how to become rational voters who are not easily influenced by short-term political interests. The implementation method consisted of three stages: pre-activity preparation, the main activity through lectures and discussions, and evaluation using pre-tests and post-tests to measure the level of students’ understanding. The results showed a significant improvement, with an average increase in understanding of 66.1% after the activity. These findings indicate that political literacy and outreach activities are effective in increasing awareness and readiness among students to exercise their voting rights wisely and responsibly. It is hoped that similar initiatives can be carried out sustainably to foster a generation of voters who are critical, rational, and uphold high integrity in the democratic process. Keywords: First-Time Voters; 2024 Regional Elections; Political Literacy.
Sosialisasi Legalitas Usaha dan Pentingnya Sertifikasi Halal Bagi UMKM di Trimulyo Genuk Khaidar Alifika El Ula; Amri Panahatan Sihotang; Wafda Vivid Izziyana; Efi Yulistyowati
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/7yc5v726

Abstract

Sertifikat halal pada produk merupakan instrumen penting untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan ketenteraman batin konsumen, khususnya masyarakat Muslim. Tanpa sertifikat halal resmi yang dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), suatu produk berisiko kehilangan kepercayaan pasar. Namun, masih banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mencantumkan label halal tanpa memiliki sertifikat sah, serta belum melengkapi legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Kondisi ini juga ditemukan di Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, yang memerlukan intervensi melalui sosialisasi dan pendampingan hukum. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini diikuti 28 pelaku UMKM, dilaksanakan pada 7 Juli 2025 di aula kelurahan. Tahapan kegiatan meliputi pengisian kuesioner awal (pre-test), penyampaian materi tentang legalitas usaha dan prosedur sertifikasi halal, sesi tanya jawab, serta pengisian kuesioner akhir (post-test). Materi disampaikan dengan pendekatan partisipatif melalui studi kasus dan diskusi interaktif. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman peserta, dari 43% sebelum kegiatan menjadi 91% setelah kegiatan, atau meningkat sebesar 48%. Peserta memberikan respons positif, menilai kegiatan ini relevan dan bermanfaat bagi pengembangan usaha mereka. Secara keseluruhan, PkM ini dinilai berhasil mencapai tujuan, yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya kepemilikan legalitas usaha dan sertifikat halal sebagai upaya meningkatkan daya saing di pasar. Kata kunci: Legalitas; Sertifikasi Halal; Sosialisasi.
Penguatan Pemahaman Warga Kelurahan Tlogosari Kulon, Kota Semarang tentang Aspek Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Subaidah Ratna Juita; Amri Panahatan Sihotang; A. Heru Nuswanto; Rati Riana
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2026): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/5xsmv556

Abstract

One of the problems that occur in married life is domestic violence. Domestic violence has become a prevalent issue in recent times. The violence that occurs is not only physical, but also verbal. Another problem arises when the victim justifies the violence. Tlogosari Kulon Village, Pedurungan District, Semarang City, where this Community Service activity was carried out, a place where domestic violence often occurs, based on information obtained by the Community Service Team and requests for this Community Service activity to be carried out. One of the problems faced by the community when domestic violence occurs is  lack of knowledge about what actions to take when violence occurs. The method we used in this case was education or teaching. From this problem, the USM Community Service Team concluded that this Community Service activity would be important to raise awareness that domestic violence is not a justification for the problem. The victims must also be aware of the losses and suffering they are experiencing. Therefore, upholding equality, justice, and humanity, we carry out this Community Service activity. Based on the results of processing questionnaires given to 26 residents Tlogosari Kulon Village, Pedurungan District, Semarang City regarding the Legal Aspects of Domestic Violence Crimes, both before and after the counseling session showed an increase in understanding of 61.2%. This increase in understanding shows that there was a positive response from the participants of the counseling session in Tlogosari Kulon Village, Pedurungan District, Semarang City regarding the Legal Aspects of Domestic Violence Crimes.
Penyuluhan Pembaharuan Hukum Pidana Formal di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Batang Untuk Meningkatkan Pemahaman Warga Binaan Tentang Prinsip Due Process of Law Amri Panahatan Sihotang; Endang Setyowati; Dhian Indah Astanti; Stefani Dewi Rosaria
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2026): Desember (On Progress)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jqab8e68

Abstract

Pembaruan hukum pidana formal melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menuntut peningkatan pemahaman masyarakat, termasuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), terhadap prinsip due process of law dan hak-hak prosedural dalam sistem peradilan pidana. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi hukum WBP di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang mengenai pembaruan hukum pidana formal serta perlindungan hak prosedural. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif yang meliputi identifikasi pemahaman awal melalui pre-test, penyampaian materi, diskusi interaktif berbasis studi kasus, dan evaluasi menggunakan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan sebagian besar peserta belum memahami secara komprehensif pembaruan KUHAP, prinsip due process of law, hak memperoleh pendampingan hukum, serta mekanisme upaya hukum. Setelah mengikuti penyuluhan terjadi peningkatan pemahaman, kesadaran hukum, dan kemampuan peserta menjelaskan kembali tahapan proses peradilan pidana serta hak-hak prosedural yang dijamin oleh hukum. Metode penyuluhan yang diterapkan terbukti efektif dalam meningkatkan literasi hukum WBP sekaligus memperkuat pemahaman mengenai pentingnya proses hukum yang adil, transparan, dan sesuai prosedur. Kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara Universitas Semarang dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang dalam mendukung penguatan perlindungan hak asasi manusia serta akses terhadap keadilan melalui edukasi hukum yang berkelanjutan.
ANALISIS YURIDIS MENGENAI HAK MENGELUARKAN PENDAPAT DALAM PERSPEKTIF HAM Yefta Damar Galih Atmaja; Tri Mulyani; Amri Panahatan Sihotang
Semarang Law Review (SLR) Vol. 1 No. 1 (2020): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (380.519 KB) | DOI: 10.26623/slr.v1i1.2354

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini berusaha menganalisis pengaturan mengenai hak mengeluarkan pendapat berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif HAM, dan implikasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, spesifikasi deskriptif analitis. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis pengaturan mengenai hak mengeluarkan pendapat  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  19  Tahun   2016 tentang Perubahan   Atas  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif HAM, merujuk kepada pendapat Friedrich Julius Stahl menunjukkan bahwa salah satu unsur negara hukum adalah adanya perlindungan atas hak asasi manusia, negara Indonesia berdasarkan konstitusi adalah negara hukum dan secara teori sudah memenuhi unsur-unsur negara hukum salah satunya adalah menjamin perlindungan hak asasi manusia, namun menurut John Rawls prinsip kebebasan dalam hak asasi manusia perlu adanya sebuah kebebasan yang berkeadilan, artinya pemerintah memberikan jaminan payung hukum yang jelas, dan ruang lingkup batasannya dalam koridor keadilan, sehingga tidak memunculkan banyak korban karena produk hukum yang multitafsir. Implikasi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  terhadap  kebebasan  mengeluarkan  pendapat meliputi tiga hal yaitu sosial, politik dan psikologi.
PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG TERHADAP KELAIKAN BUS RAPID TRANSIT TRANS SEMARANG Akhmat Marzuki; Tri Mulyani; Amri Panahatan Sihotang
Semarang Law Review (SLR) Vol. 1 No. 2 (2020): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.171 KB) | DOI: 10.26623/slr.v1i2.2764

Abstract

Artikel ilmiah ini membahas tentang pengawasan Dinas Pehubungan Kota Semarang terhadapkelaikan BRT Trans Semarang, kendala dalam pengawasan serta upaya mengatasinya. Jenis penelitian ini yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian ini deskriptif analitis, medote penentuan sampel berdasarkan metode purposive sampling, metode pengumpulan data diperoleh melalui data primer dan data   sekunder,  metode   analitis   data  dalam  penelitian  ini  analisis   kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukan bahwa pengawasan Dinas Pehubungan Kota Semarang terhadap kelaikan BRT Trans Semarang. Pengawasan kelaikan BRT Trans Semarang dibantu oleh Divisi Operasional dalam BLU UPTD Trans Semarang. Adapun kendala pengawasan meliputi, armada BRT Trans Semarang mogok/ kecelakaan upaya mengatasinya disiapkan armada SGO BRT Trans Semarang. Pengemudi BRT Trans Semarang keluar rute koridor upaya mengatasinya dikenakan   sanksi SP3   ke pengemudi tersebut. Penerapan PKM Kota Semarang untuk memutus pesebaran covid-19 upaya mengatasinya dilakukan penerapan social distance dan penyemprotan disinfektan pada armada BRT Trans Semarang setelah beroperasional maupun sebelum beroperasional.
IMPLEMENTASI PEMBERIAN INFORMASI TENTANG DATA PASIEN PENDERITA COVID-19 TERHADAP PUBLIK DI PUSKESMAS DEMAK III BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN Retno Widhiastuti; Tri Mulyani; Amri Panahatan Sihotang
Semarang Law Review (SLR) Vol. 2 No. 1 (2021): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v2i1.3443

Abstract

Puskesmas Demak III salah satu bentuk pelayanan Publik dalam bidang pelayanan kesehatan termasuk covid-19.Dalam penelitian ini peneliti berusaha mengangkat permasalahan bagaimana implementasi pemberian informasi tentang data pasien penderita Covid-19 terhadap publik di Puskesmas Demak III berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, kendala dalam implementasi dan upaya mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologi, dengan spesifikasi penelitian deskriftif analitik dan metode analisa menggunakan analisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa implemantasi pemberian informasi data pasien Covid-19   ke Publik selama masa pandemi dilaksanakan berdasarkan SOP yang dibuat oleh Kepala Puskesmas berpedoman pada   Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 36 tahun2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.Untuk kendalanya ada 2 hal yaitu: pertama, tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara menyusun SOP; kedua, kurangnya SDM, diupayakan dengan cara   membuat SK Pelimpahan Tugas dan mengusulkan tenaga dokter umum.  
IMPLEMENTASI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SEMARANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA KABUPATEN SEMARANG Aenida Fatma Pitaloka; A. Heru Nuswanto; Amri Panahatan Sihotang
Semarang Law Review (SLR) Vol. 2 No. 2 (2021): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.408 KB) | DOI: 10.26623/slr.v2i2.3820

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Semarang, dalam upaya pelaksanaan penataan dan ketertiban para pedagang (PKL) yang berada di kawasan Alun-Alun Lama Ungaran dan Pasar Bandarjo Ungaran. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis. Dengan spesifikasi penelitian yaitu penelitian deskriptif analitis. Menggunakan metode penentuan sampel yaitu purposive sampling, sedangkan dalam metode pengumpulan data yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan. Adapun terdapat metode analisis data yaitu dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mengenai Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 pada lingkup Kabupaten Semarang terutama di Alun-Alun Lama Ungaran dan Pasar Bandarjo Ungaran, sudah cukup terlaksana dengan baik. Pedagang (PKL) sudah banyak mengetahui dan memahami adanya Perda Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Semarang. Kendala dalam melaksanakan penelitian yaitu saat melakukan penelitian di kantor Satpol PP, peneliti mendapatkan informasi melalui pesan whatsapp. Dan kendala saat di lapangan pada pedagang (PKL) yaitu pedagang yang masih belum bisa teratur atau kategori pedagang baru, pelanggaran lokasi yaitu menempatkan dagangannya di trotoar dan di sepanjang jalan atau kawasan tertib, untuk PKL yang berdagang di trotoar belum disediakan tempat dari pemerintah. Aturan ini berlaku pada siang hari, kalau malam hari diperbolehkan.
KAJIAN HUKUM PERKAWINAN ADAT SESUKU DI MASYARAKAT MINANGKABAU Ria Febria; Rini Heryanti; Amri Panahatan Sihotang
Semarang Law Review (SLR) Vol. 3 No. 1 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.018 KB) | DOI: 10.26623/slr.v3i1.4774

Abstract

ABSTRAK  Minangkabau adalah salah satu suku budaya yang ada di Indonesia. Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu mengambil garis keturunan ibu. Dalam sistem matrilineal masyarakat Minangkabau diharuskan menikahi orang dari luar sukunya. Dalam rumusan masalah akan membahas mengenai pelaksaan perkawinan adat di masyarakat Minangkabau yang sesuai dan tidak melanggar hukum adat setempat, pelaksanaan perkawinan adat sesuku di masyarakat Minangkabau, perkawinan ini merupakan perkawinan yang dilarang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pelaksanaan perkawinan adat di masyarakat Minangkabau dilaksanakan dengan beberapa rangkaian prosesi upacara adat yang melibatkan para tetua dan pemuka adat. Prosesi perkawinan tersebut disebut dengan istilah Baralek. Begitu pula pelaksanaan perkawinan sesuku atau perkawinan yang dilarang adat pun memiliki rangkaian prosesi yang melibatkan para tetua dan pemuka adat karena adanya musyawarah yang dilakukan untuk mencarikan solusi bagi pelaku perkawinan sesuku yang akan dilaksanakan secara adat. Disamping itu akan diterapkannya sanksi kepada si pelaku perkawinan sesuku, sesuai dengan ketentuan adat setempat, seperti dibuang sepanjang adat oleh penghulu suku, dikucilkan oleh masyarakat, membayar denda sesuai kesepakatan bersama.    
Co-Authors -, Ariyono -, Sukimin A Heru N A. Heru Nuswanto A. Heru Nuswanto A. Heru Nuswanto A. Heru Nuswanto A.Heru Nuswanto Aan Tawli Abib, Agus Saiful Aenida Fatma Pitaloka Akhmat Marzuki Aldi Saputra , Muhammad Ani Triwati Ariyono Ariyono B. Rini Heryanti Bahrudin Mahmud Bramedika Kris Endira Chansrakaeo, Ruetaitip Corda Lebda Purnama Dewi Tuti Muryati Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Diah Sulistiyani R S Diah Sulistyani Dian Septiandani Doddy Kridasaksana Efi Yulistyowati Efi Yulistyowati Endah P A Endah Pujiastuti Endang Setyowati Erika Safitri Erli Elvina Dzakiyyah Iman Fajar Prima Julian Gita Novita Sari Gunawan Meidianto Hamonangan Sitanggang Heru Nuswanto Iftar Aryaputra , Muhammad Ikhwan Listiyanto Irkham Saputra Izziyana, Wafda Vivid Junaidi, Muhammad Khaidar Alifika El Ula Mac Thi Hoai Thuong Margono Margono Mat Dadi Muhammad Anam Muhammad Isro Wahyudin Muhammad Junaidi Mukharom Mukharom Mukharom Mukharom Mukharom, Mukharom Nadya Dhea Fristianti Natalis, Aga Prio Nugroho Rati Riana Regita Debi Marsanda Regy Pamungkas Retno Widhiastuti Ria Febria Ruetaitip Chansrakaeo Saiful Abib, Agus Sarkanto Sarkanto Septiandani, Dian Soegianto Soegianto Soegianto Soegianto Stefani Dewi Rosaria Subaidah Ratna Juita Subaidah Ratna Juita Sudarmanto, Kukuh sukarna, kadi Supriyadi Supriyadi - Surayda, Helen Intania Tri Mulyani Tri Mulyani Udianto - Udianto ulistyowati, Efi Y Wafda Vivid Izziyana Yefta Damar Galih Atmaja Yosep Tarantung Yuan Yehezkiel Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Yudhitiya Dyah Zaenal Arifin Zaenal Arifin