Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.416
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Jatiswara Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Valid Jurnal Ilmiah Abdi Masyarakat Jurnal Kompilasi Hukum ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Unizar Recht Journal Unizar Law Review
Hafizatul Ulum
Universitas Islam Al-Azhar
Religion Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
Peran PPNS Syahbandar Lembar Terkait Kecelakaan Kapal Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Husein; Hafizatul Ulum; Nurul Aprianti
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah tugas pokok PPNS Syahbandar Lembar menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan bagaimanakah peran PPNS Syahbandar Lembar terkait kecelakaan kapal di laut?Untuk menjawab permasalahan digunakan penelitian hukum normatif dan empiris yang sifatnya kualitatif, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang diperoleh dari data primer melalui wawancara di lokasi penelitian, dan didukung data sekunder dari kepustakaan yang berkaitan dengan topik penelitian ini.Pelaksanaan tugas pokok PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Syahbandar di Kantor KSOP Kelas III Lembar disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran pada pasal 283 ayat (1) yang berbunyi “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 berwenang melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelayaran. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang bertugas menerima BAPP (Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan) kecelakaan kapal dan apabila hasil resume dari BAPP (Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan) tersebut ditemukan adanya tindak pidana pelayaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mulai dari pasal 284 sampai dengan pasal 340 tentang ketentuan tindak pidana pelayaran dan sanksi hukum yang akan dikenakan kepada tersangka.
Redesain Wewenang Dan Tanggung Jawab Presiden Dalam Sistem Peradilan Guna Menegakkan Hukum Dan Keadilan Karyati, Sri; Ulum, Hafizatul
JATISWARA Vol. 39 No. 2 (2024): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v39i2.673

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara singkat redesain kewenangan dan tanggung jawab Presiden dalam sistem peradilan dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan. Merupakan penelitian normatif yang mengutamakan studi kepustakaan sebagai bahan hukum primer serta menggunakan pendekatan perundang-undangan khususnya konstitusi untuk mengoptik bagaimana wewenang dan tanggung jawab presiden dalam sistem peradilan di Indonesia. Berdasarkan hasil kajian singkat, penulis menyimpulkan bahwa dalam konstitusi Indonesia wewenang dan tanggung jawab presiden dalam sistem peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan tidak diatur. Konstitusi hanya mengakui kewenangan presiden setelah proses penegakkan melalui pemberian amnesti, abolisi dan grasi. Kekuasaan presiden dalam penegakkan hukum dilakukan oleh pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden yaitu Kapolri dan Kejagung.  Kewenangan ini berpotensi disalahgunakan jika tidak dibatasi dan diatur dalam konstitusi.
Pendampingan Pembentukan Peraturan Desa Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Desa Gelangsar Kecamatan Karyati, Sri; Ulum, Hafizatul; Damayanti, Gusti Ayu Ratih; Jannah, Miftahul; Arham, Zawil
AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Volume 4 Nomor 3, November 2024
Publisher : Faculty of Law Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/aiwadthu.v4i3.2347

Abstract

Introduction: Child marriage is one form of rights that have an impact on various aspects ranging from health, education, economy, psychology, and gender equality. One of the efforts to prevent and handle child marriage is to strengthen laws and policies that protect children. So it is very urgent to provide assistance and facilitation in the formation of village regulations on preventing child marriage in Gelangsar Village.Purposes of Devotion: Increasing the knowledge and capabilities of village government officials, members of the Village Consultative Body, Community Leaders, increasing knowledge and encouraging synergistic performance between village government officials, members of the Village Consultative Body and Community Leaders in producing village regulations that are in accordance with the provisions of laws and regulations. Method of Devotion: The method used is counseling and assistance in the formation of village regulations for the community, especially for the Gelangsar Village Government, Bamusdes and village government officials as well as community leaders of Gelangsar Village.Results of the Devotion: After the implementation of the activity, it was discovered that the Gelangsar village government did not yet have village regulations on preventing child marriage as a form of village effort to prevent the increase in the number of child marriages.
PENDAMPINGAN DAN FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG DESA WISATA DI DESA SEMBALUN, KECAMATAN SEMBALUN, KABUPATEN LOMBOK TIMUR Karyati, Sri; Kamil, M. Ikhsan; Ulum, Hafizatul; Aswadi, Khairul
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 7 (2024): PKMCSR2024: Kolaborasi Hexahelix dalam Optimalisasi Potensi Pariwisata di Indonesia: A
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37695/pkmcsr.v7i0.2545

Abstract

Peraturan desa menjadi suatu hal yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Khusus desa dengan potensi tertentu, peraturan desa menjadi instrumen wajib guna menata dan mengeksplorasi potensi desa agar memberikan manfaat dan dapat menjadi pendapatan asli desa (PADes).Desa Sembalun Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok timur mempunyai potensi wisata yang sangat besar sehingga memerlukan pendampingan dan fasilitasi pembentukan peraturan desa tentang desa wisata agar meningkatkan pendapatan asli desa.
Community Empowerment Through Increasing Productive Land Use for Sustainable Food Houses Ratih Damayanti, Gusti Ayu; Ulum, Hafizatul; Rifai, Ahmad
Abdi Masyarakat Vol 6, No 2 (2024): Abdi Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/abdi.v6i2.7435

Abstract

The Rumah Pangan Lestari program is a program to utilize limited land potential, especially yards. This program aims to ensure the maximum nutritional value of the food consumed by the family and make the best use of limited yard land, so as to minimize expenses and become a source of income for the local community. Therefore, we implement and run this sustainable food house program, which provides socialization and training, field visits, and food crop nurseries for the Gelasar village community. This activity took place during the implementation of the 38th KKN T period 2024. Administrator,https://upland.psp.pertanian.go.id/artikel/1703313612/rumah-pangan-lestari-rpl-solusi-bagi-masyarakat, 14122023 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, https://diskapang.ntbprov.go.id/pages/kawasan-rumah-pangan-lestari-krpl.Annisahaq, H., Nuhfil, H., Syafrial. (2014). Pengaruh Program Kawasan Rumah Lestari (KRPL) dalam Mendukung Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Rumah Tangga.Habitat. Vol 25 (1). 32-39 pp.Arafat, Y. (2018, September). Studi Penerapan Pendidikan Karakter Di Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima. In Prosiding Seminar Nasional Lembaga Penelitian Dan Pendidikan (LPP) Mandala (pp. 453-460).Ashari, Saptana, Tri, B. P. (2012). Potensi dan Prospek Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Mendukung Ketahanan Pangan. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Vol 30 (1). 13-30 pp.Cristianingrum, Gigih, I. P. (2020). Penerapan Sistem Kawasan Rumah Pangan Lestari  (KRPL) di Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Ikraith- Abdimas. Vol. 3. No. 1. 89-94.Dirawan, G. D., & Muhdar, M. (2022). STRATEGI PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PADA HUTAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN DOMPU. Humano: Jurnal Penelitian, 13(2), 65-73.Faqih, A. 2015. Persepsi Anggota Kelompok Tani terhadap Peranan Kelompok Tani; Logika: Jurnal Ilmiah LEMLIT Unswagati Cirebon. Vol 15 (3). 72-89 pp.Mardiharini, M. 2011. Model Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Pengembangannya ke  Seluruh Provinsi di Indonesia. Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Vol 33  (6). 3-5 pp.Purwantini, T. B., Saptan, Sri, S. S. 2012. Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)di Kabupaten Pacitan: Analisis Dampak dan Antisipasi ke Depan. Analisis KebijakanPertanian. Vol 10 (3). 239-256 pp.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
Perlindungan Hukum Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Terhadap Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Jkp) Di Tinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Saputra, Ahmad Renaldy; Ulum, Hafizatul; Makhrup, Abdul Gani
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) serta tanggung jawab perusahaan supplier terkait jaminan kehilangan pekerjaan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji bahan hukum primer dan sekunder melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan bagaimana Perlindungan Hukum Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Terhadap Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Tinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan? Dan bagaimana Tanggung Jawab Perusahaan Supplier Terhadap Jaminan Kehilangan Pekerjaan Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja PKWT tidak secara spesifik diatur, namun terdapat ketentuan umum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenai pemutusan hubungan kerja. Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 menegaskan hak akan jaminan sosial, yang kemudian diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Selain itu, tanggung jawab perusahaan supplier termasuk memberikan informasi jelas mengenai status kontrak, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan, memastikan sesuai ketentuan undang-undang, dan memberikan kompensasi yang sesuai dengan kontrak dan peraturan yang berlaku. Ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan pekerja saat kehilangan pekerjaan.
Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Ditinggalkan Waktu Lama Berdasarkan Putusan Nomor: 8 /Pdt.g/2023/Pn.praya) Firgiawan Juni fatwa; Hafizatul Ulum; Ary Wahyudi
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Sengketa Tanah Terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Ditinggalkan Waktu Lama Berdasarkan Putusan Nomor: 8 /Pdt.G/2023/Pn.Praya dan mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya sengketa tanah terkait kepemilikan Hak Atas Tanah yang ditinggalkan waktu lama berdasarkan Putusan Nomor: 8 /Pdt.G/2023/Pn.Prya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris untuk memahami dan mengerti fakta-fakta hukum, termasuk aspek-aspek sosial, budaya, dan budayanya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Hakim dalam menafsirkan dan menegakkan hukum. Sumber hukum utama yang digunakan adalah teks-teks hukum primer, jurnal-jurnal hukum, studi kasus, yurisprudensi, dan bahan pelengkap. Hasil dari penelitian ini, yaitu: 1) Dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah yang telah ditinggalkan untuk waktu yang lama, Majelis Hakim adalah bagian dari proses penyelesaian sengketa tanah. Analisis bukti kepemilikan, dokumen hukum, prinsip-prinsip hukum, dan faktor sosial dan ekonomi adalah pertimbangan utama. 2) Sengketa tanah dalam putusan ini dipicu oleh ketidakjelasan, waktu, perubahan status hukum tanah, perubahan periode pengabaian, kurangnya pemahaman masyarakat, dan faktor-faktor ini berkontribusi pada kompleksitas sengketa tanah dan menuntut penyelesaian melalui jalur hukum. Berdasarkan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN.Praya, proses mediasi dan negosiasi, penerapan prinsip hukum yang berlaku, penyelesaian melalui pengadilan, dan sosialisasi hukum pertanahan adalah beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa tanah terkait kepemilikan tanah yang ditinggalkan dalam waktu yang lama. Diharapkan bahwa tindakan-tindakan ini akan memungkinkan penyelesaian sengketa tanah yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum.
Penanggulangan Praktik Prostitusi Terselubung Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur Di Desa Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat Megayati, Dhina; Ulum, Hafizatul; Lestari, B. Farhana Kurnia
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.230

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Prostitusi Terselubung Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur Di Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat dan bagaimana Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Prostitusi Terselubung Terhadap Anak Dibawah Umur. Metode yang digunakan adalah Penelitian penelitian hukum empiris yang sifatnya kualitatif, sumber data primer diperoleh melalui wawancara di lokasi penelitian, dan didukung data sekunder dari kepustakaan serta didukung dengan data tersier atau bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk berkaitan dengan topik penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Faktor-faktor penyebab prostitusi terselubung yang melibatkan anak di bawah umur di Desa Batu Layar sangat kompleks dan saling berkaitan. Kemiskinan menjadi pemicu utama, diikuti oleh rendahnya pendidikan, minimnya pemahaman hukum, serta penyalahgunaan tradisi “merariq” sebagai pembenaran pernikahan dini yang bertentangan dengan UU No. 16 Tahun 2019. Lemahnya pengawasan, lingkungan sosial permisif, kurangnya akses layanan perlindungan anak, serta budaya diam akibat stigma sosial turut memperparah situasi. Rendahnya partisipasi masyarakat dan koordinasi antarlembaga juga menjadi hambatan serius dalam penanganan kasus. Upaya penanggulangan harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh unsur, mulai dari masyarakat, pemerintah desa, hingga lembaga pendidikan seperti Fakultas Hukum UNIZAR. Strateginya mencakup edukasi hukum, pelurusan adat, penegakan hukum yang konsisten, pembentukan Satgas Perlindungan Anak, serta penguatan sistem perlindungan anak berbasis masyarakat. Dukungan ekonomi keluarga, akses pendidikan, layanan konseling, kampanye anti-stigma, dan sistem pelaporan ramah anak juga sangat penting. Kolaborasi lintas sektor dan komitmen berkelanjutan diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak.
Kajian Penyalahgunaan Kewenangan Diskresi Oleh Camat Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Indonesia Wahyudi, Ary; Ulum, Hafizatul
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.239

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan kewenangan diskresi camat dalam pelayanan administrasi kependudukan dan bagaimana konsekuensi hukum penyalahgunaan kewenangan diskresi oleh Camat dalam pelayanan administrasi kependudukan. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif (legal research) yang bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan diskresi camat dalam pelayanan administrasi kependudukan. Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa kewenangan diskresi camat dalam pelayanan administrasi kependudukan yang merupakan bentuk fleksibilitas hukum yang sah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dan apabila camat menyalahgunakan kewenangan diskresi, maka terdapat beberapa konsekuensi hukum yakni sanksi administratif, gugatan perdata, bahkan pidana jika terbukti dilakukan secara sengaja atau korupsi.
Strengthening Village Community Governance Through the Preparation of Awig-Awig Karyati, Sri; Ulum, Hafizatul; Kamil, Muhammad Ikhsan; Aswadi, Khairul; Zain, Irma Istihara; Kusuma, Jauhari Dewi
AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Volume 5 Issue 2, July 2025
Publisher : Faculty of Law Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/aiwadthu.v5i2.3099

Abstract

Introduction: One of the important aspects in village institutional development is the existence of rules that are mutually agreed upon by the community as guidelines in the implementation of village government. Laws and regulations at the village level, namely village regulations, are determined according to the legal needs of the village. However, in the implementation there are also rules born from local values and local culture, especially in Pujut village, East Praya district, Central Lombok regency, there are awig-awig who have an important role in maintaining social order, resolving conflicts, and strengthening the sense of togetherness and identity of the village community. So it is necessary to strengthen village community governance through assistance in the preparation of awig-awig in Mujur village.Purposes of The Devotion: The main purpose of this activity is to strengthen the capacity of the Mujur village government apparatus, Mujur village Bamusdes and the people of Mujur Village in preparing a draft regulation on village awig-awig as part of the village governance system. Method of The Devotion: The service method is carried out with assistance in the preparation of awig-awig in Mujur Village involving village government officials, village consultative bodies, heads of neighborhoods, traditional leaders, and representatives of the village community, so that the results reflect the needs and aspirations of the people of Mujur village.Results Main Findings of the Devotion: The implementation of this community service activity contributes to the partners, namely the understanding of the formation of village awigs stipulated in the form of a draft village regulation on Mujur village awigs, prepared by the village government with the participation of the Mujur village community.
Co-Authors Adi Widiyantoro Ahmad Rifai Ahmad Rifai Anwar Arham, Zawil Arif Budiman Ary Wahyudi Aswadi, Khairul Budi Hartono Budiman , Arif Dhina Megayati Firgiawan Juni fatwa Gusti Ayu Ratih Damayanti Haerani Haerani haerani, ruslan hafiz, khaerul Husein I Gede Sukarmo Ida Bgs Gde Narayana Ika Yuliana Susilawati Ikhsan Kamil, Muhammad Irma Istihara Zain Isnaini, Atin Meriati Itrawadi, Itrawadi Juaini Juaini Kamil, M. Ikhsan Kurnia Lestari, B. Farhana Kusuma, Jauhari Dewi Lalu Mafhul Hadi M. Sukarno Makhrup, Abdul Gani Mauludin, Novie Afif Megayanti, Dhina Megayanti Miftahul Jannah Muhammad Kamil Muhammad Zuhudin Muzakki Muzakki Nurul Aprianti Paridarmawan Wahyuyasa Rafika Nur Affiani S. Januar Ashadi Saputra, Ahmad Renaldy Singaulung, M. Dewa Ginting Sri Karyati Sri Karyati Suhardiman Sukarmo , I Gede Sukarno Wahyudi, Ary watul, nes Yazid Rifan Nugraha Zuhudin, Muhammad