Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.773
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Jatiswara Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Valid Jurnal Ilmiah Abdi Masyarakat Jurnal Kompilasi Hukum ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Unizar Recht Journal Syura: Journal of Law Unizar Law Review
Hafizatul Ulum
Universitas Islam Al-Azhar
Religion Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Legal Policy Model of the Red and White Village Cooperative (KDMP): Implementation Factors and Comparative Insights from Brazil, Denmark, and Japan Mauludin, Novie Afif; Wahyudi, Ary; Ulum, Hafizatul
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 3 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v13i3.1894

Abstract

This study examines the legal policy model of the Red and White Village Cooperative (KDMP), the determinants of its implementation, and Indonesia’s comparative position vis-à-vis cooperative systems in Brazil, Denmark, and Japan. The urgency of this research stems from the Indonesian government’s large-scale initiative to establish and revitalize more than 80,000 village cooperatives through a centralized, top-down regulatory framework, implemented amid persistent structural challenges, including regulatory ambiguity, limited managerial and digital capacity, uneven infrastructure, and variations in community participation. Without careful legal policy evaluation, this model risks reproducing structural weaknesses previously observed in Indonesia’s Village Unit Cooperatives (KUD). Employing a normative–empirical legal methodology that integrates statutory analysis, conceptual inquiry, comparative law, and a sociological approach supported by interviews and field-based questionnaires in selected villages in West Nusa Tenggara, the study finds that KDMP’s legal policy is predominantly shaped by Thomas R. Dye’s institutional and process models. This centralized framework enables rapid nationwide implementation but reveals a structural misalignment between legal design and practical readiness at the village level. Implementation outcomes are influenced by both juridical factorsparticularly regulatory clarity and policy coherence and non-juridical factors, including human resources, digital infrastructure, and levels of member participation. A comparative analysis based on Ragone and Smorto’s functional framework demonstrates that, while Indonesia shares normative cooperative objectives with Brazil, Denmark, and Japan, differences in governance structures significantly affect sustainability outcomes. Brazil and Denmark illustrate the advantages of autonomy-based, bottom-up cooperative models operating under flexible legal regimes. At the same time, Japan represents a hybrid trajectory in which early state coordination gradually transitions toward member-centered governance. This study contributes an integrated legal-policy model of KDMP that connects implementation realities with comparative insights. The findings indicate that strengthening member-based governance, simplifying overlapping regulations, and gradually reducing excessive centralization are essential to enhance sustainability, community ownership, and the long-term effectiveness of village-based cooperatives in Indonesia. Journal keywords: Legal Policy Model, Comparative Law, and Merah Putih Village Cooperative
Implementasi Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kota Mataram) Muhammad Ikhsan Kamil; Hafizatul Ulum; Adi Widiyantoro
Unizar Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v6i1.39

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum tentang asas kontradiksi delimitasi dalam pendaftaran tanah sistematik lengkap dan bagaimana penerapan asas kontradiksi delimitasi dalam pendaftaran tanah sistematik lengkap di Kantor Pertanahan Kota Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Jenis data ini terdiri dari data sekunder dan data primer yang dikumpulkan dengan wawancara dan observasi serta analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian terhadap peraturan perundang-undangan Prinsip Kontradiksi Batasan Pada Tahap Pengukuran Bidang Tanah Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, diatur dalam pasal 17,18,19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pasal 19 ,20,21 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan pasal 19A sampai dengan pasal 19D Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Surat Keterangan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik Berbatasan merupakan berkas lengkap yang harus dipenuhi oleh peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Oleh karena itu, tanggung jawab Prinsip Kontradiksi Delimitasi tidak sepenuhnya berada pada Petugas Pengukur. Petugas ukur atau satuan tugas fisik pada Kantor Pertanahan Kota Mataram dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tetap mengedepankan penerapan asas pembatas kontradiksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada.
Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan : (Studi Kasus Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023) Hafizatul Ulum; Sukarno
Unizar Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v6i2.60

Abstract

Dalam Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 terjadi pelanggaran prinsip independensi hakim yang diatur dalam kode etik dan perilaku hakim MK yang merujuk kepada “The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002” yang telah diterima baik oleh negara-negara yang menganut sistem “Civil Law” maupun “Common Law”, disesuaikan dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia dan etika kehidupan berbangsa sebagaimana termuat dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih tetap berlaku. Berdasarkan permasalahan yang ada membuktikan bahwasannya dalam proses penetapan Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia capres dan cawapres adanya sebuah kecacatan hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui independensi hakim MK dalam putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 dan pengaruh dari pelanggaran kode etik oleh hakim MK terhadap putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia capres dan cawapres. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa adanya pelanggaran kode etik hakim pada Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia capres dan cawapres terkait prinsip independensi dan ketidakberpihakan. Dan adanya pelanggaran kode etik dalam Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tidak mempengaruhi keberlakuan putusan tersebut yang artinya putusan tersebut harus tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perundang-undangan karena sifatnya final.
Transformasi Fiskal Di NTB: Dampak Perda Nomor 2 Tahun 2024 Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Dan Insentif Fiskal Hafizatul Ulum; Sri Karyati
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.292

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kepatuhan Hukum dan dampak Perda Nomor 2 Tahun 2024 terhadap struktur bagi hasil pajak di NTB. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif Empiris dimana Normatif Menganalisis konsistensi dan kesesuaian Perda Nomor 2 Tahun 2024 dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sedangkan Empiris untuk Mengukur atau mendeskripsikan perilaku wajib pajak dan aparat pemerintah dalam implementasi Perda. Transformasi fiskal di NTB telah tercapai dengan menemukan bahwa Perda Nomor 2 Tahun 2024 menunjukkan kepatuhan vertikal yang kuat terhadap UU HKPD, secara hukum mengubah status PKB/BBNKB menjadi pajak bersama dengan hak 10% Opsen bagi Kabupaten/Kota, sehingga menjamin peningkatan basis penerimaan daerah dan kemandirian fiskal. Namun, tantangan terbesar berada pada harmonisasi horizontal bagi hasil Opsen 100% kepada Kabupaten/Kota, yang keberhasilannya sangat bergantung pada peraturan teknis operasional yang perlu diterbitkan oleh Bappenda NTB untuk mengatur pemungutan dan penyaluran guna menghindari sengketa antar daerah. Sementara itu, kebijakan insentif melalui Pergub Nomor 30 Tahun 2024, meskipun efektif secara taktis dalam meningkatkan kepatuhan kembali (re-entry), menciptakan ketegangan keadilan jangka panjang karena memberikan keringanan pokok pajak bagi penunggak (TMDU), sehingga berpotensi menimbulkan risiko moral hazard, yang menuntut adanya kedisiplinan penegakan sanksi pasca program serta kajian akademis lanjutan mengenai persepsi keadilan wajib pajak aktif. Kata kunci: BBNKB; Insentif Pajak; Opsen; PAD; PKB.
Dampak Hukum Regulasi Daerah Terhadap Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan Di Nusa Tenggara Barat Sukarno Sukarno; Hafizatul Ulum
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.294

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian Peraturan Daerah (Perda) Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2025 tentang pembagian urusan pariwisata dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta menelaah implikasi hukum administrasi terhadap potensi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota akibat pengaturan operasional lintas wilayah dalam Perda tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan fokus pada pengujian legitimasi dan validitas Perda NTB Nomor 3 Tahun 2025. Berdasarkan asas lex superior derogat legi inferiori, Perda harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 karena fungsi Perda adalah sebagai instrumen pelaksana teknis, bukan sebagai perumus ulang pembagian urusan pemerintahan. Perda akan kehilangan legitimasi dan dianggap bertentangan dengan prinsip desentralisasi apabila materi muatannya mengambil alih kewenangan yang secara eksplisit menjadi hak kabupaten/kota, khususnya dalam aspek perizinan operasional. Potensi tumpang tindih kewenangan yang muncul dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yang berimplikasi pada terjadinya maladministrasi, ketidakpastian hukum, hingga sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Lebih lanjut, Perda tersebut berisiko dibatalkan melalui uji materiil oleh Mahkamah Agung atau melalui pembatalan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, penyusunan Perda harus dilakukan secara cermat untuk menghindari tindakan ultra vires serta memastikan tata kelola pariwisata yang efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip otonomi daerah.  
Penanggulangan Praktik Prostitusi Terselubung Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur Di Desa Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat Dhina Megayati; Hafizatul Ulum; B. Farhana Kurnia Lestari
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.230

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Prostitusi Terselubung Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur Di Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat dan bagaimana Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Prostitusi Terselubung Terhadap Anak Dibawah Umur. Metode yang digunakan adalah Penelitian penelitian hukum empiris yang sifatnya kualitatif, sumber data primer diperoleh melalui wawancara di lokasi penelitian, dan didukung data sekunder dari kepustakaan serta didukung dengan data tersier atau bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk berkaitan dengan topik penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Faktor-faktor penyebab prostitusi terselubung yang melibatkan anak di bawah umur di Desa Batu Layar sangat kompleks dan saling berkaitan. Kemiskinan menjadi pemicu utama, diikuti oleh rendahnya pendidikan, minimnya pemahaman hukum, serta penyalahgunaan tradisi “merariq” sebagai pembenaran pernikahan dini yang bertentangan dengan UU No. 16 Tahun 2019. Lemahnya pengawasan, lingkungan sosial permisif, kurangnya akses layanan perlindungan anak, serta budaya diam akibat stigma sosial turut memperparah situasi. Rendahnya partisipasi masyarakat dan koordinasi antarlembaga juga menjadi hambatan serius dalam penanganan kasus. Upaya penanggulangan harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh unsur, mulai dari masyarakat, pemerintah desa, hingga lembaga pendidikan seperti Fakultas Hukum UNIZAR. Strateginya mencakup edukasi hukum, pelurusan adat, penegakan hukum yang konsisten, pembentukan Satgas Perlindungan Anak, serta penguatan sistem perlindungan anak berbasis masyarakat. Dukungan ekonomi keluarga, akses pendidikan, layanan konseling, kampanye anti-stigma, dan sistem pelaporan ramah anak juga sangat penting. Kolaborasi lintas sektor dan komitmen berkelanjutan diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN DIANTARA PARA PIHAK YANG MENGIKATKAN DIRI DENGAN PERJANJIAN (STUDI PUTUSAN NO. 526/PID.B/2023/PN.MTR) nes watul; Hafizatul Ulum; Ruslan Haerani
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 4 (2025): Unizar Recht Journal Volume 4 Issue 4, Desember 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i4.294

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis tindak pidana penipuan diantara para pihak yang mengikatkan diri dengan perjanjian (Studi Putusan Nomor. 526/Pid.B/2023/PN.Mtr) serta dampak hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana penipuan dalam perjanjian berdasarkan Putusan No. 526/Pid.B/2023/PN.Mtr. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Penelitian menemukan bahwa berdasarkan analisis yuridis tindak pidana penipuan diantara para pihak yang mengikatkan diri dengan perjanjian (Studi Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN.Mataram) perbuatan terdakwa jelas memenuhi unsur tindak pidana penipuan. Meskipun perjanjian antara terdakwa dan korban adalah bagian dari hubungan hukum perdata, adanya niat jahat dan tipu muslihat menjadikan tindakan tersebut masuk dalam ranah pidana. Penipuan ini menegaskan pentingnya membedakan antara wanprestasi (kegagalan memenuhi kewajiban perjanjian) dan tindak pidana penipuan, yang lebih mengarah pada niat buruk dan upaya untuk merugikan pihak lain. Kemudian, adapun dampak hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana penipuan dalam perjanjian berdasarkan Putusan No. 526/Pid.B/2023/PN.Mataram dalam perjanjian sangat luas dan mencakup sanksi pidana, perdata, dan efek reputasi. Pihak yang terbukti melakukan penipuan tidak hanya dapat dijatuhi hukuman pidana berupa penjara, tetapi juga diwajibkan mengembalikan kerugian melalui ganti rugi, membatalkan perjanjian, serta menghadapi kerugian reputasi yang berpotensi merusak masa depan profesional mereka. Putusan No. 526/Pid.B/2023/PN.Mataram menggambarkan penegakan hukum yang holistik, dengan mengintegrasikan sanksi pidana dan perdata untuk memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan dan memastikan pertanggungjawaban pelaku penipuan.
IMPLIKASI YURIDIS STATUS DARI ANAK DARI HASIL ANAK PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN ATAU NIKAH SIRI TERHADAP HAK WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA INDONESIA khaerul hafiz; Ahmad Rifai; Hafizatul Ulum
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 4 (2025): Unizar Recht Journal Volume 4 Issue 4, Desember 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana status dari anak nikah siri terhadap hak waris dalam perspektif hukum keluarga di Indonesia serta perbedaan pengakuan terhadap anak dari nikah siri dalam konteks hukum perdata dan hukum Islam terkait hak-hak perdata dan kewarisan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif Hasil dari penelitian ini adalah sistem hukum Indonesia mengatur pengakuan anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi oleh negara, khususnya melalui pendekatan hukum positif seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hukum perdata tidak mengakui pernikahan siri yang tidak tercatat, sehingga anak dianggap di luar perkawinan dengan konsekuensi terbatasnya hak waris. Sebaliknya, hukum Islam mengakui keabsahan pernikahan siri secara agama dan mengakui anak berdasarkan nasab, memberikan hak waris sesuai syariat. Kendala utama dalam hukum perdata adalah kurangnya pengakuan administratif, yang berujung pada ketiadaan akta kelahiran sah dan pengakuan nasab secara negara, meskipun Putusan MK membuka peluang pembuktian yang seringkali rumit. Perbedaan mendasar ini berakar pada fokus penentu keabsahan: hukum perdata mengutamakan pencatatan negara, sementara hukum Islam menekankan pemenuhan syarat agama dan pengakuan nasab. Akibatnya, meskipun hukum Islam memberikan hak waris berdasarkan nasab, implementasinya terhambat dalam sistem hukum negara yang mengutamakan pencatatan. Dualisme filosofis ini menciptakan potensi ketidakadilan, sehingga harmonisasi hukum perdata dan Islam serta reformasi sistem pencatatan dan pengakuan anak menjadi krusial untuk perlindungan hukum yang setara.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN FISIK (STUDI KASUS DIWILAYAH POLRESTA MATARAM) Erdiansyah; Hafizatul Ulum; Dhina Megayati; Jauhari D. Kusuma
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 5 No. 1 (2026): UNIZAR RECHT JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v5i1.307

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan fisik studi kasus di Polresta Mataram dan bagaimana upaya pencegahan dan penanganan Tindak pidana pencurian dengan kekerasan fisik di wilayah hukum polres mataram. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus dan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan fisik di wilayah Polresta Mataram telah berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara kepada kejaksaan. Polresta Mataram melaksanakan penegakan hukum tindak pidana curas secara profesional melalui pendekatan Scientific Crime Investigation (SCI) dan pemanfaatan data seperti hotspot mapping. Strategi ini terbukti efektif menurunkan angka kriminalitas dan meningkatkan penyelesaian perkara, dengan tetap memprioritaskan perlindungan korban serta stabilitas keamanan meskipun menghadapi kendala infrastruktur dan residivisme. Guna mewujudkan keamanan berkelanjutan, dikembangkan strategi terpadu yang mengintegrasikan langkah preemtif, preventif, dan represif berbasis teknologi. Namun, mengingat hambatan dari faktor sosial-ekonomi dan keterbatasan sarana, diperlukan sinergi kuat antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat untuk memperkuat infrastruktur pendukung serta merevitalisasi sistem keamanan lingkungan.
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN E-MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A MATARAM BERDASARKAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2022 Yogi Febriansyah; Khairul Aswadi; Hafizatul Ulum; Sri Karyati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 5 No. 1 (2026): UNIZAR RECHT JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v5i1.309

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  dan menganalisis mengenai kepastian hukum pelaksanaan e-mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 dan implementasi pelaksanaan E-Mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan menggabungkan analisis norma (law in books) dan implementasi hukum di lapangan (law in action). Pendekatan normatif digunakan untuk menguji kepastian hukum dan sinkronisasi PERMA Nomor 3 Tahun 2022 terhadap UU ITE serta UU Pokok Agraria. Sementara itu, pendekatan empiris melalui perspektif sosiologis diterapkan untuk menganalisis implementasi e-mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram. Adapun hasil penelitian menjelaskan mengenai kepastian hukum e-mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2022 terwujud melalui penguatan landasan normatif yang memberikan legalitas setara antara mediasi elektronik dan fisik, termasuk pengakuan tanda tangan elektronik tersertifikasi serta kekuatan eksekutorial Akta Perdamaian (Van Dading) yang setara dengan putusan inkracht. Implementasi e-mediasi di Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA menunjukkan transformasi progresif dengan peningkatan tren penggunaan dari 42 perkara (2023) menjadi proyeksi 135 perkara (2026). Keberhasilan ini dibuktikan dalam perkara Nomor 152/Pdt.G/2025/PN Mtr yang efektif mereduksi hambatan geografis dan biaya perkara hingga Rp 212.000,00, sekaligus menggeser paradigma peradilan dari kehadiran fisik menjadi "kehadiran virtual yang bermakna" demi akses keadilan sengketa agraria yang transparan.
Co-Authors Adi Widiyantoro Ahmad Rifai Ahmad Rifai Ahmad Rifai Anwar Arham, Zawil Arif Budiman Ary Wahyudi Aswadi, Khairul Budi Hartono Budiman , Arif Dhina Megayati Erdiansyah Firgiawan Juni fatwa Gusti Ayu Ratih Damayanti Haerani Haerani Husein I Gede Sukarmo Ida Bgs Gde Narayana Ika Yuliana Susilawati Ika Yuliana Susilawati Ikhsan Kamil, Muhammad Irma Istihara Zain Isnaini, Atin Meriati Itrawadi, Itrawadi Jauhari D. Kusuma Juaini Juaini Kamil, M. Ikhsan khaerul hafiz Khairul Aswadi Kurnia Lestari, B. Farhana Kusuma, Jauhari Dewi Lalu Mafhul Hadi Makhrup, Abdul Gani Mauludin, Novie Afif Megayanti, Dhina Megayanti Miftahul Janah Miftahul Jannah Muhammad Kamil Muhammad Zuhudin Muzakki Muzakki nes watul Nurul Aprianti Paridarmawan Wahyuyasa Rafika Nur Affiani Ruslan Haerani S. Januar Ashadi Saputra, Ahmad Renaldy Singaulung, M. Dewa Ginting Sri Karyati Sri Karyati Sri Karyati Suhardiman Sukarmo , I Gede Sukarno Sukarno Sukarno Wahyudi, Ary Yazid Rifan Nugraha Yogi Febriansyah Zahwil Arham Zuhudin, Muhammad