Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.568
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JURNAL UNIZAR LAW REVIEW Jurnal Jatiswara Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Valid Jurnal Ilmiah Abdi Masyarakat Jurnal Kompilasi Hukum ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Unizar Recht Journal
Hafizatul Ulum
Universitas Islam Al-Azhar
Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
TELAAH KRITIS METODE OMNIBUS LAW DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG Itrawadi, Itrawadi; Karyati, Sri; Ulum, Hafizatul
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.177

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis bagaimana pembentukan undang-undang di Indonesia dengan menggunakan metode omnibus pasca Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa Pengaturan metode Omnibus dalam pembentukan undang-undang diatur dalam ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan untuk tahapan impkementasi pembentukan undang-undang perlu dilakukan penyesuaian substansi di buku lampiran UU tersebut agar jelas proses pembentukan undang-undang de ngan menggunakan metode omnibus.
Pendampingan dan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa terkait Desa Wisata melalui Community Based Research Karyati, Sri; Kamil, Muhammad Ikhsan; Ulum, Hafizatul; Aswadi, Khairul
ADMA : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 4 No 2 (2024): ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/adma.v4i2.3402

Abstract

Peraturan desa menjadi suatu hal yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Khusus desa dengan potensi tertentu, peraturan desa menjadi instrumen wajib guna menata dan mengeksplorasi potensi desa agar memberikan manfaat dan dapat menjadi pendapatan asli desa (PADes).Desa Sembalun Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok timur mempunyai potensi wisata yang sangat besar sehingga memerlukan pendampingan dan fasilitasi pembentukan peraturan desa tentang desa wisata agar meningkatkan pendapatan asli desa
The Eradication of Human Trafficking: What Can We Learn From East Lombok District? Ika Yuliana Susilawati; Sri Karyati; Hafizatul Ulum
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v12i2.1373

Abstract

The lack of information regarding labor migration in the society of West Nusa Tenggara Province means that quite few prospective Indonesian Migrant Workers (IMW) are vulnerable to malpractice recruitment and can result in exploitation so that they have the potential to become human trafficking victims. This study aimed to determine the effectiveness of West Nusa Tenggara Provincial Regulation Number 10 of 2008 and the obstacles and also the opportunities for preventing and eradicating human trafficking as an effort to prevent human trafficking in East Lombok Regency. The results of this study that are West Nusa Tenggara Provincial Regulation Number 10 of 2008 concerning Prevention and Eradication of Human Trafficking and its derivative, namely East Lombok Regency Regional Regulation Number 9 of 2013 concerning Protection of Victims of Human Trafficking and Acts of Violence against Women and Children are not running effectively considering that the mandate of these two regional regulations is to form a Cluster Human Trafficking duties at the Regency Level have not been carried out, so that the relevant agencies cannot coordinate optimally. Optimizing the Eradication of Human Trafficking in East Lombok Regency can be done by forming a Human Trafficking Task Force so that inter-agency cooperation can run optimally. The formation of the Human Trafficking Task Force will provide certainty regarding the involvement of human resources, funding and facilities and infrastructure. Apart from the role of the Human Trafficking Task Force, of course there is also a need for public awareness, especially prospective migrant workers, to register themselves legally so that they can prevent them from becoming victims of Human Trafficking.
Tinjauan Yuridis Ujaran Kebencian Dalam Pemilu Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Lalu Mafhul Hadi; Hafizatul Ulum; Ary Wahyudi
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum ujaran kebencian dalam Pemilihan Umum di Indonesia dan bagaimana bentuk ujaran kebencian dalam Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah normatif  yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dan memerlukan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, menggunakan studi kepustakaan dalam melakukan pemahaman dan mengkaji isi secara mendalama dari permasalahan yang akan di analisis. Hasil penelitian yaitu 1) pengaturan hukum ujaran kebencian di Indonesia secara umum terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu akan tetapi secara khusus mengenai ujarah kebencian tidak ada satupun dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan  tersebut  yang  mengatur,  2)  Bentuk  Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak dijabarkan secara tegas di dalam Undang-Undang tersebut, akan tetapi bentuk-bentuk Ujaran Kebencian (Hate Speech) terdapat dalam penjelasan umum Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian, berupa, Penghinaan, Pencemaran nama baik, Penistaan, Perbuatan tidak menyenangkan, Provokasi, Mneghasut dan  Penyebaran berita  bohong (Hoax).  
Peran PPNS Syahbandar Lembar Terkait Kecelakaan Kapal Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Husein; Hafizatul Ulum; Nurul Aprianti
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah tugas pokok PPNS Syahbandar Lembar menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan bagaimanakah peran PPNS Syahbandar Lembar terkait kecelakaan kapal di laut?Untuk menjawab permasalahan digunakan penelitian hukum normatif dan empiris yang sifatnya kualitatif, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang diperoleh dari data primer melalui wawancara di lokasi penelitian, dan didukung data sekunder dari kepustakaan yang berkaitan dengan topik penelitian ini.Pelaksanaan tugas pokok PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Syahbandar di Kantor KSOP Kelas III Lembar disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran pada pasal 283 ayat (1) yang berbunyi “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 berwenang melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelayaran. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang bertugas menerima BAPP (Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan) kecelakaan kapal dan apabila hasil resume dari BAPP (Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan) tersebut ditemukan adanya tindak pidana pelayaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mulai dari pasal 284 sampai dengan pasal 340 tentang ketentuan tindak pidana pelayaran dan sanksi hukum yang akan dikenakan kepada tersangka.
Redesain Wewenang Dan Tanggung Jawab Presiden Dalam Sistem Peradilan Guna Menegakkan Hukum Dan Keadilan Karyati, Sri; Ulum, Hafizatul
JATISWARA Vol. 39 No. 2 (2024): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v39i2.673

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara singkat redesain kewenangan dan tanggung jawab Presiden dalam sistem peradilan dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan. Merupakan penelitian normatif yang mengutamakan studi kepustakaan sebagai bahan hukum primer serta menggunakan pendekatan perundang-undangan khususnya konstitusi untuk mengoptik bagaimana wewenang dan tanggung jawab presiden dalam sistem peradilan di Indonesia. Berdasarkan hasil kajian singkat, penulis menyimpulkan bahwa dalam konstitusi Indonesia wewenang dan tanggung jawab presiden dalam sistem peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan tidak diatur. Konstitusi hanya mengakui kewenangan presiden setelah proses penegakkan melalui pemberian amnesti, abolisi dan grasi. Kekuasaan presiden dalam penegakkan hukum dilakukan oleh pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden yaitu Kapolri dan Kejagung.  Kewenangan ini berpotensi disalahgunakan jika tidak dibatasi dan diatur dalam konstitusi.
Pendampingan Pembentukan Peraturan Desa Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Desa Gelangsar Kecamatan Karyati, Sri; Ulum, Hafizatul; Damayanti, Gusti Ayu Ratih; Jannah, Miftahul; Arham, Zawil
AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Volume 4 Nomor 3, November 2024
Publisher : Faculty of Law Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/aiwadthu.v4i3.2347

Abstract

Introduction: Child marriage is one form of rights that have an impact on various aspects ranging from health, education, economy, psychology, and gender equality. One of the efforts to prevent and handle child marriage is to strengthen laws and policies that protect children. So it is very urgent to provide assistance and facilitation in the formation of village regulations on preventing child marriage in Gelangsar Village.Purposes of Devotion: Increasing the knowledge and capabilities of village government officials, members of the Village Consultative Body, Community Leaders, increasing knowledge and encouraging synergistic performance between village government officials, members of the Village Consultative Body and Community Leaders in producing village regulations that are in accordance with the provisions of laws and regulations. Method of Devotion: The method used is counseling and assistance in the formation of village regulations for the community, especially for the Gelangsar Village Government, Bamusdes and village government officials as well as community leaders of Gelangsar Village.Results of the Devotion: After the implementation of the activity, it was discovered that the Gelangsar village government did not yet have village regulations on preventing child marriage as a form of village effort to prevent the increase in the number of child marriages.
PENDAMPINGAN DAN FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG DESA WISATA DI DESA SEMBALUN, KECAMATAN SEMBALUN, KABUPATEN LOMBOK TIMUR Karyati, Sri; Kamil, M. Ikhsan; Ulum, Hafizatul; Aswadi, Khairul
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 7 (2024): PKMCSR2024: Kolaborasi Hexahelix dalam Optimalisasi Potensi Pariwisata di Indonesia: A
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37695/pkmcsr.v7i0.2545

Abstract

Peraturan desa menjadi suatu hal yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Khusus desa dengan potensi tertentu, peraturan desa menjadi instrumen wajib guna menata dan mengeksplorasi potensi desa agar memberikan manfaat dan dapat menjadi pendapatan asli desa (PADes).Desa Sembalun Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok timur mempunyai potensi wisata yang sangat besar sehingga memerlukan pendampingan dan fasilitasi pembentukan peraturan desa tentang desa wisata agar meningkatkan pendapatan asli desa.
Community Empowerment Through Increasing Productive Land Use for Sustainable Food Houses Ratih Damayanti, Gusti Ayu; Ulum, Hafizatul; Rifai, Ahmad
Abdi Masyarakat Vol 6, No 2 (2024): Abdi Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/abdi.v6i2.7435

Abstract

The Rumah Pangan Lestari program is a program to utilize limited land potential, especially yards. This program aims to ensure the maximum nutritional value of the food consumed by the family and make the best use of limited yard land, so as to minimize expenses and become a source of income for the local community. Therefore, we implement and run this sustainable food house program, which provides socialization and training, field visits, and food crop nurseries for the Gelasar village community. This activity took place during the implementation of the 38th KKN T period 2024. Administrator,https://upland.psp.pertanian.go.id/artikel/1703313612/rumah-pangan-lestari-rpl-solusi-bagi-masyarakat, 14122023 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, https://diskapang.ntbprov.go.id/pages/kawasan-rumah-pangan-lestari-krpl.Annisahaq, H., Nuhfil, H., Syafrial. (2014). Pengaruh Program Kawasan Rumah Lestari (KRPL) dalam Mendukung Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Rumah Tangga.Habitat. Vol 25 (1). 32-39 pp.Arafat, Y. (2018, September). Studi Penerapan Pendidikan Karakter Di Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima. In Prosiding Seminar Nasional Lembaga Penelitian Dan Pendidikan (LPP) Mandala (pp. 453-460).Ashari, Saptana, Tri, B. P. (2012). Potensi dan Prospek Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Mendukung Ketahanan Pangan. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Vol 30 (1). 13-30 pp.Cristianingrum, Gigih, I. P. (2020). Penerapan Sistem Kawasan Rumah Pangan Lestari  (KRPL) di Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Ikraith- Abdimas. Vol. 3. No. 1. 89-94.Dirawan, G. D., & Muhdar, M. (2022). STRATEGI PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PADA HUTAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN DOMPU. Humano: Jurnal Penelitian, 13(2), 65-73.Faqih, A. 2015. Persepsi Anggota Kelompok Tani terhadap Peranan Kelompok Tani; Logika: Jurnal Ilmiah LEMLIT Unswagati Cirebon. Vol 15 (3). 72-89 pp.Mardiharini, M. 2011. Model Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Pengembangannya ke  Seluruh Provinsi di Indonesia. Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Vol 33  (6). 3-5 pp.Purwantini, T. B., Saptan, Sri, S. S. 2012. Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)di Kabupaten Pacitan: Analisis Dampak dan Antisipasi ke Depan. Analisis KebijakanPertanian. Vol 10 (3). 239-256 pp.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
Perlindungan Hukum Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Terhadap Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Jkp) Di Tinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Saputra, Ahmad Renaldy; Ulum, Hafizatul; Makhrup, Abdul Gani
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) serta tanggung jawab perusahaan supplier terkait jaminan kehilangan pekerjaan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji bahan hukum primer dan sekunder melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan bagaimana Perlindungan Hukum Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Terhadap Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Tinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan? Dan bagaimana Tanggung Jawab Perusahaan Supplier Terhadap Jaminan Kehilangan Pekerjaan Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja PKWT tidak secara spesifik diatur, namun terdapat ketentuan umum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenai pemutusan hubungan kerja. Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 menegaskan hak akan jaminan sosial, yang kemudian diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Selain itu, tanggung jawab perusahaan supplier termasuk memberikan informasi jelas mengenai status kontrak, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan, memastikan sesuai ketentuan undang-undang, dan memberikan kompensasi yang sesuai dengan kontrak dan peraturan yang berlaku. Ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan pekerja saat kehilangan pekerjaan.
Co-Authors Ahmad Rifai Anwar Arham, Zawil Arif Budiman Ary Wahyudi Aswadi, Khairul Budi Hartono Budiman , Arif Dhina Megayati Firgiawan Juni fatwa Gusti Ayu Ratih Damayanti Haerani Haerani Husein I Gede Sukarmo Ida Bgs Gde Narayana Ika Yuliana Susilawati Irma Istihara Zain Isnaini, Atin Meriati Itrawadi, Itrawadi Juaini Juaini Kamil, M. Ikhsan Kurnia Lestari, B. Farhana Kusuma, Jauhari Dewi Lalu Mafhul Hadi Makhrup, Abdul Gani Megayanti, Dhina Megayanti Miftahul Jannah Muhammad Kamil Muhammad Zuhudin Muzakki Muzakki Nurul Aprianti Paridarmawan Wahyuyasa Rafika Nur Affiani S. Januar Ashadi Saputra, Ahmad Renaldy Singaulung, M. Dewa Ginting Sri Karyati Sri Karyati Suhardiman Sukarmo , I Gede Yazid Rifan Nugraha Zuhudin, Muhammad