p-Index From 2021 - 2026
8.415
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Studi Pemerintahan Jurnal Kebijakan Publik Ilmu Administrasi Publik Publica : Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik JURNAL KOLABORASI E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal EMT KITA Jurnal Komunikasi Lontar : Jurnal Ilmu Komunikasi Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JIAP) Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara JURNAL REFORMASI ADMINISTRASI Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat Perspektif Komunikasi; Jurnal Ilmu Komunikasi dan Komunikasi Bisnis Journal of Social Politics and Governance (JSPG) Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Journal of Contemporary Governance and Public Policy Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi Journal of Research and Development on Public Policy MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan SWATANTRA Public Policy Journal Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Intelektual: Jurnal Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi Moneta : Journal of Economics and Finance Jurnal Studi Pemerintahan Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Perspektif Administrasi Publik dan hukum Studi Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi Public Policy : Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis
Claim Missing Document
Check
Articles

Efektivitas Program Jakarta Entrepreneur untuk Mengurangi Angka Pengangguran: (Studi Kasus di Kota Jakarta Selatan) Diana Azzahra; Abdul Rahman
Perspektif Administrasi Publik dan hukum Vol. 2 No. 4 (2025): Oktober: Perspektif Administrasi Publik dan hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/perspektif.v2i4.642

Abstract

This study aims to assess the effectiveness of the Jakpreneur program in reducing unemployment in South Jakarta. Jakpreneur is a strategic initiative launched by the Jakarta Provincial Government as a concrete effort to empower Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). This program is designed with various forms of support, such as skills training, business mentoring, legal licensing facilitation, product marketing support, and easy access to capital. This aims to create an inclusive and sustainable entrepreneurial ecosystem, especially amidst the complex challenges of the urban economy and the ongoing unemployment rate. However, in its implementation on the ground, the program's effectiveness still faces several obstacles. One of the main problems identified is the suboptimality of information technology-based training. Many participants have not yet mastered basic digital skills, making it difficult to keep up with developments in training methods that rely on technology. In addition, the low level of responsiveness of program facilitators to participant needs, as well as the limited digital literacy of MSMEs, also hinders maximizing the benefits of this program. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, participant observation, and documentation studies. The findings indicate that, despite some shortcomings, the Jakpreneur program has been generally successful in improving participants' entrepreneurial knowledge and skills, reaching the right target audience, and having a tangible impact on increasing business capacity and reducing unemployment. Therefore, strengthening outreach, improving the quality of digital training, and providing more active and responsive mentoring is necessary to further enhance the program's effectiveness.
Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Septiana, Shifa; Rahman, Abdul
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1057

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan masih banyaknya jumlah anak-anak yang sampai saat ini belum sepenuhnya mempunyai Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. Tujuan penelitian ini dilakukan agar mengetahui bagaimana implementasi kebijakan program Kartu Identitas anak (KIA) di Kota Bogor. Teori yang digunakan yaitu menurut Edward III dengan empat indikator, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan adanya pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwasannya indikator komunikasi, yaitu dalam pelaksanaan implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Bogor belum berjalan secara optimal, karena sosialisasi yang belum maksimal sehingga membuat masyarakat menjadi tidak bisa peduli akan identitas tersebut. Indikator sumber daya, yaitu belum cukup memadai, terlihat bahwa sumber daya manusia dengan pegawai yang masih minim, dan kurangnya fasilitas seperti alat printer KIA. Indikator disposisi yaitu petugas Disdukcapil Kota Bogor sudah menunjukan komitmen yang tinggi dalam melayani masyarakat dengan baik dan proaktif dalam mensosialisasian KIA, dan adanya layanan inovasi seperti pendaftaran KIA secara online sehingga menunujukan inisiatif dari pelaksana kebijakan untuk meningkatkan effisiensi. Indikator struktur birokrasi yaitu belum berjalan baik karena tidak terdapat papan informasi mengenai KIA di lingkungan Disdukcapil Kota Bogor. Sarannya yaitu agar bisa lebih ditingkatkan lagi mengenai sosialisasi terhadap program KIA, perbanyak papan informasi mengenai KIA.
Analisis Budaya Organisasi di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan Anindya, Anindya Rianda Putri; Rahman, Abdul
INTELEKTUAL ( E-Journal Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi ) Vol 12 No 2 (2025): Jurnal Intelektual: Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/intelektual.v12i2.1588

Abstract

This study aims to analyze the organizational culture within the Center for Defense Management Education and Training, under the Education and Training Agency of the Ministry of Defense. Employing a qualitative descriptive approach, the study utilizes Cameron and Quinn’s as its analytical foundation, which categorizes organizational culture into four types: Clan, Adhocracy, Market, and Hierarchy. Data were collected through interviews, observation, and document analysis of the organization’s activities and policies. The findings indicate that the dominant organizational culture type at the Center is Hierarchy, characterized by a clear structure, strict regulations, and an emphasis on stability and control. However, elements of Clan culture are also present, particularly at the operational level, where work relationships tend to be familial and collaborative. These findings suggest that while bureaucratic structures remain prevalent, there are opportunities to enhance efficiency and adaptability by strengthening collaborative and innovative cultural elements. This study is expected to contribute to the development of a more adaptive organizational management model in response to dynamic strategic environments.
Strategi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Program Perhutanan Sosial Nurul Hidayah, Tiara; Rahman, Abdul
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: November (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i3.494

Abstract

Program perhutanan sosial bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses legal terhadap pengelolaan hutan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan partisipasi, keterbatasan pendamping, dan rendahnya kontribusi perempuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, dengan menggunakan teori strategi organisasi Geoff Mulgan (2009) yang terdiri dari lima indikator: tujuan, lingkungan, pengarahan, tindakan, dan pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada program perhutanan sosial dalam aspek tujuan telah mencerminkan orientasi pada kesejahteraan masyarakat, namun belum dipahami merata oleh semua pihak. Pada aspek lingkungan, ditemukan tantangan berupa keterbatasan regulasi dan koordinasi lintas sektor. Pengarahan strategi sudah ditetapkan melalui kebijakan nasional, tetapi belum maksimal diimplementasikan di daerah. Pada aspek tindakan, telah dilakukan pelatihan dan pemberdayaan, meskipun belum merata. Terakhir, aspek pembelajaran menunjukkan evaluasi telah dilakukan namun belum sepenuhnya menjadi dasar perbaikan kebijakan. Secara umum, strategi yang diterapkan masih belum optimal. Sehingga perlu diperkuat dengan peningkatan sinergi pusat dan daerah, perbaikan sistem pendampingan, dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANJAB DAN ABK OLEH BIRO ORTALA DALAM MENDORONG EFEKTIVITAS PENATAAN KELAS JABATAN PELAKSANA DI KEMENTERIAN AGAMA RI syah, Ardian; Itsnawati, Astrid; Rahman, Abdul
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i3.20618

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama Republik Indonesia dalam mendukung penataan kelas jabatan pelaksana. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan penataan struktur organisasi yang efisien, objektif, dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi langsung terhadap proses penyusunan Anjab dan ABK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi secara signifikan oleh kejelasan komunikasi kebijakan, efektivitas koordinasi antarunit kerja, ketersediaan data jabatan yang valid, serta kapasitas sumber daya manusia pelaksana di lingkungan biro. Implementasi Anjab dan ABK terbukti berperan dalam menghasilkan penataan kelas jabatan yang lebih rasional dan fungsional, yang berdampak pada peningkatan efektivitas kelembagaan dan motivasi kerja pegawai pelaksana. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris bagi penguatan manajemen sumber daya manusia sektor publik serta mendukung agenda reformasi birokrasi nasional yang berkelanjutan.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Anjab, ABK, Jabatan Pelaksana. ABSTRACT This study aims to analyze the Job Analysis (Anjab) and Workload Analysis (ABK) policies of the Bureau of Organization and Administration of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia in supporting the arrangement of the class of implementing officials. This research is motivated by the need for an efficient, objective organizational structure that is in line with the principles of good governance. The research method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, documentation studies, and direct observation of the Anjab and ABK preparation process. The results show that policy implementation is significantly influenced by the clarity of policy communication, the effectiveness of coordination between work units, the availability of valid job data, and the capacity of implementing human resources within the bureau. The implementation of Anjab and ABK has been proven to play a role in producing a more rational and functional class position arrangement, which has an impact on increasing institutional effectiveness and work motivation of implementing employees. This research provides an empirical contribution to strengthening public sector human resource management and supporting the agenda of sustainable national bureaucratic reform.Keywords : Policy Implementation, Job Description, ABK, Implementing Position.
The Dynamics of Public Policy-Making in Public Administration: From Classical Management to the New Public Administration Abdul Rahman; Septi Wulandari; Komang Ema Marsitadewi; Teresa Irmina Nangameka; Shelda Adriana Taimaris Rogi
Journal of Contemporary Governance and Public Policy Vol. 7 No. 1 (2026): (April 2026)
Publisher : Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora Kontemporer, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46507/jcgpp.v7i1.753

Abstract

This article examines how public administration shapes policy-making. Scholarship typically treats Classical Management, Neo-Classical Management, and New Public Administration (NPA) as successive stages, while policy studies often analyse decision-making, participation, and implementation separately. Consequently, literature lacks an integrated account of how shifting administrative logics structure policy-making and contribute to persistent governance challenges. Drawing on a systematic literature review guided by PRISMA, the study analyses 23 peer-reviewed, Scopus-indexed articles. Rather than aggregating empirical effects, it uses thematic coding to examine policy-making dynamics across paradigms, from Classical Management to NPA. Findings show each paradigm embodies a distinct logic: hierarchical technocratic control in the classical model; behaviourally informed but administratively managed decision-making in the neo-classical model; and collaborative, reflexive governance in the NPA model. Paradigms coexist rather than replace one another. In the Global South, although NPA principles support SDG 16.6 and 16.7, implementation is constrained by neo-classical reforms and residual classical bureaucracies, limiting participatory engagement envisaged by SDG 16.8. Effective governance reform requires aligning institutional capacity with participatory processes rather than adopting a new paradigm.
Optimalisasi Potensi Bahari di Wilayah 3T: Pendekatan Blue Economy Berbasis Collaborative Governance Misky, Kias Muhammad Al; Sya'Bany, Raihan Raihan Nabil As; Uswatun; Mawar; Abdul
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol. 12 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v12i1.21095

Abstract

Kupang Regency, East Nusa Tenggara Province, is a region rich in marine resources, ranging from its beaches to seaweed cultivation, which contributes to local revenue. However, this potential has not yet been supported by good governance from the local government. For example, there are damaged roads, limited access to clean water, poorly maintained beach facilities, and a scarcity of micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) in the region. This study employs a qualitative method, utilizing data collection and analysis techniques such as interviews, observations, documentation, and literature review. The objective of this study is to analyze the collaborative process in developing blue economy-based coastal tourism across three T-zones in Kupang Regency. According to Kirk Emerson’s theory of collaboration, there are four stages in achieving objectives: collaborative dynamics, collaborative actions, impact, and adaptation. Research findings indicate that although various pentahelix actors have been involved, the collaboration established remains partial, sectoral, and not yet institutionally integrated. Weak inter-institutional coordination, minimal capacity for joint action, and the suboptimal roles of the media and coastal community empowerment are the main obstacles in maritime tourism management. The government’s normative commitment and the abundant potential of marine resources open strategic opportunities to strengthen more effective and sustainable collaborative governance. This study emphasizes that the success of marine tourism development is not only determined by the availability of resources but also heavily depends on the quality of the collaborative process among stakeholders. These findings make an important contribution to enriching the discourse on collaborative governance in the context of coastal regions and can serve as a foundation for formulating inclusive and sustainable marine tourism policies.
Implementation of The Quantum Paradigm For Policy Studies in Indonesia Abdul Rahman
Public Policy Journal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/ppj.v7i1.3207

Abstract

This research aims to analyze the potential implementation of the quantum paradigm as an alternative analytical framework in public policy studies in Indonesia. The research is motivated by the limitations of the classical/conventional policy paradigm, which tends to be deterministic and linear in its understanding of the uncertainty and complexity of policies in Indonesia. Through qualitative methods with literature study techniques, this paper critically examines the development of policy theory—from the rational-comprehensive model, incrementalism, to complexity-based theory—and identifies theoretical gaps that can be filled by a quantum approach. The quantum paradigm, with the concepts of superposition, entanglement, and interference, is offered not merely as an analogy but as a mathematical-conceptual foundation for modeling the contextual nature of preferences, non-linear relationships between issues, and the role of measurement in the policy process. The research results formulate a framework of 3 components that can be operationalized: 1) Quantum Stakeholder Preference Mapping; 2) Linkage Analysis for Policy Integration, and 3) Policy Window Modeling as Resonance. This study concludes that the quantum paradigm offers a more sophisticated and contextual way to understand and navigate Indonesia's plural and interconnected policy realities, while opening up opportunities to enhance the effectiveness, legitimacy, and resilience of policy governance.
Persuasive Communication in the Covid 19 Campaign for Children Winda Dwi Astuti Zebua; Abdul Rahman; Syifa Astasia Utari; Ali Izah Robbani
Jurnal Komunikasi Vol. 14 No. 1 (2022): Jurnal Komunikasi
Publisher : Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jk.v14i1.12513

Abstract

Increasing positive cases of Covid 19 in children in Indonesia has attracted the attention of various groups, one of which is the KemenPPPA (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/ Ministry of Women's Empowerment and Child Protection. In response to this, KemenPPPA seems to be carrying out a campaign to educate children about Covid 19. Therefore, this study aims to determine the persuasif communication of the KemenPPPA in the Covid campaign in children. This study uses descriptive qualitative methods, using primary data derived from interviews and secondary data obtained from documentation and various literature studies. The data analysis techniques are; collect data, examine the data, make categorization, then test the data, and draw conclusions. The results of this study showed that KemenPPPA carried out Covid 19 campaigns and education for children in three ways, namely, making and distributing ebooks on children's stories about Covid 19, making animated videos and also creating children's forums and conducting discussions or webinars. Then the results of the study of persuasif communication indikators start from (1) audience analysis; (2) source credibility; (3) attract personal interest; (4) message clarity; (5) time and context; (6) symbols, slogans, and acronyms; (7) semantics; (8) action suggestions; and (9) content and structure, assessed to have met the criteria or elements as persuasif communication.
Driving Meaningful Innovation for Human Resources in the Public Sector: A Systematic Literature Review Abdul Rahman; Fahdiansyah Putra; Shelda Adriana Taimaris Rogi
Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmsda.v14i1.6277

Abstract

Human resource innovation in the public sector is crucial for organizational adaptability and resilience, yet knowledge on how to foster meaningful innovation remains limited. This study aims to answer the question: how can we drive meaningful innovation in human resources in the public sector? Using the Systematic Literature Review (SLR) method, this study extracted a total of 1,190 Scopus articles and identified 24 relevant and high-quality articles from the Scopus database (2016–2026) for further analysis. The analysis identified four main, systemically interrelated themes to foster human resource innovation in the public sector. First, leadership that builds a safe psychological climate and a culture of innovation. Second, human-centered human resource management practices, particularly recognition, inclusion, locally specific training, innovation standards in performance evaluation, and the creation of new roles. Third, employee psychological capacity and internal motivation, including proactive motivation, paradox mindset, and compassion. Fourth, equitable digital governance, where human resources information system and human resource analytics technologies are complementary and only meaningful if supported by capabilities, motivation, opportunities, and guarantees of algorithmic fairness. The conclusions of this study confirm that meaningful public human resource innovation is not generated by a single factor, but rather by the systemic interaction between these four pillars. Consequently, public leaders need to shift their focus from rigid procedures to human empowerment, and ensure that every innovation intervention is holistic and contextual. 
Co-Authors Ade Hani Puspa Dewi Adinda Valentina Agustina Aini, Zahriatul Alan Kusuma, Andrean Aldira Lindawati Ali Izah Robbani Ali Noer Zaman Alifah Sulaihah Allina Ramadhina Alvianor, Muhammad Fizri Alya Azzahraa Jashilka Zahlianti Andrea Maharani Andrean Alan Kusuma Andriansyah Andriansyah Anggun Prasetya Anindya, Anindya Rianda Putri Ardian syah Atika Maharani Tasya Aulia Syafa Kurnia Aulia Wijayasita Cintya Febrianti Nuraini Daya Cipta Sukmajati Dendi Fatrah Ramadhan Devia Andiani Devia Andiani Dewi, Ika Prasetya Dian Azmi Khadijah Diana Azzahra Dicky Mulya Ramdhani Dini Gandini Purbaningrum Djoni Gunanto Dwiky Lucky Adiyasha Dwiky Lucky Adiyasha Dwinarko Evi Satispi Fahdiansyah Putra Fahdiansyah Putra Fatina Ardelia Fernanda Firrizqi Gilang Ramadhan Hamka Hanifa Arwanti Lubis Intan Setyaningrum Intan Setyaningrum Irdan Suwardana Yahya Itsnawati, Astrid Izzatusholekha Jannah, Syarifah Raihannatul Joana Juanita Tuhumury MARIA BINTANG Marsha Nara Andira Marsitadewi, Komang Ema Mawar Mawar Mawar Mawar Mawar, Mawar Meylinda, Anggita Miftah Anandini Misky, Kias Muhammad Al Misriandi, Misriandi Muhamad Refqi Salim Muhammad Sahrul Mulkan Habibi N. Oneng Nurul Bariyah Nadia Khoerotunnisa Nailaturrahmi Neysa Shabrina Riandini Nida Handayani Ningsih, Putri Ambarwati Listiya Nurul Hidayah, Tiara Puspita, Desy Putra , Fahdiansyah Putri Dewanti, Arinta Putri, Anindya Rianda Qumayratul Layliyah Rafian, Ziddane Rakha Fairuz Sakhi Ready Oktapriadi Reihan Ahmad Maulana Resdyandi S Dinata Retnowati Wahyuning Dyas Tuti Riani Djangkaru Sa'diyah El Adawiyah Salsabila, Mutiara Salsabila, Rey Saputro, Yudha Dwi Satispi, Evi Selviana Samudera Septi Wulandari Septiana, Shifa Shabrina, Heldiani Nur Shelda Adriana Taimaris Rogi Shelda Adriana Taimaris Rogi Shofiyah Aulia Sophia Al Haniva Suci Lestari Handayani Sucianty Ramadhanty Sundi, Venni Herli Sya'Bany, Raihan Raihan Nabil As Syifa Astasia Utari Syifa Astasia Utari Tasya Amalia Tasya Twinca Putri Taufiqurokhman Taufiqurokhman Teresa Irmina Nangameka Tiara Nurul Hidayah Tri Salwa Riyadi Tri Wulandari Uswatun Velya Putrica Salsabila Wahyuning Dyas Tuti, Retnowati Winda Dwi Astuti Zebua Winda Dwi Astuti Zebua Winda Dwiastuti Zebua Wisnu Hasanudin Wulan Sulistia Anjany Zahriatul Aini Zahriatul Aini zebua, winda dwi astuti