Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.288
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Proceedings of Annual International Conference Syiah Kuala University - Social Sciences Chapter Jambe Law Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Hukum Positum Dharma Raflesia : Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan IPTEKS Uti Possidetis: Journal of International Law Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Jurnal hukum IUS PUBLICUM JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance JUDGE: Jurnal Hukum Jurnal Ilmiah Kutei Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Septaria, Ema
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
TANGGUNG JAWAB RUSIA TERHADAP INSIDEN PENEMBAKAN SALAH SASARAN PESAWAT AZERBAIJAN AIRLINES MENURUT KONVENSI CHICAGO 1944 Nabilla. R, Gina Azhara; Seniwati, Pentana; Yanti, Roidah; Septaria, Ema; Adepio, M. Ilham
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i10.12458

Abstract

Dunia penerbangan tidak luput dari insiden maupun kecelakaan angkutan udara. Salah satunya adalah insiden penembakan salah sasaran pesawat milik Azerbaijan Airlines yang jatuh di dekat kota Aktau, Kazakhstan, pada Rabu 25 Desember 2024. Korban jiwa mencapai 38 orang dan melukai puluhan orang lainnya. Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pesawat komersil dan mengetahui bentuk pertanggungjawaban Rusia atas insiden penembakan salah sasaran pesawat Azerbaijan Airlines menurut Konvensi Chicago 1944. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan piengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui studi kiepustakaan. Hasilnya diperoleh bahwa penting untuk melindungi pesawat udara komersil yang melintasi wilayah konflik bersenjata guna menghindari penembakan salah sasaran dengan cara seperti memperkuat kerjasama dalam merumuskan dan menerapkan regulasi yang jelas mengenai penggunaan ruang udara dan penetapan Zona Larangan Terbang, adapun dalam Pasal 3 Konvensi Chicago 1944 juga menegaskan bahwa negara wajib menahan diri dari penggunaan senjata terhadap pesawat sipil namun memiliki hak untuk meminta pesawat sipil yang melanggar wilayah udaranya untuk mendarat dengan memperhatikan ketentuan internasional dan mempublikasikan aturan yang berlaku untuk prosedur intersepsi. Kemudian terkait dengan insiden penembakan salah sasaran pesawat Azerbaijan Airlines berdasarkan Annex 13, Rusia bertanggung jawab untuk perlindungan bukti dan barang bukti, pelaporan kepada negara terkait, melakukan investigasi bersama negara asal pesawat itu.
ANALISIS SENGKETA ANTARA SELANDIA BARU DAN KANADA DALAM KERANGKA PERJANJIAN COMPREHENSIVE AND PROGRESSIVE AGREEMENT FOR TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP (CPTPP) DAN KONVENSI WINA 1969 Julianda, Adela; Indramsyah, Saroza; Turedo, Jonatan Yogi; Septaria, Ema; Adepio, M. Ilham
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v12i1.12623

Abstract

Artikel ini membahas Sengketa antara Selandia Baru dan Kanada dalam perjanjian CPTPP terkait pembatasan kuota tarif susu yang menunjukkan konflik antara kepentingan domestik dan kewajiban internasional. Penelitian ini mengidentifikasi prinsip pacta sunt servanda dan kewajiban menjalankan perjanjian dengan itikad baik dalam Konvensi Wina 1969 yang dapat digunakan untuk menilai apakah tindakan Kanada membatasi impor susu dari Selandia Baru melanggar aturan CPTPP dan konsekuensi terhadap ketidakpatuhan negara anggota CPTPP terhadap keputusan penyelesaian sengketa, yang ditinjau dari Konvensi Wina 1969 dan Perjanjian CPTPP. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji norma hukum perjanjian internasional, khususnya Konvensi Wina 1969 dan Perjanjian CPTPP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindakan diskriminatif Kanada dalam alokasi kuota tarif produk susu melanggar prinsip pacta sunt servanda dan kewajiban pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik menurut Konvensi Wina 1969, Pasal 26 Kovensi Wina 1969 yang mengatur kewajiban negara untuk melaksanakan perjanjian internasional dengan itikad baik. Pasal 27 Konvensi Wina 1969 yang menegaskan bahwa hukum domestik tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban internasional. Konsekuensi ketidakpatuhan putusan CPTPP itu merujuk pada Pasal 28 CPTPP. Tindakan ini bertujuan untuk memulihkan keseimbangan hak dan kewajiban, bukan untuk balas dendam. Pasal 60 Konvensi Wina 1969 memungkinkan penangguhan atau penghentian perjanjian jika terjadi pelanggaran berat, yang juga relevan dalam konteks perjanjian CPTPP.
DINAMIKA PENYELESAIAN SENGKETA LAUT TAKESHIMA ANTARA JEPANG DAN KOREA SELATAN BERDASARKAN TINJAUAN UNCLOS 1982 Nababan, Grace Oktavia; Rahma, Zilva Aulia; Inisyaputra, Beben; Septaria, Ema; Adepio, M Ilham
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 6 No. 2 (2025): “IMPLEMENTASI HUKUM DALAM MEMASTIKAN HAK MASYARAKAT”
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridicaugr.v6i2.422

Abstract

This study examines the maritime dispute between Japan and South Korea over Takeshima Island (Dokdo) using international maritime law, particularly UNCLOS 1982. It explores dispute resolution mechanisms such as conciliation (Article 282), arbitration (Annex VII), and the International Tribunal for the Law of the Sea (Article 287, Annex VI). The study uses normative legal research to analyze key UNCLOS principles, including peaceful dispute settlement (Article 279), consultation in good faith (Article 283), equitable maritime delimitation (Articles 74 and 83), and cooperation in managing exclusive economic zones and conserving marine resources (Articles 56 and 61). Japan promotes resolution through legal means, while South Korea maintains de facto control and rejects international adjudication. The dispute concerns both sovereignty and natural resource rights. The study concludes that UNCLOS 1982 provides a solid legal and normative framework for peaceful settlement, but its effectiveness depends on the political will of both countries to uphold international maritime law.
Bank Sampah sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan . Ambarini, Nur Sulistyo Budi; Sofyan, Tito; Septaria, Ema; Chanafiah, Yayah
DHARMA RAFLESIA Vol 23 No 1 (2025): JUNI (ACCREDITED SINTA 5)
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/dr.v23i1.38155

Abstract

Pengembangan pariwisata di Desa Tapak Gedung menjadi desa wisata merupakan upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat tetapi juga menimbulkan masalah sampah baik dari warga desa maupun pengunjung kawasan wisata. Permasalahannya di Desa Tapak Gedung belum ada Bank Sampah, karena BUMDes belum memiliki unit pengelola sampah. Hal tersebut dikarenakan pengelola BUMDes dan perangkat desa lainnya belum memiliki pengetahuan, kesadaran tentang Bank Sampah dan keterampilan mengelola Bank Sampah serta mengolah sampah. Tujuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pariwisata berkelanjutan dan meningkatkan keterampilan mengelola dan mengolah sampah melalui Bank Sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan metode ceramah, diskusi, dan pelatihan ini berupaya untuk memberikan motivasi dan kesadaran dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pentingnya mengelola dan mengolah sampah. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini telah memberikan pengetahuan melalui materi pariwisata berkelanjutan, sampah organik dan anorganik, pilah dan olah sampah serta kelembagaan Bank Sampah. Pelatihan pilah dan olah sampah organik menjadi eco-enzyme dan sampah anorganik menjadi eco-brick. Menyampaikan draft AD/ART dan struktur organisasi Bank Sampah. Setelah kegiatan PkM ini diharapkan di Desa Tapak Gedung melalui musyawarah desa dapat membentuk Bank Sampah Desa.
Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Konflik Ukraina dengan Rusia) Ramadhana, Elsa; Putra, Deyan Ajian; Putri, Indah Salsabilla; Oktaviani, Sutra; Sugiarti, Olivia; Nababan, Grace Oktavia; Septaria, Ema
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas tentang bagaimana pertanggung jawaban negara Rusia terhadap Ukraina berdasarkan perspektif hukum Internasional, dan juga mengapa konflik pelanggaran HAM berat Ukraina dan Rusia harus di selesaikan berdasarkan perspektif hukum internasional. Dengan menggunakan pendekatan normatif yang digunakan untuk menilai kebijakan yang ideal, didapatkan hasil bahwa pertarungan pengaruh antara dua kekuatan besar, di mana NATO sebagai kekuatan besar berusaha menjadikan Ukraina sebagai benteng militer, sementara Rusia sebagai kekuatan besar di kawasan tersebut ingin menjadikan Ukraina sebagai zona penyangga untuk mengantisipasi potensi tekanan NATO terhadap Rusia, terutama dalam aspek militer, maka dibentuklah Pengadilan Pidana Internasional yang disebut sebagai ICC untuk menegakan keadilan HAM yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina pada tahun 2022.
ANALISIS KASUS PENGAKUAN CHINA ATAS WILAYAH LAUT CHINA SELATAN MENURUT UNCLOS 1982 YANG MELIBATKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL Andini, Mutiara Nefa; Ridev, Ghania Khalisa; Putri, Rachelya; Henandi, Aqilla Nada; Vesca H., Lusya Najwa; Andrean, Muhammad Fadhil; Putra, Dhaffa Hosya; Septaria, Ema
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 1 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v6i1.270

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengakuan Tiongkok atas wilayah Laut China Selatan dalam konteks hukum internasional dan hukum nasional, khususnya mengacu pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982). Metodologi yang digunakan meliputi analisis hukum, studi kasus, dan studi literatur, dengan fokus pada dokumen hukum utama seperti UNCLOS 1982 dan putusan Mahkamah Arbitrase dalam sengketa Filipina vs. Tiongkok. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Sengketa Laut Natuna antara Indonesia dan China, yang didorong oleh klaim sepihak China atas wilayah tersebut dalam "Nine Dash Line," Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. Dalam beberapa kasus, Filipina memilih untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Arbitrase Internasional (Permanent Court of Arbitration), yang menghasilkan putusan yang mendukung Filipina dan menolak klaim China berdasarkan "nine-dash line" sebagai tidak sah menurut UNCLOS. Sebaliknya, Indonesia tidak membawa sengketanya ke pengadilan internasional, melainkan lebih memilih penyelesaian damai melalui mediasi sambil tetap menolak klaim China secara sepihak. Negara-negara yang terlibat dalam sengketa maritim harus memperkuat kerangka hukum nasional mereka agar sejalan dengan kewajiban internasional, terutama dalam mematuhi ketentuan UNCLOS.
Revitalisasi Fungsi Hukum Koperasi melalui Penguatan Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Keuangan di Desa Pasar Pedati, Kabupaten Bengkulu Tengah: Indonesia Septaria, Ema; Mardhatillah; Izzati, Hafizah Nurul
DHARMA RAFLESIA Vol 23 No 2 (2025): DESEMBER (ACCREDITED SINTA 5)
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/dr.v23i2.45778

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan manajemen risiko keuangan dan sistem pengendalian internal pada Koperasi Merah Putih di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Permasalahan utama yang dihadapi koperasi berupa lemahnya sistem administrasi serta tingginya tingkat kredit macet. Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan interaktif, pendampingan penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) keuangan, serta sosialisasi prinsip hukum koperasi dan tata kelola keuangan yang akuntabel. Dalam tahapan evaluasi proses, tim pengabdi tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga  mengamati respons dan partisipasi pengurus serta anggota koperasi. Peserta terlihat aktif berdiskusi, antusias, dan mampu memahami materi dengan baik. Pada tahapan evaluasi hasil, kegiatan ini terbukti meningkatkan pemahaman peserta terhadap pentingnya pencatatan keuangan yang tertib, prinsip kehati-hatian, serta urgensi pengendalian internal dalam mencegah kesalahan pengelolaan dana. Meskipun tanpa praktik langsung, peserta merasakan adanya wawasan baru dan mengajukan kebutuhan pelatihan lanjutan untuk implementasi SOP keuangan, pencatatan transaksi, dan mekanisme double check. Pada tahapan evaluasi dampak menunjukkan meningkatnya kesadaran kolektif pengurus akan perlunya pembenahan tata kelola koperasi. Pengurus juga menunjukkan komitmen melaksanakan kembali Rapat Anggota Tahunan (RAT) serta merevitalisasi fungsi koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang sehat dan transparan. Program ini tidak hanya memperkuat kelembagaan, tetapi juga membangun budaya akuntabilitas dan kesadaran hukum dalam pengelolaan koperasi. Dengan demikian, kegiatan ini berpotensi menjadi model pemberdayaan hukum koperasi yang dapat direplikasi di wilayah lain sebagai strategi penguatan ekonomi masyarakat berbasis prinsip keadilan sosial.
Combating IUU Fishing in Indonesia’s EEZ: A State Responsibility Perspective Septaria, Ema; Iskandar, Iskandar; Md. Khalid, Rasyikah
Uti Possidetis: Journal of International Law Vol 7 No 2 (2026): Juni
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/up.v7i2.54076

Abstract

Background: Illegal fishing remains one of the most significant threats to the sustainability of marine resources and maritime governance in many coastal states, including Indonesia. The problem becomes particularly complex in maritime areas where Indonesia’s Exclusive Economic Zone (EEZ) borders the jurisdiction of neighbouring states. From the perspective of international law, coastal states possess sovereign rights as well as legal responsibilities to manage and conserve fishery resources within their EEZ in accordance with the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. However, persistent illegal fishing activities conducted by foreign fishing vessels indicate that the implementation of these legal responsibilities remains challenging. Objectives: This article examines Indonesia’s responsibility under international law in managing fishery resources in EEZ areas bordering other states and addressing illegal fishing practices.  Methodology: The research employs normative legal research using statutory, comparative, and philosophical approaches to analyse relevant international legal principles, including state sovereignty, sovereign rights over natural resources, and sustainable development in fisheries governance. Findings: The study finds that although Indonesia has adopted several regulatory and enforcement measures to combat illegal fishing, significant legal and institutional challenges remain, particularly regarding transboundary fisheries management and regional cooperation. Originality/Novelty: Strengthening Indonesia’s responsibility under international law, combined with enhanced regional cooperation and sustainable fisheries governance, is essential for ensuring effective management of fishery resources and combating illegal fishing in bordering EEZ areas.
Co-Authors Adepio, Ilham Adepio, M Ilham Adepio, M. Ilham Agusyanda, Ilham Amran, Intan Riwayaty Andini, Mutiara Nefa Andrean, Muhammad Fadhil Barus, Sonia Ivana Chanafiah, Yayah Damanik, Yohana Dwi Putri Fauzi, Rizka Amanda Haq, Sumayya Nadia Helmi Helmi Henandi, Aqilla Nada Indramsyah, Saroza Inisyaputra, Beben Iskandar Iskandar Izzati, Hafizah Nurul Julianda, Adela Khalid, Rasyikah Md M. Yamani Mardhatillah Md. Khalid, Rasyikah Nababan, Grace Oktavia Nabilla. R, Gina Azhara Nur Sulistyo B Ambarini Nur Sulistyo Budi Ambarini, Nur Sulistyo Budi Oktaviani, Sutra Pe Suryaningsih Pratama, M. Riezky Putra Putra, Deyan Ajian Putra, Dhaffa Hosya Putri, Indah Salsabilla Putri, Rachelya Rahma, Zilva Aulia Ramadhana, Elsa Ridev, Ghania Khalisa Seniwati, Pentana Septiani, Salsabilah Salwa Siagian, Afny Azzahra Sinaga, Eki Priady Sitorus, Dody Heryanto Sugiarti, Olivia Tito Sofyan Turedo, Jonatan Yogi Vesca H., Lusya Najwa Yanti, Roidah Zendrato, Oktafiani