Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.454
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Proceedings of Annual International Conference Syiah Kuala University - Social Sciences Chapter Jambe Law Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Hukum Positum Dharma Raflesia : Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan IPTEKS Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Jurnal hukum IUS PUBLICUM JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Jurnal Risalah Kenotariatan Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance JUDGE: Jurnal Hukum Jurnal Ilmiah Kutei Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Septaria, Ema
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
TANGGUNG JAWAB RUSIA TERHADAP INSIDEN PENEMBAKAN SALAH SASARAN PESAWAT AZERBAIJAN AIRLINES MENURUT KONVENSI CHICAGO 1944 Nabilla. R, Gina Azhara; Seniwati, Pentana; Yanti, Roidah; Septaria, Ema; Adepio, M. Ilham
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i10.12458

Abstract

Dunia penerbangan tidak luput dari insiden maupun kecelakaan angkutan udara. Salah satunya adalah insiden penembakan salah sasaran pesawat milik Azerbaijan Airlines yang jatuh di dekat kota Aktau, Kazakhstan, pada Rabu 25 Desember 2024. Korban jiwa mencapai 38 orang dan melukai puluhan orang lainnya. Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pesawat komersil dan mengetahui bentuk pertanggungjawaban Rusia atas insiden penembakan salah sasaran pesawat Azerbaijan Airlines menurut Konvensi Chicago 1944. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan piengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui studi kiepustakaan. Hasilnya diperoleh bahwa penting untuk melindungi pesawat udara komersil yang melintasi wilayah konflik bersenjata guna menghindari penembakan salah sasaran dengan cara seperti memperkuat kerjasama dalam merumuskan dan menerapkan regulasi yang jelas mengenai penggunaan ruang udara dan penetapan Zona Larangan Terbang, adapun dalam Pasal 3 Konvensi Chicago 1944 juga menegaskan bahwa negara wajib menahan diri dari penggunaan senjata terhadap pesawat sipil namun memiliki hak untuk meminta pesawat sipil yang melanggar wilayah udaranya untuk mendarat dengan memperhatikan ketentuan internasional dan mempublikasikan aturan yang berlaku untuk prosedur intersepsi. Kemudian terkait dengan insiden penembakan salah sasaran pesawat Azerbaijan Airlines berdasarkan Annex 13, Rusia bertanggung jawab untuk perlindungan bukti dan barang bukti, pelaporan kepada negara terkait, melakukan investigasi bersama negara asal pesawat itu.
ANALISIS SENGKETA ANTARA SELANDIA BARU DAN KANADA DALAM KERANGKA PERJANJIAN COMPREHENSIVE AND PROGRESSIVE AGREEMENT FOR TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP (CPTPP) DAN KONVENSI WINA 1969 Julianda, Adela; Indramsyah, Saroza; Turedo, Jonatan Yogi; Septaria, Ema; Adepio, M. Ilham
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v12i1.12623

Abstract

Artikel ini membahas Sengketa antara Selandia Baru dan Kanada dalam perjanjian CPTPP terkait pembatasan kuota tarif susu yang menunjukkan konflik antara kepentingan domestik dan kewajiban internasional. Penelitian ini mengidentifikasi prinsip pacta sunt servanda dan kewajiban menjalankan perjanjian dengan itikad baik dalam Konvensi Wina 1969 yang dapat digunakan untuk menilai apakah tindakan Kanada membatasi impor susu dari Selandia Baru melanggar aturan CPTPP dan konsekuensi terhadap ketidakpatuhan negara anggota CPTPP terhadap keputusan penyelesaian sengketa, yang ditinjau dari Konvensi Wina 1969 dan Perjanjian CPTPP. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji norma hukum perjanjian internasional, khususnya Konvensi Wina 1969 dan Perjanjian CPTPP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindakan diskriminatif Kanada dalam alokasi kuota tarif produk susu melanggar prinsip pacta sunt servanda dan kewajiban pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik menurut Konvensi Wina 1969, Pasal 26 Kovensi Wina 1969 yang mengatur kewajiban negara untuk melaksanakan perjanjian internasional dengan itikad baik. Pasal 27 Konvensi Wina 1969 yang menegaskan bahwa hukum domestik tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban internasional. Konsekuensi ketidakpatuhan putusan CPTPP itu merujuk pada Pasal 28 CPTPP. Tindakan ini bertujuan untuk memulihkan keseimbangan hak dan kewajiban, bukan untuk balas dendam. Pasal 60 Konvensi Wina 1969 memungkinkan penangguhan atau penghentian perjanjian jika terjadi pelanggaran berat, yang juga relevan dalam konteks perjanjian CPTPP.
DINAMIKA PENYELESAIAN SENGKETA LAUT TAKESHIMA ANTARA JEPANG DAN KOREA SELATAN BERDASARKAN TINJAUAN UNCLOS 1982 Nababan, Grace Oktavia; Rahma, Zilva Aulia; Inisyaputra, Beben; Septaria, Ema; Adepio, M Ilham
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 6 No. 2 (2025): “IMPLEMENTASI HUKUM DALAM MEMASTIKAN HAK MASYARAKAT”
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridicaugr.v6i2.422

Abstract

This study examines the maritime dispute between Japan and South Korea over Takeshima Island (Dokdo) using international maritime law, particularly UNCLOS 1982. It explores dispute resolution mechanisms such as conciliation (Article 282), arbitration (Annex VII), and the International Tribunal for the Law of the Sea (Article 287, Annex VI). The study uses normative legal research to analyze key UNCLOS principles, including peaceful dispute settlement (Article 279), consultation in good faith (Article 283), equitable maritime delimitation (Articles 74 and 83), and cooperation in managing exclusive economic zones and conserving marine resources (Articles 56 and 61). Japan promotes resolution through legal means, while South Korea maintains de facto control and rejects international adjudication. The dispute concerns both sovereignty and natural resource rights. The study concludes that UNCLOS 1982 provides a solid legal and normative framework for peaceful settlement, but its effectiveness depends on the political will of both countries to uphold international maritime law.
DUGAAN SPIONASE DAN DAMPAKNYA: ASPEK HUKUM DI BALIK PENUTUPAN KONSULAT CHINA OLEH AMERIKA Sari, Dwi Julica; Sintia, Lili; Simanjuntak, Martinus Alexander; Kurniawan, Ridho; Septaria, Ema; Adepio, M. Ilham
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.316

Abstract

Abstrak Artikel ini membahas penutupan Konsulat Tiongkok di Houston oleh Amerika Serikat pada tahun 2020, yang menimbulkan implikasi hukum dan diplomatik. Penutupan ini dipicu oleh tuduhan spionase dan pelanggaran keamanan, yang mengarah pada keputusan Amerika Serikat untuk mencabut izin operasional konsulat berdasarkan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler. Meskipun tindakan tersebut legal, dari perspektif diplomasi, langkah tersebut dinilai kurang menghormati asas courtesy yang penting dalam menjaga stabilitas hubungan bilateral. Artikel ini menyoroti pentingnya komunikasi diplomatik dan negosiasi sebelum mengambil keputusan drastis yang dapat memperburuk ketegangan antar negara. Kata Kunci: Penutupan Konsulat, Konvensi Wina 1963, Asas Courtesy
Pertanggungjawaban Hukum Diplomatik Arab Saudi Dalam Kasus Pembunuhan Jamal Khashoggi Di Istanbul 2018 Wijaya, Ano Dwi; Saylendra, Rindang; Aulia, Adinda; Septaria, Ema; Adepio, Ilham
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.318

Abstract

Penelitian ini menganalisis pelanggaran hukum diplomatik yang dilakukan oleh Arab Saudi dalam kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di Kantor Konsulat Arab Saudi di Istanbul pada tahun 2018. Berdasarkan Vienna Convention on Consular Relations, Arab Saudi telah melanggar ketentuan Pasal 55 ayat (2) tentang penggunaan gedung konsulat serta prinsip-prinsip dasar hubungan diplomatik, seperti Mutual Consent, Reciprocity, Pacta Sunt Servanda, dan Itikad Baik. Pelanggaran ini menimbulkan pertanggungjawaban internasional bagi Arab Saudi sesuai dengan Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, yang mencakup pemberian restitusi, kompensasi, permintaan maaf formal, serta jaminan ketidakberulangan pelanggaran serupa di masa depan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu pendekatan konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan kasus menganalisis dokumen hukum internasional. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum diplomatik dalam hubungan internasional guna mencegah penyalahgunaan fasilitas diplomatik untuk tindakan yang melanggar hukum, serta mendorong perbaikan dalam sistem hukum internasional terkait pertanggungjawaban negara dalam kasus kejahatan berat seperti pembunuhan berencana terhadap jurnalis.
“Implementasi Prinsip Good Faith dalam Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan: Telaah Yuridis terhadap Penolakan China atas Putusan Arbitrase Berdasarkan Vienna Convention on the Law of Treaties” Della, Anesva Sari; Latifah, Ratu Dian; Anie, Handra; Septaria, Ema; Adepio, M. Ilham
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.320

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji implementasi prinsip itikad baik (good faith) dalam penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, dengan fokus pada penolakan China terhadap putusan Mahkamah Arbitrase Internasional tahun 2016. Dalam konteks sengketa yang melibatkan klaim tumpang tindih antara China, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan, penelitian ini menelaah bagaimana dua instrumen hukum internasional utama, yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) 1969, dijadikan kerangka untuk menilai validitas dan implikasi putusan arbitrase. UNCLOS mengatur batas wilayah laut melalui penarikan garis dasar dan menetapkan hak-hak negara pesisir, sedangkan VCLT menggarisbawahi prinsip pacta sunt servanda yang mengharuskan negara untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik.Putusan arbitrase pada 12 Juli 2016 menyatakan bahwa klaim historis China melalui Nine-Dash Line tidak memiliki dasar hukum yang sah menurut UNCLOS. Meskipun putusan tersebut telah dihasilkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang sah, China secara tegas menolak untuk mengakui putusan tersebut, dengan alasan bahwa mahkamah tidak memiliki yurisdiksi atas sengketa ini. Penolakan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip itikad baik sebagaimana diatur dalam VCLT dan menimbulkan tantangan serius terhadap penegakan hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan kualitatif melalui telaah pustaka terhadap doktrin, literatur, dan putusan pengadilan internasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa penolakan China tidak hanya melemahkan sistem penyelesaian sengketa internasional, tetapi juga dapat menyebabkan ketidakstabilan regional melalui peningkatan ketegangan geopolitik. Oleh karena itu, penerapan prinsip itikad baik menurut VCLT merupakan landasan penting untuk memelihara kepercayaan dan stabilitas dalam penyelesaian sengketa internasional, sehingga negara-negara harus berkomitmen menghormati putusan yang sudah dihasilkan melalui mekanisme hukum yang telah disepakati bersama. Kata kunci: Sengketa Laut Cina Selatan; perjanjian internasional; Vienna Convention on the Law of Treaties; implementasi; implikasi.
Analisis Konflik Antara Kekebalan Diplomatik dan Tanggung Jawab Hukum pada Kasus Raymond Allen Davis Sabilla, Balqis; Raihan, Saroza Idramsyah; Anie, Handra; Septaria, Ema; Adepio, M. Ilham
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.344

Abstract

Konflik antara kekebalan diplomatik dan tanggung jawab hukum kerap menjadi persoalan pelik dalam hubungan internasional, terutama ketika melibatkan tindakan yang melanggar hukum di negara penerima. Salah satu kasus yang menarik perhatian dunia adalah insiden penembakan di Pakistan pada tahun 2011 yang melibatkan Raymond Allen Davis, seorang kontraktor CIA. Kasus ini menimbulkan polemik karena menyangkut status kekebalan diplomatik Davis dan tanggung jawab hukumnya atas kematian dua warga sipil Pakistan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, mengkaji konflik hukum antara yurisdiksi nasional dan hukum internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ambiguitas dalam penentuan status kekebalan diplomatik bagi individu yang bertugas di luar kapasitas diplomatik formal, serta untuk mengkaji ketidakkonsistenan penerapan hukum antara negara pengirim dan penerima. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kasus Raymond Allen Davis memperlihatkan adanya ketegangan antara prinsip kekebalan diplomatik dan penegakan hukum nasional, khususnya ketika ada dugaan penyalahgunaan status diplomatik. Ditemukan bahwa tidak semua negara penerima secara otomatis mengakui klaim kekebalan diplomatik, terutama jika muncul kecurigaan terhadap kegiatan yang melampaui fungsi diplomatik resmi. Hasil penelitian juga menekankan pentingnya transparansi dan verifikasi dalam penetapan status diplomatik untuk mencegah konflik hukum antarnegara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan diplomatik harus seimbang dengan penghormatan terhadap hukum nasional dan prinsip keadilan, terutama dalam kasus yang menyangkut nyawa manusia.
Bank Sampah sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan . Ambarini, Nur Sulistyo Budi; Sofyan, Tito; Septaria, Ema; Chanafiah, Yayah
DHARMA RAFLESIA Vol 23 No 1 (2025): JUNI (ACCREDITED SINTA 5)
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/dr.v23i1.38155

Abstract

Pengembangan pariwisata di Desa Tapak Gedung menjadi desa wisata merupakan upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat tetapi juga menimbulkan masalah sampah baik dari warga desa maupun pengunjung kawasan wisata. Permasalahannya di Desa Tapak Gedung belum ada Bank Sampah, karena BUMDes belum memiliki unit pengelola sampah. Hal tersebut dikarenakan pengelola BUMDes dan perangkat desa lainnya belum memiliki pengetahuan, kesadaran tentang Bank Sampah dan keterampilan mengelola Bank Sampah serta mengolah sampah. Tujuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pariwisata berkelanjutan dan meningkatkan keterampilan mengelola dan mengolah sampah melalui Bank Sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan metode ceramah, diskusi, dan pelatihan ini berupaya untuk memberikan motivasi dan kesadaran dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pentingnya mengelola dan mengolah sampah. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini telah memberikan pengetahuan melalui materi pariwisata berkelanjutan, sampah organik dan anorganik, pilah dan olah sampah serta kelembagaan Bank Sampah. Pelatihan pilah dan olah sampah organik menjadi eco-enzyme dan sampah anorganik menjadi eco-brick. Menyampaikan draft AD/ART dan struktur organisasi Bank Sampah. Setelah kegiatan PkM ini diharapkan di Desa Tapak Gedung melalui musyawarah desa dapat membentuk Bank Sampah Desa.
Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Konflik Ukraina dengan Rusia) Ramadhana, Elsa; Putra, Deyan Ajian; Putri, Indah Salsabilla; Oktaviani, Sutra; Sugiarti, Olivia; Nababan, Grace Oktavia; Septaria, Ema
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas tentang bagaimana pertanggung jawaban negara Rusia terhadap Ukraina berdasarkan perspektif hukum Internasional, dan juga mengapa konflik pelanggaran HAM berat Ukraina dan Rusia harus di selesaikan berdasarkan perspektif hukum internasional. Dengan menggunakan pendekatan normatif yang digunakan untuk menilai kebijakan yang ideal, didapatkan hasil bahwa pertarungan pengaruh antara dua kekuatan besar, di mana NATO sebagai kekuatan besar berusaha menjadikan Ukraina sebagai benteng militer, sementara Rusia sebagai kekuatan besar di kawasan tersebut ingin menjadikan Ukraina sebagai zona penyangga untuk mengantisipasi potensi tekanan NATO terhadap Rusia, terutama dalam aspek militer, maka dibentuklah Pengadilan Pidana Internasional yang disebut sebagai ICC untuk menegakan keadilan HAM yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina pada tahun 2022.
ANALISIS KASUS PENGAKUAN CHINA ATAS WILAYAH LAUT CHINA SELATAN MENURUT UNCLOS 1982 YANG MELIBATKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL Andini, Mutiara Nefa; Ridev, Ghania Khalisa; Putri, Rachelya; Henandi, Aqilla Nada; Vesca H., Lusya Najwa; Andrean, Muhammad Fadhil; Putra, Dhaffa Hosya; Septaria, Ema
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 1 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v6i1.270

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengakuan Tiongkok atas wilayah Laut China Selatan dalam konteks hukum internasional dan hukum nasional, khususnya mengacu pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982). Metodologi yang digunakan meliputi analisis hukum, studi kasus, dan studi literatur, dengan fokus pada dokumen hukum utama seperti UNCLOS 1982 dan putusan Mahkamah Arbitrase dalam sengketa Filipina vs. Tiongkok. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Sengketa Laut Natuna antara Indonesia dan China, yang didorong oleh klaim sepihak China atas wilayah tersebut dalam "Nine Dash Line," Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. Dalam beberapa kasus, Filipina memilih untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Arbitrase Internasional (Permanent Court of Arbitration), yang menghasilkan putusan yang mendukung Filipina dan menolak klaim China berdasarkan "nine-dash line" sebagai tidak sah menurut UNCLOS. Sebaliknya, Indonesia tidak membawa sengketanya ke pengadilan internasional, melainkan lebih memilih penyelesaian damai melalui mediasi sambil tetap menolak klaim China secara sepihak. Negara-negara yang terlibat dalam sengketa maritim harus memperkuat kerangka hukum nasional mereka agar sejalan dengan kewajiban internasional, terutama dalam mematuhi ketentuan UNCLOS.
Co-Authors Adepio, Ilham Adepio, M Ilham Adepio, M. Ilham Agusyanda, Ilham Amran, Intan Riwayaty Andini, Mutiara Nefa Andrean, Muhammad Fadhil Anie, Handra Aulia, Adinda Barus, Sonia Ivana Chanafiah, Yayah Damanik, Yohana Dwi Putri Della, Anesva Sari Fauzi, Rizka Amanda Haq, Sumayya Nadia Helmi Helmi Henandi, Aqilla Nada Indramsyah, Saroza Inisyaputra, Beben Iskandar Iskandar Julianda, Adela Khalid, Rasyikah Md Latifah, Ratu Dian M. Yamani Nababan, Grace Oktavia Nabilla. R, Gina Azhara Nur Sulistyo B Ambarini Nur Sulistyo Budi Ambarini, Nur Sulistyo Budi Oktaviani, Sutra Pe Suryaningsih Pratama, M. Riezky Putra Putra, Deyan Ajian Putra, Dhaffa Hosya Putri, Indah Salsabilla Putri, Rachelya Rahma, Zilva Aulia Raihan, Saroza Idramsyah Ramadhana, Elsa Ridev, Ghania Khalisa RIDHO KURNIAWAN, RIDHO Sabilla, Balqis Sari, Dwi Julica Saylendra, Rindang Seniwati, Pentana Septiani, Salsabilah Salwa Siagian, Afny Azzahra Simanjuntak, Martinus Alexander Sinaga, Eki Priady Sintia, Lili Sitorus, Dody Heryanto Sugiarti, Olivia Tito Sofyan Turedo, Jonatan Yogi Vesca H., Lusya Najwa Wijaya, Ano Dwi Yanti, Roidah Zendrato, Oktafiani