Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.593
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Syntax Idea Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Journal of Innovation Research and Knowledge Journal of Administrative and Sosial Science (JASS) SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Rechtsvinding Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik J-CEKI
Dhoni Martien
Universitas Jayabaya
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Sengketa Ombudsman dan Pelayanan Publik: Perlindungan Hak-Hak Warga Negara : Penelitian Sikstus Dominikus L B Jawang; Dhoni Martien; Ismail
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 1 (Juli 2025 -
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i1.2967

Abstract

The Ombudsman is a concrete commitment to the principles of good governance, increasing transparency, accountability, and building publik trust in the government. The Ombudsman acts as a mediator and supervisor, as well as being an independent institution dedicated to resolving disputes under the Ombudsman's own interests, when disputes arise from the implementation of publik services that are deemed detrimental and impact access to justice for citizens' rights to obtain adequate publik services without any arbitrary action. The aim of this research is to find out how important the role of the Ombudsman is in publik service disputes in order to protect the rights of citizens in obtaining publik services as is the aim of the concept.Good Governance.The method of this research uses the normative legal research method. The Ombudsman as an independent institution as an effort to achieveGood Governancein encouraging effective and efficient state and government administration, honest, open, clean, and free from corruption, collusion, and nepotism, maintaining clean publik services, good publik services, efficient and professional administration of justice without any bias towards other agencies and providing quality services for citizens as a form of granting the rights that citizens should receive in obtaining justice, a sense of security, and prosperity.
Analisis Yuridis terhadap Kewenangan Notaris dalam Proses Initial Public Offering (IPO) di Indonesia Harahap, Shabrina; Martien, Dhoni
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 3 No. 3 (2025): October : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v3i3.621

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan notaris dalam proses Initial Public Offering (IPO) di Indonesia, dengan pendekatan yuridis normatif. IPO merupakan langkah strategis bagi perusahaan untuk memperoleh dana dari publik melalui pasar modal, yang memerlukan kepastian hukum dalam setiap tahapannya. Notaris, sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, memiliki peran penting dalam memastikan legalitas dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses IPO. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, notaris diakui sebagai profesi penunjang pasar modal yang harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kewenangan notaris mencakup pembuatan akta perubahan anggaran dasar perusahaan, akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta akta-akta lain yang diperlukan dalam tahapan pra-emisi dan emisi. Melalui kewenangan ini, notaris berkontribusi dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hukum bagi investor dan perusahaan. Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan seperti kurangnya pemahaman notaris terhadap regulasi pasar modal dan potensi konflik kepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kapasitas notaris melalui pelatihan dan sertifikasi khusus, serta pengawasan yang lebih ketat dari OJK untuk memastikan peran notaris dalam IPO berjalan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.
Pengaruh Kebijakan Omnibus Law terhadap Regulasi Pasar Modal dan Investasi di Indonesia Hafiz, Syahwir; Martien, Dhoni
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 3 No. 3 (2025): October : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v3i3.622

Abstract

Omnibus Law merupakan suatu cara legislatif yang bertujuan untuk merampingkan dan mereformasi sejumlah peraturan perundang-undangan demi menciptakan lingkungan investasi yang lebih baik di Indonesia. Salah satu hasil utama dari pendekatan ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan Omnibus Law terhadap regulasi pasar modal dan investasi di Indonesia, baik dari segi substansi hukum maupun implikasi dalam praktiknya. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis perundang-undangan dan kajian literatur. Temuan dari penelitian mengindikasikan bahwa Omnibus Law membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek regulasi, termasuk kemudahan dalam berbisnis, pengurangan hambatan birokrasi, dan peningkatan peran lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam sektor pasar modal, terdapat penyederhanaan prosedur untuk emisi saham dan izin usaha. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan ini juga menghadapi kritik, terutama terkait kemungkinan lemahnya perlindungan hukum bagi investor dan risiko ketidakpastian hukum akibat proses legislasi yang tergesa-gesa. Oleh karena itu, evaluasi serta penguatan regulasi turunan sangat diperlukan agar reformasi hukum melalui Omnibus Law benar-benar mampu mendukung perkembangan pasar modal dan investasi secara berkelanjutan.
Analisis Hukum Terhadap Insider Trading dalam Sistem Hukum Pasar Modal di Indonesia Ansyari, Azmi; Martien, Dhoni
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 3 No. 3 (2025): October : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v3i3.623

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi hukum serta efektivitas penegakan terhadap praktik insider trading dalam konteks hukum pasar modal di Indonesia. Insider trading merupakan bentuk pelanggaran yang terjadi ketika seseorang memanfaatkan informasi material yang belum tersedia untuk publik dalam melakukan transaksi efek, sehingga melanggar asas keadilan dan keterbukaan. Di Indonesia, praktik ini telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya sistem pengawasan, kesulitan dalam proses pembuktian, serta sanksi yang belum menimbulkan efek jera. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan studi perbandingan dengan sistem hukum di Singapura. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa sistem hukum di Indonesia masih memerlukan penguatan, baik dari segi regulasi maupun mekanisme pengawasan dan penegakannya. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas institusi pengawas, serta adopsi praktik-praktik terbaik dari negara yang memiliki sistem hukum lebih maju.
Kepastian Hukum Jual-Beli Bijih Nikel dalam Pelaksanaan Sistem Free on Board di Indonesia Dylan Timotius Djim; Dhoni Martien; Yudha Cahya Kumala
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i6.11496

Abstract

Penerapan sistem Free On Board (FOB) untuk membagi tanggung jawab dan risiko antara penjual dan pembeli. Meskipun kebijakan Kementerian ESDM melalui Surat Edaran Nomor 3.E/MB.01/DJB/2022 mewajibkan penggunaan FOB, praktik di lapangan kerap diubah melalui adendum terpisah yang mengalihkannya menjadi CIF. Perubahan ini menimbulkan ketidak pastian hukum serta potensi pelanggaran prinsip kebebasan berkontrak dan kepastian perikatan menurut KUH Perdata. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah (1) bagaimana problematika pengaturan Free On Board dalam transaksi jual-beli nikel berdasarkan peraturan perundang-undangan; (2) bagaimana kepastian hukum Jual beli bijih nikel yang tidak menerapkan sistem Free On Board. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang dipadukan dengan wawancara dengan narasumber. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa: (1) Surat Edaran Nomor: 3.E/MB.01/DJB/2022 tentang Kewajiban Pelaksanaan Transaksi Penjualan dan Pembelian Bijih Nikel dalam Basis Free On Board (FOB) tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai dasar hukum yang meletakan kewajiban penggunaan FOB dalam jual beli nikel di Indonesia. hal tersebut disebabkan oleh kekuatan hukum surat edaran yang mengikat ke dalam institusi dan tidak mengikat keluar; (2) Adendum terpisah yang mengaburkan titik alih risiko dan melemahkan kekuatan pembuktian, sehingga bertentangan dengan syarat sah perjanjian Pasal 1320 dan asas pacta sunt servanda Pasal 1338 KUH Perdata.
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI PASAR MODAL INDONESIA: ANALISIS SISTEM HUKUM DAN REKONSTRUKSI MENUJU KEADILAN EFISIEN Martien, Dhoni; Guritno, Yulianto
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 2 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i2.710

Abstract

An effective dispute resolution is a fundamental pillar for investor confidence and capital market stability. This study critically examines the dispute resolution system in the Indonesian capital market following its integration into the Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector (LAPS SJK). This research employs a normative juridical method using Lawrence M. Friedman's legal system theory as an analytical tool to dissect the current state (das sein) and Roscoe Pound's theory of law as a tool of social engineering to formulate an ideal model (das sollen). The first research question analyzes the effectiveness and problems of LAPS SJK, highlighting the paradoxical impact of Constitutional Court Decision No. 15/PUU-XII/2014. This decision, while intended to remove procedural hurdles, has inadvertently facilitated the filing of annulment of arbitral awards and eroded the principle of finality. The second research question formulates a reconstruction of the ADR mechanism in the capital market by leveraging the momentum of Law No. 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening (PPSK Law) to mitigate the negative impacts of the said Constitutional Court decision. The findings indicate that the current system experiences dysfunction due to inconsistencies between the altered legal substance, a judicial structure that remains the final destination, and a litigation-oriented legal culture. Therefore, it is recommended to engineer the law through the Financial Services Authority (OJK) to redefine the grounds for annulment in technical regulations, optimize Online Dispute Resolution (ODR), and align the legal culture of capital market actors.
KEPASTIAN HUKUM PENGAWASAN KOPERASI TERKAIT KESALAHAN PENGELOLAAN KOPERASI DAN TANGGUNG JAWABNYA. Irawan, Cendy; Martien, Dhoni; Ismed, Mohamad
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 3 (2024): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Maret 2024
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v3i3.2406

Abstract

The duties of the Cooperative Supervisor include supervising the implementation of the policy and management of the Cooperative, with the duties attached to his position, of course the Cooperative Supervisor can prevent any form of deviation in the management of the Cooperative's business to achieve the objectives of the Cooperative. In reality, not a few of the Cooperatives experienced mismanagement of the Cooperative's business which resulted in the failure of the refund of Members deposits by the Cooperative. The mismanagement of the Cooperative's business has a correlation with the Cooperative's internal supervisory function. The formulation of the problem in this research is how is the responsibility of the Cooperative Supervisor related to the mismanagement of the Cooperative? and How is the legal position of the Cooperative Supervisor related to the mismanagement of the Cooperative? The theories used as an analytical tool in this research are legal certainty and legal liability. The method used in this research is normative juridical research, namely library legal research or secondary data with primary, secondary and tertiary legal sources. The research approach used is a statutory approach, case approach, conceptual approach and analytical approach, with legal material collection techniques carried out by identifying and inventorying positive legal rules, book literature, journals and other sources of legal material. For legal material analysis techniques carried out by systematic interpretation and teleological interpretation. From the results of the research, it can be concluded that in supervising the implementation of the policy and management of the Cooperative, the Cooperative Supervisor is responsible to the Members' Meeting. The Cooperative Supervisor can be held accountable in the event of mismanagement of the Cooperative business due to his actions. The position of the Cooperative Supervisor is regulated in Article 21 of Law No. 25 of 1992 in conjunction with Article 21 of Law No. 6 of 2023. Suggestions in this study are that the Cooperative Supervisor should have a sense of responsibility and be professional in carrying out his duties and the Government together with the Indonesian House of Representatives must immediately revise Law No. 25 of 1992 or Law No. 6 of 2023 or form a new Cooperative Law by including provisions on sanctions and benchmarks or the scope of duties of the Cooperative Supervisor
Online Hospital Medical Dispute Resolution Model to Create Fairness Seputra, Hawreyvian Rianda; Martien, Dhoni
Rechtsvinding Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.v3i2.938

Abstract

This research aims to develop an online medical dispute resolution model in hospitals to create fairness for patients and medical personnel. The method used is a qualitative study with a descriptive analysis approach, collecting data through observation, interviews, and literature studies on the mechanism of medical dispute resolution and the application of digital technology in the process. The focus of the research is focused on how online systems can provide transparent, efficient, and easily accessible access for all relevant parties. The results of the study show that the use of an online medical dispute resolution model is able to increase the effectiveness and efficiency in handling dispute problems in hospitals. This technology-based process not only speeds up communication and decision-making, but also reduces administrative burdens and reduces the potential for prolonged conflicts. The model allows for neater and more transparent documentation, helping to maintain accountability and integrity of the settlement process. In addition, the implementation of the online system can increase patient and medical satisfaction because case resolution becomes faster and communication is more open, creating a greater sense of justice in health services.
PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA SEBAGAI PEMBERI JAMINAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP PENGALIHAN PIUTANG SECARA CESSIE OLEH KREDITURDALAM HAL DEBITUR GAGAL BAYAR Sihombing, Jelita; Sahril, Iran; Martien, Dhoni
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 1 No. 8 (2024): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Agustus 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/5fsng344

Abstract

The credit agreement is a main agreement that can be followed by additional agreements. If the debtor defaults, the creditor can settle by transferring the receivables by Cessie. Credit agreements often occur where the debtor borrows collateral belonging to another person or third party in the form of a land certificate and then that person acts as the provider of mortgage rights to guarantee repayment of the debtor's debt. The involvement of a third party in a guarantee agreement often results in losses if the debtor fails to pay. The problem in this research is how to transfer receivables in Cessie by the creditor in the event that the debtor fails to pay against third party mortgage guarantees and what form of legal protection exists for third parties as providers of mortgage rights regarding the transfer of receivables in Cessie by creditors in the event that the debtor fails to pay. The theories used in this research are legal protection theory and contract theory.From the research results, the transfer of receivables by Cessie by the creditor in the event that the debtor fails to pay the third party mortgage guarantee does not comply with the applicable provisions as regulated in Article 613 of the Civil Code and Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights. Form legal protection for third parties by filing a lawsuit before or during the execution process. The government, stakeholders and related parties are expected to make changes to Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights over Land and Objects related to Land, by accommodating third party protection which is explicitly regulated in guaranteeing rights to land, these regulations do not clearly regulate the rights and obligations of third parties so they cannot provide legal protection for collateral owners.
Implementation Of The Principle Of Systematic Specification To Criminal Laws In Criminal Cases Of Corruption Dhoni - Martien
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 21 No. 2 (2022): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v21i2.3892

Abstract

This study aims to identify and analyze the application of the principle of systematic specificity in customs criminal law in corruption cases. The research method used is empirical research with case studies through a statutory approach. The results of the research show that the reformulation of the principle of systematic specificity in customs crimes is a derivative of the principle of lex specialis derogate legi generali. The principle of systematic specificity needs to be reformulated by adding paragraph 3 to the provisions of Article 63 of the Criminal Code so that the position, parameters and concept are clear so that it does not cause multiple interpretations. The principle of conditional systematic specificity needs to be studied as a personal subject, the object of the alleged act that was violated, the evidence obtained, as well as the environment and the area of offense before law enforcement
Co-Authors Abdul Manan Agoek Joestiawan Ahmad Chairul Anwar Amelia Nur Widyanti Anriz Nazarudin Halim Ansyari, Azmi Defianra Defianra Dylan Timotius Djim Erny Kencanawati Guritno, Yulianto Hafiz, Syahwir Harahap, Shabrina Indra Perwira Semar Irawan, Cendy Ismail Ismed, Mohamad Julia Fitri Yani Khoirul Anwar Martanti, Yurisa Mira Indrawati Muhammad, Fachrul Nizar Nizar Prayoga, Yudika Bagus Putra Hutomo Rahmi Febriani, Nur Sahril, Iran Seputra, Hawreyvian Rianda Sihombing, Jelita Sikstus Dominikus L B Jawang Tarida Sondang Tommy Thomas Tolu Widjaja, Yoice Natalia Wira Franciska Wira Franciska Yudha Cahya Kumala Yurisa Martanti Zulkifli