Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.568
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JURNAL UNIZAR LAW REVIEW Jurnal Jatiswara Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Valid Jurnal Ilmiah Abdi Masyarakat Jurnal Kompilasi Hukum ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Unizar Recht Journal
Hafizatul Ulum
Universitas Islam Al-Azhar
Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
Perlindungan Hukum Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Terhadap Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Jkp) Di Tinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Saputra, Ahmad Renaldy; Ulum, Hafizatul; Makhrup, Abdul Gani
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i3.198

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) serta tanggung jawab perusahaan supplier terkait jaminan kehilangan pekerjaan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji bahan hukum primer dan sekunder melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan bagaimana Perlindungan Hukum Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Terhadap Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Tinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan? Dan bagaimana Tanggung Jawab Perusahaan Supplier Terhadap Jaminan Kehilangan Pekerjaan Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja PKWT tidak secara spesifik diatur, namun terdapat ketentuan umum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenai pemutusan hubungan kerja. Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 menegaskan hak akan jaminan sosial, yang kemudian diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Selain itu, tanggung jawab perusahaan supplier termasuk memberikan informasi jelas mengenai status kontrak, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan, memastikan sesuai ketentuan undang-undang, dan memberikan kompensasi yang sesuai dengan kontrak dan peraturan yang berlaku. Ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan pekerja saat kehilangan pekerjaan.
Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Ditinggalkan Waktu Lama Berdasarkan Putusan Nomor: 8 /Pdt.g/2023/Pn.praya) Firgiawan Juni fatwa; Hafizatul Ulum; Ary Wahyudi
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i4.223

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Sengketa Tanah Terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Ditinggalkan Waktu Lama Berdasarkan Putusan Nomor: 8 /Pdt.G/2023/Pn.Praya dan mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya sengketa tanah terkait kepemilikan Hak Atas Tanah yang ditinggalkan waktu lama berdasarkan Putusan Nomor: 8 /Pdt.G/2023/Pn.Prya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris untuk memahami dan mengerti fakta-fakta hukum, termasuk aspek-aspek sosial, budaya, dan budayanya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Hakim dalam menafsirkan dan menegakkan hukum. Sumber hukum utama yang digunakan adalah teks-teks hukum primer, jurnal-jurnal hukum, studi kasus, yurisprudensi, dan bahan pelengkap. Hasil dari penelitian ini, yaitu: 1) Dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah yang telah ditinggalkan untuk waktu yang lama, Majelis Hakim adalah bagian dari proses penyelesaian sengketa tanah. Analisis bukti kepemilikan, dokumen hukum, prinsip-prinsip hukum, dan faktor sosial dan ekonomi adalah pertimbangan utama. 2) Sengketa tanah dalam putusan ini dipicu oleh ketidakjelasan, waktu, perubahan status hukum tanah, perubahan periode pengabaian, kurangnya pemahaman masyarakat, dan faktor-faktor ini berkontribusi pada kompleksitas sengketa tanah dan menuntut penyelesaian melalui jalur hukum. Berdasarkan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN.Praya, proses mediasi dan negosiasi, penerapan prinsip hukum yang berlaku, penyelesaian melalui pengadilan, dan sosialisasi hukum pertanahan adalah beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa tanah terkait kepemilikan tanah yang ditinggalkan dalam waktu yang lama. Diharapkan bahwa tindakan-tindakan ini akan memungkinkan penyelesaian sengketa tanah yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum.
Implementasi Peraturan Korp Brimob Polri Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Penindakan Huruhara Dalam Penanganan Konflik Sosial Perang Kampung Monjok Dan Taliwang Kota Mataram Ida Bgs Gde Narayana; Hafizatul Ulum; Anwar
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 1 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i1.238

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki penerapan Peraturan Korp Brimob Polri Nomor 02 Tahun 2021 dalam menangani kerusuhan akibat konflik sosial di Monjok dan Taliwang, Kota Mataram. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi oleh aparat Brimob dalam mengatasi konflik sosial di wilayah tersebut. Metode yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif Empiris, yang memberikan pemahaman komprehensif mengenai peraturan dan praktik lapangan terkait penerapannya dalam menangani konflik sosial, serta tantangan yang dihadapi oleh aparat kepolisian dan masyarakat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Korp Brimob Polri Nomor 02 Tahun 2021 telah memberikan pedoman jelas bagi pelaksanaan tugas Brimob. Tim Brimob mampu merespons dengan cepat dan efektif sesuai ketentuan yang ada. Koordinasi antara Brimob, Polri, dan lembaga terkait sangat penting dalam penerapan peraturan ini. Keberhasilan operasional bergantung pada sinergi yang baik antara semua pihak yang terlibat. Pendekatan proaktif dan terukur yang diterapkan oleh Brimob, dengan mengutamakan tindakan persuasif dalam situasi kritis, dapat membantu mengurangi eskalasi konflik. Kesiapan dan kualitas personel Brimob yang terlatih memungkinkan mereka untuk melaksanakan tindakan sesuai dengan SOP yang ditetapkan, termasuk penggunaan perlengkapan pengendalian massa dan teknik pengamanan yang tepat. Namun, aparat Brimob menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan personel, kondisi geografis yang sulit, cepatnya eskalasi konflik, dan kesulitan dalam mendapatkan dukungan masyarakat. Tantangan ini dapat diminimalisir melalui peningkatan pelatihan, koordinasi yang lebih baik antar instansi, dan penambahan sumber daya, untuk menciptakan situasi yang lebih aman dan kondusif.
Tinjauan Yuridis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Perizinan Usaha Pariwisata Ditinjau Dari Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Suhardiman; Sri Karyati; Hafizatul Ulum
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 1 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i1.247

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pengawasan perizinan Usaha Pariwisata Di Tinjau Dari Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, dan Apakah sanksi yang diatur dalam Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023 sudah memadai untuk menanggulangi pelanggaran dalam pengawasan perizinan usaha pariwisata. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris dengan didukung oleh penelitian Hukum Normatif (Perundang-undangan) yaitu dengan melakukan Penelitian secara timbal balik, antara Hukum dengan Lembaga Non Doktrinal yang bersifat Empiris dalam menelaah kaidah-kaidah Hukum yang berlaku di Masyarakat, Adapun hasil penelitian yaitu Berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pengawasan perizinan usaha pariwisata. Peran ini mencakup fasilitasi proses perizinan berbasis risiko secara elektronik, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha, serta pemberian sanksi administratif maupun pidana terhadap pelanggaran. Selain itu, Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab dalam pengembangan industri pariwisata secara keseluruhan, termasuk promosi, perlindungan wisatawan, pelatihan SDM, pengembangan UMKM, dan pelestarian aset pariwisata. Namun, dalam implementasinya, Pemerintah Kota Mataram menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan SDM, infrastruktur dan teknologi yang belum memadai, kurangnya fasilitas penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya. Untuk mengatasi hambatan tersebut, berbagai upaya dilakukan, antara lain peningkatan kapasitas SDM, pengembangan sistem informasi terpadu, penguatan penegakan hukum, edukasi kepada pelaku usaha, penyederhanaan prosedur pendaftaran, serta peningkatan koordinasi antar instansi dan pengalokasian anggaran yang lebih efektif.  
Peran Kepala Desa Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah S. Januar Ashadi; Sri Karyati; Hafizatul Ulum
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 2 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i2.258

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kedudukan Akta Tanah ditinjau dari Hukum Positif  dan bagaimana Peran Kepala Desa sebagai Penjabat Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT-S) ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, bahan hukum diambil dari pendekatan kepustakaan menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, karya ilmiah, dan buku-buku terkait, bahan hukum sekunder diambil dari hasil penelitian berupa jurnal-jurnal, pendapat para ahli. Bahan hukum dianalisis menggunakan metode deduktif logis yaitu bahan hukum dianalisi melalui hal-hal umum untuk mengambil kesimpulan yang khusus, penjabaran akhir hasil penelitian menggunakan pendekatan deskriptif atas hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian Berdasarkan hukum positif, akta tanah adalah akta otentik yang vital, dibuat oleh PPAT atau PPAT Sementara (PPAT-S)—sebuah peran yang diemban Kepala Desa di daerah terpencil sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016. Akta ini berfungsi sebagai bukti sah atas setiap perbuatan hukum terkait tanah, diakui oleh Pasal 1867 KUH Perdata, dan menjadi dasar penerbitan sertifikat tanah. Dengan kekuatan hukum yang setara, baik akta PPAT maupun PPAT-S, keduanya menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, mengatasi kendala geografis, dan mencegah sengketa.   
Kajian Hukum Keabsahan Lelang Melalui Media Sosial Telegram Yazid Rifan Nugraha; Atin Meriati Isnaini; Hafizatul Ulum
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 2 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i2.265

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas keabsahan hukum pelaksanaan lelang melalui media sosial Telegram, yang menjadi tren baru dalam transaksi jual beli daring. Serta mengetahui  bagaimana keabsahan lelang online melalui media sosial dalam perspektif Pasal 1338 KUH Perdata dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dan penjual dalam praktik lelang tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, serta analisis kualitatif secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun lelang melalui Telegram tidak dilakukan di hadapan pejabat lelang, pelaksanaan lelang dapat dianggap sah apabila memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata, yakni adanya kesepakatan para pihak, kecakapan, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Perlindungan hukum terhadap konsumen dan penjual diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU ITE, terutama jika terjadi wanprestasi atau penipuan. Praktik lelang online melalui Telegram memiliki keabsahan hukum apabila memenuhi syarat perjanjian dalam KUH Perdata dan ketentuan transparansi sebagaimana prinsip lelang. Perlunya pembentukan regulasi khusus yang mengatur secara eksplisit pelaksanaan lelang melalui media sosial untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang optimal bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi digital tersebut.  
The Implementation of Regional Regulation Number 5 of 2021 Concerning Prevention of Child Marriage to Improve the Human Development Index in West Nusa Tenggara Karyati, Sri; Ulum, Hafizatul; Susilawati, Ika Yuliana
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.4847

Abstract

Child marriage is a problem that has a negative impact on social and economic development, especially in the West Southeast Nusa Province. The high child marriage rate in West Nusa Southeast contributes to the low Human Development Index (HDI) in the region. To address this problem, the local government issued Regional Regulation (Perda) No. 5 of 2021 on Prevention of Child Marriages. The study aims to evaluate the implementation of the Perda and assess its impact on the increase in the Human Development Index in West Southeast Nusa. The method used in this research is a normative supported by empirical research. Based on the implementation of District Regulation No. 5 of 2021 on the prevention of child marriage in West Nusa Tenggara, so far it has not been implemented optimally both politically and institutionally. As a result, the objective of District Regulation No. 5 for 2021 has not been achieved optimally. Therefore, the political will of the West Southeast Nusa region's government needs to be committed to both legal policy, education policy, health policy and budgetary policy in favour of child marriage prevention.
Reassessing the Urgency of Tax Amnesty in Indonesia: A Social Justice Perspective Ulum, Hafizatul
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The post-reform tax amnesty policy in Indonesia aims to enhance tax compliance and increase state revenue by granting relief from outstanding tax liabilities and penalties, conditional upon asset disclosure and payment of a redemption fee. This article examines the urgency of such a policy from the perspective of social justice, grounded in constitutional principles, tax law doctrines, and distributive justice theory. Employing a normative legal approach, the study analyzes the juridical foundation of Indonesia’s tax amnesty, with particular attention to the 2016 Tax Amnesty Program, alongside related initiatives such as the 2008 Sunset Policy and the 2022 Voluntary Disclosure Program. The findings indicate that while tax amnesty can effectively broaden the tax base and generate substantial short-term revenue, it also raises concerns about fairness. From the standpoint of Pancasila and the 1945 Constitution, questions arise over whether forgiving tax evaders aligns with the principle of equitable tax burden. Critics argue that the policy offers preferential treatment to non-compliant taxpayers, potentially undermining the moral integrity of law-abiding citizens. Although the Constitutional Court upheld the law’s constitutionality, challenges such as moral hazard and social inequality remain. The article recommends that future tax policy prioritize legal enforcement and long-term distributive justice to ensure equitable and sustainable compliance.
Co-Authors Ahmad Rifai Anwar Arham, Zawil Arif Budiman Ary Wahyudi Aswadi, Khairul Budi Hartono Budiman , Arif Dhina Megayati Firgiawan Juni fatwa Gusti Ayu Ratih Damayanti Haerani Haerani Husein I Gede Sukarmo Ida Bgs Gde Narayana Ika Yuliana Susilawati Irma Istihara Zain Isnaini, Atin Meriati Itrawadi, Itrawadi Juaini Juaini Kamil, M. Ikhsan Kurnia Lestari, B. Farhana Kusuma, Jauhari Dewi Lalu Mafhul Hadi Makhrup, Abdul Gani Megayanti, Dhina Megayanti Miftahul Jannah Muhammad Kamil Muhammad Zuhudin Muzakki Muzakki Nurul Aprianti Paridarmawan Wahyuyasa Rafika Nur Affiani S. Januar Ashadi Saputra, Ahmad Renaldy Singaulung, M. Dewa Ginting Sri Karyati Sri Karyati Suhardiman Sukarmo , I Gede Yazid Rifan Nugraha Zuhudin, Muhammad